BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Di era globalisasi ini persaingan didalam aktivitas bisnis merupakan suatu fenomena yang sangat komplek karena mencakup berbagai macam bidang yang ada, baik itu dalam bidang ekonomi, hukum maupun dalam bidang politik. Di dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari campur tangan serta peran dari bank yang merupakan pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan bank memiliki peran penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut disebabkan oleh fungsi utama dari bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk
mencapai
pembangunan
nasional.
Dalam
upayanya
mendukung
peningkatan pembangunan nasional, industri perbankan telah menunjukan perkembangan dan pertumbuhan yang besar, dimulai sejak tahun 1980-an kondisi perbankan di Indonesia yang belum dideregulasi pada sektor riil dan moneter, lalu pada tahun 1990-an dimana terjadi perubahan kondisi setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum krisis moneter, kemudian kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 1997 pada saat krisis moneter terjadi sampai kondisi perbankan pada saat ini.
1
2
Selain tumbuh dan berkembang untuk memajukan perekonomian, perbankan juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Dalam rangka menampung aspirasi dan menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, kini banyak berkembang organisasi bisnis Islam salah satunya yang mulai marak dikalangan masyarakat kita adalah berkembangnya bank dengan prinsip syariah. Bank dengan prinsip syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofi maupun praktik. Secara filosofi terdapat adanya larangan terhadap sistem bunga yang dianggap riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut (Muhammad, 2011:7): 1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. 2. Tidak
fleksibelnya
sistem
transaksi
berbasis
bunga
menyebabkan
kebangkrutan. 3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. 4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. 5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Dari beberapa kelemahan sistem perbankan konvensional tersebut, maka perbankan syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan
3
produknya sendri yang sesuai dengan teori perbankan syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan maka secara ideal akan memberikan manfaat bagi terpeliharanya aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional, dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil dan transparansi menjadi sifat yang melekat. Oleh sebab itu dengan adanya alasan tersebut bank syariah dalam pelaksanaannya hadir dengan memberikan konsep yang berbeda dengan konsep bank konvensional. Jika bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga serta biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan, bank syariah justru tidak beroperasi dengan mengandalkan pada bunga, melainkan dengan menggunakan konsep bagi hasil dimana jika bank mendapatkan keuntungan maka akan dibagi hasil keuntungan tersebut dengan para penabung, jika bank mengalami kerugian maka para penabung pun juga akan ikut rugi. Konsep bebas bunga pada bank syariah ini tidak hanya dikhususkan untuk sekelompok orang saja, konsep ini dibuat guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Oleh karena itu kemunculan bank syariah mendapat respon yang baik dari masyarakat serta membawa dampak yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Untuk memberikan landasan hukum terhadap bank syariah maka disahkanlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan undang-undang perbankan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Berdasarkan Undang-Undang
4
No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ditegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 ini peraturan pelaksanaan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999, dengan demikian sangatlah jelas terlihat bahwa perkembangan bank syariah merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat. UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ini juga memberikan kesempatan bagi terciptanya kegiatan-kegiatan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah salah satunya adalah pemberian kredit murabahah. Kredit murabahah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan ini prinsipnya mirip dengan akad dalam jual beli, jadi ada proses transaksi pertukaran barang dengan uang, dimana pembayarannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan besarnya total pembiayaan yang tetap. Dalam perjanjiannya pun diperkenankan adanya biaya
5
administrasi, bonus atau pun sanksi. Mengenai bonus dan sanksi ini tidak bisa disamakan dengan bunga pada kredit bank konvensional, bunga dalam kredit bank konvensional merupakan pertambahan nilai dari nilai pokok pinjaman dan hal tersebut adalah riba dan diharamkan. Sedangkan sanksi disini lebih ditekankan pada sanksi berupa denda, misalnya keterlambatan pembayaran sehingga adanya sanksi ini seorang debitur akan berusaha menepati janji pembayarannya. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian pembiayaan, diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama pada semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan, guna mencegah terjadinya suatu resiko pembiayaan. Ketentuan mengenai kegiatan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah harus berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/461/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Banyak terdapat resiko didalam pembiayaan murabahah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Suatu pembiayaan tidak dapat diprediksi akan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan yang bermasalah diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan debitur. PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto adalah salah satu bank syariah yang menggunakan kegiatan pemberian kredit murabahah. Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto selalu berpijak pada prinsip kehati-hatian (prudential banking)
6
untuk mengindari terjadinya pembiayaan yang bermasalah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf (b) PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto menawarkan beberapa jenis pembiayaan mulai dari pembiayaan untuk investasi, pembiayaan untuk konsumtif dan pembiayaan sebagai modal kerja. Prosedur pembiayaan murabahah terbagi kedalam beberapa tahap yang merupakan suatu kesatuan prosedur. Prosedur pertama adalah permohonan pembiayaan murabahah disertai dengan pengumpulan data. Kemudian setelah permohonan masuk, akan dilanjutkan dengan proses analisa pembiayaan murabahah yang menghasilkan rekomendasi dalam bentuk rancangan keputusan. Bila pembiayaan murabahah disetujui maka diadakan pengikatan pembiayaan murabahah atas jaminan. Tahap berikutnya adalah proses pencairan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Selanjutnya bank akan melakukan monitoring pembiayaan murabahah secara rutin sampai akhirnya nasabah melakukan pelunasan pembiayaan murabahah. Dalam proses mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan, terlebih dahulu harus diperoleh data dengan cara melakukan investigasi dan analisis terhadap debitur. Investigasi dan analisis ini sangat perlu dilakukan untuk dapat memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan. Pemberian pembiayaan yang tidak memperhatikan kebijakan dan prosedur yang ada akan menimbulkan kemungkinan terjadinya resiko dari pembiayaan yang diberikan, semakin jauh pemberian pembiayaan dari pedoman yang telah
7
ditetapkan maka akan semakin besar persentase resiko pembiayaan yang bermasalah. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan. Dengan adanya uraian yang telah terpaparkan diatas, maka mendorong penulis untuk mempelajari dan mengevaluasi kelayakan pemberian pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto untuk para nasabah yang membutuhkan tambahan modal dalam rangka memajukan usahanya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto kepada beberapa debiturnya layak?” 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto kepada debitur, untuk menilai benar-benar layak atau tidak pembiayaan tersebut diberikan.
8
1.4 Manfaat Penelitian Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan dimasa akan datang. 2. Kontribusi teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran dan pengetahuan tentang bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan evaluasi kelayakan pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa kantor cabang Mojokerto untuk menilai layak atau tidak pembiayaan murabahah tersebut diberikan kepada debitur, khususnya pada personal atau usaha kecil.
