KORPRI DAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI, adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan. Meski demikian, KORPRI seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama Orde
Baru,
KORPRI dijadikan
alat kekuasaan untuk melindungi
pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS VII/XI/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI, disebutkan bahwa salah satu Misi KORPRI adalah membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KORPRI diharapkan mampu mengemban misi tersebut dengan meningkatkan kinerja
dan
profesionalisme
agar
dapat
mengemban
tugas-tugas
kepemerintahan dengan baik.
1
Sebagai pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan pada pasal 11 huruf b bahwa Pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hal ini menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (Pegawai ASN) sebagai anggota KORPRI dituntut memberikan pelayanan yang profesional. Di masa reformasi sekarang ini, dimana masyarakat semakin kritis, Pegawai Negeri Sipil dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Apalagi masyarakat sudah telanjur memberikan label pada Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai dengan kinerja yang kurang baik. Sehingga untuk menepis anggapan miring tersebut, Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas untuk senantiasa meningkatkan potensi diri dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik terutama dalam melayani masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai anggota KORPRI yang terikat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, wajib memahami perannya sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Menerapkan
pelayanan
prima
pada
masyarakat
dapat
dikatakan sebagai seni. Karena dalam praktek di lapangan selalu diperlukan improvisasi dan kreasi tersendiri sehingga pelanggan dalam hal ini masyarakat dapat merasa puas begitu pun yang melayani akan
2
merasakan kepuasan karena telah memberikan pelayanan yang baik. Kepuasan masyarakat memang menjadi tujuan utama keberhasilan pelayanan suatu instansi. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, tetap harus memperhatikan hal-hal seperti : -
Tertib disiplin waktu Dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kepada
masyarakat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku petugas pelayanan sudah selayaknya menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan, sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan tidak harus menunggu petugas. -
Taat peraturan Meskipun kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama, bukan
berarti
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat boleh sembarangan dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. -
Bekerja sesuai dengan standard operation procedure Dalam menjalankan tugas pelayanan hendaknya kita tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan. Misalnya tanpa pengantar dari RT/RW setempat, masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan administratif dari Kelurahan. Hal ini juga
sebagai
pembelajaran
pada
masyarakat
agar
mematuhi peraturan yang berlaku. -
Bertanggung jawab Sikap
tanggung
jawab
ini
diperlukan
agar
dalam
memberikan pelayanan tidak sembarangan atau asalasalan. Sehingga dituntut bertanggung jawab terhadap akibat
yang
muncul
setiap
kita
melakukan
sesuatu
pekerjaan.
3
-
Komunikasi efektif Kemampuan
berkomunikasi
dengan
efektif
kepada
pelanggan atau masyarakat mutlak dibutuhkan. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dengan baik dan ramah, serta menjawab keluhan masyarakat dengan baik. -
Teliti Ketelitian sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan tidak membuat pelanggan atau masyarakat bolak-balik karena ada kesalahan tertentu akibat kurang teliti.
-
Terampil dan cekatan Petugas pelayanan yang terampil dan cekatan akan membuat pelanggan atau masyarakat senang karena tidak harus menunggu lama untuk suatu pelayanan.
-
Ahli dalam menggunakan peralatan kerja Di era globalisasi sekarang ini, dimana teknologi sudah semakin canggih, menuntut petugas pelayanan untuk selalu belajar
dan
memberikan
meningkatkan pelayanan
potensi
kepada
diri
agar
dalam
masyarakat
dapat
menggunakan peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) untuk memudahkan proses pelayanan yang lebih baik. -
Tahan uji Menghadapi masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan budaya, kerap membuat petugas pelayanan harus
memiliki
kesabaran
lebih
dalam
menjelaskan
peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pelayanan administratif yang diperlukan.
4
-
Kenyamanan Agar masyarakat merasakan kenyamanan saat menunggu, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, indah dan sehat
Pelayanan yang baik bukan harus tersenyum pada pelanggan atau masyarakat tetapi lebih pada bagaimana membuat pelanggan atau masyarakat dapat tersenyum dengan pelayanan prima yang diberikan. Pelayanan akan menjadi luar biasa apabila kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan rasa senang atau ikhlas, atau ada juga yang menyebutkan melayani dengan hati. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah selayaknya Pegawai Negeri Sipil yang dalam Undang-Undang tersebut disebut sebagai Pegawai ASN dituntut harus senantiasa meningkatkan potensi diri guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga citra Pegawai ASN dapat berangsur-angsur menjadi baik seiring dengan perjalanan waktu. Hal ini bukan mustahil dapat dicapai bila masyarakat telah melihat dan merasakan perubahan yang baik pada sikap dan kinerja para aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -----***-----
5
