GAGASAN. FORUM LAYANAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT (FLipMAS) Sundani Nurono Soewandhi

2 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

GAGASAN FORUM LAYANAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT (FLipMAS) Sundani Nurono Soewandhi Kelompok Keilmuan Farmasetika, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, [email protected] atau [email protected]) A. DASAR PEMIKIRAN 1. Sejarah program Pengabdian kepada Masyarakat Tanpa kecuali, tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia wajib menunaikan Tri Darma seperti tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Ketiga Darma perguruan tinggi tersebut terdiri dari Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang mengatur tentang komposisi ketiga Darma untuk mencapai mutu produk pendidikan sesuai yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. Akibatnya masing-masing perguruan tinggi, PT merealisasikannya secara berbeda menuruti persepsinya sendiri. Fakta yang terekam sampai saat ini, PT lebih fokus pada darma Pendidikan/Pengajaran, berikutnya Penelitian. Darma Pengabdian kepada Masyarakat, PPM memperoleh perhatian paling minim atau bahkan terabaikan. Sampai tahun 1994, program PPM yang dibiayai Ditlitabmas Ditjen Dikti adalah Penerapan Ipteks dan Kuliah Kerja Nyata, KKN. Realisasi program Penerapan Ipteks di masyarakat umumnya didominasi kegiatan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan yang berjangka pendek (hitungan hari atau bahkan jam) tanpa mempertimbangkan dampaknya. Aktivitas semacam itu wajar memperoleh dukungan biaya yang terbilang kecil (Rp 5 juta,- bagi setiap kelompok pelaksana). Sama wajarnya dengan skor minimal yang diberikan dalam perhitungan angka kredit kenaikan pangkat/golongan atau jabatan seorang tenaga pendidik. Seluruh kondisi tersebut menjadi alasan klise tenaga pendidik untuk tidak melaksanakan darma PPM PT. Dengan demikian, bukankah tenaga pendidik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban Tri Darmanya? Tidakkah kondisi itu dapat menyudutkan DIKTI sendiri yang seolah-olah (melalui peraturan kenaikan pangkat atau jabatan tenaga pendidik) membenarkan seorang tenaga pendidik untuk tidak memenuhi salah satu kewajibannya? Sejak tahun 1994, Ditlitabmas memperkenalkan program Vucer dengan biaya sebesar Rp 10 juta dan berubah menjadi Rp 15 juta sekitar tahun 2007-2009. Program tersebut fokus kepada masyarakat produktif (usaha mikro, petani, peternak, nelayan dll) yang membutuhkan bantuan pada aspek produksi atau manajemen. Masyarakat yang tergolong tidak produktif secara ekonomis, masih memperoleh bantuan PT melalui program Penerapan Ipteks. Analisis data evaluasi pelaksanaan program Vucer mendorong terbentuknya program Vucer Multi Tahun, VMT (1997) yang berorientasi pada produk ekspor. Pada tahun yang sama direalisasikan program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di PT, PBKPT (1997) sebagai upaya

3 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

menciptakan wirausaha baru dari kalangan PT. Persoalan kewilayahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi fokus perhatian Ditlitabmas sebagai alternatif lain memperkuat kinerja program KKN. Program kemitraan bersama Pemda dengan memperhatikan aspirasi dan potensi masyarakat, dibiayai pihak Pemda dan Ditlitabmas, bernama program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat, SIBERMAS (2001). Menyadari pentingnya sosialisasi produk intelektual masyarakat PT ke masyarakat luas, sekaligus mempertimbangkan rendahnya kepercayaan industri atau investor terhadap mutu produk intelektual PT, Ditlitabmas pada tahun 2001 membentuk program Unit Usaha Jasa dan Industri, unit-UJI. Melalui program ini tenaga pendidik memperoleh akses untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk intelektualnya ke masyarakat. 2. Reformasi Program Tahun 2009 Ditlitabmas melakukan langkah penyederhanaan sekaligus penajaman seluruh program PPM sehingga tidak lagi membuka peluang bagi tenaga pendidik melakukan kegiatan PPM hanya sebatas penyuluhan, pelatihan ataupun pendampingan. Disamping itu, biaya program meningkat signifikan dan adanya kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan PPM dalam bentuk artikel jurnal baik level nasional ataupun internasional. Sejak tahun 2009, seluruh program PPM misi dan namanya ditetapkan lebih spesifik, yaitu: 1. IbM (Ipteks bagi Masyarakat) 2. IbK (Ipteks bagi Kewirausahaan) 3. IbW (Ipteks bagi Wilayah) 4. IbPE (Ipteks bagi Produk Ekspor) 5. IbIKK (Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus) Kecuali IbM yang dana programnya sebesar Rp 50 juta dan berdurasi satu tahun, program lainnya mencapai Rp 100 juta/tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Misi program IbM adalah membentuk peradaban baru bagi masyarakat mitra yang terjaga, terpelihara kelangsungannya dan berpeluang untuk diswakembangkan. IbK menyandang misi menciptakan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dan/atau alumni. IbW membawa misi bersama-sama Pemda dan PT mitra meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di satu wilayah atau pengembangan wilayah. IbPE membuka akses PT membantu pengembangan usaha produk ekspor atau potensial ekspor. Sementara itu, I bIKK menjadi wahana komersialisasi produk intelektual masyarakat PT. Perkembangan program PPM memotivasi masyarakat PT melaksanakan darma PPM secara signifikan, khususnya IbM. Demikian pula program IbIKK yang semakin diminati, karena produk-produk riset yang dinilai bermanfaat namun tidak memperoleh perhatian industri ataupun investor berpeluang dikomersialisasikan. IbIKK di PT menunjukkan spin off yang cukup tinggi baik pada aspek intelektual maupun finansialnya. Suatu kondisi atau kinerja yang mungkin saja belum pernah dijumpai pada pusat-pusat penelitian. IbW tergolong program yang mulai banyak diminati meskipun PT masih terkendala untuk membangun kemitraan bersama Pemda. Namun kehadiran PT di lingkungan Pemda memberi alternatif lain bagi Pemda untuk memilih mitra membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. IbK masih diinterpretasikan PT sebagai suatu wahana standar membina wirausaha baru tanpa menyadari adanya kekhasan dalam kriteria tenannya.

4 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

Kinerja program IbK masih belum dikenali kecuali komoditas tenan yang mengandung keunggulan dari aspek ilmu pengetahuan. Program yang agak tersendat adalah I bPE. Program tersebut mensyaratkan kriteria pengusaha ekspor dan bersedia berkontribusi dalam pembiayaan program. Hal ini umumnya disebabkan terbatasnya informasi tentang dunia usaha yang dimiliki LPM dan juga masyarakat PT sendiri. Dengan terjadinya reformasi atas program PPM tahun 2009 yang dilakukan Ditbinlitabmas Ditjen Dikti, sudah saatnya Dikti meninjau ulang peraturan skor PPM dalam format kenaikan pangkat/golongan atau jabatan. B. FLipMAS Delapan belas tahun membantu mengembangkan program darma PPM di Ditlitabmas memberi banyak fakta belum bersinerginya kegiatan PPM antar Fakultas atau Program Studi di suatu PT. apalagi antar PT. Kalaupun sinergisme itu teridentifikasi lebih disebabkan karena program PPM yang mensyaratkannya. Jika masing-masing LPM PT diwajibkan membuat peta kerja PPM (sinergisme antar program PPM PT) di lingkungannya selama 3-5 tahun terakhir, maka peta termaksud tentu tidak mampu mengekspresikan: 1) sinergisme program; 2) keserasian dengan visi-misi LPM PT dan 3). Konvergensi manfaat. Kondisi semacam ini lebih banyak disebabkan karena PPM yang dilaksanakan PT merupakan inisiatif penuh tenaga pendidik. LPM PT tidak menatanya sesuai misi PPM yang sudah dimilikinya. Konsekuensinya, sinergisme PPM suatu PT dan juga antar PT, tidak ditemukan. Oleh karenanya, dampak sistemik kewilayahan tidak terasakan. Manfaat program akhirnya lebih bersifat kasuistik dan individual. PPM akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat internal PT, Pemda dan masyarakat jika dikerjakan secara terstruktur dan sistematis mengacu kepada persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya peta persoalan, kebutuhan atau tantangan di suatu wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten atau propinsi) yang disusun bersama. Peta tersebut dapat dicek silangkan dengan data Pemerintah Daerah sebelum dijadikan acuan seluruh LPM PT di wilayah yang sama. LPM PT wilayah membahas jenis kepakaran dan jumlah pakar yang diperlukan untuk merespons peta persoalan dalam bentuk jenis program PPM. Selanjutnya, tawaran program disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik yang menata kepakaran timnya masing-masing didukung penuh LPM PT wilayah. Tingginya frekuensi pergaulan antara tenaga pendidik dan masyarakat eksternal PT membuka peluang terjadinya peningkatan kemampuan sintesis, pengayaan wawasan dan pemutakhiran ipteks di kedua belah pihak. Oleh karena itu, semakin banyak dana dan kegiatan PPM yang dilaksanakan di masyarakat, mendorong semakin membaiknya mutu pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan melalui petuahnya – ilmu tanpa praktek itu kosong, praktek tanpa ilmu itu kerdil -. Disamping itu, manfaat eksistensi PT di wilayah masing-masing melalui program PPM segera dirasakan masyarakatnya. Disadari atau tidak, untuk sementara waktu ini, hanya darma PPM yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fakta adanya persaingan antar LPM PT di suatu wilayah dalam upaya membantu Ditlitabmas, Pemda atau Industri untuk membantu masyarakat masih terbelenggu pada jumlah proposal yang dilaksanakan dan besarnya dana yang

5 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

diterima. Disadari atau tidak, lemahnya komunikasi antar tenaga pendidik suatu PT dan atar LPM PT di satu wilayah berakibat pada tumpang tindihnya kegiatan PPM sekaligus beban bagi masyarakat secara psikologis dan fisik. Menyadari adanya beberapa faktor kronis di atas, para aktivis PPM yang menyebut dirinya sebagai Profesional Pendidik Masyarakat (PROdikMAS) di Bali di bawah naungan LPM UNUD, UNDIKSHA, UNMAS DENPASAR dan ISI DENPASAR bersepakat untuk memperbaikinya. Menegaskan keeratan relasi PROdikMAS dan LPM, meniadakan belenggu batas almamater, membangun kepercayaan dan respek akan kehadiran, kemahiran rekan-rekannya dari berbagai PT, memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di wilayah Bali serta menggerakkan sebanyak mungkin PT bahu membahu mengatasinya, menjadi cikal bakal visi dan misi FLipMAS. Dengan menerapkan prinsip kewilayahan, kebhinekaan dan keikhlasan bermasyarakat, PROdikMAS di wilayah Bali bersama 4 (empat) Ketua LPM tersebut pada tanggal 15 April 2010 membentuk Forum Layanan ipteks bagi Masyarakat, FLipMAS dan diberi nama NGAYAH yang berarti bekerja dengan penuh keikhlasan. Nama FLipMAS wajib menggunakan bahasa daerah untuk mengajak semua pihak belajar tentangnya. Berturut-turut terbentuk FLipMAS HETFEN (10/10/2010) di Kupang NTT, LEGOWO (04/03/2011) di Malang, MAMMIRI (10/01/2011) di Makassar, SABILULUNGAN (01/03/2011) di Bandung dan JAGADHITA (01/03/2011) di Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juli 2011 terbentuk DIANMAS di Jawa Tengah; 6 Agustus 2011 OLAHBEBAYA di Kalimantan Timur dan 22 Agustus LEUSER di Medan. Pada tanggal 16 Juli 2011 dalam pertemuan nasional FLipMAS di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dibentuk FLipMAS Indonesia. 1. Visi FLipMAS Peradaban wilayah (Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara) membudaya dan teraktualisasi di masyarakat. 2. Misi FLipMAS Mengintegrasikan dan mensinergikan kemahiran akademik, humanistik PROdikMAS dengan kearifan lokal dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. 3. Tujuan FLipMAS Mencapai critical mass PROdikMAS sebesar 30-40 % populasi tenaga pendidik PT seluruh Indonesia. 4. Struktur Organisasi Mengingat FLipMAS beranggotakan PROdikMAS, maka struktur organisasi yang dipilih ditentukan para anggotanya. Struktur organisasi FLipMAS disarankan seramping mungkin yang terdiri dari:  Ketua (ex officio LPM PT)  Ketua Pelaksana (PROdikMAS)

6 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8



Para Ketua Bidang (PROdikMAS, khususnya Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks) Dalam kondisi khusus, Ketua dan Ketua Pelaksana dapat diintegrasikan menjadi satu dan berasal dari PROdikMAS. Ketua FLipMAS ditetapkan karena kewaskitaannya dan sikapnya yang mendukung strategi serta operasional FLipMAS. Ketua Pelaksana hendaknya dipilih karena kemampuannya mengelola sebuah organisasi, memiliki jaringan luas ke para pemangku kepentingan dan dinamis. Operasional FLipMAS digerakkan sepenuhnya melalui iuran para PROdikMAS, management fee dari pekerjaan yang dilaksanakan dan donasi para pemangku kepentingan yang bersimpati. 5. Pola Hubungan FLipMAS dan LPM PT FLipMAS adalah sebuah forum yang tidak berwenang melakukan kerjasama atau kontraktual dengan pihak manapun. Sebagai sebuah forum pemikir PPM, FLipMAS memfungsikan dirinya mewakili PROdikMAS di wilayah masing-masing dalam membangun kerjasama, baik dengan pihak Pemerintah Daerah maupun Industri. Aspek legal dari kerjasama tersebut diserahkan kepada kewenangan LPM PT. Kewajiban FLipMAS dalam merealisasikan program kemasyarakatan adalah: 1) Memetakan persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat di suatu wilayah; 2) Menata strategi pelaksanaan program bersama LPM PT; dan 3) Mengekspose kinerja tahunan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Ketiganya difungsikan bagi pihak Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, industri penyandang dana Corporate Social Responsibility, CSR dan institusi terkait lainnya. 6. Pola Hubungan FLipMAS dan Pemda FLipMAS yang dibentuk sebagai Think-Tank berbagai pihak yang berempati pada masyarakat tetap berbasis pada kepakaran akademiknya. Dengan memposisikan FLipMAS sebagai mitra ataupun unit fungsional Balitbangda memberi fleksibilitas tinggi bagi terealisasinya seluruh kewajiban FLipMAS. Dalam aspek riset, Balitbangda terbantukan dengan kehadiran Dewan Riset Daerah. Untuk aspek kemasyarakatan, Balitbangda dapat mengandalkan eksistensi FLipMAS. Peta persoalan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat versi FLipMAS dapat diintegrasikan dengan peta sejenis versi Pemerintah Daerah. Integrasi keduanya menghasilkan prioritas program dan FLipMAS dan LPM PT mendistribusikannya sesuai dengan jenis program Ditlitabmas atau model program lainnya. 7. Pola Hubungan FLipMAS dan CSR Terbebas dari apakah kehadiran CSR di Indonesia saat ini disebabkan karena adanya UU No. 25 Penanaman Modal Tahun 2007 dan juga UU No. 40 Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang CSR ataukah disebabkan kesadaran pengusaha atas nasib bangsanya, FLipMAS mengantisipasinya secara positif. Kemitraan FLipMAS dan donatur CSR yang selanjutnya disebut CSR sangat pas dan tepat. FLipMAS dengan berbagai kegiatannya membawa misi kemandirian dan kesentosaan masyarakat. Misi serupa juga diemban CSR. Dengan demikian berbagai kombinasi

7 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

sinergistik dapat dibangun dalam bentuk FLipMAS-Pemda, FLipMAS-Pemda-CSR, FLipMAS-CSR. Pada prinsipnya FLipMAS menjadi partner intelektual baik bagi Pemda maupun industri. 8. Interaksi Antar FLipMAS Kinerja FLipMAS di setiap wilayah dapat menjadi acuan kerja FLipMAS wilayah lainnya dalam kerangka saling belajar, mengisi kebutuhan atau keperluan kegiatan kemasyarakatannya. Seperti halnya interaksi antar PROdikMAS dalam FLipMAS, demikian pula model interaksi yang dibangun antar FLipMAS, integratif dan sinergistik. Maksudnya tiada lain kecuali konvergensi perjuangan dalam membangun bangsa. 9. Program Kerja FLipMAS Sebagai akademisi yang berempati pada kesentosaan bangsa, mengacu pula kepada tiga kewajiban dasarnya, FLipMAS memiliki program kerja berikut: a. Jangka Pendek Program jangka pendek adalah menetapkan agenda kerja tahunan (internal dan eksternal) yang meliputi: 1) Penyusunan dan Penetapan Profil Masyarakat Wilayah 2) Penetapan Program Prioritas Tahunan 3) Penyusunan dan Penetapan platform 4) Penetapan Peta Penugasan 5) Penerbitan Jurnal Aplikasi Ipteks 6) Sosialisasi PPM secara mandiri 7) Diseminasi Produk FLipMAS 8) Identifikasi Critical Mass Wilayah 9) Pembentukan Kemitraan dengan Pemda, CSR atau Institusi lain 10) Koordinasi Program antar FLipMAS 11) Lain-lain b. Jangka Menengah Program jangka panjang adalah (1) pembentukan FLipMAS di wilayah lainnya; dan (2) membangun kerjasama dengan forum sejenis di luar negeri c. Jurnal Aplikasi Ipteks Sampai awal tahun 2012, FLipMAS telah menerbitkan 4 (empat) Jurnal Aplikasi Ipteks sebagai wadah informasi tentang PPM bagi seluruh pemangku kepentingannya. Mengingat PPM adalah kegiatan hilir dari riset, metode pelaksanaannya yang khas aplikasi ipteks bagi masyarakat dan juga perbedaan masyarakat pembacanya, FLipMAS menerbitkan Jurnal Aplikasi Ipteks dengan format dan substansi yang khas, berbeda dengan Jurnal Ilmiah riset. Ke empat Jurnal Aplikasi Ipteks tersebut adalah: 1) Ngayah; 2) Jagadhita; 3) Olahbebaya; dan 4) Dianmas. Diharapkan pada tahun 2012 ini juga akan diterbitkan Jurnal Aplikasi Ipteks Mammiri; Sabilulungan dan Legowo.

8 Sundani Nurono Suwandhi, Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 2–8

d. Workshop Proposal Tahun 2012, FLipMAS secara mandiri akan menyelenggarakan kegiatan Workshop Proposal di 5 (lima) wilayah. Tanggal 13-14 Januari 2012 dilaksanakan Mammiri di Makassar untuk seluruh PT Sulawesi Selatan, diikuti Legowo pada 2526 Februari 2012 di Batu, Malang untuk seluruh PT Jawa Timur. Selanjutnya tanggal 24-25 Februari 2012 Jagadhita melaksanakannya di Hutan Wanagama, Yogyakarta untuk seluruh PT di DIY. Tanggal 3-4 Maret 2012 kegiatan sejenis dilaksanakan Sabilulungan di LPPM UPI Bandung untuk seluruh PT Jawa Barat dan tanggal 9-10 Maret 2012 Dianmas melaksanakannya di Bandungan Semarang untuk seluruh PT Jawa Tengah. Akhir Maret 2012 Ngayah merencanakan melaksanakannya di Singaraja untuk seluruh PT di Bali. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan FLipMAS yang dilaksanakan secara swadana untuk meningkatkan critical mass tenaga pendidik pelaksana kegiatan PPM. C. KESIMPULAN 1) FLipMAS dan LPM merupakan partner yang bersimbiosis mutualistik, 2) FLipMAS berfungsi sebagai interface antara PROdikMAS dengan Pemerintah Daerah dan Industri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, 3) FLipMAS memegang teguh prinsip Kewilayahan, Kebhinekaan dan Keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan PPM, 4) FLipMAS berkewajiban meningkatkan critical mass PROdikMAS di seluruh Indonesia dan mutu pelaksanaan PPM, 5) FLipMAS mendukung pengembangan program PPM Ditbinlitabmas Ditjen Dikti