KONEKTIVITAS UNTUK PENINGKATAN LAYANAN LOGISTIK

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN LOGISTIK DI INDONESIA

KONDISI GEOGRAFIS DAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI BARANG KINERJA PELAYANAN LOGISTIK LANGKAH STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK MENEKAN BIAYA LOGISTIK

KONEKTIVITAS PENURUNAN DWELLING TIME

KONEKTIVITAS UNTUK PENINGKATAN LAYANAN LOGISTIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2016

ISU STRATEGIS KONDISI GEOGRAFIS DAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI BARANG

KINERJA PELAYANAN LOGISTIK

LANGKAH STRATEGIS

KONEKTIVITAS KAWASAN INDUSTRI

KEK TOL LAUT TOL UDARA

INTEGRASI TOL LAUT DAN TOL UDARA

PENURUNAN DWELLING TIME STRATEGI PERBANDINGAN WAKTU PERBANDINGAN PELABUHAN

Ketimpangan Pembangunan Wilayah Barat dan Wilayah Timur


Ketimpangan Distribusi Barang Wilayah Barat dan Wilayah Timur


LANGKAH STRATEGIS





1. Distribusi barang masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia 2. Adanya disparitas harga barang di Kawasan Barat dan Timur Indonesia



Rendahnya Tingkat Pelayanan Logistik Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Lainnya

LANGKAH STRATEGIS





Shipping Costs Lebih Tinggi Di Dalam Negeri Dibanding Dengan Shipping Cost Keluar Negeri



LANGKAH STRATEGIS







LANGKAH STRATEGIS







LANGKAH STRATEGIS





JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TA.2016



LANGKAH STRATEGIS





RENCANA JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TA.2017



LANGKAH STRATEGIS





TOL UDARA



LANGKAH STRATEGIS





INTEGRASI TOL UDARA DAN TOL LAUT



LANGKAH STRATEGIS







LANGKAH STRATEGIS





ISU STRATEGIS KONDISI GEOGRAFIS DAN INFRASTRUKTUR

DATA DWELLING TIME

DISTRIBUSI BARANG


PELINDO 1

PELINDO 2

PELINDO 3

PELINDO 4

DWELLING TIME AGUSTUS 2015

LANGKAH STRATEGIS

KONEKTIVITAS

Pre Clearance

2.67

2.40

4.50

2.85

Custom Clearance

0.63

0.71

0.60

0.73

Post Clearance

1.96

1.20

1.30

1.80

5.26

4.31

6.40

5.38

Pre Clearance

2.49

2.30

3.29

2.99

Custom Clearance

0.59

0.45

1.08

0.67

Post Clearance

1.58

1.18

1.01

1.03

4.66

3.93

5.38

4.69

TOTAL

KAWASAN INDUSTRI




DWELLING TIME AGUSTUS 2016

TOTAL

DWELLING TIME SEPTEMBER 2016 Pre Clearance

2.46

2.20

2.35

2.34

Custom Clearance

0.46

0.30

0.31

0.30

Post Clearance

1.60

1.16

1.61

0.93

4.52

3.66

4.27

3.57

TOTAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2016

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 TOL LAUT PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA

SINERGITAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN BUMN/BUMS/BUMD

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CITA ORIENTASI BARU PEMBANGUNAN NASIONAL

KONDISI/SITUASI 2015-2019 YANG HARUS DIPERHATIKAN Globalisasi memaksa adanya peningkatan daya saing ekonomi nasional dan juga daya saing industri jasa transportasi nasional Transformasi struktur perekonomian: • Dalam skala nasional: Booming kelas menengah • Dalam skala global:  New Economic: industrial/ hard-core based economy akan digantikan knowledge, soft-core, and IT based economy  Global Shifting: peralihan pusat ekonomi dari Barat ke Asia • •

Kesenjangan ekonomi tetap lebar (index gini masih besar) Kesenjangan antar wilayah tetap ada (Jawa vs Luar Jawa)

Tingkat urbanisasi tetap tinggi, sementara kinerja transportasi perkotaan terus menurun Isu lingkungan, kemanusiaan dan ketahanan nasional semakin relevan

1. Ketimpangan Antar Wilayah 2. UUD 1945 Pasal 33: Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat 3. Membangun dari Pinggir dan Desa 4. Menggerakkan sektor strategik ekonomi domestik: Technopark, KSPN 5. Pembangunan Nasional Ditunjang dari Pembangunan Daerah yang Berkualitas ISU STRATEGIS TRANSPORTASI

 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Seimbangkan Pembangunan

 Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan

KEBIJAKAN UTAMA & PRIORITAS PEMBANGUNAN

TARGET OUTCOME 2019

1

Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda dengan prioritas penguatan peran angkutan laut dan kereta api

 Pangsa transportasi laut untuk angkutan barang 20%

2

Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk Kawasan Timur Indonesia, wilayah perdesaan, perbatasan, perdalaman, dan wilayah terluar.

3

Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat alih teknologi, pengembangan logistik.

4

Pengembangan konektivitas untuk meningkatkan mobilitas perkotaan, mendukung pusat-pusat perekonomian nasional dan daerah dalam rangka pembangunan berkualitas.

5

Pengembangan terobosan skema pendanaan termasuk bank infrastruktur, DAK Transportasi, dan perluasan skema pembiayaan jalan daerah

 Pangsa Kereta Api Penumpang 7,5% dan Barang 5%  Kondisi mantap jalan nasional 100%  Waktu tempuh rata-rata moda jalan 2,2 Jam/100 KM  Biaya logistik menurun menjadi 20% trhdap PDB  Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%  On time performance penerbangan 95%

TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019  Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 4.775 bus  Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan  Pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 41 lokasi  Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu kota provinsi

 Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis Pengembangan 200 Pelabuhan Non Komersial  Pembangunan 90 Kapal Perintis dan 60 kapal patroli  Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis  Penyelenggaraan short sea shipping pada 3 rute

 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi  Pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi  Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit termasuk Bus Air

 Pembangunan 15 Bandara baru  Pengembangan Bandara untuk pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi  Pembangunan/ pengembangan bandara di 100 lokasi  Pencapaian OTP Transportasi Udara 95%

 Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua  Pembangunan listrik aliran atas KA sepanjang 300 Km'sp di 8 lokasi

FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 Pembangunan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan APBN diarahkan untuk pembangunan di luar Pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia yang berorientasi kepada pelayanan publik

Segmen pembangunan infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan ke peranserta Swasta dan BUMN

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mengedepankan keselamatan dan keamanan serta terwujudnya pelayanan transportasi yang handal

KETERPADUAN JARINGAN KERETA API MENUJU BANDARA & PELABUHAN Pengembangan jaringan kereta api menuju ke bandara, pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional Pemb. KA menuju Pel. Belawan/ Kuala Tanjung

KA Bandara Kuala Namu

Belawan

Pembangunan jaringan KA menuju pelabuhan disinkronkan dengan konsep “Tol Laut”

Dumai Bitung Pekanbaru Pontianak

Teluk Bayur Pembangunan KA

`

Palembang

Banjarmasi

n Pembangunan KA Bandara Soeta

Minangkabau Panjan g

Samarinda

Pemb. KA menuju Pel. Bitung

Makassar

Pemb. KA menuju Pel. New Makasar Port

Tj.Priok

Penyelesaian KA dari St. Pasoso ke JICT

Trayek Utama Tol Laut

Tj.Ema s

Tj.Pera k

Benoa

Pemb. KA menuju Pel. Tj. Perak

Jalur KA Eksisting Tahun 2014 Jalur KA Rencana Tahun 2020-2025 Jalur KA Pertambangan Jalur Ganda KA

High Speed Train Network in 2030 Jalur KA Pelabuhan Tahun 2015-2019 Jalur Kereta Api Bandara

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA

*angka belum termasuk pengembangan

Keterangan Program 24 Pelabuhan Strategis Short sea shipping Fasilitas kargo umum dan bulk Pengembangan pelabuhan non-komersil Pengembangan pelabuhan komersil lainnya Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan Revitalisasi industri galangan kapal Kapal untuk 5 tahun ke depan Kapal patroli Total

Nilai (Rp.Milyar) 243,696 7,500 40,615 198,100 41,500

Keterangan Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon Rencana induk pelabuhan nasional 1.481 pelabuhan 83 pelabuhan

50,000 Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir. 10,800 12 galangan kapal 101,740 Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat 6,048 Kapal patrol dari Kelas IA s/d V 699,999

KETENTUAN PELAKSANAAN TOL LAUT TA. 2016 1. 2. 3. 4. 5.

Shipping Instruction (SI) dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Batas maksimal kontainer beserta muatannya yaitu 20 ton/TEUS. Term tarif yang berlaku yaitu CY – CY. Jenis muatan untuk return cargo ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan Tol Laut sesuai dengan SOP : • Kementerian Perhubungan sebagai pemberi tugas (Regulator); • Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana penyedia muatan, pemberi Shipping Instruction dan pengontrol harga pasar di tempat tujuan; • PT. PELNI sebagai operator dengan tanggung jawab pengangkutan dari CY to CY (Container Yard).

JENIS MUATAN DAN DISPARITAS HARGA Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting BARANG KEBUTUHAN POKOK Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian : 1. Beras 2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe 3. Cabe 4. Bawang merah

Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri : 1. Gula 2. Minyak goreng 3. Tepung terigu

BARANG PENTING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai Pupuk Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram Triplek Semen Besi baja konstruksi Baja ringan

Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan : 1. Daging sapi 2. Daging ayam ras 3. Telur ayam ras 4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang Dibandingkan dengan pelayaran swasta, tarif Tol Laut yang dikenakan secara rata-rata hanya sebesar 40%. Perbandingan harga komoditi sebelum dan sesudah tol laut, sebagai berikut : No Jenis Sebelum Tol Laut Setelah Tol Laut Keterangan Komoditi 1 Semen Rp. 100.000/sak di Jayapura Rp. 80.000/sak di Jayapura Harga di Jawa Rp. 60.000/sak 2 Ayam Potong Rp. 80.000/kg di Jayapura Rp. 60.000/kg di Jayapura Harga di Surabaya Rp. 30.000/kg 3 1 Teus Surabaya-Jayapura Rp. 23 Surabaya-Jayapura Rp. 9 Kontainer juta/Teus juta/Teus 4 Daging Rp. 150.000/kg di Jayapura Rp. 125.000/kg di Jayapura Harga di Jawa Rp. 100.000/kg

SUBSIDI ANGGARAN TOL LAUT Total pagu subsidi Tol Laut TA. 2016 untuk 6 (enam) trayek adalah Rp 218.990.000.000.-

N Kode Trayek Commision Days/ Voyage Voyage/ Tahun Jumlah (Rupiah) o 1 T-1 28 10 40.668.163.920 2 T-2 28 9 51.874.769.187 3 T-3 28 10 24.064.232.082 4 T-4 28 9 54.605.831.070 5 T-5 28 9 27.115.638.795 6 T-6 21 14 20.661.364.946

EVALUASI PENYELENGGARAAN TOL LAUT  Jenis muatan pada kapal-kapal Tol Laut tidak hanya terbatas pada Barang Pokok dan Barang Penting (sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting), namun diharapkan bisa dengan muatan untuk jenis barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti sandang, pangan dan papan;  Beberapa Kepala Daerah meminta agar komoditi kebutuhan pokok teramasuk Mie Instan dan Air Mineral Dalam Kemasan dapat diangkut menggunakan kapal Tol Laut, hal ini sedang dalam pembahasan oleh Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana penyedia muatan, untuk memenuhi permintaan tersebut.

 Rencana penambahan 3 (tiga) ruas jaringan trayek Tol Laut pada tahun 2017 yaitu Trayek T-7, T-8 dan T-9, sehingga trayek Tol Laut pada tahun anggaran 2017 akan menjadi 9 (sembilan) trayek, hal ini dilakukan untuk melayani wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh program Tol Laut;  Perusahaan pelayaran swasta yang mengoperasikan kapal-kapal dengan trayek yang bersinggungan dengan trayek Tol Laut yang sudah ada, sedang dilakukan evaluasi terhadap dampak dan manfaat dari penyelenggaraan Tol Laut;  Meningkatkan potensi-potensi dari daerah-daerah yang dilalui oleh kapal Tol Laut sebagai muatan balik, guna meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan daerah tersebut.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN TOL LAUT NO

PERMASALAHAN

MUATAN BALIK BELUM DAPAT DIMANFAATKAN 1 SECARA MAKSIMAL

SOLUSI PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGEMBANGKAN SENTRASENTRA INDUSTRI DI WILAYAHNYA

BEBERAPA PELABUHAN YANG DILAYANI TRAYEK TOL PENGADAAN ALAT BONGKAR MUAT DI PELABUHAN NON LAUT BELUM MEMILIKI ALAT BONGKAR MUAT KOMERSIAL 2 YANG MEMADAI, ANTARA LAIN DI PELABUHAN DOBO DAN TIMIKA

3

ARMADA KAPAL TOL LAUT SAAT INI KONDISINYA SUDAH RELATIF TUA

BEBERAPA KAPAL DAERAH MEMINTA AGAR KOMODITI KEBUTUHAN POKOK TERMASUK MIE 4 INSTAN DAN AIR MINERAL DALAM KEMASAN DAPAT DI ANGKUT MENGGUNAKAN KAPAL TOL LAUT

PENGADAAN PEMBANGUNAN KAPAL SEMI KONTAINER 100 TEUS SEBANYAK 15 UNIT DENGAN SKEMA MULTIYEARS SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 AKAN DIUSULKAN KEPADA KEMENTRIAN PERDAGANGAN SEBAGAI PELAKSANA PENYEDIA MUATAN, UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN TERSEBUT

LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BANDARA TAHUN 2015-2019 KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Sabang

Miangas

Rambele Teuku Cut Ali

Gayo Lues Long Bawan

Lasikin

Siau

Letung Long Ampung Tj. Balai Karimun

Tebelian

Lasondre

Tambelan

Kerinci Rokot

Maratua

Muara Teweh Data dawai Samarinda Baru

Morowali

Muko Muko

Moa

Werur

Buntu Kunik Namniwel Enggano Bawean

Kertajati

Koroway Batu

Sumenep

Kabir-Patar Atambua Kabir Rote

Keterangan: Rencana Pembangunan 15 Bandara Baru



Pengembangan 25 Bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana Peningkatan Jumlah Rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara sebanyak 265 rute

Mopah Merauke

JARINGAN RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI

*Posisi 2016

KONSEP PENYELENGGARAAN TOL UDARA

WILAYAH (PULAU)

BANDARA HUB

BANDARA SEKUNDER

WILAYAH (PULAU)

BANDARA HUB

BANDARA SEKUNDER

KETERANGAN

KALIMANTAN

Supadio – Pontianak

Ketapang , Sampit, Samarinda

Papua

Wamena, Oksibil, Dekai , Tanah Merah

Diteruskan dengan rute perintis eksisting

Balikpapan

Palangkaraya, Long Apung, Long Bawan

Sentani , Mopah Merauke, Timika

Papua Barat

RendaniManokwari, DEO Sorong

Nabire

Dapat ditempuh dengan jalur darat

Konsep Pengembangan Tol Udara dengan melanjutkan titik tujuan dari Tol Laut menjadi titik antara menuju tujuan akhir angkutan barang khusus di Papua / Papua Barat dan Kalimantan dengan memastikan kapasitas landas pacu dapat melayani pesawat kargo/dengan menggunakan rute perintis eksisting.

29

PROFIL ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 Estimase Kemampuan Pembiayaan Berdasarkan RPJMN 2015-2019

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

1400

Investasi Swasta Murni

182

Gap Rp. 791 T

1200

Rp. 1,283 T (non-road)

1000 563 800

GAP Peningkatan Peran BUMN

600

91 30 169

400

PPP

71 101

278

200

Rp. 491 T (non-road)

232 55

0

KA

Perkotaan

ASDP

Laut

Udara

Darat

KA

Laut

Udara

BPSDM

Sumber : Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019

Info :

financial gap ini dipenuhi dari partisipasi Pemerintah Daerah, BUMN, dan Sektor Swasta

INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa ditanggung oleh pemerintah sendirian ………

INVESTASI TRANSPORTASI

APBN dan Pembelanjaan Sektor Publik

Kemitraan Pemerintah dan Swasta


*) Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta sepanjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan konsesi, bahwa proyek tersebut dapat diserahkan kepada swasta. *) BUMN/BUMD mengerjakan skema 2 dan 3

Infrastruktur dasar, non-komersial, non cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial tidak layak, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal dan merupakan kewajiban pemerintah (Public Service Obligation, PSO)

Infrastruktur dasar, komersial dan nonkomersial, potensi cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial layak atau kurang layak, dapat menjadi layak apabila ada dukungan pemerintah, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal, mendukung logistik dan koridor ekonomi

Infrastruktur ekonomi yang komersial, full cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial juga layak, strategis secara nasional, akses kepada pelabuhan dan bandara internasional , meningkatkan ekonomi nasional dan lokal. Penyediaan infrastruktur khusus seperti Special Railways, Special Ports, dan Special Airports dapat menggunakan skema ini dengan sifat unsolicited dan tanpa tender.

*) Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah, dapat dilakukan melalui : a) Pendanaan pembebasan lahan b) Pembiayaan sebagian konstruksi; c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF)

Solicited

Program Pemerintah

Unsolicited

Inisiatif Swasta, Special Facilities

KPS Konvensional

Pemerintah melakukan persiapan

KPS Aliansi Strategis

Pemerintah & Swasta bersamasama sejak awal


Kerjasama Pemerintah Swasta

31

KERJASAMA PEMANFAATAN LOKASI PELABUHAN YANG SIAP DILAKUKAN KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) No

Badan Usaha Pelabuhan

Penyelenggara Pelabuhan

Lokasi

1

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

KSOP Gunung Sitoli

Gunung Sitoli

2

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

KSOP Sintete

Kalimantan Barat

3

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

KSOP Badas

Sumbawa

4


KSOP Lembar

NTB

5


KSOP Bima

Bima

6

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

KSOP Bungkutoko

Kendari

7


KSOP Arar

Sorong

8


KSOP Bitung

Bitung

9


KSOP Manokwari

Manokwari

10


KSOP Merauke

Jayapura

5 BANDARA YANG DIUSULKAN KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN BUMN 1. BANDARA SAMARINDA BARU – SAMARINDA 2. BANDARA HANANDJOEDIN – TANJUNG PANDAN 3. BANDARA KALIMARAU – BERAU 4. BANDARA RADIN INTEN II – LAMPUNG 5. BANDARA JUWATA - TARAKAN

KONEKTIVITAS UNTUK PENINGKATAN LAYANAN LOGISTIK

Recommend Documents