EKSISTENSI KORPRI DAN PELAYANAN PRIMA Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan
Bangsa
dan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KORPRI bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. KORPRI secara resmi dibentuk setelah munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI pada tanggal 29 November 1971, di mana disebutkan bahwa KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh Pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukan korps pegawai ini adalah agar Pegawai Negeri Republik Indonesia ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. KORPRI adalah suatu organisasi profesi dan merupakan satusatunya wadah yang memiliki anggota seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia baik kementerian maupun nonkementerian yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/ Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/ Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1). Selama era Orde Baru, KORPRI dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik
1
tertentu. Bahkan pada masa Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Megawati Soekarnoputeri, ia memberikan batasan bahwa KORPRI harus senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. KORPRI tidak berfikir politik apapun, kecuali hanya untuk berjuang mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. KORPRI dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas pegawai negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna. KORPRI merupakan organisasi profesi ekstra struktural, yang secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan, sehingga keberadaan KORPRI sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok pada institusi tempat mengabdi. Menjelang Hari Ulang Tahun Ke-43 KORPRI, yang akan diperingati pada tanggal 29 November 2014 nanti, sejatinya hal tersebut adalah suatu hal yang perlu dan patut untuk disyukuri. Karena organisasi profesi KORPRI mampu bertahan dan tetap eksis selama hampir 43 tahun, hampir setengah abad, suatu masa yang bukan sebentar, melainkan masa yang cukup lama, dan telah melewati berbagai kondisi dan situasi pemerintahan yang jelas memiliki pengaruh terhadap kiprahnya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut diharapkan dapat membuat organisasi profesi KORPRI kian matang
dan
dewasa
dalam
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat, bangsa, dan negara dengan lebih baik lagi. Pengabdian, yang dalam pengejawantahannya salah satunya adalah dalam bentuk pelayanan, bahkan dalam bentuk yang lebih baik lagi, yaitu pelayanan prima. Hampir setengah abad KORPRI telah menunaikan perannya sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih
2
dan berwibawa. Birokrasi pemerintah saat ini tampil dengan pelayanan yang semakin lebih baik. Peningkatan kerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi, memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pelayanan publik yang bersih (transparan dan akuntabel), cepat, dan berkualitas merupakan kewajiban kita semua sebagai aparatur negara dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, karena pelayanan yang baik adalah kunci kemajuan pemerintahan. Kualitas pelayanan kepada masyarakat tentunya akan semakin baik jika segenap aparatur
pemerintah
mampu
mengubah
pola
pikir
dari
mental
penguasa/priyayi menjadi birokrasi yang bermental abdi masyarakat. Gerak dan dinamika pembangunan di segala bidang, termasuk pelayanan publik, kini sedang mengalami guncangan besar sebagai akibat terjadinya proses perubahan dalam berbagai dimensi, khususnya di bidang pemerintahan. Perubahan-perubahan itu harus kita terima sebagai suatu kenyataan, karena sistem pemerintahan kita memang mengatur demikian. Tidak jarang lagi perubahan struktur kepemimpinan di daerah yang semula sentralistik, kini menjadi desentralistik, berdampak terhadap munculnya permasalahan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Akumulasi
kekecewaan
masyarakat
terhadap
pelayanan
aparatur
pemerintahan, telah berlangsung lama dan menumbuhkan sikap pesimis masyarakat. Masyarakat memandang pelayanan aparatur pemerintah sangat mengecewakan, rumit, lamban, dan seringkali biaya yang dikeluarkan cukup mahal, bahkan terkadang dirasa tidak wajar. Reaksi negatif dan kekecewaan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah sangat banyak mengisi halaman-halaman komentar pada kolom di berbagai media massa, dengan berbagai judul kolom. Pengetahuan dan doktrinasi mengenai pelayanan prima menjadi sangat penting untuk ditanamkan ke dalam organisasi profesi KORPRI sedini mungkin, yang notabene para anggotanya adalah aparatur
3
pemerintahan, agar di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang aparat pemerintah kelak, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan perilaku pelayanan yang sangat memuaskan masyarakat. Pelayanan merupakan suatu proses interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu upaya menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Bagaimana suatu pelayanan itu dipandang, sangat tergantung dari seberapa besar harapan orang yang mengalaminya. Kalau yang diharapkan tidak terlalu besar, maka pelayanan yang baik dapat merupakan suatu kejutan yang menyenangkan. Di lain pihak, jika satu pihak menaruh harapan besar, maka penerima layanan mudah kecewa dan dikecewakan oleh pelayanan yang dialami. Kalau pelayanan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka disebut pelayanan yang buruk. Fungsi pelayanan dalam suatu kehidupan organisasi memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan, dan keunggulan suatu organisasi. Prima memiliki arti menunjukkan karakteristik total dari suatu produk (barang dan atau jasa) yang melebihi standar baku, sehingga pelanggan/masyarakat merasa mendapatkan sesuatu yang melebihi harapan. Jika dirangkaikan kedua kata pelayanan dan prima, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima adalah suatu upaya seseorang atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain dengan cara yang memuaskan. Melayani masyarakat secara prima berarti membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan dilakukan dengan cara terbaik dan bebas dari segala kekurangan atau kesalahan sehingga masyarakat merasa sangat puas atas layanan yang mereka terima. Pelayanan prima bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan publik sebagaimana
4
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 dan pasal 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa pasalnya seperti pasal 3 ayat (c), pasal 4 ayat (j), pasal 10 ayat (b), dan pasal 11 ayat (b) beberapa kali menyebutkan perihal pelayanan publik. Pelayanan publik yang seperti apa? Yaitu pelayanan prima kepada publik atau masyarakat yang mana juga sejalan dengan Panca Prasetya KORPRI, utamanya seperti yang tercantum pada poin ketiga, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus netral dan professional, dan mampu memberikan hasil yang sesuai bahkan melebihi harapan masyarakat. Dalam Panca Prasetya KORPRI jelas dirumuskan fungsi seorang pegawai negeri sipil. Jika panca prasetya KORPRI tersebut dilakukan dengan benar, maka objek pelayanan prima menjadi sesuatu yang dirindukan, diharapkan, dan diinginkan masyarakat. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah saat ini, tujuannya adalah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, ringkas, murah, tepat waktu, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih pecaya dan lebih puas terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik itu adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apa kaitan eksistensi organisasi profesi KORPRI yang hampir setengah abad eksis, dengan keharusan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat? Dalam perjalanannya yang dipandang sudah cukup mapan, KORPRI haruslah bisa memperoleh pelajaran dari masa lalu, dan
5
tentu haruslah tetap terus belajar, agar para anggotanya mampu memberikan pelayanan prima yang berupa pelayanan publik secara baik, yang mana hal tersebut sejalan dan sejiwa dengan semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, juga merupakan pengejawantahan dari Panca Prasetya KORPRI, dan tentunya juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), yang mengamanatkan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 3 ayat (c), pasal 4 ayat (j), pasal 10 ayat (b), dan pasal 11 ayat (b). KORPRI, yang semakin dewasa, yang semakin mapan dalam perjalanannya, haruslah mampu menjadi pengemban amanat UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, haruslah mampu menjalankan Panca Prasetya KORPRI, yang searah dan sejiwa dengan semangat reformasi birokrasi, menuju kepemerintahan yang baik, sehingga pelayanan prima yang memuaskan masyarakat dapat terwujud. Semoga KORPRI tetap eksis dan mampu untuk terus berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, melalui pelayanan prima yang dilakukan secara total dan menyeluruh kepada masyarakat. Hidup KORPRI!!
6
7
