KONEKTIVITAS NASIONAL

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

KONEKTIVITAS NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Dedy S. Priatna, MSc Deputi Menteri Bidang Sarana dan Prasarana

Indonesia Broadband Economy Forum Jakarta, 21 September 2011

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, BAPPENAS

BAGIAN 1

KONEKTIVITAS NASIONAL DALAM KERANGKA MP3EI 2


STRUKTUR ORGANISASI KP3EI* Ketua : Presiden RI Wakil Ketua: Wakil Presiden RI Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera Tim Kerja Koridor Ekonomi Jawa

Ketua Harian : Menko Perekonomian Waka Harian 1 : Menteri PPN/Ka. Bappenas Waka Harian 2 : Ketua KEN Anggota Sekretariat

Tim Kerja Koridor Ekonomi Kalimantan Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi

Tim Kerja Deregulasi Sesmenko Perekonomian

Tim Kerja Konektivitas Wamen PPN/Waka Bappenas

Tim Kerja SDM dan IPTEK Wamen Diknas

Tim Kerja Koridor Ekonomi Bali-Nusra Tim Kerja Koridor Ekonomi Papua-Maluku

* Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dan Permenko Perekonomian No. PER-06/M.EKON/08/2011

3


STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA KONEKTIVITAS Ketua : WAMEN PPN/WAKA BAPPENAS Wakil Ketua I : Wamen Perhubungan Wakil Ketua II : Wamen PU Wakil Ketua III : Wamen Perdagangan SUB TIM KERJA TRANSPORTASI Koord: Wamen Perhubungan

SUB TIM KERJA JALAN, SUMBER DAYA AIR, DAN ISU KE-PU-AN LAINNYA Koord: Wamen PU

Wakil Ketua IV : Wamen Keuangan Wakil Ketua V : Dr. Raden Pardede, KEN

SUB TIM KERJA SISLOGNAS DAN KAWASAN KHUSUS TERTENTU Koord: Wamen Perdagangan

SUB TIM KERJA ICT Koord: Sekjen Kemenkominfo

SUB TIM KERJA ENERGI DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA Koord: Deputi Sarana Prasarana, Bappenas

ANGGOTA TIM KERJA KONEKTIVITAS (26 Orang berdasarkan SK Menko Perekonomian No. KEP-35/M.EKON/08/2011)

UNIT PENDUKUNG TIM KERJA KONEKTIVITAS (Akan ditetapkan melalui SK MenPPN/Kepala Bappenas)

4


TUGAS DAN TATA KERJA TIM KERJA KONEKTIVITAS TUGAS 1. (Komprehensif: pembangunan fisik 2. dan penguatan kerangka kebijakan/ 3. regulasi)

Mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan MP3EI;

4.

Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian MP3EI.

Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka sinkronisasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan MP3EI; Melakukan sinkronisasi kebijakan penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam pelaksanaan MP3EI; dan

KEANGGOTAAN (Kolaborasi pemerintah dan swasta)

Dapat berunsur wakil dari Kementerian/Lembaga, asosiasi pengusaha/perusahaan, akademisi, praktisi, dan asosiasi profesi terkait yang dipandang perlu

TATA KERJA (Terjadwal dan intensif)

1. Tim Kerja menyampaikan rekomendasi kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi MP3EI kepada Ketua Harian KP3EI 2. Rapat Tim Kerja KP3EI dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu 3. Rapat Sub Tim Kerja dilaksanakan sesuai kebutuhan 5


TUJUAN DAN STRATEGI PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL TUJUAN

1. Memastikan tersedianya dukungan konektivitas yang dibutuhkan bagi investasi kegiatan usaha di berbagai koridor 2. Tercapainya mobilisasi penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien 3. Terwujudnya Indonesia yang locally integrated, globally connected

OPTIMALISASI (Value Creation)

STRATEGI 

 

Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/ Klaster Industri Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation)

 

Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri Pembangunan proyek-proyek debottlenecking

6


TAHAPAN KONEKTIVITAS NASIONAL 2011 - 2025

STRATEGI

KEGIATAN SUB TIM KERJA ICT (FASE I: 2011 - 2012)

Pembangunan infrastruktur baru (Asset Creation)

Mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring wilayah timur Indonesia

Optimalisasi (Value Creation)

1. Pengaturan pemanfaatan ICT Fund 2. Mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah 7


BAGIAN 2

RENCANA PEMBANGUNAN ICT DALAM KERANGKA PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL 8


A. KONDISI INFRASTRUKTUR ICT SAAT INI

9


PERTUMBUHAN AKSES Akses

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PSTN

8,824,467

8,806,702

8,717,872

8,674,228

8,423,973

8.351.937

FWA

4,683,363

6,014,031

10,811,635

21,703,843

26,385,654

32.023.497

Seluler

46,992,118

63,803,015

93,386,881

140,578,243

163,676,961

211.315.550

Total

60,499,948

78,623,748

112,916,388

170,956,314

198,486,588

251.690.984

Sumber: Kominfo, 2011

Tingkat Penetrasi Akses Telekomunikasi 2005-2010 (%) 120

107,50

100

86,06 75,05

80

60 40

90,25

50,21 35,41 27,60 13,68

20

3,57

2005

2006 PSTN

2007 FWA

2008 Cellular

2009 Total

2010

Akses Telekomunikasi  Penyediaan akses telekomunikasi tumbuh dengan pesat yaitu dari 60 juta akses (2005) menjadi 198 juta (2009) dengan total penetrasi mencapai 86%.  Jumlah akses tahun 2010 sebesar 251 juta bahkan telah melebihi total penduduk Indonesia.  Seperti negara lain, PSTN terus mengalami penurunan sedangkan seluler semakin mendominasi. Hal ini menuntut pengelolaan spektrum yang semakin efektif dan efisien. 10


Infrastruktur Internet

178

165

Internet Service Provider Network Access Provider

114 84 48

39

36 10

2005

17

2006

22

2007

2008

2009

14.059.137

Pelanggan Internet Mobile Internet Subscribers Fixed Internet Subscribers

5.538.262 3.137.634 1.110.945 742.049 2005

1.745.235

1.429.121 884.320

2006

Akses Internet  Peningkatan jumlah pengguna layanan seluler dalam lima tahun terakhir pada dasarnya mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan mobile internet yang meningkat dari 1 juta (2005) menjadi 14 juta (2009).  Sebaliknya, pertumbuhan jumlah pelanggan fixed internet stagnan dengan peningkatan hanya dua kali dalam periode yang sama.  Jumlah pengguna internet diperkirakan dua kali lebih banyak dari pelanggan internet.

1.937.942

1.594.385

2007

2008

2009

Sumber: Kominfo, 2010

11


DISTRIBUSI AKSES Wilayah

PSTN

Sumatera

13,1%

Jawa, Bali, Nusra

72,9%

Kalimantan

4,8%

Sulawesi, Maluku, Papua

9,2%

Sebagian besar akses terdapat di bagian barat Indonesia. Jumlah akses di DKI Jakarta dan Banten meliputi 35,7% dari total akses PSTN, sedangkan Kalimantan dan total akses di Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya single digit. Sumber: PT Telkom, 2009

Daerah berwarna putih menunjukkan daerah blank spot infrastruktur nirkabel yang sebagian besar berlokasi di wilayah timur Indonesia. 12 Sumber: Kominfo, 2010

12


Jangkauan jaringan backbone serat optik PT Telkom telah mencapai 98% ibukota kab/kota di Jawa, namun sebaliknya, jaringan tersebut belum menyentuh ibukota kab/kota di Maluku dan Papua.

Jumlah Kab/Kota

% Kab/Kota terjangkau FO (2010)

Sumatera

151

66%

Jawa

118

Bali Nusra

Kalimantan

Wilayah

Jumlah Kab/Kota

% Kab/Kota terjangkau FO (2010)

Sulawesi

73

57%

98%

Maluku

20

0%

40

23%

Papua

40

0%

55

62%

Total

497

62%

Wilayah

Akses wireline broadband pada tahun 2011 mencapai 1.750.000 rumah tangga Tahun 2011 Akses broadband (Homepass)

Sumatera 324.300

Jawa 1.183.800

Kalimantan 97.800

Sulawesi 66.900

Nusra 60.500

Maluku Papua 16.700

Sumber: PT Telkom, 2011

13


B. KONSEP PENGEMBANGAN ICT

14


FOKUS ISU ICT DALAM KONEKTIVITAS NASIONAL

INSTRUMEN

PRIORITAS IMPLEMENTASI

RUANG LINGKUP

PENGEMBANGAN EKOSISTEM BROADBAND NASIONAL SUPPLY (PENYEDIAAN): available, accessible, affordable PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

 dalam pulau  antar pulau  internasional

PEMBIAYAAN  pembiayaan swasta  USO & ICT Fund  KPS  skema lain

Pembangunan jaringan backbone, ekstension ke ibukota kab/kota, dan last mile ke pengguna  BUMN/swasta sebagai pelaku utama  Dukungan fiskal pemerintah diberikan untuk wilayah non komersial melalui ICT Fund

DEMAND (PEMANFAATAN): usable, productive/empowering PENCIPTAAN NILAI (VALUE CREATION)  demand (aplikasi/ layanan/konten)  industri dalam negeri

REKAYASA SOSIAL (SOCIAL ENGINEERING)

 e-leadership  ICT-literasi  pemberdayaan masyarakat

 E-logistik  E-government  Peningkatan kualitas & kemampuan SDM ICT (a.l sertifikasi berstandar internasional)

 Kebijakan dan Kerangka Regulasi  Sektoral: perizinan, spektrum, interkoneksi, open access, tarif, kompetisi, dsb  Lintas sektoral: insentif perpajakan, infrastructure sharing, dsb  Proyek

15


KETERKAITAN MP3EI DENGAN RPJMN 2010-2014

SASARAN RPJMN 2010-2014 YANG TERKAIT: 1. Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30%; 2. Jaringan backbone serat optik menghubungkan antarpulau besar 100%; 3. Jumlah ibukota kab/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai 88%*; 4. Indeks e-government nasional mencapai 3,4 (kategori baik). * target awal RPJMN sebesar 75% telah direvisi menjadi 88% dalam RKP 2012

16


B.1. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ICT

17


STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Pengembangan Regional

LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED: DALAM PULAU (INTER ISLAND)  Pembangunan jaringan ekstension backbone ke ibukota Kabupaten/Kota  Pemerataan jaringan akses ke perdesaan, perbatasan negara, daerah terpencil, daerah blank spot, dan wilayah non komersial lain serta perkuatan jaringan backhaul  Pengembangan jaringan broadband, terutama fixed broadband  Pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di ibukota provinsi  Pengalokasian spektrum frekuensi yang memadai  Infrastructure sharing termasuk infrastruktur pasif termasuk dengan operator non-telekomunikasi  Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung penyediaan layanan di wilayah non komersial INTERNASIONAL  Pembukaan link/gateway internasional baru sebagai alternatif link eksisting  Pembangunan International Internet Exchange (IIX) di beberapa ibukota provinsi sebagai hub internasional

ICT

Konektivitas Nasional

Sistem Transportasi

Sistem Logistik ANTAR PULAU (INTRA ISLANDS)  Pengintegrasian jaringan backbone multi-moda (serat optik, satelit)  Pembangunan jaringan backbone serat optik berkonfigurasi ring 18


INVESTASI INFRASTRUKTUR ICT DALAM MP3EI

Rp 169,7 T

NILAI INVESTASI PROYEK ICT TAHUN 2011 - 2015 (Rp Miliar) Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

Bali Nusra

Maluku Papua

Total

49.670

32.000

18.660

33.537

3.990

31.910

169.767 19


PROYEK KONEKTIVITAS PT TELKOM (Nusantara Super Highway/True Broadband) Backbone:  Link: Palapa Ring (Ring-10) yang menjangkau Ternate, Ambon, Fakfak, Timika, Sorong, Manokwari, dan Jayapura  Sumber investasi: dana perusahaan  Dukungan pemerintah yang diperlukan: belum diidentifikasi BNA

JEPANGHONGKONG USA (AAG)

LSM

Ring-1B MDN SBG

Ring-1A PBR PD

MLN

(DMCS) MELAKA

SINGAPORE

Ring-3A

BTA

PRCMLK SGT MTW SMR BPP

PTK PLK

KTP

LT

PG

TGT PRE

Ring-8

Ring-4

TT LBH MGL

SOR

Ring-10 Palapa Ring KDI

UP

KLK

SNN

NML

MW

BIA SMI

MSH

FF

JAP

BUL AB

TIM CKP Ring-5 PKL CRB

BDG PWT

YK

SM

Ring-7

NIR

Ring-6 SB MN

Ring-9

SLO ML

TUAL

Ring-11

DPR JR BW

Plan > 2014 ASON dengan OXC

BKP

PRG LWK BNP

BJM

JKT

TMB

PAL

PKB

TJN

BDL

Eksisting Ongoing Plan 2011 Plan 2012 - 2014

SBS SAG STG

Ring-2 Ring-3B JB BN

JLO MO

BTM

DMI

TAR

(BSCS)

MTR

ATM DLI

END

MRK

KP

Sumber: PT Telkom, 2011

20


Ekstensi dan Akses:  Sasaran ekstensi: 421 ibukota kab/kota (85% dari total ibukota kab/kota) terhubung dengan jaringan broadband pada tahun 2014 dan 446 ibukota kab/kota (90%) pada tahun 2015  Sasaran akses: layanan true broadband access menjangkau 10,85 juta rumah tangga pada tahun 2014 dan 13 juta rumah tangga pada tahun 2015  Sumber investasi: dana perusahaan Sumber: PT Telkom, 2011 Ekstensi Total Kab/ Kota

Eksisting Kab/kota dgn broadband (2010)

% Eksisting (2010)

Sumatera

151

100

Jawa

118

Kalimantan

Akses s/d 2014** (satuan: homepass)

Rencana PT Telkom s/d 2014

Total Kab/ Kota dgn broadband s/d 2014

% Kab/ Kota dgn broadband s/d 2014*

66%

36

136

90%

2.030.200

116

98%

2

118

100%

7.293.900

55

34

62%

19

53

96%

605.100

Sulawesi

82

47

57%

18

65

79%

425.200

Bali Nusra

40

9

23%

23

32

80%

396.000

Maluku Papua

51

0

0%

17

17

33%

99.600

TOTAL Nasional

497

306

62%

115

421

85%

10.850.000

Koridor Ekonomi

* PT Telkom berkomitmen menyediakan jaringan broadband ke 90% ibukota kab/kota pada tahun 2015 ** PT Telkom berkomitmen membangun 13 juta homepass hingga tahun 2015

21


PERKIRAAN KESENJANGAN SASARAN RPJMN 2010-2014

KOMITMEN PT TELKOM

KEKURANGAN DI 2014

Pulau besar yang terhubung dengan backbone serat optik

Terpenuhi melalui pembangunan Ring-10

Jumlah ibukota kab/kota yang dilayani jaringan broadband mencapai 88%

85%

16 ibukota kab/kota yang masih harus dijangkau broadband

Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurangkurangnya 30%

10,85 juta homepass (wireline)

Dari target 73,6 juta populasi dengan broadband, masih terdapat kekurangan sekitar 30,2 juta orang yang harus dijangkau melalui wireless broadband

Memerlukan intervensi pemerintah untuk menutup kekurangan/ mempercepat pembangunan, yaitu melalui:  Kerangka regulasi  Kerangka anggaran

--

Asumsi:  Perkiraan populasi Indonesia tahun 2014 adalah 245,4 juta jiwa (sumber: BPS)  Satu rumah tangga terdiri dari empat orang.

22


B.2. PEMANFAATAN ICT LINTAS SEKTOR

23


E-LOGISTIK Permasalahan sistem logistik eksisting:  Proses logistik di Indonesia masih terpisah-pisah, tidak terintegrasi, dan tidak terhubung secara global sehingga para pelaku bisnis sulit untuk memonitor dan mengendalikan bisnis yang dilaksanakannya di Indonesia  Pihak yang bertransaksi tidak saling terhubung sehingga tidak ada kemampuan untuk menjadi transparan, traceable, dan trackable (3T)  Biaya logistik Indonesia tinggi (24% dari PDB) dibandingkan Korea (16,3%), Jepang (10,6%), AS (10,1%)  Belum mampu memenuhi tuntutan internasional untuk memiliki sistem logistik yang terintegrasi dan compatible dengan negara lain  Persepsi industri global terhadap proses logistik Indonesia buruk, terlihat dari peringkat Logistic Performance Index yang rendah yaitu ke-75 di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), dan Vietnam (53)

Diperlukan platform logistik nasional yang terintegrasi dan memenuhi standar internasional yaitu ILCS (Indonesia Logistics Community Services) Sumber: PT Pelindo II dan PT Telkom, 2011

24


E-GOVERNMENT

Peringkat

Indeks PBB untuk Pengembangan E-Government Peringkat Indonesia 70 85 96 106 2003

2004

2005

109

2008

2010

Tahun

Peringkat PBB untuk Pengembangan E-Government 2010 1 11 ASEAN +3 (+ Korea) 17 32

90

Sumber: Dewan TIK Nasional, 2010

Indonesia

Vietnam

Filipina

Thailand

Cina

Brunei

Malaysia

Jepang

Singapura

Korea

109

119 140

141

151

Laos

78

Myanmar

76

Kamboja

72

India

68

Permasalahan:  Peringkat e-government Indonesia di tingkat global menurun padahal investasi yang telah dikeluarkan besar.  Kemampuan e-government instansi pemerintah masih rendah (indeks rata-rata: 2,49 dari skala 4). Penyebab:  Rendahnya e-leadership dan kesatuan visi egovernment nasional sehingga setiap instansi pemerintah membangun dan mengoperasikan sistem komunikasi dan informasi sendiri-sendiri secara terpisah sehingga menyulitkan pertukaran dan validasi informasi dan data.  Kesinambungan komitmen tidak konsisten dengan implementasi program, sehingga kegiatan terpotong-potong.  Implementasi program strategis e-government mengalami keterlambatan yang serius: National Single Window (NSW), Single ID Number (e-KTP), Palapa Ring (national broadband), dsb.

Diperlukan revitalisasi dan refocusing e-government nasional


C. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

26


STRATEGI 1: MEMPERKUAT KERANGKA KEBIJAKAN/REGULASI antara lain:

 ICT Fund sebagai bentuk dukungan pemerintah  Pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara optimal  spectrum refarming  migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital untuk mendapatkan digital dividend  Infrastructure sharing dan open access  Broadband sebagai bagian dari kewajiban universal (program USO)

 Pengembangan konten lokal  Program demand-side (aggregate demands): e-government, e-health, eeducation, dsb 27


STRATEGI 2: OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEMBIAYAAN EKSISTING SUMBER

KELEBIHAN

KEKURANGAN

APBN (Rupiah Murni dan pinjaman luar negeri)



Pengalokasian sesuai dengan target Pemerintah

  

Kapasitas APBN terbatas Hanya bersifat pengadaan (procurement) Bersifat tahun tunggal (kecuali pinjaman luar negeri). Pengalokasian anggaran untuk tahun jamak harus mendapat persetujuan Menkeu

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) skema perizinan

 

Tidak membebani APBN Risiko (terutama risiko teknologi) dikelola oleh swasta

 

Berorientasi profit Tanpa sinkronisasi perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang memadai, justru akan melebarkan kesenjangan digital

Indonesia Infrastructure Fund



Skema yang beragam antara lain pinjaman dan penyertaan modal



Hanya untuk proyek yang bersifat commercially/financially feasible

Instrumen pembangunan:  di wilayah non komersial  dilaksanakan oleh swasta  tanpa membebani keuangan negara (tidak mencari dana baru/on top)

Dana USO 28


INVESTASI SEKTOR ICT TAHUN 2005 - 2009 Investasi Total Sektor ICT 2005 – 2009: Rp 188.476,0 Miliar APBN Rp 14.058,7 Miliar (7,5%)

Kominfo: Rp 9.530 M

Dana USO : Rp 3.207 M (33,7% dari APBN Kominfo/ 22,8% dari APBN sektor)*

PSO Pos: Rp 646 M

TVRI/RRI: Rp 3.882 M

PRIVATE (PMA dan PMDN): Rp 174.417,3 Miliar (92,5%)

PMA: Rp 173.073,1 M

PMDN: Rp 1.344,2 M

Investasi sektor ICT hampir seluruhnya berasal dari swasta (private sector). Hal ini sejalan dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menetapkan peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan regulasi, sedangkan peran pembangunan (fisik) diserahkan kepada penyelenggara. Namun demikian, intervensi APBN tetap diperlukan untuk pembangunan di wilayah non komersial. * Kontribusi USO tahun 2006-2008 sebesar 0,75% ditingkatkan menjadi 1,25% mulai tahun 2009 Sumber: APBN, berbagai tahun dan BKPM, 2010

29


PEMANFAATAN DANA USO Kontribusi penyelenggara sebesar 1,25% dari total pendapatan kotor tahunan (sekitar Rp 1,3 Triliun/tahun).

Proyek berjalan (2009-2014)   

DANA USO (2006 – sekarang)

Desa Dering PLIK dan Mobile PLIK Internet exchange

proyek baru (tahap pengembangan)  

ICT Fund Diadministrasikan dalam APBN dan dikelola oleh BP3TI (BLU di bawah Kementerian Kominfo)

Palapa Ring Jaringan backbone di wilayah timur Indonesia Jaringan ekstensi ke ibukota kab/kota

Rencana pemanfaatan selanjutnya:  Pengembangan aplikasi/konten  Pengembangan industri ICT dalam negeri

30


KONTRIBUSI/PORSI PNBP ICT Tahun

Pagu Definitif Kominfo (Rp Miliar)

Alokasi PNBP Non BLU (Rp Miliar)

Alokasi PNBP BLU/ Dana USO (Rp Miliar)

Total PNBP Kominfo (Rp Miliar)

2008

2.409,69

252,96

949,95

1.202,91

49,92

7.748,22

15,52

2009

2.061,00

553,16

579,79

1.132,99

54,97

10.050,78

11,27

2010

2.811,97

485,40

1.433,10

1.918,50

68,23

12.852,43

14,93

2011

3.450,27

972,43

1.591,98

2.564,41

74,32

n/a

Prosentase PNBP thdp Pagu (%)

Realisasi PNBP (Rp Miliar)

Prosentase Alokasi thdp Realisasi (%)

n/a

Porsi PNBP terhadap total Pagu Definitif Kementerian Kominfo setiap tahun semakin besar yaitu dari sekitar 50% di tahun 2008 menjadi 74% di tahun 2011 12.000,00 2008

2009

2010

10.000,00



8.000,00 6.000,00



4.000,00 2.000,00

BHP Frekuensi

KPU (USO)

BHP Jastel

Lainnya

Besaran Dana USO yang dikumpulkan dari operator “hanya” sekitar 11% dari total realisasi PNBP, sedangkan bagian terbesar (sekitar 80%) berasal dari BHP Frekuensi. Diperlukan strategi optimalisasi pemanfaatan PNBP (Non BLU) agar lebih efektif mendukung pembangunan ICT tidak hanya untuk hard infrastructure tetapi juga soft infrastructure (aplikasi, konten, dsb) 31


STRATEGI 3: KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA Skema

Kelayakan Proyek

1

Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial

2

Layak secara ekonomi dan finansial marjinal

3

Layak secara ekonomi dan finansial Operasi dan Pemeliharaan

  

Swasta Pemerintah Swasta Swasta

Pemerintah

Swasta Swasta

Hybrid Financing

PPP dengan Dukungan Pemerintah PPP Reguler (perizinan)

Konstruksi

Pada Perpres No. 13 Tahun 2010 (Pasal 4) yang merupakan perubahan pertama Perpres No. 67 Tahun 2005 ditetapkan bahwa jenis infrastruktur ICT yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government Skema KPS saat ini masih berorientasi kepada hard infrastructure (jaringan) dan belum mengakomodasi soft infrastructure (aplikasi, industri manufaktur dsb) Hingga saat ini, bentuk KPS yang digunakan pada sektor ICT hanya perizinan (licensing) 32


PROYEK KPS PERTAMA SEKTOR ICT: KONSEP ICT FUND UNTUK PALAPA RING* SASARAN BISNIS MODEL

PERMASALAHAN

Tersedianya konektivitas broadband  Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dengan Dukungan Pemerintah berbentuk fiskal finansial (Perpres No. 56 Tahun 2011) untuk meningkatkan kelayakan proyek  Berorientasi output (layanan), bukan berbasis aset Konsideran:  Sesuai UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan infrastruktur dilakukan oleh penyelenggara  Swasta mempunyai kemampuan pemilihan dan pengelolaan teknologi dan infrastruktur yang efisien  Infrastruktur ICT lebih bersifat liability bagi pemerintah karena memerlukan dukungan APBN yang besar dan konsisten untuk mengelolanya (pemerintah bukan pihak yang tepat untuk mengelola risiko teknologi)  Diperlukan dukungan pemerintah untuk wilayah non komersial Bentuk Dukungan Pemerintah yang diusulkan (fiskal finansial) belum diatur secara rinci (sedang disusun oleh Kemkeu terkait viability gap fund)

* Merupakan hasil diskusi Kominfo, Bappenas, dan PPK BLU Kemkeu. Akan difinalisasi oleh Kominfo.

33


MILESTONE ICT FUND DAN PALAPA RING MILESTONE

STATUS

Revisi Perpres No. 13 Tahun 2010 (revisi kedua Perpres No. 67 Tahun 2005) khususnya terkait persetujuan Menkeu tentang pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal dalam bentuk finansial yang diusulkan oleh Menteri sektor

Sudah selesai, terbit tanggal 9 September 2011. Perpres No. 56 Tahun 2011, Pasal 17A ayat (4).

Permen Keuangan tentang viability gap fund yang mengatur tentang transfer dana dari pemerintah ke badan usaha pemenang lelang sebagai bentuk dukungan pemerintah fiskal finansial

Sedang disusun Kemkeu

Permen Kominfo tentang ICT Fund

Sedang difinalisasi

Perubahan tupoksi BLU-BTIP menjadi BLU-BP3TI termasuk fungsi pemanfaatan ICT Fund

Segera setelah penetapan Permen Kominfo ICT Fund

PERSIAPAN REGULASI

PERSIAPAN PROYEK Pemilihan bentuk (modality) proyek

Sudah selesai

Penyusunan dokumen lelang

Segera setelah seluruh regulasi selesai 34


BAGIAN 3

ACTION PLAN

35


PERUBAHAN PARADIGMA PEMANFAATAN ICT FUND: PERGESERAN DARI HARD INFRASTRUCTURE KE SOFT INFRASTRUCTURE Rencana Saat Ini Hard Infrastructure (Palapa Ring):  Jaringan backbone di wilayah timur Indonesia  Jaringan ekstensi ke ibukota kab/kota

Soft Infrastructure:  Pengembangan aplikasi dan konten  Pengembangan industri ICT dalam negeri  dll

Komitmen BUMN/Swasta

Pembangunan Ring-10 (PT Telkom) Menjangkau 85% kab/kota di tahun 2014 dan 90% di 2015 (PT Telkom) Belum diidentifikasi Belum diidentifikasi

Strategi Pemanfaatan ICT Fund Dengan adanya komitmen PT Telkom untuk mengembangkan infrastruktur broadband baik jaringan backbone, ekstensi, maupun akses, diperlukan strategi agar pemanfaatan ICT Fund dapat lebih efektif dan efisien, termasuk mengidentifikasi bentuk dukungan pemerintah (subsidi, stimulus, insentif perpajakan, dsb) untuk mendukung kegiatan soft infrastructure.

36


TAHAPAN

  

Menyelesaikan konsep ICT Fund  Implementasi ICT Fund untuk hard infrastructure (Palapa Ring) Identifikasi Dukungan Pemerintah yang diperlukan untuk soft infrastructure 

 Memastikan ketersediaan regulasi pendukung yang memungkinkan pemanfaatan  ICT Fund untuk soft infrastructure Identifikasi proyek KPS soft infrastructure

Implementasi proyek KPS lainnya (selain Palapa Ring) di sektor ICT Kajian sumber pendanaan ICT Fund (tidak saja dari Dana USO tetapi juga dari PNBP lainnya)

Perlu kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait

37


TERIMA KASIH

38

KONEKTIVITAS NASIONAL

Recommend Documents