KONEKTIVITAS ENAM KORIDOR EKONOMI. Apa dan Bagaimana MP3EI Rencana Aksi Memperkuat Konektivitas Nasional 33 Proyek PPP Dukung MP3EI

Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011

Apa dan Bagaimana MP3EI Rencana Aksi Memperkuat Konektivitas Nasional 33 Proyek PPP Dukung MP3EI

KONEKTIVITAS ENAM KORIDOR EKONOMI

EDITORIAL & REDAKSI

Persoalan Konektivitas di Indonesia

SUSUNAN REDAKSI

Bagaimana Indonesia di tahun 2025?

PENASEHAT / PELINDUNG Deputi Bidang Sarana & Prasarana, Bappenas

Pada tahun 2025, pendapatan per-kapita penduduk Indonesia ditargetkan akan mencapai sekitar US$ 15.000, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) antara US$ 4 triliun -US$ 5 triliun. Indonesia akan mendapat predikat baru sebagai negara berpendapatan tinggi. Sebagai gambaran, pada tahun 2010, pendapatan per-kapita penduduk Indonesia adalah US$ 3.000 dan PDB kita US$ 700 miliar . Tentu akan timbul pertanyaan: bagaimana kita dapat mencapai target tersebut? Mampukah seluruh pemangku kepentingan di negeri ini bersinergi membangun Indonesia? Jawabannya adalah: harus mampu, dan harus bisa. Saat ini, sudah ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan MP3EI. Ini adalah dokumen kerja yang sifatnya melengkapi dokumen lain yang sudah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pem ba n gu n a n Ja ng k a M en e ng a h , d i ti ng k a t n a s io na l m a u p u n d a e r a h . MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar pada tahun 2050. Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan tiga strategi dasar, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; penguatan konektivitas nasional; dan penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam majalah Sustaining PARTNERSHIP ini. Di bagian awal, akan dipaparkan tentang apa dan bagaimana MP3EI; kemudian keterkaitan antara MP3EI dengan dokumen kerja yang lain; tentang persoalan konektivitas nasional pada enam koridor ekonomi; serta bagaimana rencana aksi dalam meningkatkan konektivitas nasional tersebut. Edisi ini juga dilengkapi dengan pendapat para ahli dan pengamat mengenai persoalan ini, dan daftar program pemerintah dengan skema KPS yang mendukung program besar MP3EI. Persoalan konektivitas antar koridor sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan keterhubungan antar pulau dan wilayah dengan lebih cepat dan lebih murah. Oleh karena itu, keberadaan pelabuhan dengan manajemen pelayaran serta bongkar muat yang baik, misalnya, tentu menjadi suatu keharusan. Hal ini juga harus didukung dengan sarana transportasi darat yang efektif seperti kereta api barang, dan adanya jalur distribusi yang lancar. Dengan mengangkat topik tentang konektivitas nasional ini, mudah-mudahan dapat memberi gambaran tentang berbagai peluang investasi di bidang infrastruktur yang sesuai dengan prioritas dan program besar pemerintah. Karena tanpa peran serta pihak swasta, mustahil berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dijalankan dengan baik. Selamat membaca. Redaksi

2

SUSTAINING PARTNERSHIP - Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011

PENANGGUNG JAWAB Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah & Swasta Bappenas PEMIMPIN REDAKSI Jusuf Arbi DEWAN REDAKSI Delthy Sugriady Simatupang, Gunsairi, Rachmat Mardiana, Novie Andriani, Mohammad Taufiq Rinaldi, Ade Hendraputra REDAKTUR PELAKSANA B. Guntarto REPORTER/RISET Sandra Kaunang, Agus Supriyadi Hidayat FOTOGRAFER Arief Bakri DESAIN GRAFIS Indrie Soeharyo

ALAMAT REDAKSI Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS Jl. Tanjung No.47 Jakarta 10310 websites: www.irsdp.org Tel. (62-21) 3925392 Fax. (62-21) 3925390

DAFTAR ISI

Latar Belakang MP3EI

APA DAN BAGAIMANA MP3EI

MP3EI dan RPJPN - RPJMN

KAITAN ANTARA MP3EI DENGAN RPJPN DAN RPJMN

Koridor Ekonomi

KONEKTIVITAS ENAM KORIDOR EKONOMI

Rencana Aksi

RENCANA AKSI MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL

4 9 13 18

Pendapat Ahli

PENDAPAT TENTANG KONEKTIVITAS DALAM MP3EI PRIORITAS PADA KONSTRUKSI

22

Proyek KPS

25

33 PROYEK PPP DUKUNG MP3EI

Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011 - SUSTAINING PARTNERSHIP

3

LATAR BELAKANG MP3EI

Awal penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) didasarkan oleh berbagai informasi dan pertimbangan yang mencakup berbagai potensi dimiliki oleh Indonesia, khususnya potensi sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi yang tidak ternilai yang dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal keterbatasan penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Di sisi lain, kebutuhan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur sudah sangat mendesak, sem entar a ke ter s ediaa n p endana an pem er inta h u ntu k me ng emb ang ankan i nfrastruktur sang at te rb at as. Untuk itulah keterlibatan dunia usaha menjadi hal yang sangat penting untuk dapat direalisasikan sehingga pengembangan seluruh potensi pembangunan Indonesia dapat dipercepat melalui penyediaan infrastruktur secara bersama-sama antara pemerintah dan dunia usaha.

POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memilki berbagai potensi yang ditunjukkan oleh karakteristik geografi, demografi, ekonomi, sosial-budaya serta sumber kekayaan alam yang dimiliki. Dari sisi geografis, Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis serta memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka yang menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global.

4


Sedangkan dari sisi demografi, Indonesia juga memiliki “bonus demografi” sampai tahun 2030, yaitu meningkatnya porsi penduduk usia produktif. “Bonus demografi” ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia juga didukung oleh potensi produktifitas sumber daya manusia di masa mendatang. Potensi yang lain adalah kekayaan sumber daya alam. Seperti kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Bahkan, untuk beberapa komoditas unggulan, Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir terbesar dunia. Berbagai keunggulan Indonesia dalam hal kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan prinsip kehati-hatian khususnya terkait dengan keberlanjutan sumber daya alam tersebut dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan ke depan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri terkonsentrasi di beberapa daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Yang h ar us d iu pay ak an a da lah be ra lih da ri ketergantungan terhadap sektor primer sebagai penggerak perekonomian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam yang melimpah merupakan potensi ekonomi. Pengelolaan kekayaan alam tersebut tentunya harus diiringi dengan manajemen yang baik dan dukungan infrastruktur y a ng m e m a d a i se h in gg a d a pa t m e nd o r o ng pertumbuhan perekonomian dengan lebih optimal. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya keterkaitan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan i n f r a s t r u k t u r u n t u k m e n d o r o n g a k t iv i t a s perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia masih kurang memadai. Ke depan, pengembangan infrastruktur Indonesia perlu difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi produk. Di luar berbagai potensi ekonomi dan tantangan yang ada, perbaikan citra Indonesia di tingkat internasional juga mengalami kemajuan. Saat ini, kepercayaan dunia terhadap kondisi Indonesia telah meningkat seiring dengan perbaikan ranking kondisi Indonesia oleh berbagai lembaga international. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan tr a n s f o r m a s i e k o n o m i y a i tu m e n g a l i h k a n perekonomian yang didasari atas konsumsi untuk beralih pada perekonomian yang tumbuh berdasarkan investasi. Transformasi tersebut harus dipersiapkan dari sekarang dengan harapan ketika tahun 2030 nanti Indonesia sudah berhasil dan selesai melakukan transformasi.

APA DAN BAGAIMANA MP3EI? Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan sebuah roadmap yang disusun sebagai upaya untuk melakukan transformasi ekonomi untuk mendorong aktivitas perekonomian sekaligus mempercepat pertumbuhan e k on o m i un tu k m en ing ka tk a n da y a sa in g. Upaya transformasi ekonomi tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, MP3EI ini sekaligus sebagai pijakan awal dalam hal mengembangkan komitmen bersama antara Pemerintah dan dunia usaha untuk melaksanakan berbagai langkah-langkah pembangunan yang konkret.

MP3EI juga merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju di masa mendatang. Konsep pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”. Pembangunan nasional bukanlah semata-mata agregasi atau gabungan atas pembangunan daerah/wilayah atau bahkan gabungan pembangunan antar sektor semata. Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (spatial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages). Hal tersebut dilakukan melalui sinergi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, saat ini dikembangkan sebuah konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu konsep pengembangan koridor ekonomi Indonesia.

Pihak swasta akan memegang peran yang utama dan penting dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi khususnya dalam hal meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator.

Konsep ini menggunakan pendekatan wilayah untuk mengaksel era si per ekonom ia n dengan upay a memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah, yaitu keterbatasan infrastruktur dan suplai energi, penanganan logistik yang belum efisien, pasar domestik yang terbagi bagi (belum menyatu), dan terbatasnya koneksitas ke pasar global.

Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Dari sisi regulasi, pem erintah akan m elakukan d er egul asi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi.


5


Secara lebih spesifik, dalam koridor ekonomi Indonesia, peran Pemerintah (pusat) hanya akan terbatas pada regulasi dan alokasi investasi pusat, sedangkan peran pemerintah (daerah), khususnya daerah yang merupakan lokasi dari koridor ekonomi Indonesia sehingga berperan sebagai direct user dari koridor yang telah ditetapkan. Selain itu daerah juga akan berperan dalam penentuan regulasi dan alokasi investasi di daerah. Namun, perlu disadari pula bahwa anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, semangat not business as usual harus terefleksi dalam elemen penting dalam pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur. Anggaran pemerintah yang terbatas sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, beberapa skema penyediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui alokasi investasi secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta melalui model kerjasama pemerintah dan s wasta a tau Pub lic Private Partnership (P P P).

Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) didasarkan pada berbagai prinsip dasar keberhasilan pembangunan yang membutuhkan perubahan cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa. Perubahan tersebut harus dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya yang kemudiaan diikuti dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kreatifitas melalui pengembangan IPTEK. Selain itu, peran dunia usaha juga harus ditingkatkan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama¸ peran pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan. Dunia Usaha (swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif bagi investasi. Oleh karena itu, komitmen dunia usaha dan pemerintah menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan yang dilakukan. Kedua, reformasi kebijakan keuangan negara. Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang credible dan berkelanjutan, serta dipr ioritaskan untuk akselerasi

6


pertumbuhan demi menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ketiga, reformasi birokrasi. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan melalui penciptaan birokrasi yang efektif, birokrasi yang didukung oleh kelembagaan yang kuat serta menciptakan komitmen kepada penerapan good governance. Keempat, penciptaan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi. Kelima, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi yang merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia. Keenam, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Negara bertanggung jawab melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap resiko pembangunan ekonomi sehingga perlu menyediakan jaminan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Pada dasarnya, konsep koridor ekonomi menggunakan pendekatan wilayah untuk mengakselerasi perekonomian dengan upaya memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah. Saat ini sudah teridentifikasi 6 koridor ekonomi yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia yaitu secara spesifik: Sumatera bagian Timur–Barat Laut Jawa, Jawa bagian Utara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa bagian Timur–Bali–Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku dan Papua. Koridor ekonomi Indonesia itu sendiri intinya terdiri dari masterplan akses darat utama menghubungkan pusat pusat ekonomi, dan akses darat penunjang menghubungkan sektorsektor fokus ke fasilitas/infrastruktur penunjang yang lokasinya a ka n te r s eb a r d i s e l u r u h w il a y a h d i In d o ne si a . Oleh karena itu, dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia akan bertitik berat pada konektivitas nasional (konektivitas intra dan antar pulau, serta internasional). Maka dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia diselaraskan dengan 4 konsep utama yaitu peta jalan, sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, dan pengembangan wilayah. Selain konektivitas intra dan antar pulau, pengembangan koridor ekonomi juga ditujukan untuk meningkatkan konektivitas regional dan global. Dalam lingkup regional dan global, perkuatan konektivitas nasional melalui konsep

koridor ekonomi diharapkan akan menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional seperti ASEAN dan dunia (global) dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global (regionally and globally connected).

KORIDOR EKONOMI INDONESIA Pelaksanaan Koridor Ekonomi Indonesia atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi u ta m a y a n g b e r a d a d i s e l u r u h w i l a y a h In d o n es ia . Pengembangan 8 (delapan) program utama tersebut meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategis nasional. Sedangkan fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek, dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

Str ategi u tam a pel aksanaan MP 3EI dil akukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama. Pertama, mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Papua–Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonom i dila kukan mela lui pembangunan pu sat-pusa t pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Keenam koridor ekonomi tersebut telah ditetapkan tema pembangunan di masingmasing koridor sesuai dengan potensi yang dimiliki di masingmasing wilayah serta tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Kedua, meningkatkan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan m engur angi biaya tr ansaksi (transaction co st) l ogistik. Dalam konteks pengembangan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara nasional, maka pengembangan penguatan konektivitas dilakukan dengan memperkuat konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi serta memperkuat konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar koleksi dan distribusi bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau).

PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA

Sumber : MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


7


Sedangkan untuk meningkatkan konektivitas secara internasional, maka peningkatan konektivitas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pergerakan komoditas (barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara.

mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak) yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Pemenuhan kebutuhan energi serta infrastruktur yang lain tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Ketiga, mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Mengungat “bonus demografi” yang dimiliki oleh Indonesia di masa mendatang, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi merupakan hal yang mendesak.

Dari sisi kebutuhan investasi, untuk mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan yaitu sekitar Rp 4.012 triliun. Dari total investasi yang diperkirakan tersebut, Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik. Sedangkan kontibusi sisanya diupayakan akan dipenuhi dari peran swasta maupun BUMN dan lainnya.

Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan program utama, meningkatka n kompetensi teknolo gi dan ketram pil an, meningkatkan kegiatan dan pengembangan riset melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi serta mengem bangkan institusi sistem inovasi nasional y ang berkelanjutan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa MP3EI merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemerintah dengan dunia usaha dalam upaya mengembangkan berbagai sektor unggulan serta sekaligus mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia. Telah disadari bersama bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia di masa mendatang memerl ukan per an serta dar i dunia usah a.

Terkait dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama dalam Koridor Ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan dari sisi energi yang cukup besar. Dengan adanya Koridor Ekonomi Indonesia, kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan

Melalui MP3EI diharapkan akan terbangun suatu komitmen bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur.(*)

Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor IDR Triliun

4.000 233

622

309

3.000

51%

Swasta

10%

Pemerintah

18%

BUMN

21%

Campuran

945 4.012

2.000 1.290 1.000 714 0

% Investasi per koridor

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

18%

32%

24%

8%

Bali - Nusa Papua Tenggara Kep. Maluku

3%

Total 6 Koridor

Nilai Indikasi investasi berdasar investor

15% Sumber : MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8



UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan adanya integrasi perencanaan pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah serta tahunan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa UU tersebut merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjami n tercapai nya tujuan negara. Sementara itu dalam penjelasan UU No. 17/2007 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari batang tubuh, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan maka akan dilaksanakan pengembangan wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah disahkan serta menjadi dasar program pembangunan selama jangka waktu 20 tahun mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Selain itu, RPJPN 2005-2025 juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na sional (RP JMN) ya ng mer upakan pr ogr am pembangunan selama 5 tahun mendatang. Visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN harus pula berpedoman pada RPJPN. Dalam konteks tersebut sangatlah jelas kaitan antara RPJPN dan RPJMN.

Hal lain yang menunjukkan keselarasan adalah terkait dengan periodisasi antara kedua dokumen tersebut. Periodisasi pelaksanaan MP3EI dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2025. Pada tahun 2025, juga merupakan akhir dari pelaksanaan RPJPN. Meskipun memiliki akhir periode yang sama, namun dalam konteks tersebut, dokumen MP3EI tidak ditujukan untuk mengganti dokumen RPJPN. Dokumen MP3EI tersebut justru menjadi dokumen komplementer yang terintegrasi dengan dokumen RPJPN yang secara khusus ditujukan untuk mem percepat pem bangunan Indonesia. Dalam dokumen MP3EI, pengembangan berbagai kegiatan ekonomi utama serta rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian dijabarkan secara lebih detail dengan mengacu kepada RPJPN. Hal ini terlihat pada visi yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah di mana posisi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagaimana keterkaitan MP3EI dengan RPJPN dan RPJMN?

Selain mengacu pada RPJPN, dokumen MP3EI juga memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang merupakan komitmen nasional terkait dengan perubahan iklim. Dokumen lain yang diacu dalam penyusunan MP3EI adalah Rencana Tata Ruang Nasional.

KETERKAITAN MP3EI DENGAN RPJPN

Mengingat dokumen MP3EI memuat berbagai rencana strategis pengembangan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, maka pengembangan berbagai sarana dan prasarana tersebut perlu mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional sehingga tidak bertentangan antara pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dengan upaya untuk mempertahankan kawasan lindung.

MP3EI disusun dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN. Visi yang sejalan ini menunjukkan bahwa MP3EI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


9


KETERKAITAN MP3EI DENGAN RPJMN Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antara dokumen MP3EI dengan dokumen RPJMN? Dari sisi periodisasi, sangatlah jelas jika dokumen MP3EI memiliki periode pelaksanaan lebih lama dibandingkan dokumen RPJMN. Dokumen RPJMN merupakan dokumen dengan periode 5 tahun yang merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dokumen RPJMN dijabarkan setiap tahunnya secara lebih teknis melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi dasar bagi penetapan program dan alokasi pendanaan di setiap sektor dan wilayah. Sementara itu, dokumen MP3EI disusun dengan periode mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Sehingga beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMN merupakan bagian dari pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia yang akan dilaksanakan selama sekitar 15 tahun yang mengacu pada RPJPN.

Terdapat beberapa kaitan antara dokumen RPJMN (saat ini yang menjadi acuan pembangunan 5 tahunan adalah RPJMN 20102014) dengan dokumen MP3EI. Pertama, dokumen MP3EI yang memuat berbagai rencana pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 menjadi acuan da l am m eny us un R P JM N, k hu su sny a te rk ait d engan pengembangan ekonomi serta konektivitas. Dengan diacunya dokumen MP3EI dalam dokumen RPJMN, maka selanjutnya dokumen RPJMN tersebut dapat menjadi dasar penyusunan RKP dan RAPBN sehingga berbagai program dan kegiatan utama yang tertuang dalam MP3EI dapat dilaksanakan. Kedua, keterkaitan antara dokumen MP3EI dan dokumen RPJMN 2010-2014 adalah dalam konteks pengembangan wilayah. Dalam RPJMN 2010-2014 telah disusun strategi dan arah pengembangan yang telah dibagi di beberapa wilayah. Sementara itu, dalam MP3EI juga telah disusun beberapa koridor ekonomi yang dibagi dalam beberapa wilayah yaitu koridor Sumatera, koridor Jawa,

KETERKAITAN MP3EI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


10


koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Bali-Nusa Tenggara serta koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Oleh karena itu, pengembangan arah kebijakan dan strategi pengembangan per-wilayah pulau dalam RPJMN harus memperhatikan strategi pengembangan yang tertuang dalam dokumen MP3EI. Bagaimana dengan RPJM pada level daerah? Mengingat lokus dari pengembangan MP3EI didasarkan pada pembagian per wilayah, maka secara lebih spesifik dalam koridor ekonomi Indonesia, peran pusat hanya akan terbatas pada regulasi dan alokasi investasi pemerintah untuk mendukung kerjasama pemerintah dan swasta. Sedangkan peran daerah akan sangat besar, yaitu daerah merupakan lokasi dan berperan sebagai direct user dari koridor yang telah ditetapkan. Selain itu, daerah juga akan berperan dalam penentuan regulasi dan alokasi investasi di daerah (pemerintah dan swasta). Oleh karena itu, daerah perlu melakukan sinergi

dalam alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia. Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber daya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan penentuan target pembangunan di daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan, yaitu RPJMD dan RKPD. Dengan adanya sinergi diharapkan koridor ekonomi Indonesia akan cepat terlaksana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diharapkan prioritas perencanaan pembangunan daerah juga akan mendukung koridor ekonomi yang telah dikembangkan.

SINERGI DOKUMEN PERENCANAAN Sebagai suatu dokumen, MP3EI telah memuat berbagai arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik yang dilengkapi dengan kebutuhan

KETERKAITAN MP3EI DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Renstra KL

Pedoman

Renja KL

Pedoman

RKA - KL

Pedoman

Diacu

Diacu

Diacu

MP3EI (Koridor Ekonomi Indonesia)

Diacu

Pedoman

Rencana Aksi MP3EI Diacu

Diacu

Diacu

Diacu

RPJP Nasional

Pedoman

RPJP Daerah

RPJM Nasional

Dijabar kan

RKP

Pedoman

RPJM Daerah

Dijabar kan

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Diperhatikan

Diacu

Rincian APBN

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman

Renja SKPD

UU SPPN

UU KN



11


infrastruktur dan berbagai rekomendasi perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian sinergi antara dokumen perencanaan tetap mutlak diperlukan untuk menjam in keber hasilan pem ba ngunan. Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, su m be r d ay a , d an pe l ak sa na a n m e l al u i k er a ngk a penyelenggaraan pembangunan dan penentuan target pembangunan di daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan yaitu RPJM dan RKP.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen MP3EI sangat erat kaitannya dengan dokumen perencanaan RPJP dan RPJMN. Perumusan MP3EI telah memadukan 2 (dua) pendekatan, yaitu sektoral dan regional (pengembangan wilayah) yang kemudian diintegrasikan dalam pengembangan Koridor Ekonomi. Hal serupa juga terdapat pada dokumen perencanaan RPJPN dan RPJMN yang juga memadukan antara perencanaan sektoral dan perencanaan regional. Pendekatan sektoral didasarkan atas identifikasi sektor-sektor unggulan dengan prospek pengembangan tinggi secara global dan Indonesia memiliki potensi dan kemampuan untuk ditingkatkan daya saingnya ke depan. Sementara itu, pendekatan regional atau pengembangan wilayah diterapkan untuk menyebarkan pengembangan sektor-sektor unggulan yang telah ditetapkan ke dalam 6 (enam) koridor ekonomi yang telah diidentifikasi. Untuk mendukung pengembangan potensi unggulan wilayah serta menciptakan sinergi perencanaan dengan pemerintah pusat, maka peran perencanaan khususnya di daerah sebagai lokasi pelaksanaan koridor ekonomi perlu difokuskan untuk beberapa hal sebagai berikut: a. Percepatan penetapan RTRW Provinsi dalam upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan antara kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan; b. Rendahnya pelaksanaan hukum (law enforcement). Ancaman keamanan dan ketertiban masih cukup tinggi, termasuk di kawasan wisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kriminal;

12


c. Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu bersama-sama meningkatkan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan baik di pusat dan di daerah. Hambatan perdagangan antar daerah yang berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi, berupa pungutan dan d u p l i ka s i p a j a k , ju g a p e r l u d i k u r a ng i; s e r t a d. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengembangan wilayah untuk koridor ekonomi. Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik antar wilayah, sinergitas pembangunan antar wilayah merupakan jawaban untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional dengan mengutamakan pengelolaan sumber kekayaan alam secara lebih efisien dan efektif guna mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, serta memperhatikan kaidah pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga kesinambungan pembangunan. Peran pemerintah yang kuat akan menjamin adanya sinergi dalam seluruh konsep perencanaan pembangunan yang ada seperti RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, Koridor Ekonomi Indonesia, dan berbagai Master Plan Wilayah. Sinergi berbagai konsep perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang diinginkan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, su mberdaya, dan pelaksanaan mela lui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan penentuan target pembangunan di daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) baik jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya sinergi diharapkan upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia melalui masingmasing koridor ekonomi akan cepat terlaksana dan terintegrasi baik dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diharapkan prioritas perencanaan pembangunan daerah juga akan mendukung upaya percepatan pembangunan wilayah yang telah diupayakan.(*)

KORIDOR EKONOMI

KONEKTIVITAS ENAM KORIDOR EKONOMI Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah dikembangkan enam koridor ekonomi yang disusun berdasarkan pembagian wilayah atas dasar potensi sumberdaya alam yang dimiliki dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah. Enam koridor ekonomi tersebut antara lain adalah koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua–Kepulauan Maluku. Pada setiap koridor tersebut akan dikembangkan konektivitas intra wilayah serta antar wilayah dengan tujuan menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama yang ada di dalam setiap koridor dan antar koridor serta dengan pasar dunia.

Pengintegrasian keempat elemen utama tersebut ditujukan untuk mencapai visi konektivitas nasional yaitu terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (Locally Integrated, Globally Connected). Yang dimaksud dengan terintegrasi secara lokal adalah melakukan pengintegrasian sistem konektivitas yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung mobilisasi barang, jasa serta manusia ke seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia.

Untuk mengembangkan integrasi konektivtas secara lokal perlu dilakukan integrasi jaringan transportasi dengan simpul-simpul transportasi. Selain jaringan transportasi, untuk mendukung konektivitas perlu pula dilakukan pengintegrasian jaringan komunikasi dan informasi.

Peningkatan konektivitas pada enam koridor ekonomi didasarkan pada pengintegrasian empat elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Integrasi tersebut dilakukan untuk dapat mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

Pengintegrasian konektivitas tersebut perlu dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di bagian timur Indonesia yang cenderung memiliki ketersediaan jaringan transportasi yang sangat minim terkait dengan kondisi geografis dan aspek lainnya, setidaknya perlu dicermati bagaimana melakukan pengintegrasian konektivitas secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pemerataan antar daerah. Sementara itu, yang dimaksud dengan integrasi secara global adalah adanya sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien


13

KORIDOR EKONOMI

4 ELEMEN UTAMA PEMBENTUK KONEKTIVITAS NASIONAL

Komponen Pembentuk Postur Konektifitas Nasional SISLOGNAS 1. Penentuan Key Commodities 2. Penguatan Jasa Logistik 3. Jaringan Infrastruktur 4. Peningkatan Kapasitas SDM 5. Peningkatan ICT 6. Harmonisasi Regulasi 7. Perlu Dewan Logistik Nasional

SISTRANAS 1. Keselamatan Transportasi 2. Pengusaha Transportasi 3. Jarinan Transportasi 4. Peningkatan SDM dan Iptek 5. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup 6. Penyediaan Dana Pembangunan 7. Peningkatan Administrasi Negara

PENGEMBANGAN WILAYAH (RPJMN dan RTRWN)

ICT

1. Peningkatan Ekonomi Lokal 2. Peningkatan Kapasitas SDM 3. Pengembangan Infrastruktur 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1. Migrasi Menuju Konvergensi 2. Pemerataan Akses dan Layanan 3. Pengembangan Jaringan Broadband 4. Peningkatan Keamanan Jaringan & Sistem Informasi

5. Peningkatan Akses Modal Kerja 6. Peningkatan Fasilitas Sosial Dasar

5. Integrasi Infrastruktur, Aplikasi & data Nasional 6. Peningkatan e-Literasi, Kemandirian Industri ICT Domestik dan SDM ICT Siap Pakai 7. Peningkatan Kemandirian Industri ICT Dalam Negeri

Penguatan Konektifitas Nasional Dilakukan dengan Mengintegrasikan dan Mensinergikan Rencana Sislognas, Sistranas, Pengembangan Wilayah dan ICT Sumber : MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

yang saling terkait satu dengan yang lainnya serta memiliki peran sebagai pintu internasional. Dalam hal ini, pengembangan pelabuhan dan bandara dengan fasilitas perdagangan dan industri serta bea cukai secara efektif dan efisien akan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

diperhatikan antara lain adalah: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (2) menurunkan biaya logistik; (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta membangunan infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mendukung integrasi perekonomian yaitu dengan melakukan identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang serta peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.

Terkait dengan upaya penguatan konektivitas di enam koridor ekonomi, berikut beberapa fokus penguatan konektivitas yang ditujukan untuk mendukung tema pembangunan di masingmasing koridor ekonomi.

Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu

14


PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI SUMATERA Wilayah Pulau Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sumatera memiliki akses perdagangan paling strategis dibanding pulau besar lain di Indonesia dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan.

KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL

ASIA

Koridor 1 Pintu Gerbang Internasional Indonesia

Koridor 2

AMERIKA

Koridor 3

pertumbuhan ekonomi dalam koridor dan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan hinterlandnya termasuk dengan wilayah-wilayah non-koridor

EROPA

KONEKTIVITAS ANTAR-KORIDOR

KONEKTIVITAS GLOBAL

KONEKTIVITAS INTRA-KORIDOR LOCAL CONNECTIVITY O I Pusat-pusat pertumbuhan

NATIONAL CONNECTIVITY

GLOBAL CONNECTIVITY

Lokus sektor


Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera diarahkan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera di arahkan pada beberapa kegiatan ekonomi utama yaitu pengembangan kelapa sawit, karet, batubara dan besi baja. Untuk mendukung pengembangan setiap kegiatan ekonomi utama tersebut diperlukan upaya peningkatan konektivitas, seperti pembangunan jalan raya dan jalur rel kereta api. Sementara itu, posisi Sumatera yang strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain, maka penguatan konektivitas difokuskan pada pengembangan hub internasional berupa pelabuhan utama bagi pelayaran internasional baik di timur pantai Sumatera dan sisi barat Sumatera sebagai alternatif untuk membuka dan memperbesar peluang pembangunan di luar Jawa sekaligus mengurangi beban Pulau Jawa.

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI JAWA Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang terjadi di wilayah Jawa tidak diimbangi dengan daya dukung sumber daya yang memadai. Namun, di sisi lain, wilayah Jawa memiliki infrastruktur yang memadai dibandingkan wilayah lainnya di luar Jawa. Dengan daya tarik infrastruktur yang lebih memadai dan posisi sebagai pusat pemerintahan membuat Jawa tetap paling diminati untuk investasi. Oleh karena itu, Pembangunan Koridor Ekonomi Jawa diarahkan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Penguatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur difokuskan pada bagian utara Jawa dengan dibangunnya jalan raya trans Jawa dan jalur kereta api yang menjadi konektivitas antar lokus dalam rangka memperlancar arus perpindahan komoditas dari utara ke selatan dan sebaliknya. Disamping itu, pengembangan pelabuhan laut dan udara juga dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar komoditas baik di dalam koridor maupun antar koridor. Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011 - SUSTAINING PARTNERSHIP

15

KORIDOR EKONOMI

Dengan adanya pengembangan berbagai kegiatan ekonomi utama serta pengembangan konektivitas di Koridor Ekonomi Jawa, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar daerah sekaligus mendorong peningkatan integrasi secara global.

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN Wilayah Kalimantan merupakan pusat pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan memiliki letak yang strategis dan mendukung bagi kerjasama antar daerah, selain wilayah tersebut memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai baik dari sektor pertanian, pertambangan maupun perikanan. Selain itu, wilayah Kalimantan memilik potensi yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), kehutanan (kayu), perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat. Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan diarahkan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor. Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia,

telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan, yaitu: besi baja, bauksit, dan perkayuan. Sebagai wilayah yang cukup luas, beberapa pusat kegiatan ekonomi utama dalam struktur tata ruang Kalimantan akan dihubungkan melalui jaringan jalan raya dan jalur rel kereta api trans Kalimantan yang terintegrasi dengan angkutan sungai. Dengan banyak perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan di Kalimantan, maka pengembangan infrastruktur di Kalimantan juga dilakukan melalui model pengembangan infrastruktur konsorsium. Melalui model ini, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan khususnya batubara, saling berbagi dalam pengembangan dan penggunaan infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan sehingga dapa meningkatkan efisiensi.

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI SULAWESI Wilayah Sulawesi merupakan pusat pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan memiliki letak yang strategis dan mendukung bagi kerjasama antar daerah. Selain itu, wilayah tersebut memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai baik dari sektor pertanian, pertambangan maupun perikanan. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki potensi yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor perkebunan (kakao, cengkeh, kopi, jambu mete),

ILUSTRASI KORIDOR EKONOMI


16


perikanan laut (tuna dan cakalang), tanaman pangan (padi dan jagung), serta pertambangan (nikel, aspal dan marmer). Berdasarkan berbagai potensi yang ada, maka pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi diarahkan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”. Pengembangan infrastruktur di wilayah Sumatera diarahkan pada pola pergerakan barang dari hasil perkebunan maupun tambang menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri, yang kemudian berlanjut menuju ke pelabuhan. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembangunan infrastruktur air dan energi. Pengembangan infrastruktur air dan energi dilakukan untuk mendukung produksi pertanian dan perkebunan maupun pertambangan yang ada di setiap provinsi. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi akan berkembang seiring dengan pembangunan dan keberadaan jalan raya trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan hingga utara. Selain itu, mengingat bahwa koridor ini berada di sisi Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional, maka perlu ditetapkan beberapa lokasi yang akan berfungsi sebagai hub internasional. Penetapan hub internasional di kawasan Indonesia Timur diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Indonesia Timur yang lebih didominasi oleh kepulauan.

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI BALI – NUSA TENGGARA Sebagai satu kesatuan wilayah, wilayah Bali-Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama peternakan, perikanan dan pariwisata. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumber daya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara diarahkan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”. Dalam jangka panjang, kegiatan kepariwisataan di koridor ini merupakan pendorong pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara melalui diversifikasi produk wisata, perluasan kawasan pariwisata dan pengembangan daya saing tujuan pariwisata secara berkelanjutan, maupun pengembangan pangsa pasar dengan daya beli tinggi. Pengembangan infrastruktur dilakukan sejalan dengan pengembangan tujuan pariwisata dalam koridor. Pengembangan kegiatan peternakan secara konsisten akan diupayakan melalui pengembangan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas bibit sapi, pengintegrasian

kegiatan peternakan dan tanaman pangan untuk menjamin sumber pakan ternak, pengembangan industri pengolahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan pelabuhan laut untuk mendistribusikan hasil produksi peternakan. Pengembangan transportasi pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis koridor ini yang berupa gugus pulau. Sistem konektivitas ini akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama (pariwisata, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi. Eksplorasi pertambangan tidak diprioritaskan pada koridor ini karena akan memberikan dampak negatif pada kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Prioritas peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara diberikan pada pelabuhan yang telah ada dan berdekatan dengan lokus kegiatan ekonomi utama agar lebih efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi.

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS KORIDOR EKONOMI PAPUA–KEPULAUAN MALUKU Potensi pengembangan wilayah Kepulauan Maluku yang besar adalah berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut masih sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Sedangkan wilayah Papua memiliki potensi pengembangan yang masih punya peluang besar untuk dikembangkan juga berbasis sumberdaya alam terutama pertambangan, hutan, perikanan, perkebunan dan wisata bahari. Berdasarkan berbagai potensi yang ada, maka pembangunan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku diarahkan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”. Pengembangan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku akan difokuskan kepada penyiapan konektivitas dari Sofifi–Ambon–SorongManokwari–Timika. Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke yang sedang berkembang perlu ditunjang dengan penyiapan infrastruktur berskala internasional dengan dibangunnya pelabuhan udara dan laut. Selain itu, konektivitas darat dari Timika–Jayapura–Merauke juga perlu dikembangkan seiring dengan berkembangnya pusat-pusat ekonomi di setiap simpul koridor. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ini sangat besar sehingga mungkin diperlukan pelibatan sumber dana asing, maka pemerintah dapat memulai feasibility study pengembangan kawasan, sehingga dapat mempermudah memasarkan kawasan untuk menjaring investasi.(*)


17

RENCANA AKSI

Sistem keterkaitan antar wilayah secara nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global sangat diperlukan dalam upaya mendukung integrasi perekonomian nasional. Kurangnya dukungan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antar wilayah (domestic connectivity), teknologi, dan sistem informasi handal mengakibatkan sistem logistik nasional berjalan kurang efisien dan efektif. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti misalnya tingginya disparitas harga antar wilayah dan masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan koridor-koridor utama ekonomi yang berdaya saing, terutama di kawasan timur Indonesia. Kondisi yang diharapkan dari keterkaitan antar wilayah adalah kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional harus merupakan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusatpusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan k e u nt u ng a n d a r i k et er h u bu n g a n r eg io n a l d a n global/internasional. Dalam hal ini, dapat diwujudkan melalui integrasi empat elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Dalam skema keterkaitan antar dokumen perencanaan (Lihat Gambar Keterkaitan Dokumen MP3EI dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional), terlihat jelas bahwa dokumen MP3EI perlu disusun kembali dalam bentuk rencana aksi. Rencana aksi sangat berkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta untuk penyusunan RAPBN . Selain itu, dokumen MP3EI juga dimaksudkan sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan investasi swasta dan KPS/PPP.

18


RENCANA AKSI MP3EI Indonesia mempunyai tantangan dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya. Konektivitas tersebut har us didukung oleh sistem transportasi nasional dengan pola keterpaduan antar dan intramoda dengan mempertimbangkan karakteristik tiap moda transportasi, pola pengembangan wilayah, aspek geografis, faktor spesifik wilayah, dan pemilihan teknologi yang tepat. Penyusunan rencana aksi Penguatan Konektivitas Nasional dalam MP3EI dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut: (1) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan; (2) memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan (3) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Sedangkan secara spesifik, tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Konektivitas MP3EI adalah untuk (1) Menjadi pedoman yang memuat sasaran, strategi, dan kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan kegiatan MP3EI yang menunjang konektivitas nasional; (2) Sebagai pedoman kepada Tim Koridor Ekonomi dan pelaksana kegiatan terkait dengan capaian dan target pelaksanaan kegiatan MP3EI yang menunjang konektivitas y ang ak an d il ak sa nak an p ad a ta h un 2011- 2012. ( 3) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan sumber daya yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah koridor untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan MP3EI 2011-2012; baik dari sisi pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta (KPS/PPP) maupun sumber daya lainnya; serta (4) Sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ditingkat pusat dan daerah. Penyusunan rencana aksi konektivitas dalam kerangka MP3EI didasarkan pada dua prinsip. Pertama, rencana aksi konektivitas yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap sarana dan prasarana yang telah ada. Nilai tambah yang dimaksudkan adalah melalui peningkatan kondisi sarana dan prasarana yang ada, perbaikan

pengelolaan infrastruktur dan penggunaan sarana prasaran secara lebih efisien. Kedua, rencana aksi konektivitas yang dilaksanakan difokuskan pada penambahan jumlah dan fasilitas infrastruktur baru. Kedua hal tersebut dapat berlaku pada lintas koridor dan koridor tertentu. Yang dimaksudkan dengan lintas koridor adalah rencana aksi konektivitas dapat dilaksanakan pada semua koridor atau tidak hanya difokuskan pada satu koridor tertentu dengan kegiatan yang bersifat penyusunan kebijakan atau regulasi serta bersifat proyek dalam skala kecil. Sedangkan koridor tertentu dimaksudkan bahwa kegiatan rencana aksi hanya terfokus kepada koridor tertentu dan lebih banyak bersifat proyek. Melalui penyusunan rencana aksi diharapkan akan memperkuat konektivitas nasional yang disusun dengan memfokuskan pada beberapa prioritas nasional pembangunan yang terkait dengan konektivitas fisik yaitu antara lain pada sektor tranportasi berupa pengembangan pelabuhan, bandara dan rel kereta api; pengembangan jalan; pengembangan energi; pengembangan sistem logistik nasional serta pengembangan Information Communication and Technology (ICT) yang telah dibagi di tiap-tiap koridor ekonomi.

KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN



19

RENCANA AKSI

Penyusunan rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2011-2015 adalah fase pertama yang merupakan tahapan implementasi quickwins. Pada fase ini, kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI untuk kemudian melakukan penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quickwins). Penyusunan kebijakan dan regulasi pada fase pertama ini lebih ditekankan pada pengembangan lintas koridor. Selain itu, pada fase ini juga dilakukan penguatan konektivitas nasional terutama penetapan global hub untuk pelabuhan laut dan bandar udara di kawasan barat dan timur Indonesia yang dilaksanakan di dalam koridor. Hal lain yang dikembangkan pada fase pertama penyusunan Rencana Aksi MP3EI adalah penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terkait dengan bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 2030. Penyiapan sumberdaya manusia difokuskan pada peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama koridor serta pendirian sarana penelitian dan pengembangan dan riset (center of excellence) yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor sebagai langkah awal menuju pengembangan kapasitas IPTEK.

VISI KONEKTIVITAS NASIONAL


Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan p em ba ngu na n eko no m i pa d a fa se -f as e be ri ku tny a . Selanjutnya, pada fase kedua (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka

20


panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah. Pada fase tiga (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.

KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS DALAM MP3EI Kegiatan prioritas konektivitas pada fase pertama terbagi dalam dua bagian yaitu prioritas lintas koridor dan prioritas koridor. Kegiatan prioritas Wilayah Koridor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di masing-masing wilayah Koridor berasal dari dana APBN dan didukung dengan dana BUMN/APBD/Swasta. Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Konektivitas MP3EI merupakan kegiatan yang bersifat prioritas yang ditujukan untuk mengatasi isu strategis yang ada di wilayah koridor, sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki di masingmasing wilayah koridor. Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas konektivitas dalam rencana aksi MP3EI yang dibagi per koridor adalah sebagai berikut. Pertama, Koridor Ekonomi Sumatera. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan untuk peningkatan kualitas jalan dan rel kereta api, tenaga listrik serta kualitas pelayanan pelabuhan untuk pengembangan kegiatan ekonomi utama yakni kelapa sawit, karet, batubara dan industri besi baja. Selain itu, pengembangan konektivitas lintas koridor Sumatera dan Jawa juga diprioritaskan melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda ( JSS). Ekonomi Jawa. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan untuk peningkatan penyediaan energi listrik, peningkatan fungsi pelayan pelabuhan utama di Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk pengembangan kegiatan ekonomi utama tekstil serta pembangunan dermaga untuk mendukung industri perkapalan. Pada bidang telematika, konektivitas diprioritaskan pada kegiatan pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang aman. Sementara itu, untuk pengembangan Jabodetabek area akan dilakukan berbagai kegiatan prioritas seperti pengembangan bandar udara dan pelabuhan, pembangunan monorail serta pengembangan sistem pengendali banjir di area Jabodetabek. Ketiga, Koridor Ekonomi Kalimantan. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan untuk pengembangan jaringan rel kereta api khusus batubara, peningkatan dan penambahan kapasitas pelabuhan sungai dan laut, serta peningkatan dan

penambahan kapasitas pembangkit listrik dan peningkatan akses jalan untuk kegiatan ekonomi kelapa sawit, besi baja dan bauksit. Keempat, Koridor Ekonomi Sulawesi. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan untuk perbaikan akses jalan dan fasilitas irigasi untuk mendukung kegiatan ekonomi utama pertanian pangan. Sedangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi utama kakao dan nikel diprioritaskan beberapa kegiatan Peningkatan kapasitas pelabuhan, peningkatan akses jalan,listrik,air dan telekomunikasi. Sementara itu, untuk pengembangan kegiatan ekonomi perikanan diprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta pembangunan fasilitas penyim panan hasil laut. Untuk pengembangan kegiatan utama migas, diperlukan pembangunan infrastruktur pengilangan migas serta penyimpanan bahan bakar. Kelima, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan untuk peningkatan pengembangan bandar udara, peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelabuhan serta pembangunan pembangkit listrik baru untuk mendukung kegiatan ekonomi utama pariwisata, peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam serta untuk mendukung produksi peternakan.

Keenam, Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku. Kegiatan prioritas konektivitas difokuskan pada pengembangan jaringan prasarana sumber daya air, peningkatan dan pengembangan pelabuhan laut dan dermaga sungai, peningkatan dan pengembangan jalan & jembatan, pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit, tembaga, nikel, minyak dan gas, serta perikanan. Seluruh kegiatan prioritas konektivitas dalam MP3EI dilaksanakan melalui pengembangan sinergitas pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang memanfaatkan posisi geo-strategis regional dan global akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah. Hal ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain. (*)

KORIDOR EKONOMI JAWA

Sumber : MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011 - SUSTAINING PARTNERSHIP

21

PENDAPAT AHLI

Pendapat Tentang Konektivitas dalam MP3EI

Prioritas Pada Konstruksi Tanggal 20 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia” atau MP3EI. Rencana induk ini akan diimplementasikan tahun 2011-2025, dengan harapan supaya Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Pada tahun 2025 tersebut, Indonesia akan meraih predikat sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita berkisar US$ 14.25015.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar US$ 4,0-4,5 triliun.

Ekonomi pun menjadi hanya ekonomi pulau, bukan ekonomi antar pulau. Dengan kekuatan diferensial ekonomi yang berserakan di berbagai pulau, akibatnya tidak mampu dipersatukan hanya karena ketiadaan moda penghubung.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ekonomi riil harus tumbuh sebesar 6,4% hingga 7,5% pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0% hingga 9,0% pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi itu, juga harus dibarengi penurunan inflasi dari 6,5% pada periode 2011-2014, menja di 3,0% pada 2025.

Padahal ketika konektivitas dalam negeri sangat lancar, maka secara tidak langsung dunia juga akan lebih dekat dengan Indonesia. Sebab lokasi geografis negeri ini sangat strategis, tak jauh dari Selat Malaka, yang merupakan jalur utama pelayaran kontainer global.

Bagaimana agar visi Indonesia 2025 tercapai? Setidaknya, ada 3 Strategi Utama MP3EI. Pertama, mengembangkan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Kedua, penguatan koneksivitas nasional. Dan ketiga, penguatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan nasional.

Dalam kaitannya dengan pembangunan konektivitas nasional, yang perlu diutamakan adalah pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, bandar udara, hingga sarana pendukung berupa air minum.

Strategi konektivitas nasional begitu penting untuk didorong, sebab sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah begitu luas. Wilayah Indonesia memiliki panjang 5.200 kilometer, dan lebar mencapai 1.870 kilometer. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa minimnya transportasi antar pulau telah meningkatkan biaya distribusi yang berdampak pada harga barang, dengan begitu dratis.

22


Meski tugas pemerintah adalah membangun infrastruktur, namun pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendanaan untuk membangunnya. Sehingga pemerintah memasukkan 33 proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dalam dokumen MP3EI. Menurut perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, target pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan skema KPS mencapai Rp 327,8 triliun.

PROYEK KPS “Proyek KPS memang didorong untuk memperkuat ketersediaan infrastruktur,” kata Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas, Bastary Pandji Indra. Beberapa proyek jalan tol, yang akan dibangun dengan pola KPS. Di antaranya, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tol Palembang-Indralaya, Tol Pekanbaru-Dumai, Tol BalikpapanSamarinda, dan Tol Manado-Bitung. Sementara itu, beberapa proyek bandara dan pelabuhan di antaranya, perluasan pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Internasional Kertajati, Bandara Internasional Kulonprogo, dan pembangunan Port Maloy di Kalimantan Timur. Bagi Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, yang terpenting untuk mengimplementasikan MP3EI adalah dimulainya konstruksi. “Jadi yang harus diutamakan adalah konstruksi, konstruksi, dan konstruksi,” ujar dia. Menurutnya, saat ini kita berkejar-kejaran dengan permintaan. Arti penting pembangunan adalah supaya tidak ada jarak yang makin lebar antara permintaan dan penawaran. Sejauh ini, pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai pekerjaan fisik. Angkasa Pura II misalnya, mulai terlihat dengan pemancangan perdana konstruksi di Bandara Depati Amir di Pangkalpinang pada 24 Oktober 2011; di Bandara Sultan Thaha, di Jambi, Senin kemarin; dan direncanakan di Bandara Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 27 Desember 2011. Untuk memicu pembangunan infrastruktur menjadi realita, ada tiga strategi yang dapat digunakan. Pertama, sederhanakan proses perizinan untuk infrastruktur yang akan dibangun swasta. Ambil contoh adalah, pembangunan kereta api di Kalimantan Timur. Kedua, fokuskan dana APBN sebagai contoh pembangunan jalur rel ganda Pantura.

Ketiga, berdayakan kemampuan BUMN untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek. Seperti diserahkannya pembangunan kereta bandara kepada PT Kereta Api Indonesia. Juga, beberapa inisiatif yang dikerjakan oleh PT Pelindo II (Persero), untuk membangun fasilitas-fasilitas pelabuhan. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Profesor Danang Parikesit dari Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengungkapkan, sejauh ini terlihat optimisme terhadap implementasi dari MP3EI. “Telah dibentuk berbagai tim yang mulai bekerja, dengan hasil-hasil yang mulai terlihat,” ujar dia. Danang berharap tahun 2012, terlihat dimulainya berbagai proyek infrastruktur dengan besar-besaran. “Sebenarnya, proyek-proyek ini kan sudah dijadwalkan sejak lama. Jadi MP3EI itu sekedar menampilkan proyek lama dengan perwajahan baru,” ujar dia. Wajah baru yang dimaksudkan Danang adalah, mengelompokkan proyek-proyek dalam koridor-koridor ekonomi. Dengan demikian, pembangunannya dapat lebih diprioritaskan dan difokuskan lagi. Namun yang selalu menjadi masalah klasik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah soal pembebasan lahan. Keberadaan UU Pengadaan Tanah, dengan demikian menjadi sangat penting artinya dalam mendukung kelancaran proyek infrastruktur terutama yang memerlukan lahan yang luas seperti jalan tol. Apalagi selama ini, Direktur Utama PT Jasa Marga, Tbk, Frans S Sunito misalnya, selalu mengatakan, “Di dunia ini, hanya di Indonesia-lah proses pembebasan lahan dikerjakan dengan cara musyawarah”. Sebagai ilustrasi, pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, tidak kunjung terhubungkan oleh karena lambannya pembebasan lahan. Contoh lain adalah tentang pembangunan landasan pacu baru di Bandara Internasional


23

PENDAPAT AHLI

Singkatnya, kata Eka, bagaimana mau memobilisasi barang dan manusia dengan baik dalam koridor-koridor ekonomi bila perencanaannya saja tidak matang. “Saat ini saja, ada 6 juta unit truk di Indonesia, dimana 64% berusia 10-24 tahun. Jangan bicara soal efisiensi deh,” ujar Eka. Ditambahkannya, sulit meremajakan truk tanpa insentif pemerintah. “Kami butuh 60.000 truk per tahun, tetapi industri otomotif dalam negeri hanya mampu menyediakan 30.000 truk per tahun. Mau impor, tetapi dipersulit,” ujar dia. Bagi Eka, banyak dari rencana detil dalam MP3EI sebaiknya dilihat ulang dan dipertajam. “Saya melihat, banyak kebijakan diambil dari dalam ruangan. Ada baiknya untuk lebih banyak berbicara dengan pelaku di lapangan,” ujar dia. Soekarno-Hatta di Cengkareng, yang membutuhkan lahan seluas 830 hektar. Nah, dengan adanya regulasi baru tersebut, membuat proses pengadaan tanah akan lebih cepat. UU Pengadaan Tanah yang terdiri dari 62 pasal ini cukup progresif. Bahkan, ada pasal-pasal yang mengungkapkan ganti rugi tak hanya berwujud uang tapi juga saham.

KOREKSI MP3EI Namun dalam perkembangannya, cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mendukung MP3EI misalnya, juga tidak lepas dari kritik. Ambil contoh, rencana induk dari Sislognas dinilai tidak cukup memperhatikan pengembangan dan p e m b e n a h a n a n g k u t a n d a r a t s e p e r t i tr u k b a r a n g . “Faktanya sebanyak 90 persen barang di Indonesia diangkut truk barang, tapi malah tidak disentuh di dalam Sislognas untuk mendukung MP3EI,” kata Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Eka Sari Lorena, ketika dimintai pendapat soal MP3EI. Eka menunjukkan, dari 11 program dalam bahasan program percepatan (quick wins), memang tidak ada program yang eksplisit membahas angkutan darat. Pada poin ke-7, malah disebutkan akan menyeimbangkan kompetisi antara angkutan jalan dan laut. Ironisnya, dalam data MP3EI yang dikutip dari pendiri Independent Research Advisory Indonesia, Lin Che Wei, porsi investasi infrastruktur sebesar 19% untuk jalan, lebih besar dibandingkan untuk kereta api (18%), pelabuhan (7%), dan bandara (2%). “Jalan memang akan dibangun, tetapi tanpa membenahi siapa saja yang melintas di atas jalan itu, seberapa panjang dibangun tetap takkan mampu memenuhi permintaan atas jalan. Sebab p e ng g u n a a n ja l a n j u g a ta k k a n e f i s i e n,” k a t a Ek a .

24


Sementara itu, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengingatkan kepada berbagai pihak untuk selalu mengamati proyek-proyek di bawah penguasaan pemerintah daerah. “Jangan sampai urat nadi transportasinya sudah dibangun, tetapi Pemda lalai dalam membangun transportasi hingga sentra-sentra produksi. Awasi bagaimana jalan desa dibangun dan dipelihara. Jangan terjadi ada biaya ekonomi yang mahal oleh karena ketidakpedulian daerah membangun jaringan transportasi di sana,” ujar Djoko. MP3EI, sebagaimana proyek lain adalah sebuah proses di tengah begitu cepatnya perubahan zaman. Dengan demikian, penajaman program dan juga koreksi menjadi begitu penting dan seharusnya tidak ditabukan karena bertujuan baik demi makin cepatnya pembangunan di negara ini. (*)

P RO Y E K K P S

33 PROYEK KPS/PPP DUKUNG MP3EI Terdapat 33 Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang oleh Pemerintah dimasukkan ke dalam dokumen Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Direktorat PKPS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas, menyatakan proyek tersebut sengaja dimasukkan ke dalam program MP3EI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Bappenas menetapkan target pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan skema KPS dalam dokumen MP3EI sebesar Rp 327,8 triliun. Nilai tersebut merupakan total dari 33 proyek KPS dalam dokumen MP3EI. Daftar 33 Proyek KPS tersebut, sebagaimana tercantum dalam PPP Book.

PROYEK DALAM PROSES TRANSAKSI Proyek tersebut di bawah ini sedang dalam proses transaksi: No

Nama Proyek

Estimasi Nilai Proyek

Lokasi/Koridor

Rencana Beroperasi

USD 204.20 Juta

Jawa Timur/Jawa

2014

1

Pembangunan Umbulan Water Supply

2

Pembangunan PLTU Jawa Tengah Baru 2.000 MW

USD 700 Juta

Jawa Tengah/Jawa

2015

3

Pengembangan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta

USD 204.20 Juta

DKI Jakarta/Jawa

2013

4

Pengembangan Kereta Api Batubara Puruk CahuBangkuang

USD 2,100.00 Juta

Kalimantan Tengah/Kalimantan

2014

PROYEK SIAP UNTUK DITAWARKAN Adalah proyek-proyek KPS yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) Dokumen Lelang telah selesai; (ii) Tim Lelang KPS telah dibentuk dan siap untuk beroperasi; (iii) Jadwal Lelang telah ditetapkan;(iv) Dukungan Pemerintah telah disetujui (jika diperlukan). Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut: No

Nama Proyek

Estimasi Nilai Proyek USD 213,61 Juta

Lokasi/Koridor

Rencana Beroperasi

Kab.Pandeglang, Banten/Jawa

2015

Kec. Kalibaru, DKI Jakarta/Jawa

2015

1

Bandara Banten Selatan

2

Ekspansi Pelabuhan Tanjung Priok

3

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

USD 670.40 Juta

Sumatera Utara/Sumatera

2015

4

Pembangunan Kawasan Strategis Selat Sunda

USD 25.000 Juta

Banten dan Lampung/Sumatera

2021

5

DKI Jakarta-Bekasi-Karawang (Jatiluhur) Water Supply

USD 189,30 Juta

DKI Jakarta dan Jawa Barat/Jawa

2014

USD 1.170,61 Juta


25

PROYEK KPS

PROYEK PRIORITAS Adalah proyek-proyek KPS yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) Termasuk dalam Rencana Proyek PPP potensial atau yang diusulkan oleh kontraktor sebagai unsolicited project; (ii) Berdasarkan pra-kelayakan, proyek ini layak dari aspek hukum, teknis, dan keuangan; (iii) Identifikasi risiko dan alokasi telah diidentifikasi; (iv) Modus KPS telah ditetapkan; (v) Dukungan pemerintah telah diidentifikasi (untuk proyek marjinal). Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut: No

Nama Proyek


Lokasi/Koridor

Tipe Proposal

Rencana Beroperasi 2015

1

Jalan Tol Medan-Binjai (15,8 km) Modalitas KPS: > Biaya Pembebasan lahan dan konstruksi ditanggung oleh pemerintah > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 120,40 Juta

Sumatera Utara/ Sumatera

Solicited

2

Jalan Tol Palembang-Indralaya (22 km) Modalitas KPS: > BOT (Build-Operate-Transfer) > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 124,90 Juta

Sumatera Selatan/ Sumatera

Solicited

3

Jalan Tol Tegineneng-Babatan (50 km) Modalitas KPS: > BOT > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 318,20 Juta

Lampung Sumatera Selatan

Solicited

2015

4

Jalan Tol Kemayoran-Kampung Melayu (9,65 km) Modalitas KPS: BOT

USD 695,40 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

5

Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper (22,92 km) Modalitas KPS: BOT

USD 976,10 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

6

Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang (8,27 km) Modalitas KPS: BOT

USD 425,50 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

7

Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca (9,56 km) Modalitas KPS: BOT

USD 572 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

8

Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang-Tambelang (25,73 km) Modalitas KPS: BOT

USD 737,80 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

9

Jalan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu (11,38 km) Modalitas KPS: BOT

USD 596 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2014

10 Akses Jalan Tol Tanjung Priok (16,67 km) Modalitas KPS: > Desain dan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah. > Pengoperasian dan pemeliharaan akan ditawarkan ke pihak Swasta lewat mekanisme tender.

USD 612,50 Juta

DKI Jakarta/ Jawa

Solicited

2012

11 Jalan Tol Pasirkoja-Soreang (15 km) Modalitas KPS: > BOT > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 143,50 Juta

Jawa Barat/ Jawa

Solicited

2015

2015

26



Lokasi/Koridor

Tipe Proposal

Rencana Beroperasi

USD 1.015,80 Juta

Jawa Barat/Jawa

Solicited

2015

USD 800 Juta

Jawa Barat/Jawa

Solicited

2015

14 Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km) Modalitas KPS: > BOT > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 293,20 Juta

Jawa Timur/Jawa

Solicited

2015

15 Jalan Tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa (9,70 km) Modalitas KPS: > BOT > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun.

USD 196,10 Juta

Bali/BaliNusatenggara

Solicited

2015

No

Nama Proyek

12 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (58,50 km) Modalitas KPS: > BOT > Periode konsesi akan diberikan sampai dengan 35 tahun. 13 Jalan Tol terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage (27,50 km) Modalitas KPS: > BOT > Pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

PROYEK POTENSIAL Adalah proyek-proyek KPS yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah (RPJMN/RPJMD) dan rencana strategis infrastruktur; (ii) Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (iii) Hubungan antara sektor infrastruktur dan wilayah regional; (iv) Pemulihan biaya potensial; (iv) studi pendahuluan. Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut: No

Nama Proyek


Lokasi/Koridor

Rencana Beroperasi

USD 800 Juta

Majalengka, Jawa Barat/Jawa

2015

USD 99.50 Juta

Kalimantan Timur/Kalimantan

2015

USD 500 Juta

DI Yogyakarta/Jawa

2016

1.

Bandara Internasional Kertajati

2.

Pembangunan Airport Samarinda Baru

3.

Bandara Internasional Kulonprogo

4.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy (874 ha)

USD 1.700 Juta

Kalimantan Timur/ Kalimantan

2015

5.

Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km)

USD 844,60 Juta

Pekanbaru, Riau/ Sumatera

2016

6.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (84 km)

USD 705 Juta

Kalimantan Timur/Kalimantan

2016

7.

Jalan Tol Manado-Bitung (46 km)

USD 260,90 Juta

Sulawesi Utara/Sulawesi

2016

8.

West Semarang Water Supply

USD 82,40 Juta

Kota Semarang, Jawa Tengah/Jawa

2015

9.

Penyediaan SPAM Regional Jatigede

USD 375.66 Juta

Jawa Barat/Jawa

2014


27

Pesawat amphibi yang diparkir di sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Minimnya fasilitas bandara memaksa pihak tertentu untuk mendatangkan pesawat kecil yang dapat mendarat di sungai.

KONEKTIVITAS ENAM KORIDOR EKONOMI. Apa dan Bagaimana MP3EI Rencana Aksi Memperkuat Konektivitas Nasional 33 Proyek PPP Dukung MP3EI

Recommend Documents