koridor
MP3EI news
Not Business as Usual
Edisi Perdana
2012
Jelas... MP3EI bukan
“Macan Kertas” Laporan Khusus:
SBY: Kalimantan Berlari Semakin Cepat (hal - 8)
Berita Koridor: Bandara Kualanamu Segera ‘Lepas Landas’ (hal - 16)
Konektivitas:
Remediasi:
(hal - 18)
“MEMULIHKAN RASA SALING PERCAYA”
Rencana Pembangunan Palu - Parigi Pass Kunci Daya Saing Logistik Nasional
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (hal - 23)
PENGANTAR REDAKSI
Membangun Nilai “Not Business as Usual” Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buletin P3EI “KORIDOR” Edisi Perdana - 2012 dapat terbit. Sebagai salah satu instrumen komunikasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) “KORIDOR” diharapkan dapat menjadi jembatan membangun common ground semangat not business as usual diantara pemangku amanah dan pemangku kepentingan program-program yang termuat dalam MP3EI. “KORIDOR” diharapkan mampu membangun semangat dan tanggung jawab stakeholders atas pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI). Dikelola untuk dapat terbit secara rutin setiap dua bulan, “KORIDOR” berusaha mengkomunikasikan informasi aktual kepada stakeholders mengenai progress, pencapaian, serta harapan P3EI. Di dalamnya dituangkan berbagai kebijakan, program, inisiatif serta layanan KP3EI.
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) adalah Komite Pelaksana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia melalui Perpres No. 32 Tahun 2011. Komite ini diketuai langsung oleh Presiden RI, dengan Ketua Harian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam edisi pertama ini, “KODIROR” mengangkat kegiatan groundbreaking dan peresmian proyek-proyek MP3EI yang dikemas dalam rubrik Laporan Utama. Menjawab kritikan sebagai macan kertas, MP3EI berhasil menunjukkan taringnya dengan realisasi konsep MP3EI melalui groundbreaking dan peresmian proyekproyek strategis di Kalimantan Timur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut membuktikan bahwa MP3EI bukan hanya macan kertas. Informasi aktual juga disampaikan melalui rubrik Berita Koridor, Konektivitas, serta SDM IPTEK. Upaya debottlenecking yang dilakukan demi mendukung percepatan pembangunan ekonomi diberitakan secara aktual dalam rubrik Remediasi. Inisiatif strategis P3EI juga dicoba dibahas melalui satu rubrik khusus. Redaksi KORIDOR sangat terbuka untuk hadirnya masukan, komentar, saran dan kritik bagi kesempurnaan media komunikasi ini. Dengan demikian “KORIDOR” akan mampu berfungsi maksimal sebagai sarana komunikasi multi-stakeholders, mendorong perwujudan cita-cita Indonesia 2025. Luky Eko Wuryanto Pemimpin Redaksi
Redaksi KORIDOR
Pemangku Kelola: Hatta Rajasa; Pemimpin Redaksi: Luky Eko Wuryanto; Wakil Pemimpin Redaksi: Imron Bulkin, Aviliani, Amir Sambodo, Abdullah Rasyid; Redaktur Pelaksana: Wahyu Utomo, Abdul Kamarzuki, Dodi S. Riyadi; Kerjasama Kelembagaan: Eddy Satriya; Inovasi Teknologi: Randy R. Wrihatnolo; SDA dan Lingkungan Hidup: Robert Sianipar; Produksi: Edy Kus; Editor: Edib Muslim, Alvin Adisasmita, M. Syarif Hidayatullah, Indri Ermita Natasya, Ronald Sianipar, Fanni Oktrina, Winda Priandita, Diah Rahmawati, Donny Adolf Kapahang, Nada Tiara Ajanni, Arum Hardiyanti, Ulfa Salma, Very Yanto, Gita Lestari; Reporter: Said Wahyudhi Berrymurja, Fitri Sulistiyaningsih, Whisnubroto Adhinoto, Felix Wisnu Handoyo, Irene Hutagaol, Fikri Farobi, Yulia Chandra, Randy Praharsa, Arviana Khrisma Indriani, Maria Emy Seppid Pudia, Afrike Wahyuni, Dodon, Citra Yuliana, Budi Diwyacitta Rarasati, Heri Herdiansyah, Siti Anissa Aulia Armanda, (Staf PIC Tim Kerja); Editor Visual: Wulan Meindhasari, Iskandar Zulkarnaen, Hotman Dedy; Komunikasi Redaksi: Lavenda Mulviani; Fotografi dan Ilustrasi: Puji Pratomo, Yungki Rizkiana; Promosi: Priscilia Novayanthi
Sekretariat KP3EI
Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lantai 4 Jl. Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta Pusat Telp: 021 34832611 - 12 Email:
[email protected]
•2
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
http://www.kp3ei.go.id http://www.ekon.go.id
22 LAPORAN UTAMA
Jelas, MP3EI Bukan Macan Kertas
6
LAPORAN KHUSUS
8 SBY: “Kalimantan Berlari Semakin Cepat”
BERITA KORIDOR Investasi Industri Hilir di Halmahera dan Morotai pun Tersenyum
11
Bukan Untuk APEC Semata Bali Berbenah Infrastruktur
12
Membuat Nilai Tambah Atas Kakao Investor Asing Ramaikan Sulawesi
13
Kerjasama RI-Jepang: Metropolitan Priority Area (MPA) Memulihkan Integritas Ibukota Negara
15
Bandara Kualanamu Segera ‘Lepas Landas’ Listrik, Kunci Sukses Koridor Ekonomi Kalimantan
18 20 22 23 25 26
16 17
KONEKTIVITAS
Rencana Pembangunan Palu - Parigi Pass
Kunci Daya Saing Logistik Nasional Integritas Lalu Lintas Udara
Sebelum semua terlambat...
SDM - IPTEK Penyetaraan dan Perluasan Jangkauan Pendidikan Akademi Komunitas Aturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: “MEMULIHKAN RASA SALING PERCAYA” OPINI 2030 Mimpi Indonesia Menjadi NYATA REMEDIASI Optimisme MP3EI 2013: “Bangulah Jiwanya, Bangunlah Badannya...”
28
INISIATIF STRATEGIS
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Zona Waktu
INDONESIA SATU WAKTU, BUKAN SEMATA TENTANG SILA KELIMA
Dari Meja Ketua Harian KP3EI
“Memajukan Bangsa” Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) memiliki empat indikator strategis yaitu: hadirnya pertumbuhan berkualitas di seluruh koridor ekonomi Indonesia, pertumbuhan tersebut terefleksikan secara riil dan berkualitas dalam masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dengan nilai tambah serta rantai nilai tinggi, dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, enam besar kekuatan dunia di tahun 2025. Cita-cita Indonesia tentang Visi 2025, mewujudkan diri sebagai negara maju, kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia sangat beralasan. Indonesia merupakan satu diantara tiga Negara, selain China dan India yang mampu menjaga pertumbuhan positif di tengah ancaman krisis global pada 2008 lalu. Indonesia juga menjadi satusatunya negara ASEAN yang tergabung dalam kelompok 20 negara dengan status ekonomi maju dan ekonomi baru sedang bangkit (G20). Dengan kekuatan yang kita miliki Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan ditengah badai krisis ekonomi global, dimana hampir seluruh negara-negara di Eropa dan Amerika serta sebagian Asia terkena imbasnya. Pencapaian sasaran P3EI mensyaratkan pengelolaan yang mumpuni atas empat modal dasar yang kita miliki. Pertama, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul, berilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif dan produktif. Modal kedua, keunggulan sumberdaya manusia akan membawa kita pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang cerdas, dengan nilai tambah dan rantai nilai tinggi. Dengan demikian kita mampu membangun dinamika ekonomi yang konstruktif dan berkelanjutan. Hadirnya UU Minerba No 4 Tahun 2009 perlu diletakkan dalam kerangka integritas bangsa Indonesia untuk membangun kemandirian atas sumber daya yang terkandung di bumi pertiwi. Modal ketiga, adalah letak dan formasi geografis dan geo ekonomi Indonesia yang sangat strategis. Hadirnya Indonesia sebagai kekuatan maritim yang andal akan memperkuat posisi Indonesia dalam tata ekonomi dunia. Modal yang keempat adalah hadirnya perekonomian yang semakin demokratis yang mengedepankan integritas dan kepentingan nasional. Sebagai negara demokratis ketiga terbesar, kita terus melakukan pembenahan dan pengkuatan atas berbagai prinsip dan tata regulasi perekonomian Indonesia berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Melalui Buletin KORIDOR sebagai wahana media cetak, modalitas diatas dapat kita kelola dengan memelihara komitmen nasional, konsistensi kebijakan dan implementasi pembangunan yang berdisiplin di seluruh koridor ekonomi Indonesia. Hanya dengan demikian Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang kita laksanakan dapat memberikan hasil yang berdaya angkat dan berdaya dorong bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Sumber: Humas Menko
Hatta Rajasa Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
LAPORAN UTAMA
Jelas, MP3EI
Bukan Macan Kertas Lebih dari setahun setelah diluncurkan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) semakin menunjukkan progress positif. Realisasi proyek-proyek yang tercantum dalam MP3EI menunjukkan bahwa MP3EI bukan hanya “macan kertas”, namun merupakan program yang terealisasi dan nyata.
M
P3EI yang diluncurkan tanggal 27 Mei 2011 lalu oleh Presiden RI, merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan masuk dalam 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pencapaian MP3EI tersebut tentunya diraih dari hasil kerjasama seluruh pihak mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga pihak BUMN dan swasta asing dan dalam negeri. Dengan semangat not business as usual, MP3EI berhasil menunjukkan progress pencapaian yang baik selama setahun lebih implementasinya.
Pada tahun 2011, sebanyak 111 proyek MP3EI senilai Rp 411 T berhasil di groundbreaking. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 proyek senilai Rp 231 T merupakan proyek sektor riil dan 57 proyek senilai Rp 180 T merupakan proyek infrastruktur. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh sejumlah stakeholders, seperti Pemerintah, BUMN, swasta dan campuran. Tercatat, 22 proyek senilai Rp 77 Triliun merupakan investasi Pemerintah, 37 proyek senilai Rp 80 Triliun merupakan investasi BUMN, 42 proyek senilai Rp 159 Triliun merupakan investasi swasta dan 10 proyek senilai Rp 94 Triliun merupakan investasi campuran (pemerintah, BUMN, dan swasta).
Sementara itu, prestasi pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia dalam perekonomian dunia secara signifikan. Pada tahun 1995 Indonesia berada pada peringkat 25 ekonomi terbesar dunia. Pada tahun 2011 peringkat Indonesia sudah meningkat ke urutan 17 dunia (versi CIA World Factbook). Bahkan menurut IMF pada tahun 2011 lalu Indonesia sudah menempati urutan ke 16 negara terbesar di dunia. Hal ini merupakan kabar positif bagi pencapaian target Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di tahun 2025.
Sumber: Wulan PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kuala Tanjung memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak pada jalur pelayaran dunia. Memiliki peluang untuk menjadi salah satu pelabuhan andalan bagi Indonesia, karena berada dijalur pelayaran Internasional (terletak di Selat Malaka)
•6
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
LAPORAN UTAMA
Sumber: Ronald S
Pertamina Balongan
Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global 2013 Meskipun ekonomi Indonesia cenderung stabil, namun krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun belakangan menyebabkan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah mitra dagang utama Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai, terutama untuk ekspor Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh diatas rata-rata dunia, bahkan jauh diatas rata-rata negara berkembang. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 6%. Hal ini merupakan sinyal positif ditengah krisis ekonomi global, Indonesia masih
tumbuh dengan cepat. Selain itu, inflasi juga diperkirakan akan berada level yang cukup rendah, meskipun masih cukup tinggi bila dibandingkan rata-rata global yang berkisar 2,5%. Harga minyak diperkirakan akan stabil pada level US$ 100/barel, yang berarti akan mengurangi tekanan pada APBN 2013. Akan tetapi lifting minyak Indonesia diperkirakan terus menurun, sehingga asumsi pada RAPBN 2013 diturunkan menjadi 900.000 barel/hari.
Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi iklim investasi di Indonesia. Kestabilan ekonomi Indonesia ditengah krisis ekonomi global baiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan sukses pencapaian Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dengan demikian, ungkapan macan kertas tidak akan lagi relevan untuk MP3EI. (Gita)
Nilai tukar rupiah dengan US$ diperkirakan berkisar pada angka Rp 9.300. Dengan nilai tukar yang cukup rendah ini diharapkan ekspor Indonesia dapat didongkrak, sehingga neraca perdagangan akan kembali positif.
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
7•
LAPORAN KHUSUS
Groundbreaking dan Peresmian Proyek MP3EI di Kalimantan
SBY: “Kalimantan Berlari Pada acara peresmian dan groundbreaking proyek-proyek MP3EI di Balikpapan, Kalimantan Timur (24/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Kalimantan saat ini bukan lagi The Sleeping Giant. “Sejarah telah membuktikan Kalimantan tidak hanya bangun dan menggeliat, namun telah berlari semakin cepat,” tegas Presiden.
P
residen meyakini bahwa ke depannya Kalimantan Timur akan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi strategis bagi seluruh kawasan di Indonesia, terutama di Indonesia Bagian Timur, dan juga untuk kawasan Asia Timur. Pernyataan ini didukung oleh daftar proyek strategis MP3EI yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Timur, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangata, Sangkulirang hingga Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ). Pada kesempatan itu, Presiden melakukan groundbreaking empat proyek MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan, yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim V di Kota Bontang, Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Sepinggan di Kota Balikpapan, Proyek Pembangunan Bandara Samarinda Baru di Kota Samarinda, Pembangunan Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar) Sungai Mahakam, dan Proyek Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur. Selain melakukan groundbreaking terhadap lima proyek tersebut, Presiden juga meresmikan beroperasinya Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau dan Bandara Udara Kalimarau di Kabupaten Berau. Dalam kunjungan ini, Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Seskab Dipo Alam, Menteri Perindustrian
•8
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
Sumber: Wulan
“Kalimantan bukan lagi Sleeping Giant” dikatakan oleh Presiden RI, pada peresmian dan Groundbreaking 7 proyek-proyek KP3EI di pelabuhan peti kemas Kariangau Kalimantan Timur
LAPORAN KHUSUS
Semakin Cepat” MS. Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. Sutardjo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta Rajasa dalam pidatonya menyampaikan bahwa sejak peluncuran MP3EI melalui Perpres No. 32 Tahun 2011 pada 27 Mei 2011 lalu hingga Juli 2012, tercatat telah dilakukan groundbreaking proyek MP3EI sebanyak 135 proyek, senilai kurang lebih Rp 500 Triliun. Dari nilai investasi sebesar Rp 500 Miliar, 20,9% investasi bersumber dari BUMN, 47,9% merupakan investasi swasta 15,8% merupakan investasi pemerintah, yang seluruhnya merupakan proyek infrastruktur, dan 15,4% adalah investasi campuran. Dari 6 Koridor Ekonomi yang ada, investasi Koridor Ekonomi Kalimantan bernilai Rp 104,4 Triliun. Hatta Rajasa juga menyampaikan perkembangan MP3EI di Koridor Kalimantan. Pada tahun 2011 tercatat beberapa investasi yang sudah groundbreaking diantaranya 14 investasi untuk sektor riil dengan nilai investasi Rp 13 Triliun dan 3 proyek infrastruktur dengan nilai investasi Rp 11 Triliun. Sedangkan pada tahun 2012 hingga bulan Juli, terdapat 2 proyek sektor riil yang telah groundbreaking dengan nilai investasi Rp 81 Triliun dan 5 sektor proyek infrastruktur dengan nilai investasi Rp 3,5 Triliun. Angka tersebut belum termasuk dengan proyek-proyek MP3EI yang akan dilakukan peresmian dan groundbreaking oleh Presiden SBY, dengan total nilai investasi hampir Rp 19 Triliun.
Pembangunan infrastruktur skala besar dalam kerangka MP3EI, yang diikuti dengan pembangunan sektor riil, diharapkan dapat membuka dan memperluas lapangan kerja yang tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hasil dari pembangunan proyek-proyek tersebut, merupakan investasi besar yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika penguatan konektivitas terus dilakukan, maka sektor logistik nasional juga akan semakin efisien. Groundbreaking dan Peresmian 7 Proyek MP3EI di Kaltim Bernilai Rp 19 Triliun
Pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan
Sumber: Balikpapan Pos
Pabrik Pupuk Kaltim 5 Bontang
Acara groundbreaking dan peresmian yang dipusatkan di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, Balikpapan ini merupakan salah satu implementasi dari percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim, melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Gubernur Kaltim memberikan laporan terkait progress pelaksanaan proyek MP3EI yang diresmikan dan di-groundbreaking, serta beberapa proyek dan potensi yang dimiliki oleh Kaltim. Disampaikan bahwa total investasi 7 proyek yang diresmikan dan di-groundbreaking mencapai Rp 19 Triliun. Nilai tersebut meliputi investasi Terminal Peti Kemas Kariangau sebesar Rp 757 Miliar, Bandara Kalimarau, Berau sebesar Rp 460 Miliar, Pabrik Pupuk Kaltim V sebesar Rp 6,1 Triliun, Bandara Internasional Sepinggan Rp 1,8 Triliun, KIPI Maloy sebesar Rp 4,7 Triliun, Bandara Samarinda Baru sebesar Rp 1,9 Triliun, dan Jembatan Kembar Sungai Mahakam senilai Rp 383 Miliar.
Sumber: bisnis-kti.com
Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB)
Sumber Tribun Kaltim
Sumber: Tribun Kaltim
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
9•
LAPORAN KHUSUS
1.Terminal Peti Kemas Kariangau Dibangun secara bertahap sejak 2008 hingga 2012 dengan anggaran sekitar Rp 731,09 Miliar. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi serta kas PT Pelindo IV (Persero). 2. Bandara Kalimarau, Berau Dikembangkan oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau, dengan anggaran sekitar Rp 460 Miliar. Bandara kini telah siap beroperasi, dan bangunan utama telah selesai dibangun, sementara bangunan penunjang sudah dalam kondisi 75%. 3. Pabrik Pupuk Kaltim 5 Bontang Saat ini tengah dikerjakan di atas lahan milik Pupuk Kaltim dengan investasi sekitar Rp 6,1 Triliun. Pekerjaan tersebut telah mencapai progress 30%, dan ditargetkan mulai operasional tahun 2014. 4. Pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan Pengembangan bandara dibagi menjadi 3 paket dengan investasi sekitar Rp 1,5 Triliun. Paket I yang merupakan pekerjaan terminal kargo, hanggar A1, apron, apron service building, gedung administrasi, shelter alat berat, ekspedisi muatan udara, dan kantor maskapai. Paket 2 meliputi pekerjaan terminal penumpang. Paket
3 meliputi pekerjaan infrastruktur flyover, jalan, area parkir. Paket 4, pekerjaan hanggar A2, apron, tower. 5.Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Dibangun dengan pola pembiayaan multiyears contract APBD Provinsi senilai Rp 696 Miliar. Saat ini pembangunan di sisi darat telah mencapai 13,8 %, dan ditargetkan selesai tahun 2013. Luas terminal penumpang 15.000 m2 dengan daya tampung 2,5 juta penumpang/tahun. 6. Proyek Centralized Crude Terminal (CCT) PPU Ini adalah proyek yang dikembangkan oleh PT. Pertamina sebagai pengembangan dan terminal minyak mentah yang sudah ada saat ini. Proyek senilai Rp 4,4 Triliun ini pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dikembangkan hingga 8 juta barel minyak mentah, dan pada tahap kedua akan dikembangkan hingga 15 juta barel. 7. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy Luas kawasan industri adalah 5.305 Ha, dimana pada tahap awal adalah 1.000 Ha. Maloy saat ini tengah diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemprov Kaltim bersama Trans Kalimantan Economic Zone, dengan nilai investasi mencapai Rp 4,8 Triliun. (Priscil)
Bandara Kalimarau, Berau
Sumber: http://situs-berita-terbaru.blogspot.com
• 10
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
BERITA KORIDOR
Investasi Industri Hilir di Halmahera
dan Morotai pun Tersenyum ... Sumber: Emy
Investasi nikel di Halmahera mulai meluas menjadi pengolahan untuk menghasilkan nikel dengan nilai tambah. Investasi nikel di Halmahera dalam kerangka MP3EI senilai triliunan rupiah tersebut diharapkan membawa kontribusi besar bagi pembangunan daerah setempat, dan Indonesia.
Tambang Nikel di Halmahera berpotensi besar sebagai nilai tambah kekayan Sumber daya di Indonesia
P
rovinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, sebagaimana yang ditetapkan pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tema besar Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku adalah sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”. Pulau Halmahera, Maluku Utara dilalui oleh sesar bumi naik yang memungkinkan terbentuknya rekahanrekahan pada batuan ultrabasa. Rekahan-rekahan ini sebagai saluran tempat naiknya magma yang mengandung unsur nikel. Struktur ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan cebakan bijih nikel, sehingga bumi Halmahera kaya potensi nikel. Cadangan nikel Indonesia sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia, dan merupakan peringkat ke-8; sedangkan dari sisi produksi adalah 8,6% dari produksi nikel dunia dan merupakan peringkat ke-4 dunia. MP3EI berhasil menggandeng beberapa perusahaan tambang untuk berinvestasi di Halmahera, diantaranya; PT. Feni Haltim (Antam), PT. Weda Bay Nickel (ERAMET) dan Solway Group. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa telah melakukan groundbreaking Proyek Pembangunan Pabrik Ferro Nikel Halmahera (termasuk power plant 275 MW) pada bulan November 2011. Proyek milik perusahaan BUMN PT. Feni Haltim (Antam) ini bernilai US$ 1,6 miliar. Sebelumnya, perusahaan asal Prancis PT. Weda Bay Nickel (ERAMET) juga telah groundbreaking Proyek Penambangan dan Pembangunan Pabrik Pengolahan (smelter) Nikel dan Kobalt senilai US$ 5 miliar pada bulan Mei 2011. Masih
ada “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Indonesia untuk meresmikan Proyek Pembangunan Pabrik Pengolahan Nikel (termasuk Power Plant 400 MW) yang dikelola perusahaan asal Rusia, Solway Group. Rencana, proyek ini akan groundbreaking pada tahun 2013 setelah perijinan perubahan status lahan selesai. Industri Nilai Tambah Strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah industri pertambangan di Indonesia tertuang dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Dalam peraturan menteri ini, perusahaan tambang diwajibkan membangun teknologi untuk meningkatkan nilai tambah barang tambang. Dengan ditetapkannya peraturan ini, PT. Feni Haltim (Antam) dan Solway Group akan membangun smelter untuk pengolahan bahan tambang, sedangkan PT. Weda Bay Nickel (ERAMET) menggunakan teknologi ERAMET untuk menghasilkan barang tambang bernilai tambah. Pemerintah Daerah Maluku Utara dan masyarakat menyambut baik adanya investasi bidang pertambangan nikel di Halmahera. Keuntungan yang diharapkan tentu saja meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, pembukaan wilayah ekonomi baru di daerah terpencil, munculnya peluang ekonomi baru dari kegiatan ekonomi hulu dan hilir, penyediaan lapangan kerja dengan tingkat pendapatan yang baik, serta dukungan pembangunan infrastruktur. (Emy)
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
11 •
BERITA KORIDOR
Bukan Untuk APEC Semata Bali Berbenah Infrastruktur
Bali menunjukkan keseriusannya mempersiapkan diri menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Coorporation (APEC) 2013 yang akan diselenggarakan Oktober 2013 mendatang. Berbagai infrastruktur strategis pendukung mulai dibangun. Namun lebih dari itu, pembangunan infrastruktur Bali menunjukkan pula keseriusannya untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi wilayahnya.
B
erbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah dari infrastruktur hingga akomodasi untuk 21 kepala negara anggota APEC. Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC 2013 melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melakukan pertemuan terkait persiapan infrastruktur jelang kegiatan tersebut dan memastikan bahwa KTT APEC 2013 akan dipusatkan di Nusa Dua Bali. Persiapan pelaksanaan APEC 2013 juga melibatkan Pemerintah Daerah yaitu Bupati Badung dan para SKPD se-Kabupaten Badung yang berhubungan langsung dengan infrastruktur KTT APEC 2013. Selain itu juga melibatkan para pengusaha pariwisata, hotel dan restoran, PT Angkasa Pura, PT Pelindo, Jasa Marga dan beberapa unit terkait lainnya. Pertemuan KTT APEC yang akan berlangsung tersebut meliputi kegiatan Finance Ministrial Meeting (FMM), Concluding Senior Officials Meeting (CSOM), APEC Ministrial Meeting (AMM), CEO Summit, dan APEC Economic Leaders Meeting (AELM) serta pertemuan Senior Officials Meeting (SOM).
permukaan laut sepanjang 10 km dengan biaya investasi sebesar Rp 1.961 M. Tol ini diproyeksikan akan selesai pada bulan April 2013 dan mulai open traffic pada Juli 2013. Selain itu, di saat bersamaan juga sedang dibangun Underpass Dewa Ruci untuk menekan kemacetan di kawasan Bali terutama bagian selatan yang ditargetkan akan beroperasi pada Mei 2013. Pengembangan Bandara Ngurah Rai juga sedang terus dilaksanakan dan menunjukan pelaksanaan yang on the track agar siap digunakan untuk mendukung kegiatan APEC 2013. Salah satu kegiatan pengembangan Bandara Ngurah Rai ini adalah meningkatkan kapasitas terminal penumpang internasional. Kegiatan infrastruktur
pembangunan tersebut merupakan
bagian dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya untuk menunjang Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara. MP3EI dapat menunjang kesiapan Bali sebagai penyelenggara KTT APEC 2013, dimana kesiapan infrastruktur yang termasuk dalam MP3EI dan juga mendukung kegiatan APEC akan terus dipantau dan didorong agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pembangunan infrastruktur Bali tentunya akan menciptakan manfaat yang jauh lebih luas. Lebih dari sekedar persiapan menghadapi APEC 2013, Bali siap mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerahnya melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur. (Randy)
Proyek MP3EI Mendukung APEC 2013 Beberapa persiapan pemerintah terkait infrastruktur dalam menyambut KTT APEC 2013 antara lain dengan melakukan pembangunan Jalan Tol Nusa DuaNgurah Rai-Benoa. Pembangunan jalan tol ini akan dilakukan diatas
• 12
KORIDOR
Sumber: Randy
Keseriusan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan ekonomi dibuktikan dengan pembangunan jalan tol diatas permukaan laut sepanjang 10 km (Tol Nusa Dua Ngurah Rai-Benoa) dan pembangunan Underpass Dewa Ruci, Bali.
Edisi Perdana 2012
BERITA KORIDOR
Membuat Nilai Tambah Atas Kakao Investor Asing Ramaikan Sulawesi
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mendorong masuknya investasi untuk kakao di Koridor Ekonomi Sulawesi. Investasi tersebut tentunya diarahkan pada upaya penciptaan nilai tambah atas kakao. Sejumlah investor asing pun telah memulai proyeknya untuk sektor kakao di Koridor Ekonomi Sulawesi.
I
ndonesia dengan iklim tropisnya menduduki peringkat ketiga dunia sebagai produsen kakao terbesar setelah Pantai Gading dan Ghana. Menurut laporan International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2009/2010 menyebutkan bahwa produksi nasional komoditas kakao di Pantai Gading sebesar 1,2 juta ton/tahun, Ghana 0,63 juta ton/ tahun, Indonesia 0,53 juta ton/tahun, Nigeria 0,24 juta ton/tahun, Brazil 0,16 juta ton/tahun dan Ekuador 0,11 juta ton/tahun. Dengan adanya kakao yang cocok dengan iklim tropis, dapat menjadi sumber pendapatan harian atau mingguan bagi para petani kakao yang ada di Indonesia dan lebih khusus lagi Pulau Sulawesi yang menjadi salah satu sumber kakao terbesar di Indonesia. Dalam
dokumen MP3EI, kakao merupakan salah satu sektor riil/ kegiatan ekonomi utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya di Koridor Ekonomi Sulawesi. Sulawesi menyumbang produksi kakao sebesar 63% terhadap produksi kakao nasional. Komoditas kakao yang ada di Sulawesi telah menarik pihak swasta asing untuk berinvestasi di dalam negeri guna memperluas jaringan usahanya di industri kakao. Proyek yang terdapat dalam MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi untuk sektor ini terdiri dari proyek pemerintah dan swasta. Proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian serta Dinas Pertanian Provinsi mencakup pabrik pengolahan kakao, dan proyek pengolahan kakao menjadi butter
maupun powder. Sedangkan proyek pihak swasta terdiri dari investor asing seperti PT. Cargill Indonesia dan PT. Barry Callebaut Comextra Indonesia (PT. BCCI). PT. Cargill merupakan perusahan besar yang bergerak dibidang komoditas agrikultur dan pakan ternak serta energi yang menjadi salah satu perusahaan yang menginvestasikan uangnya untuk kakao di Sulawesi. Perusahaan Internasional yang berpusat di Amerika Serikat ini memiliki anak perusahaan yang berada di Belanda, Vietnam, Ghana, Pantai Gading, Belgia, dan Indonesia. Anak perusahaan di Indonesia sendiri bernama PT. Cargill Indonesia yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dimana berperan penting sebagai perusahaan pemasok bahan baku biji kakao untuk perusahan PT. Cargil di luar Indonesia. Pasokan bahan baku biji kakao berasal dari petani kakao di Mamuju, Luwu, Polman, Bone, Palu, dan Kolaka. Kegiatan produksi hanya terbatas pada memproses biji kakao yang dibeli dari para petani kemudian dibersihkan lalu dikemas dalam bentuk biji kakao bersih dan langsung di ekspor ke anak perusahaan PT. Cargil di luar negeri. Saat ini, PT. Cargill Indonesia sedang mengembangkan usahanya berupa rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao di Indonesia, dan dalam tahap feasibility study penentuan lokasi pabrik. Proyek pembangunan pabrik senilai Rp 900 Miliar tersebut direncanakan akan
Sumber: epetani
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
13 •
BERITA KORIDOR
Tingkat Produksi Kakao Dunia (juta ton)
Sumber : ICCO Annual Report 2009/2010 (data diolah)
ada menyerap tenaga kerja sebanyak 200-300 orang. Tenaga kerja yang paling banyak diperlukan adalah tenaga kerja dengan pendidikan tingkat menengah (SMK sederajat) sekitar hampir 50% atau sekitar 125 orang tambahan tenaga kerja. Riset dan pengembangan (R&D) untuk perusahaan disiapkan Departemen R&D tersendiri. Perusahaan mengganggarkan alokasi untuk R&D sebesar 5% dari nilai penjualan. R&D yang dilakukan difokuskan pada peningkatan hasil produksi berbasis kajian potensi panen yang tepat di lahan – lahan perkebunan kakao miliki para petani. Perusahaan besar lain yang berinvestasi di bidang pengolahan kakao, adalah PT. Barry Callebaut Comextra Indonesia (PT. BCCI) yang merupakan perusahaan baru hasil join venture antara perusahaan manufaktur kokoa dan produk coklat terbesar di dunia Barry Callebaut AG (Zurich/Switzerland) dengan PT. Comextra Majora, perusahaan ekspor kokoa terbesar di Indonesia. Dengan proporsi kepemilikan saham Barry Callebaut AG dalam perusahaan ini sebesar 60% dan 40% sisanya dimiliki oleh PT. Comextra Majora. Perusahaan baru ini berlokasi di Makasar, Sulawesi Selatan dan sedang dalam tahap konstruksi yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2013. Produk akhir yang dihasilkan PT. BCCI adalah liqour
• 14
KORIDOR
chocolate, atau coklat cair. Hasil produksi dari PT. BCCI seluruhnya akan diekspor, utamanya ke Malaysia dimana banyak terdapat industri turunan coklat yang merupakan pasar utama dari Barry Callebaut. Inisiasi join venture dari Barry Callebaut AG dan PT. Comextra Majora ini juga mendukung keinginan Barry Callebaut AG untuk memiliki sumber bahan baku yang berkelanjutan. Barry Callebaut AG melakukan pendekatan pada petani kakao lokal untuk memperbaiki bentuk usaha mereka, dimulai dari perbaikan kualitas buah kakao yang dihasilkan, sehingga petani kakao lokal dapat memberikan nilai tambah pada produknya yang kemudian meningkatkan pendapatan dan kondisi hidup mereka.
Edisi Perdana 2012
Dengan banyaknya pihak swasta yang telah berinvestasi di Indonesia, hal ini menunjukan bahwa sektor kakao Indonesia mulai di lirik oleh Investor Asing. Untuk mendukung percepatan pembangunan di sektor ini, perlu adanya peran penting dari Pemerintah. Selain untuk menjamin keberlangsungan usaha para investor dan para petani kakao, diperlukan adanya pemberdayaan dan penyuluhan kepada para petani kakao serta adanya penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil produksi biji kakao maupun produk olahan kakao (powder, butter, dan liquor chocolate) agar kualitas kakao Indonesia dikenal Dunia. (Yulia, Fikri)
Sumber: kumperindag.sulteng.go.id
BERITA KORIDOR
Kerjasama RI dan Jepang Dalam Metropolitan Priority Area (MPA)
Memulihkan Integritas Ibukota Negara Proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek dalam program Metropolitan Priority Area (MPA) menjadi salah satu upaya Pemerintah RI untuk memulihkan integritas Jakarta sebagai ibukota negara. Jakarta dan kota di sekitarnya akan memiliki sistem tata kota yang lebih baik dengan multiple gateway dan pemanfaatan low carbon energy yang meluas. Sumber: KP3EI
I
ndonesia dan Jepang menyepakati proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek, melalui program Metropolitan Priority Area (MPA) senilai Rp 410 Triliun. Program MPA selaras dengan Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mewakili Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Sedangkan Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano. MPA dan MP3EI MPA merupakan salah satu dari 22 aktivitas ekonomi utama yang integral dalam program MP3EI. Proyek akan berjalan seiring dengan pelaksanaan 4 tujuan pengembangan MPA yakni pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih baik, pertumbuhan baru sub koridor, multiple gateway, dan pengembangan low-carbon energi yang diharapkan terealisasi pada 2030 di kawasan Metropolitan Jakarta.
11 Indikator bagi Integritas Ibu Kota Negara
atau 1 Triliun Yen dalam 10 tahun ke depan,” katanya.
Dari 71 proyek yang disodorkan Indonesia, terdapat pengembangan infrastruktur yang terdiri dari 9 sektor, yaitu: (1) Sektor Transportasi Publik, (2) Sektor Jalan, (3) Sektor Pengembangan Perkotaan/ Kawasan Industri, (4) Sektor Penyediaan Air Baku dan Irigasi, (5) Sektor Pengelolaan Limbah Padat, (6) Sektor Pengendalian Banjir, (7) Sektor Pelabuhan, (8) Sektor Bandara, dan (9) Sektor Pasokan Energi.
Hatta Rajasa selaku pimpinan delegasi Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan Jepang mempunyai peran penting bagi Indonesia terutama untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MPA, untuk itu pihak Indonesia meminta kepada pihak Jepang agar mengkaji kemungkinan kerja sama dalam pengembangan industri dan meningkatkan investasi di Indonesia. Sementara pihak Jepang melalui Menteri Ekonominya menyatakan bahwa Jepang akan sepenuhnya mendukung Indonesia dalam program MP3EI dan MPA tersebut.
Proyek Jalur Cepat “Fast Track” Proyek MPA terbagi dalam tahapan yaitu identifikasi sebanyak 48 proyek, Fast Track Project (18 proyek) dan Flagship Project atau diprioritaskan sebanyak 5 proyek yakni konstruksi Mass Rapid Transport CikarangBalaraja, pengembangan pelabuhan baru skala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan klaster penelitian baru, dan pengembangan sistem saluran air limbah di Jakarta. Menteri Luar Negeri Jepang, Koichiro Gemba, kepada wartawan mengatakan, Jepang mengestimasikan melalui masterplan yang telah disusun bersama bahwa melalui ODA (Japan`s Official Development Assistance) dan bantuan asing lainnya akan mendanai sekitar Rp 125 Triliun. “Kami perkirakan sekitar Rp 125 Triliun
Pembiayaan MPA Dalam pertemuan The Third Steering Committee Meeting antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Selasa (9/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa menyampaikan bahwa, proyek investasi senilai Rp 410 Triliun akan dibiayai 55% oleh swasta dan 45% kombinasi antara Public-Private Partnership, APBN, dan pembiayaan melalui skema loan.(Whisnubroto)
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
15 •
BERITA KORIDOR
Bandara Kualanamu
Segera ‘Lepas Landas’ Global Hub Airport di Kualanamu siap beroperasi Maret 2013, Pemerintah percepat pembangunan infrastruktur pendukung.
P
embangunan bandara baru di Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah mencapai 88,9%. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menggiatkan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura II dan instansi terkait, seperti Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Persiapan pemindahan dari Bandara Polonia dilakukan Januari 2013. Seperti dijelaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (3/12), bahwa pemindahan akan dilakukan secara bertahap dan pada Maret 2013 dapat dilaksanakan test operation. Saat ini sedang dipersiapkan untuk shadow operation, untuk mencoba sistemsistem seperti ITC Control, sistem radar, dan kesiapan lainnya serta melakukan simulasi. Bandara Kualanamu berdiri di atas lahan seluas 1.365 ha dan disiapkan mampu melayani 8,1 juta penumpang per tahun. Bandara megah ini dilengkapinya dengan 2 runway paralel, apron seluas 30 ha berkapasitas maksimal 33 pesawat, terminal penumpang seluas 86.000 m2 (Tahap I), terminal kargo seluas 13.000 m2 dengan kapasitas 3 pesawat (65.000 ton per tahun), dan area parkir berkapasitas sekitar 1.400 kendaraan roda empat.
• 16
KORIDOR
Sumber: Yudi
Akses Bandara Guna mendukung operasionalisasi, Pemerintah mempercepat penyelesaian akses bandara. Pembangunan jalan non-tol telah mencapai 93,4% dalam pembebasan lahan dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2012. Khusus untuk jalan tol, telah dimulai pelaksanaannya pada 7 November 2013 lalu, ditandai dengan groundbreaking ruas tol MedanKualanamu sepanjang 17,8 Km oleh Menteri PU Djoko Kirmanto dan Plt Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho. “Hingga saat ini, pembebasan lahan Jalan Tol MedanKualanamu telah mencapai 53%. Paralel pelaksanaan pembebasan 47% lagi dengan pekerjaan fisik,” Gatot Pujo Nugroho menambahkan.
Edisi Perdana 2012
Akses Kereta Api (KA) khusus Medan-Bandara Kualanamu juga telah diuji coba pada akhir November 2012 lalu dan siap untuk dioperasikan. “Pembangunan fisik jalur KA telah hampir rampung dan hanya tinggal tahap finishing saja,” disampaikan Asisten Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional Sumatera Utara dan Aceh Hasri. Berbagai persiapan telah mencapai tahap akhir. Sebagai salah satu inisiatif strategis MP3EI yang akan berdampak signifikan terhadap ekonomi di Koridor Ekonomi Sumatera, Bandara Kualanamu diharapkan dapat ‘lepas landas’ sesuai rencana. (Yudi)
BERITA KORIDOR
Listrik, Kunci Sukses Koridor Ekonomi Kalimantan Hilirisasasi industri berbasis sumber daya mineral di KE Kalimantan perlu didukung oleh ketersediaan pasokan listrik yang memadai. Percepatan untuk meningkatkan rasio elektifikasi masyarakat harus diiringi dengan kecukupan energi listrik bagi investasi industri pengolahan mineral
Sumber: Bratha News
K
ekayaan sumber daya mineral di Pulau Kalimantan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pasokan listrik. Hal ini tampak dari rasio elektifikasi yang terbilang cukup rendah. (RUPTL 2011-2020, PLN) Sejak tahun 2006 hingga 2010 rasio elektifikasi di Pulau Borneo hanya berkisar 54,7% (2006) hingga 62,3% (2010). Artinya, pada tahun 2010 terdapat sekitar 38% masyarakat Kalimantan belum mendapat pasokan energi listrik. Hal ini memang ironi mengingat setiap tahunnya puluhan juta ton batubara diambil dari perut bumi, ratusan ribu barel disedot, dan jutaan mmscfd gas diangkut dari pulau ini. Wajar jika masyarakat Kalimantan mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah dalam mendukung pemerataan kelistrikan di Kalimantan. Berbagai aksi protes menuntut penyediaan listrik di Kalimantan terus dilakukan, di Kalsel masyarakat mengumpulkan uang receh untuk memberi genset, di Kalteng, mahasiswa mendesak pemerintah menyelesaikan krisis listrik, di Kalbar masyarakat mengeluhkan kondisi byar pet, dan di Kaltim pun masyarakat harus bersabar untuk mendapatkan listrik yang diinginkan.
RUPTL 2011-2020, Harapan Baru Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2011-2020, target rasio elektifikasi mencapai 94,4%, artinya secara keseluruhan pemerataan kelistrikan dapat teratasi di seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan. Namun, hal ini perlu mendapat pengawalan khusus dari masyarakat. Pasalnya, berdasarkan rencana Fast Track Program (FTP) 1 dan 2 realisasi penyedian tenaga listrik masih jauh dari harapan. Berbagai proyek terus mengalami kemunduran dari jadwal yang ditargetkan. Dampak mundurnya FTP 1 di Kalimantan sangat terasa pada PLTU Asam-asam unit 3 dan 4, target awal operasi pada tahun 2010 tetapi hingga saat ini (2012) belum dapat beroperasi secara penuh. Sedangkan, pada FTP 2 perubahan status PLTGU Bangkanai (IPP) di Kalteng menjadi PLTU Bangkanai (PLN) jelas menghambat proses realisasi dan kontruksi pembangkit listrik. Selain itu, beberapa kendala seperti kekurangan pasokan gas dan ketidaksiapan dalam pengembangan pembangkit listrik menggunakan panas bumi, menjadi alasan terhambatnya FTP 1 dan 2.
RUPTL 2011-2020 menjadi harapan baru bagi penyediaan tenaga listrik di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Namun, realisasi pembangunan pembangkit listrik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Keterlambatan realisasi pembangunan pembangkit berpotensi mematikan pontensi ekonomi di Pulau Kalimantan. Apalagi saat ini, pemerintah sedang gencar mendukung pembangunan smelter sebagai langkah hilirisasi sumber daya alam. Untuk mendukung program tersebut realisasi rencana pembangunan pembangkit di Kalimantan (2012-2017) sebesar 2368 MW di Pulau Kalimantan menjadi hal yang mutlak. Rencana tersebut tersebar di empat provinsi di Kalimantan dengan proporsi di Kalbar 537 MW, Kalteng 479 MW, Kalsel 279 MW, dan Kaltim 1073 MW. Menjadi tugas besar pemerintah pusat sekaligus tantangan bagi PLN dan pemerintah daerah untuk merealisasikan penyediaan tenaga listrik di Kalimantan guna menghapus stigma negatif yang berkembang saat ini. (Felix Wisnu)
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
17 •
Konektivitas
Rencana Pembangunan Palu - Parigi Pass
Kunci Daya Saing Logistik Nasional Palu-Parigi Pass menjadi kunci percepatan dinamisasi ekonomi wilayah dengan peluang investasi berskala dunia. Memanfaatkan “celah sempit” antara Selat Makassar dan Teluk Tomini, jalur sepanjang 35,7 km di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan mempersingkat waktu tempuh Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. Menghubungkan Perairan Selat Makassar dengan Perairan Teluk Tomini, logistik penumpang, energi, barang dan jasa nasional tidak lagi perlu mengitari Pulau Sulawesi yang selama ini menguras BBM, waktu dan daya saing. Sesuai Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional, keberdayaan logistik melalui keberdayaan moda transportasi laut harus ditingkatkan. Palu – Parigi Pass mewujudkan akses logistik nasional yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan alur-alur laut di kepulauan Indonesia.
Kunci Percepatan Pembangunan Bila terbangun, jalur ini akan menghubungkan Selat Makassar (ALKI 2) dengan perairan Teluk Tomini (ALKI 3) dengan jarak tempuh terpendek. Waktu tempuh diperkirakan kurang dari 60 menit. Akses ini memotong jalur yang sebelumnya harus mengitari Pulau Sulawesi dan menghadapi tantangan gelombang Sulu – Celebes Sea maupun Banda – Aru Sea. Jalur darat Palu – Parigi membentuk jarak tempuh darat dan laut yang ekonomis.
Jalur Palu dan Parigi Mpu menjadi jalur sentral logistik barang dan jasa intra Koridor Ekonomi Sulawesi, maupun inter koridor dengan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, dan inter koridor dengan Koridor Ekonomi Kalimantan. Nilai transaksi logistik yang tercipta antara Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi dan Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku akan membangun manfaat pertumbuhan ekonomi yang eksponensial. Sumber:Humas KP3EI
Rencana Trase Pembangunan Palu - Parigi Pass • 18
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
Konektivitas
TIDAK PERLU LAGI MEMUTAR. Palu Parigi Pass akan signifikan meningkatkan efisiensi logistik energi nasional, serta meningkatkan kemampuan PELNI, ASDP dan jasa pelayaran nasional lain melayani Nusantara. Lapangan Kerja Meluas Jalur ini akan memberikan manfaat yang strategis bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Palu Parigi Pass akan mendinamisasi transaksi ekonomi di oridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Akses penghidupan masyarakat juga akan meningkat melalui lapangan pekerjaan yang tercipta. Pada akhirnya, penciptaan dinamika ekonomi yang eksponensial akan memberikan daya angkat dan daya dorong bagi pengentasan kemiskinan.
DITUNGGU DUNIA. Sejak inisiatif strategis Palu Parigi Pass dicanangkan April 2012 lalu, arus minat investasi asing meningkat signifikan Koridor Ekonomi Sulawesi. Agregat potensi wilayah dan geostrategis kawasan timur Indonesia menjadikan jalur ini ditunggu dunia.
Trans Sulawesi dengan beban sumbu tinggi di Koridor Ekonomi Sulawesi. Pada saat yang sama juga menghemat pemanfaatan BBM untuk transportasi darat akan berkurang melalui pemanfaatan transportasi laut yang efektif dan efisien dalam hal volume barang yang terangkut serta waktu tempuhnya. Disparitas harga yang selama ini terjadi di wilayah ini akhirnya akan berkurang karena terwujudnya pola logistik yang efektif dan efisien.
Jalur Palu – Parigi memiliki potensi memperluas pusat pertumbuhan baru dengan investasi berleverage global. Potensi ekonomi wilayah Teluk Tomini, Teluk Bone dan Teluk Tolo akan terdorong untuk berkembang . Semuanya bermuara pada penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.
Menghemat Biaya Pembangunan Akses ini akan meningkatkan kemampuan logistik maritim nasional. Hal ini sekaligus mengurangi beban pembiayaan pembangunan dan perawatan jalur transportasi darat
Jelas, dengan meningkatknya efisiensi dan produktivitas transaksi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, maka nilai dan peran pelabuhan Bitung yang direncanakan sebagai Pelabuhan Hub Internasional di Kawasan Timur Indonesia pun akan terdorong. Lebih dari itu ketergantungan kronis jasa pelabuhan negara tetangga pun dapat signifikan dikurangi.
Menjawab ASEAN Open Market Kemampuan Cabotage Bangsa
Hadirnya Pusat Pertumbuhan baru
pelabuhan yang ada di Pulau Jawa.
Terwujudnya jalur ini akan mendorong full azas cabotage dan terbangunnya kemampuan industri maritim nasional. Ini termasuk pula membangkitkan kemampuan armada pelayaran nasional, terutama ASDP dan PELNI. Melalui terhubungnya ALKI 2 dan ALKI 3 kapasitas dan kapabilitas armada pelayaran nasional akan meningkat. Hal ini tentunya menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing logistik menghadapi pasar global. Di sisi lain, perwujudan sistem logistik dengan memaksimalkan posisi geo strategis Indonesia atas pasar dunia ini meningkatkan peran dan nilai logistik pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia. Pada saat yang sama mengurangi beban
Menghadapi ASEAN Open Market 2015, Indonesia memerlukan strategi logistik yang jitu khusus untuk mempertahankan kemandirian dan kedaulatan ekonominya, dan sekaligus memperluas aksesnya terhadap pasar global. Melalui Palu-Parigi Pass sebagai instrumen logistik nasional, diharapkan terbangun faktor-faktor multiplier percepatan pembangunan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Meningkatnya dinamika ekonomi wilayah di semua lini akan memperkuat posisi Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN dan juga kelak pasar bebas Asia Pasifik. Melalui pembangunan Palu Parigi Pass yang sangat mungkin diwujudkan dalam waktu relatif singkat, kehadiran Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan logistik yang disegani dunia, jelas di depan mata. (Luky Eko)
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
19 •
Konektivitas
Integritas Lalu Lintas Udara
Sebelum semua
terlambat ...
MP3EI menempatkan pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat sebagai “sangat mendesak”. Kebutuhan akan bandara baru untuk memulihkan integritas keselamatan dan daya saing logistik lalu lintas udara Ibu Kota Negara dan Jawa Barat tidak dapat lagi ditunda.
P
erwujudan Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati disamping segera memulihkan integritas keselamatan lalu lintas udara di atas Ibukota Negara juga membantu Bandara Soekarno Hatta mengatasi kelebihan beban telah melebihi kapasitasnya. Beban lalu lintas udara di Bandara Soekarno Hatta pada tahun 2010 saja sudah melebihi 42 juta penumpang. Dari studi yang dilakukan JICA pada tahun 2015 angka ini akan mencapai 56,7 juta dan terus meningkat menjadi 72 juta penumpang pada tahun 2020, dan 100 juta penumpang di tahun 2030.
Daya Saing Ibukota Negara Direncanakan Bandara Kertajati tidak hanya melayani dinamika
• 20
KORIDOR
ekonomi Jawa Barat tetapi juga Koridor Ekonomi Jawa dan Indonesia. Bandara ini kelak berbagai kebutuhan melayani logistik dinamika ekonomi nasional yang selama ini terpusat di Bandara Soekarno Hatta dan membebani Ibukota Negara. Terwujudnya Bandara Kertajati akan mendukung distribusi pembangunan ke arah Timur Jakarta dan juga ke Selatan Koridor Ekonomi Jawa. Distribusi ini akan membangun keseimbangan ekonomi dan demografis untuk memulihkan integritas sosial, ekonomi dan ekologi atas Ibukota Negara yang sudah sangat overload. Bandara Kertajati juga mendukung logistik berbagai proyek MP3EI yang ada di wilayah Jawa Barat dan
Edisi Perdana 2012
Jawa Tengah bagian Barat. Kepala Bappeda Jawa Barat Denny Djuanda mengungkapkan bahwa BIJB Kertajati akan memperkuat pintu gerbang ekonomi Indonesia. Selain membuka akses logistik nasional, Kertajati juga membuka akses internasional ke Asia, Amerika, Eropa dan Australia.
Sudah Dibebaskan 700 ha Dalam Road Map Bandara Kertajati dijelaskan selain berbagai fasilitas bandara juga akan dibangun pusat bisnis dan juga kawasan industri seluas 3200 ha. Masih menurut Denny, Bandara Kertajati akan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Koridor Ekonomi Jawa dengan berbagai fasilitas yang
Konektivitas tersedia. Dalam Road Map Bandara Kertajati dijelaskan selain berbagai fasilitas bandara juga akan dibangun pusat bisnis dan juga Kawasan Industri seluas 3200 ha. Masih menurut Denny, Bandara Kertajati akan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Koridor Ekonomi Jawa dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera membangun runway Bandara Kertajati pada tahun 2013. Pembangunan fisik ini menandai keseriusan Pemprov Jabar untuk mempercepat pembangunan Bandara Kertajati yang tahapannya sudah bergulir sejak 2003. Proses pembebasan lahan sendiri sudah berjalan pada 2009 hingga 2012. Pembebasan lahan ini didukung
dengan anggaran dana Rp 250 Miliar untuk pembebasan lahan seluas 700 ha dari total luasan diperlukan 1800 ha.
Perlu Langkah Segera Mencermati beban yang dihadapi Bandara Soekarno Hatta, Pemerintah Pusat dan Pemda Jawa Barat perlu bersama mengambil langkah-langkah teknis dan finansial yang segera untuk mewujudkan Bandara Kertajati. Disamping itu Ibukota Negara memerlukan bandara pendukung apabila terjadi situasi darurat di Soekarno Hatta. Dengan adanya berbagai dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat Jawa Barat sendiri proses konstruksi dapat segera dilaksanakan di tahun 2013 dan dapat terwujud di awal 2018. (Dodon)
Meningkatkan integritas keselamatan penerbangan di Ibukota Negara yang mengalami stress luar biasa. Membangun akses perekonomian ke pasar global.
Sinergis dengan rencana pembangunan Pelabuhan Laut Internasional di Cilamaya, meningkatkan daya saing sistem logistik nasional.
Pembangunan Jalan Tol New Cisumdawu meningkatkan akses mobilitas penumpang, barang dan jasa dalam Koridor Ekonomi Jawa.
Kertajati Aero City: The Location of the New West Java International Airport
Memiliki daya dukung air dan energi yang memadai dan berkelanjutan, serta meredakan tekanan sosial, ekonomi dan ekologi ke wilayah Jabodetabek. KORIDOR
Edisi Perdana 2012
21 •
SDM - IPTEK
Penyetaraan dan Perluasan Jangkauan Pendidikan
Akademi Komunitas
Sumber daya manusia yang handal dan memiliki daya saing yang tinggi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diusung dengan salah satu pilar penguatan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (SDM-IPTEK).
K
ementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai basecamp Tim Kerja SDM IPTEK MP3EI telah menyiapkan berbagai program dan proyek – proyek pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan guna menyiapkan SDM handal untuk mendukung tercapainya sasaran MP3EI. Salah satu program andalan Tim Kerja SDM-IPTEK adalah Community Colleges atau Akademi Komunitas (AK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menyatakan, “Akademi Komunitas merupakan satu kesatuan dengan MP3EI”. Dalam Pasal 59 Ayat 7 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, AK didefinisikan sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/ atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kehadiran AK merupakan wujud semangat yang menjiwai UU Pendidikan Tinggi terkait dengan kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi, dan keutuhan jenjang pendidikan serta keterjangkauan. Gagasan dan implementasi AK
diharapkan mampu berkontribusi positif untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja terdidik, sekaligus meningkatkan angka pastisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.
“Empowering People Community Colleges”
through
AK menjadi salah satu jembatan yang dapat mengejar ketertinggalan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan komposisi tingkat pendidikan yang ditargetkan. Terpenuhinya target ini menempatkan Indonesia di posisi yang siap bersaing dalam hal ketersediaan tenaga – tenaga kerja high skilled.
Kriteria Lokasi AK Sesuai dengan semangat MP3EI yang mendukung tereksplorasinya potensi – potensi yang ada di daerah, AK juga dirancang untuk dapat memfasilitasi berkembangnya potensi daerah. Oleh karena itu, pembentukan AK disesuaikan dengan kebutuhan daerah seperti program studi agrikultur di wilayah dengan potensi pertanian pangan yang tinggi, program studi perhotelan di wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi.
Pada tahun 2012, sebanyak 20 akademi komunitas percontohan sudah mulai didirikan di beberapa kota di Indonesia, kedepannya diharapkan AK dapat berdiri di seluruh kota/kabupaten secara bertahap. Ada empat parameter atau kriteria yang dijadikan dasar dalam pemilihan lokasi AK. Pertama, wilayah dengan populasi penduduk tinggi untuk menghindari pertumbuhan pengangguran muda di wilayah tersebut. Kedua, pembangunan AK akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri (TKI). Ketiga, di wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun belum dikelola dengan baik. Dan keempat, lokasi – lokasi AK juga akan disesuaikan dengan kawasan – kawasan perhatian investasi (KPI) dalam MP3EI. Akhir tahun 2012 ini, cetak biru implementasi AK mulai dari rencana pembangunan, jumlah mahasiswa dan lulusan tiap tahun, program studi serta lokasi berdirinya AK akan segera dirampungkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 Miliar untuk setiap AK yang akan didirikan. Pemerintah akan menjamin biaya kuliah di AK akan lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan politeknik, disamping itu pendekatan pendirian AK di seluruh kota/ kabupaten yang ada juga diharapkan membuka akses lebih luas bagi para mahasiwa daerah untuk dapat lebih mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Citra)
Sumber: Republika.co.id
• 22
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
REMEDIASI
Aturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
“MEMULIHKAN RASA SALING PERCAYA” Pemerintah telah menetapkan rangkaian aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dapat menjadi solusi permasalahan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan di Indonesia
T
antangan pembebasan lahan untuk proyek-proyek terutama proyek seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan proyek-proyek yang digunakan untuk kepentingan umum mulai mendapat titik terang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam UndangUndang tersebut, pengadaan tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil. Dengan hadirnya Undang-Undang ini, pembebasan tanah yang sebelumnya meninggalkan banyak masalah dilapangan karena diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi lebih kuat secara peraturan hukum. Selain itu, dalam Peraturan Pengadaan tanah yang baru ini, jangka waktu pembebasan lahan menjadi relatif singkat
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Agar Undang-Undang ini dapat berjalan, dalam Pasal 53 dan Pasal 59 Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum mengamanatkan dibentuknya Peraturan Presiden sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Pemerintah kemudian merespon amanat Undang-Undang tersebut dengan membentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagai penjabaran dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012, dalam Perpres ini mengatur juga tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil tetapi dijabarkan secara rinci/detail. Perpres ini akan diprioritaskan untuk pembebasan lahan terhadarp proyek-proyek yang saat ini banyak terkendala lahan. Adanya Perpres ini juga diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN, serta mendukung realisasi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, “Tentu kita harapkan proyek-proyek BUMN yang tertahan dengan masalah tanah segera terselesaikan. Terutama pembangunan kereta bandara, pelabuhan, bisa menjadi lebih cepat.”
Salah satu poin penting dalam Perpres ini antara lain adalah soal ketentuan durasi waktu setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara tegas dan konkrit. Dalam Perpres ini ditegaskan, bahwa durasi waktu keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah untuk kepentingan umum paling lama (maksimal) adalah 583 hari. Terdapat tiga hal pokok yang diatur dalam Prepres ini, yaitu: Pertama ada keharusan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen tersebut memuat tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada gubernur yang melingkupi wilayah dimana letak tanah berada. Kedua, dikemukakan pula syarat dan ketentuan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri, yaitu: a). dalam hal adanya penolakan dari pihak yang berhak, padahal hasil musyawarah yang telah dilaksanakan, tidak ada keberatan sebelumnya, b) pihak yang berhak tidak diketahui
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
23 •
Sumber: Media Indonesia (Pembangunan PLTU - ilustrasi)
REMEDIASI
Sumber: aeronusantara (Bandar Udara Kualanamu, Sumatera Utara)
keberadaannya; c) obyek pengadaan tanah menjadi obyek perkara di Pengadilan, masih disengketakan kepemilikannya, diletakkan sita, atau menjadi jaminan bank. Dikatakan, penegasan bahwa obyek pengadaan tanah yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan obyek tanah yang telah diberikan ganti kerugian, maka hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya menjadi putus. Ketiga, Perpres tersebut menyebutkan pengaturan kembali bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
Sumber: wikipedia (Jalur Kereta Api di Stasiun Sukomoro)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam satu kesempatan mengatakan bahwa Perpres yang diterbitkan pada 7 Agustus tersebut mengamanatkan juga untuk membentuk tiga peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional sebagai peraturan pendukung dari Perpres tersebut agar perpres ini dapat dijalankan dilapangan.
Peraturan Menteri Sampai saat ini baru satu Peraturan Menteri dan satu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang sudah diterbitkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk Peraturan Menteri Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Diharapkan akhir tahun ini akan segera diterbitkan mengingat kebijakan pengadaan tanah ini sudah sangat dibutuhkan oleh kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk proses pembangunan dan penyelesaian masalah terhadap pembebasan yang masih belum selesai. (Heri)
Sumber: Wulan (Jalan Tol Balikpapan - Samarinda)
Sumber: Wulan (Pelabuhan Kariangau, Balikpapan)
• 24
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
OPINI
Chairul Tanjung
2030, Mimpi Indonesia Menjadi NYATA Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung percaya dengan segala potensi yang ada di Indonesia, yang membuatnya menjadi negara maju pada 2030. Agar cita-cita tersebut berhasil, diperlukan penyatuan visi oleh seluruh stakeholder termasuk, bahu-membahu mendukung dan tidak saling menjatuhkan.
Sumber: Komite Ekonomi Nasional
H
al ini disampaikan oleh Chairul Tanjung dalam acara Penyatuan Visi “Bersama Menuju Indonesia Maju 2030” di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (13/11) pukul 10.00 WIB. Acara yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan garis pegangan mengenai visi Indonesia 2030. “Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030, dengan saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan,” kata Chairul Tanjung dalam acara tersebut. Chairul Tanjung menambahkan bahwa untuk maju Indonesia harus menonjolkan kelebihan khususnya yang tidak dimiliki negara lain di dunia, misalnya kekayaan alamnya yang beraneka ragam. Selain itu, langkah Indonesia untuk menjadi negara maju sebenarnya sudah didukung oleh jumlah penduduk yang besar, banyak berusia muda dengan kemampuan daya beli dan kualitas SDM yang terus meningkat. Hal ini tentunya menjadi modalitas bagi pasar domestik Indonesia. Menurut Chairul Tanjung, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terjadi berkesinambungan bila hanya bertumpu pada penambahan modal dan penambahan tenaga kerja semata. Untuk itu, Chairul Tanjung mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas berbagai aspek
pendukung pertumbuhan ekonomi, seperti birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, pendidikan, kondisi infrastruktur, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kemampuan daya saing. “KEN yakin benar akan potensi yang kita miliki untuk menjadi negara besar. Karena itu KEN turut berperan aktif dalam memberikan masukan positif agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi secara optimal,” jelas Chairul Tanjung. Chairul Tanjung juga menegaskan perlunya perhatian khusus pada pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat. Pemerataan ini, menurutnya, dipahami dalam tiga dimensi yaitu dirasakan oleh seluruh kelompok, dirasakan oleh seluruh wilayah Indonesia, dan dirasakan oleh seluruh kelompok usaha. Indonesia Maju adalah cita-cita kita bersama dan dikerjakan bersama. Chairul Tanjung berharap seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat memiliki satu pandangan dan optimisme untuk mewujudkan Indonesia maju yang manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Chairul Tanjung pun kembali menegaskan bahwa sudah saatnya Pemerintah, dunia usaha dan seluruh masyarakat sepakat dan saling mendukung untuk mewujudkan citacita bersama ini.
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
25 •
OPINI
Optimisme MP3EI 2013
“Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya...” “Stabil di tengah badai, itulah gambaran perekonomian Indonesia di tahun 2013. Diantara prahara ekonomi yang menimpa Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta melambatnya laju pertumbuhan India dan China, pembangunan Indonesia optimis untuk terus berlari.”
P
• 26
erekonomian global masih akan memasuki masa suram di tahun 2013. Sejumlah lembaga global seakan berlomba menurunkan predikasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2013. IMF melansir bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 akan mencapai 4,1%, akan tetapi angka ini direvisi pada laporan IMF dibulan Oktober 2012 menjadi 3,6%.
Lalu, bagaimana dampak krisis tersebut kepada derap pembangunan di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia? dan seperti apa outlook Koridor Ekonomi Indonesia di tahun 2013?
Perlambatan pertumbuhan global ini terkait masih adanya ketidakpastian di zona Eropa atas krisis utang sovereign, potensi resiko sistemik perbankan, dan dampak program pengetatan anggaran. Sementara AS masih menghadapi isu fiscal cliff, rentannya sektor properti dan tingginya resiko solvabilitas keuangan pemerintah AS (BI, 2012). China dan India juga menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
MP3EI membagi Indonesia kedalam 6 Koridor Ekonomi, yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NT dan Papua-Kep.Maluku. Setiap Koridor Ekonomi juga sudah ditetapkan kegiatan ekonomi utama atau sektor yang menjadi fokus dalam pengembangan.
Koridor Ekonomi 2013
Fenomena-fenomena tersebut akan mempengaruhi ekspor negara berkembang di tahun 2013. Sejumlah negara berkembang mengandalkan ekspor ke kawasankawasan tersebut sebagai motor pembangunan. Turunnya nilai ekspor tentu menjadi pukulan telak bagi mereka.
Sejumlah Koridor Ekonomi harus menyesuaikan atas kondisi global yang terjadi. Sejumlah kegiatan ekonomi utama seperti tekstil, barang komoditas, dan pertambangan, khususnya batubara, akan mengalami pukulan yang cukup telak akibat krisis ekonomi global. Akan ada penurunan ekspor dan harga, sehingga keuntungan yang akan dihasilkan semakin menipis. Berikut adalah outlook dari setiap Koridor Ekonomi.
Krisis global ini masih akan menghantui ekspor Indonesia. Pada triwulan III-2012, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan drastis, dimana secara umum mengalami penurunan sebesar 11,1%. Hantaman terbesar dari turunnya nilai ekspor ke China, yang merupakan 13% pangsa ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia ke China mengalami penurunan sebesar 25,1% (yoy). Sejumlah komoditas juga mengalami dampak turunnya ekspor ini, seperti komoditas batubara, tekstil, karet olahan dan produk kimia diperkirakan akan merasakan dampak terbesar dari fenomena tersebut.
Pada tahun 2012, Koridor Ekonomi Sumatera sukses meraih pertumbuhan ekonomi di atas 6,09%. Akan tetapi tahun 2013 akan menjadi sedikit sulit untuk Koridor ini. Kegiatan Ekonomi Utama pada koridor ini meliputi karet, batubara, perkapalan, kelapa sawit, dan besi baja. Sektorsektor tersebut mengalami tekanan besar di tahun 2013 akibat menurunnya harga komoditas global, terutama untuk sektor energi, pertambangan dan metal. Selain itu, diperkirakan akan ada penurunan ekspor dari komoditas karet, karena turunnya permintaan dari sejumlah negara. Turunnya harga komoditas global dan ekspor komoditas ini
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
OPINI
tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekspor Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera akan sedikit terbantu dengan membaiknya harga CPO di tahun 2013. Diperkirakan harga CPO ditahun 2013 dapat mencapai US$ 1.100, dikarenakan adanya kenaikan permintaan dari India, China dan Pakistan (Mielke, 2012). Pada tahun 2012, Koridor Ekonomi Jawa sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,68%. Koridor Jawa diprediksi akan mengalami dampak yang lebih minimal akibat krisis ekonomi global. Kegiatan Ekonomi Utama yang akan mengalami penurunan pada tahun 2013 adalah sektor tekstil. Sektor tekstil mengalami tekanan besar akibat turunnya permintaan dari sejumlah negara yang terdampak krisis global, seperti Amerika dan zona eropa. Pada kuartal III-2012, ekspor sektor tekstil mengalami penurunan sebesar 9,2% (yoy). Pada tahun 2013, Koridor Ekonomi Jawa akan terselematkan oleh sejumlah kegiatan ekonomi utama lain seperti Telematika, yang diperkirakan masih akan tumbuh pesat, dan adanya komitmen pemerintah untuk revitalisasi industri strategis alutsista. Sebagai lumbung energi nasional, Koridor Ekonomi Kalimantan akan mengalami pukulan cukup telak di tahun 2013, sebagaimana yang dialami oleh Koridor Sumatera. Sejumlah sektor pertambangan masih akan mengalami tekanan akibat turunnya harga komoditas global. Komoditas batubara contohnya, diprediksi harga batubara tetap pada level rendah, yaitu US$ 80/tonUS$ 90/ton, sangat jauh dari harga tertinggi pada Januari 2012 yang mencapai US$ 120/ton. Hal ini dipicu oleh masih rendahnya permintaan batubara global akibat kelesuan ekonomi yang terjadi. Komoditas Batubara Indonesia hanya diserap 25% oleh pasar domestik, sehingga tingginya konsumsi domestik tidak akan terlalu menyelamatkan komoditas ini di tahun 2013. Akan
tetapi, sebagaimana halnya Koridor Sumatera, Koridor ini akan terbantu dengan semakin meningkatnya harga CPO dunia. Koridor Sulawesi mencanangkan diri sebagai pusat produksi pengolahan hasil pertanian perkebunan, perikanan dan pertambangan nikel. Kegiatan Ekonomi Utama pada Koridor ini adalah Pertanian, Kakao, Perikanan dan Nikel. Pada tahun 2013, sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak bagi Koridor Ekonomi Sulawesi. Sektor Perikanan contohnya, mengalami pertumbuhan postif di tahun 2012. Pada triwulan III-2012, pertumbuhan PDB perikanan mencapai 5,05%. Hal ini didukung pula oleh peningkatan ekspor hingga periode Januari-Juli 2012 yang mencapai US$ 2,2 Miliar, atau naik 14,69% dari periode yang sama ditahun sebelumnya. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah 42,86% tujuan ekspor komoditas perikanan Indonesia adalah ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia harus mewaspadai ancaman turunnya permintaan dari kedua wilayah tersebut dengan mengalihkan ekspor ke pasar alternatif seperti Korea Selatan dan China. Sebagai Koridor yang menitikberatkan pada sektor pariwisatanya, Koridor Ekonomi Bali-NT masih akan tumbuh cerah ditahun 2013. Walaupun terjadi krisis global selama, Indonesia masih menjadi destinasi wisatawan. Pada tahun 2011, pertumbuhan wisatawan mancanegara mencapai 9,24% dan sukses menciptakan devisa sebesar US$ 8,55 Miliar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Trend positif ini akan berlanjut di tahun 2013, terutama karena Indonesia menjadi tuan rumah dari konfrensi APEC. Koridor Ekonomi Papua sukses mencatatkan pertumbuhan hingga 15,43% di tahun 2012. Trend positif ini akan semakin melaju di tahun 2013, karena terdapat sejumlah proyek industri pengolahan dan pertanian pangan yang diperkirakan dapat groundbreaking di tahun
2013. Percepatan pembangunan di Koridor ini sangat bergantung dari proses renegosiasi kontrak karya dan penyelesaian RTRW Papua yang sedang dilakukan oleh Pemerintah. Jika kedua proses tersebut terselesaikan, maka Koridor Ekonomi Papua akan memiliki berbagai industri pengolahan dan sentra tanaman pangan yang tentunya dapat menjadi tulang punggung pembangunan Koridor Ekonomi Papua-Kep.Maluku ke depannya. Krisis ekonomi global berdampak langsung pada sejumlah Koridor Ekonomi. Akan tetapi, hal ini dapat diminimalisir, karena MP3EI tidak hanya berfokus pada pengembangan sektoral, tapi juga pada pengembangan regional. Pembangunan infrastruktur dapat meminimalisir dampak dari krisis global. Adanya infrastruktur yang baik, tentunya akan mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha, sehingga beban besar akibat krisis global dapat berkurang. Tahun 2013 merupakan momentum besar bangsa Indonesia untuk melangkahkan kaki sebagai negara maju. MP3EI adalah sarana untuk menggapai cita-cita tersebut. Dengan diimplementasikannya MP3EI, impian memiliki GDP/kapita sebesar US$ 14.500 ditahun 2025 dapat tercapai.
(Muhammad Syarif Hidayatullah Staf Divisi Integrasi Program KP3EI)
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
27 •
INISIATIF STRATEGIS
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Waktu
INDONESIA SATU WAKTU BUKAN SEMATA TENTANG SILA KELIMA
Waktu sejatinya adalah infrastruktur. Waktu mewujudkan ruang memiliki arti. Bangsa Indonesia sesungguhnya dapat memanfaatkan pengaturan zona waktu untuk membangun daya angkat dan daya dorong pembangunan. Satu Zona Waktu Indonesia, membuka ruang yang lebih luas bagi terciptanya lapangan usaha, lapangan kerja, mengejar ketertinggalan pendidikan, memperkuat ketahanan nasional, dan masih banyak lainnya. Lebih dari itu mewujudkan seutuhnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
K
P3EI mencermati bahwa keberadaan tiga zona waktu atas wilayah Republik Indonesia tidak lagi memadai untuk memberikan daya angkat dan daya dorong terhadap kedaulatan, kemandirian, dan keberdayasaingan sosial, ekonomi, dan ekologi Republik Indonesia.
Satu Zona Waktu GMT+8 Penyesuaian zona waktu berintikan pemikiran perlunya zona waktu di wilayah Republik Indonesia, yang saat ini terdiri dari 3 zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Timur (GMT+9), Waktu Indonesia Tengah (GMT+8), dan Waktu Indonesia Barat (GMT+7), dijadikan menjadi satu zona waktu, yaitu GMT+8, mengikuti Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA). Pilihan zona waktu tunggal GMT+8 dilandasi sekurangnya 4 landas pikir. Pertama, memperkuat soliditas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan GMT+8 (WITA) terbangun sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa, dalam mencapai tujuan bangsa makmur dan berkeadilan sosial. Kedua, secara keseluruhan dan ekosistemik tidak mempersulit perilaku dan pola kehidupan masyarakat. Dengan GMT+8, semaksimal mungkin dieliminir kesenjangan antara siklus pergerakan matahari dengan perilaku masyarakat di wilayah yang mengalami perubahan zona waktu (WIT dan WIB).
• 28
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
Ketiga, secara nasional membangun manfaat maksimal atas nilai sosial ekonomi yang diharapkan. Keempat, memaksimalkan akses Bangsa Indonesia terhadap sumber daya perekonomian internasional di Asia Pasifik.
Common Activity Hours (CAH) Bank Indonesia dalam kajiannya mengemukakan bahwa unifikasi zona waktu membentuk suatu periode Common Working Hours (CWH) atau waktu kerja bersama. Kajian BI ini memperkuat kajian tim KP3EI tentang Waktu Aktifitas Bersama (Common Activity Hours) bagi 240 juta bangsa Indonesia. (lihat bagan) KP3EI menjelaskan bahwa dinamika utuh 240 juta penduduk dalam satu zona waktu akan menghasilkan satu kekuatan utuh komunikasi, koordinasi dan produktivitas bangsa Indonesia. Maka manfaat yang diperoleh bangsa dari unifikasi zona waktu ini sangat besar, bahkan strategis nilainya.
INISIATIF STRATEGIS
MODEL PIKIR UNIFIKASI ZONA WAKTU INDONESIA
sumber: Bank Indonesia, diolah Critical Mass Perekonomian Dalam ruang waktu sama, 240 juta masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan transaksi yang lebih banyak. Hadirnya “critical mass” dinamika pasar dalam negeri yang solid diharapkan mampu menjadi “bumper” Indonesia dengan kemampuan untuk memulihkan keunggulan strategis dan daya saing sosial, ekonomi, dan ekologi terhadap tekanan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga BBM, krisis ekonomi global, berlakunya pasar terbuka ASEAN tahun 2015, serta pasar terbuka Asia Pasifik 2018.
Perbankan dan Multiplier Effect BI menjelaskan bahwa penyatuan zona waktu akan memperbesar windows of opportunity (peluang) bagi peningkatan kinerja operasional dan pelayanan oleh perbankan, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui perpanjangan waktu kerja bersama (common working hour/ CWH) antar kantor yang berada di wilayah WIB, WITA dan WIT. Perpanjangan waktu ini dilandasi yang selama ini hanya maksimal 4 jam berpotensi bertambah hingga 8 jam. (lihat bagan) Satu Zona Waktu meningkatkan efisiensi transaksi perbankan dan membuat jasa perbankan semakin efisien dan tumbuh berkembang di dalam negeri. Termasuk pengelolaan, pengawasan dan pencatatan transaksi
(RTGS - real-time gross system, dsb). Karena tak ada lagi time lag pada informasi, nilai tukar uang di pasar keuangan pun akan lebih stabil dan bergairah. Peningkatan kinerja dan layanan oleh perbankan, pemerintah dan Bank Indonesia tersebut selanjutnya diperkirakan akan memberikan multiplier effect bagi peningkatan produktivitas usaha dan pertumbuhan PDRB terutama bagi wilayah WITA dan WIT.
Meningkatnya transaksi lintas wilayah dan Lapangan Kerja Lebih jauh, BI menjelaskan bahwa penyesuaian zona waktu akan mempengaruhi pelaku usaha yang banyak melakukan aktivitas transaksi antar daerah dan antar negara dengan zona waktu berbeda. Hasil jajak pendapat BI, sebagian besar pelaku usaha memperkirakan omzet usahanya akan meningkat atau paling tidak tetap. Kinerja perusahaan-perusahaan/dunia usaha di Kawasan Timur Indonesia (cabang maupun kantor pusat) meningkat dengan pulihnya waktu bisnis yang selama ini sia-sia karena perbedaan waktu. Hal ini karena penyesuaian zona waktu diperkirakan bisa mengatasi hambatan komunikasi dan koordinasi, keterlambatan transaksi keuangan, termasuk kliring dan
KORIDOR
Edisi Perdana 2012
29 •
INISIATIF STRATEGIS
ecosocrights.blogspot.com
transaksi valas, dan keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan perbedaan jam operasional. Satu zona waktu akan meningkatkan akses masyarakat terhadap penciptaan aktivitas ekonomi wilayah (entrepreneurship) dan lapangan kerja. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dalam wilayah.
Penyerapan APBN dan Reformasi Birokrasi Jelas, meningkatnya waktu efektif bagi birokrasi di seluruh wilayahdiharapkan mampu memberikan “daya peluk” dan nilai tambah koordinasi, komunikasi dan implementasi kebijakan dari Sabang sampai Merauke. Ini tentunya memperbesar ruang bagi penyerapan anggaran belanja Pemerintah bagi berbagai kegiatan pembangunan. Lebih jauh CWH juga membangun efektifitas kerja birokrasi nasional dalam melakukan koordinasi secara penuh di semua daerah pada waktu bersamaan. Artinya bila semula tersedia 240 menit per hari maka dengan unifikasi akan tersedia 480 menit bagi koordinasi birokrasi. Maka, satu zona waktu membangun ruang dan waktu mengakselerasi reformasi birokrasi. Lebih dari itu, memberikan “daya peluk” dan nilai tambah koordinasi, komunikasi dan implementasi kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia, terutama di Kawasan Timur Indonesia.
Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional Bagi generasi ke depan, jendela satu waktu membentuk akses bagi perkayaan program pendidikan dan pelatihan SDM, dan diseminasi IPTEK nasional melalui pemanfaatan Information Communication Technology.
Sumber: Media Indonesia - kliring
• 30
KORIDOR
Sumber: bicarawisata.wordpress.com
Edisi Perdana 2012
Hal ini menjadi strategis mengingat masih adanya ketertinggalan pendidikan khususnya disebabkan oleh karena kurangnya guru di sekolah-sekolah (terutama di daerah terpencil). Melalui pemanfaatan Information, Communication Technology, Dengan jendela satu waktu dapat dimanfaatkan sebagai aset sekaligus akses bagi program pendidikan, pelatihan dan diseminasi teknologi tanpa terhalang gap waktu. Termasuk di dalamnya siaran televisi, internet, pemanfaatan broadband network tidak lagi menghadapi gap “waktu”. Kebijakan tarif telekomunikasi juga lebih membangun manfaat bagi masyarakat.
Meningkatnya Keunggulan Logistik Nasional Meningkatnya performa bisnis jasa logistik nasional di hampir semua lini moda dan berkembangnya intermoda. Dunia penerbangan akan menarik manfaat melalui flight time arrangement, produktivitas pesawat, produktivitas airport, dan efisiensi crew overnight. Lebih dari itu sebagai manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan terbukanya rute-rute baru dan peningkatan jumlah konsumen penerbangan di penjuru Nusantara. Dengan terbangunnya dinamika transaksi ekonomi di luar Koridor Ekonomi Jawa, maka diharapkan mampu mendorong sebaran distribusi kegiatan ekonomi dan industri ke luar Koridor Ekonomi Jawa. Demikian pula peran konektivitas logistik dapat lebih dikembangkan keluar dari Koridor Ekonomi Jawa. (Edib)
TIM KERJA DAN SEKRETARIAT KP3EI ... Tim Kerja & Sekretariat KP3EI dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No 35 Tahun 2011 tentang Tim Kerja pada KP3EI 2011 - 2025 dan Keputusan Menko Perekonomian 36 Tahun 2011 tentang Sekretariat Tim Kerja KP3EI 2011 - 2025
Tim Kerja Koridor KP3EI Tim Kerja KE Sumatera Tim Kerja KE Jawa Tim Kerja KE Kalimantan Tim Kerja KE Sulawesi Tim Kerja KE Bali-NT Tim Kerja Papua-Kep.Maluku
: Menteri Kehutanan Menteri ESDM (alternate) : Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perindustrian (alternate) : Menteri Pertanian Menteri Perumahan Rakyat (alternate) : Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri UKM dan Koperasi (alternate) : Menteri Pariwisata Menteri Perdagangan (alternate) : Menteri Perhubungan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (alternate)
Tim Kerja Lintas Sektor KP3EI Tim Kerja Regulasi Tim Kerja Konektivitas Tim Kerja SDM dan IPTEK
: Sekretaris Menko Perekonomian : Wakil Menteri Bappenas : Wakil Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Sekretariat KP3EI Sekretaris KP3EI Wakil Sekretaris KP3EI I Wakil Sekretaris KP3EI II Wakil Sekretaris KP3EI III Wakil Sekretaris KP3EI IV
: Luky Eko Wuryanto
Kepala Divisi Perencanaan Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri Kepala Divisi Integrasi Program Kepala Divisi Administrasi Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat & Promosi
: Abdul Kamarzuki : Eddy Satriya : Wahyu Utomo : Dodi Slamet Riyadi : Rizang Wrihatnolo : Edib Muslim
: Imron Bulkin : Aviliani : Amir Sambodo : Abdullah Rasyid
determinasi ...
3 + 3 > 10
Sukses Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mensyaratkan hadirnya keteguhan hati, pola pikir NOT business as usual dan program pembangunan yang OUT of the box. ... mengedepankan pengelolaan aset dan akses wilayah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing serta berkelanjutan.
“Think Out of the Box ... Act Business Not as Usual”
www.kp3ei.go.id Langkah, upaya dan perkembangan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dapat diakses melalui kp3ei.go.id atau ekon.go.idemail:
[email protected]
