REKLAMASI TANJUNG BENOA I Gusti Agung Made Budhi Arsa (24012317) | Etika Pembangunan 2013 | Program Studi Pembangunan ITB Abstaksi Pembangunan berkelanjutan untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat demi kemajuan bangsa dan negara merupakan cita-cita ideal dalam memulai suatu pembangunan. Namun untuk dapat mewujudkan idealisme seperti itu dengan kondisi masyarakat yang begitu dinamis bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Rencana reklamasi tanjung benoa di Pulau Bali merupakan salah satu contoh ketidaksesuaian pemikiran kalangan elite dengan rakyat jelata. Konflik antara kebutuhan hidup dasar bagi nelayan yang ingin mempertahankan wilayahnya sebagai daerah konservasi dengan tuntutan pemerintah daerah yang senantiasa berupaya memajukan Bali sebagai tujuan wisata nasional menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan kajian di dalam makalah singkat ini. Konsep pembangunan dan keadilan terkait dengan etika pembangunan menjadi dasar teori yang digunakan dalam membahas problematika yang terjadi pada kasus ini. Kata Kunci : Reklamasi Tanjung Benoa, Etika Pembangunan, Pembangunan dan Keadilan
Pendahuluan Terletak di wilayah Kuta Selatan, Semenanjung Benoa atau yang lebih dikenal dengan Tanjung Benoa merupakan salah satu kawasan wisata air di Bali yang terkenal akan pantainya. Perkembangan pariwisata serta persaingan antar daerah bahkan negara menuntut industri pariwisata di Bali harus mampu berkompetensi. Wujudnya adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan dengan orientasi kemajuan di sektor pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan perekonomian daerah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut diperkuat setelah Indonesia mencanangkan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada tahun 2011 lalu. Program pemerintah tersebut merumuskan bahwa Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam salah satu dari 6 (enam) koridor ekonomi yang bertujuan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Enam koridor ekonomi nasional dalam MP3EI terlihat pada Gambar 1 dibawah.
Gambar 1 : Koridor Ekonomi Indonesia dalam MP3EI (sumber : kompasiana.com)
Saat ini, berdasarkan sumber data statistik, kondisi sumber daya manusia yang mendukung pariwisata di Bali sudah oversupply. Ratusan mahasiswa lulusan bidang pariwisata baik negeri ataupun swasta yang lulus setiap tahunnya tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang akademisnya. Didukung dengan pembangunan jalan tol pertama di pulau Bali, yang semula tidak menarik minat investor dalam pembangunan infrastruktur ini, muncul gagasan mengenai pengembangan kawasan industri pariwisata pun bermunculan. Namun yang paling kontroversi belakangan ini adalah ide mengenai reklamasi tanjung benoa. Melakukan kajian singkat sisi etika dalam pembangunan yang terjadi pada rencana reklamasi tanjung benoa merupakan tujuan dari dibuatnya tulisan ini. Beberapa pertentangan yang muncul dipandang sebagai suatu permasalahan etika yang kemudian akan dibahas menggunakan beberapa teori etika pembangunan yang ada. Landasan Teori Pembangunan dijalankan berdasarkan sebuah pilihan yang ditetapkan lewat kebijakan dan tindakan. Dalam pelaksanaaanya pasti akan melibatkan beragam benturan yang memunculkan permasalahan etis. Etika Pembangunan merupakan hibrida antara filsafat moral-politik masyarakat dan konsepsi umum ilmu sosial. Asuncion Lera St Clair menerapkan pendekatan pragmatis metodologis kajian mengenai etika pembangunan yang berfokus pada interaksi berbagai fakta, nilai, konsep dan praktek yang tujuan akhirnya adalah menciptakan pengetahuan dan alat analisis baru yang praktis untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah pembangunan. Untuk sampai pada tingkatan ini upaya mengkaji etika dalam pembangunan tidak cukup hanya mengamati aspek normatif dan prosedural dari struktur yang ada namun harus disertai keberanian untuk mempertanyakan dominasi institusi yang memungkinkan pembangunan itu terjadi, baik itu yang lokal maupun global, serta asumsi, kontekskonteks ortodos dan sumber-sumber tunggal pengetahuan yang digunakan untuk pembangunan. Etika pembangunan diperlukan : 1. Karena tujuan pembangunan sebagai sebuah bentuk socieatal improvement bersifat value relative 2. Karena pembangungn dalam bentuk apapun akan menuntut biaya dan pengorbanan 3. Bahwa ketidak-terbangunan-pun akan menimbulkan biaya dan pengorbanan pula 4. Pembangunan sebagai sebuah konsep bersifat historis dan lahir dari sebuah tatanan nilai tertentu. Alasan rasional untuk memperhatikan Etika dan Pembangunan adalah karena proses pembangunan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan dapat membawa pada peluang besar maupun ancaman bagi umat manusia, baik secara individual maupun kolektif, dan bahwa manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan bisa sangat tidak adil, tidak merata dan tidak adil.
Dalam etika pembangunan dan keadilan yang digunakan sebagai acuan pembahasan studi kasus ini disebutkan bahwa pembangunan tidak hanya cukup mengandalkan indikator PAD, terdapat indikator lain seperti angka kematian dan harapan hidup. Jika azas keadilan tidak mendapat perhatian serius maka perekonomian tetap tidak dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Prinsip keadilan yang mungkin sering diabaikan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang serius berupa perubahan beberapa norma yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial semakin melebar merupakan dampak serius akibat kurangnya rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan pengaturan ketimpangan sosial agar setiap orang merasa diuntungkan harus senantiasa diperhatikan. Pembahasan Berawal dari niat PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi teluk Benoa mendapat tanggapan positif oleh pemerintah kabupaten Badung. Beberapa alasan yang menjadikan pemerintah daerah mempertimbangkan pemikiran untuk mereklamasi teluk benoa adalah isu tentang alih fungsi lahan di Bali yang membuat daratan pulau Bali menjadi semakin sempit. Selain itu pengurangan dampak bencana alam akibat perubahan iklim global juga menjadi salah satu alasan lainnya. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di masa mendatang sudah menjadi jaminan jika reklamasi ini berhasil sebagai dampak langsung perkembangan ekonomi dari suatu pembangunan yang berwawasan kesejahteraan. Kemudian pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana agar membentuk tim guna melakukan kajian mengenai isu reklamasi ini. Namun bersamaan dengan itu, muncul penolakan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang intinya menentang reklamasi teluk benoa. Penolakan tersebut memang memiliki alasan yang kuat, terutama terhadap isu ‘menjual’ pulau Bali kepada pihak asing atau swasta. Kapitalisme yang muncul dapat mengancam budaya adat istiadat penduduk lokal, seperti penghormatan atas status seseorang dinilai dari harta bendanya bukan lagi berdasarkan penggolangan kasta yang sudah semakin rapuh belakangan ini. Selain itu, alasan menyewakan lahan seluas 838 Ha itu untuk dibangun menjadi kawasan pariwisata baru juga dinilai bertentangan dengan norma-norma pembangunan yang mengorbankan aspek lingkungan. Dari aspek hukum, perjanjian kontrak antara pemerintah daerah dengan investor selama 100 tahun dinilai tidak etis untuk direalisasikan. Pertentangan mengenai isu ini bisa jadi dimuatani oleh kepentingan beberapa golongan masyarakat yang mungkin terkait dengan politik ataupun asas manfaat. Probelamatika di dalam pembangunan yang kerap terjadi seharusnya dapat disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak yang
terkait. Bagi kalangan masyarakat yang terkena dampak positif secara langsung tentunya akan sepaham dengan wawasan pembangunan yang disampaikan oleh para pemimpinnya. Disisi lain, sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena tidak secara langsung terlibat ataupun memperoleh dampak positif seharusnya dapat berdiri diatas kepentingan bersama yang memiliki visi dan misi bersama dalam memajukan pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Isu lingkungan dapat diselesaikan dengan penerapan RTRW yang baik. Ijin membangun di pulau buatan ini dapat diperketat dengan menerapkan wajib 30% RTH dari seluruh wilayah. Sekiranya undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang dapat dengan mudah diterapkan oleh pemerintah daerah yang akan membuka lahan baru untuk pembangunan selanjutnya. PT. TWBI dalam proposalnya juga sudah menyampaikan bahwa 50% dari daratan yang dibuatnya merupakan hutan. APBD tidak mungkin digunakan untuk mega proyek ini, tapi justru dengan terealisasinya reklamasi ini, PDB daerah sebagai indicator perkembangan ekonomi daerah sudah dapat dipastikan meningkat. Hasil feasibility study yang telah disampaikan oleh Gubernur Bali menyatakan bahwa setiap harinya dapat diestimasi akan terjadi perputaran uang sebesar 50 milyar rupiah di pulau baru tersebut. Dapat dibayangkan jika dengan pengelolaan yang baik, maka rupiah-rupiah tersebut sudah tentu mampu mensejahterakan masyarakatnya. Secara hukum, kontrak antara pihak investor dengan pemerintah masih dapat dibenahi, penerapan aturan yang ketat dalam pelaksanaannya serta durasi kontrak harus diperhatikan dengan seksama. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini serta wajib hukumnya untuk selalu mengawasi transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya ini. 1.
Bandara Internasional Ngurah Rai Bali
2.
Pelabuhan Laut Benoa
3.
Pulau Serangan (sudah direklamasi)
4.
Rencana Pulau Baru (Reklamasi Tanjung Benoa)
5.
Tanjung Benoa
Gambar 2 : Daerah Strategis Tanjung Benoa
Akan tetapi jika hanya melihat dari perhitungan normatif terkait dengan keuntungan di bidang ekonomi, mungkin tindakan pemerintah untuk menyetujui reklamasi ini dirasa kurang tepat. Daerah tanjung benoa yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Perpres No. 45 tahun 2011 menjadi salah satu tempat mata pencaharian nelayan setempat. Daratan baru yang akan dibuat tentunya akan mengorbankan kehidupan para nelayan tersebut, tidak ada lagi daerah tangkapan ikan
yang mudah dijangkau. Akibatnya jika terus dibiarkan, perubahan struktur masyarakat dengan profesi nelayan pun terjadi, dimana dengan tantangan yang begitu sulit untuk menangkap ikan, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada lagi warga sekitar yang ingin melaut. Pasar-pasar ikan tradisional disekitar wilayah tersebut juga terancam punah. Tidak ada lagi ikan segar yang dapat diperjualbelikan. Tingginya harga jual ikan oleh nelayah di wilayah benoa akibat peningkatan biaya untuk melaut mendorong terjadinya kebangkrutan nelayan setempat. Jika mereka yang terancam secara langsung akibat dampak dari reklamasi ini memiliki modal (keahlian khusus ataupun biaya) untuk ikut ambil bagian di bidang pariwisata, maka hal tersebut tentunya tidak akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Akan tetapi alih profesi yang tidak mudah dilakukan wajib dipertimbangan oleh pemerintah. Umpan balik negatif dengan meningkatnya pengangguran akibat nelayan berhenti melaut harus mendapat perhatian khusus dalam pengambilan keputusan mengenai reklamasi ini. Termasuk keturunan dari nelayan-nelayan tersebut yang belum tentu mampu mengenyam pendidikan seperti yang diharapkan pemerintah daerah sehingga dapat diserap oleh industri pariwisata sangat mungkin meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Ancaman peningkatan pengganguran ini sudah tentu memicu terjadinya tindak kriminal yang tinggi. Mereka yang semula berpenghasilan cukup untuk kebutuhan pangan harus bersaing keras baik oleh sesama ataupun kaum pendatang (dari luar pulau Bali) yang mencoba mengadu nasib di pulau dewata. Sehingga bisa jadi berwisata di Bali tidak seaman dan senyaman sebelumnya. Praktek kapatalisme selain mengancam tatanan struktur masyarakat, juga berdampak terhadap kehidupan adat istiadat beragama di Bali khususnya di daerah tanjung benoa. Seperti yang diketahui rentetan upacara pemakaman di Bali untuk umat Hindu adalah mengembalikan jasad manusia ke lima unsur pembentuknya, salah satunya adalah air yang dilambangkan dengan membuang hasil pembakaran mayat ke laut. Jika reklamasi ini benar dilaksanakan dapat dibayangkan penduduk lokal yang biasanya melaksanakan upacara Ngaben harus mendapat ijin khusus dari pemilik hotel ataupun resort untuk menyelesaikan rentetan upacara itu akibat wilayah tersebut sudah diprivatisasi. Ataupun jika tidak maka ada usaha lebih yang harus dilakukan untuk berpindah tempat ke pantai lain yang tentunya mobilisasi yang melibatkan banyak orang ini membutuhkan biaya lebih. Disamping itu juga, reklamsi benoa ini bertentangan masyarakat Bali sangat kental dengan norma-norma yang menjaga hubungan manusia dengan alam, menjaga kesesuaian antara komposisi alam (darat, laut serta makhluk hidup di dalamnya) menjadi fanatisme khusus bagi beberapa kalangan masyarakat di Bali. Hal itu terlihat baik secara sadar ataupun tidak, dalam skala kecil, beberapa hunian masyarakatnya selalu terdapat tanaman (berupa taman kecil ataupun hanya tumbuhan kecil), hewani (hewan peliharaan) dan air (kolam ikan/aquarium/hiasan air lainnya). Konsep “bagaimana kita menghormati alam, begitu pula alam akan
memperlakukan kita” menjadi salah satu norma yang sudah ditanamkan sejak awal bisa jadi terancam hilang. Begitu banyak polemik yang muncul membuat pimpinan tertinggi di Provinsi Bali mencabut surat keputusan yang sebelum telah menyetujui proposal reklamasi tanjung benoa. Pembatalan rencana reklamasi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih sangat memperhatikan keadilan pembangunan yang merata bagi setiap rakyatnya. Tuntutan globalisasi yang cepat bila tidak disikapi dengan bijaksana hanya akan menimbulkan masalah baru, perekonomian yang digalangkan sebagai tujuan dari pembangunan tersebut bisa menjadi menghasilkan umpan balik yang negatif. Kesimpulan Agen-agen pembangunan sepatutnya mempertimbangkan kembali rencana reklamasi teluk benoa ini. Jika berbicara mengenai pembangunan maka setiap lapisan masyarakat harus bepegang teguh terhadap prinsip-prinsip pembangunan, seperti prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Melihat visi dan misi pemerintah daerah harusnya secara utuh dan menyeluruh. Bali sebagai salah satu icon pariwisata dunia, sudah seharusnya selalu mengutamakan keberlanjutan pembangunan di sektor pariwisata akan tetapi menjaga keaslian pulau dewata ini menjadi lebih penting mengingat keterlibatan masyarakat di dalamnya sangat heterogen. Mempertahankan suasana kondusif dalam industri pariwisata bukanlah hal yang mudah jika mengingat persaingan global menuntut setiap sektor industri harus terus berkembang secara dinamis dan inovatif. Globalisasi yang menuntun ke arah kapatalisme seharusnya memiliki dampak positif yang dapat dirasakan secara adil oleh setiap lapisan masyakarat dengan memperhatikan etika keadilan dalam pembangunan. Bibliografi
Dr. Indah Widiastuti, ST, MT. Materi Kuliah Etika Pembangunan. Program Studi Pembangunan ITB. 2013
Pemprov Bali. Dokumentasi Video Rapat Koordinasi dan Diskusi tentang Reklamasi Teluk Benoa. 6 Agustus 2013
Republika
Online.
Reklamasi
Teluk
Benoa
dinilai
tidak
layak.
2
September
2013.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/02/msi51h-reklamasi-teluk-benoadinilai-tak-layak
Budiasa. Peta Rencana Reklamasi Tanjung Benoa. 2013. http://nakbalibelog.wordpress.com
Portalkbr. Tolak Reklamasi Teluk Benoa. 2 September 2013. http://www.portalkbr.com/berita/saga/2916362_4216.html
