KLHS MP3EI untuk Koridor Ekonomi Jawa Workshop Pra-pelingkupan Awal Dr. Budy Wiryawan Dwi Nurcahyadi 2 Oktober 2013
Agenda 1. Pembukaan & Pendahuluan − KLHS: Apa & Mengapa? − Ulasan tentang Kegiatan KLHS MP3EI − Tujuan Workshop
2. Pra-pelingkupan & Baseline… − Luaran yang diharapkan − Pentingnya Baseline Data untuk KLHS − Data yang diperlukan
3. Hands-on Pengumpulan Informasi Baseline − Ulasan tentang Isu Strategis Nasional Potensial − Identifikasi Kelompok terhadap Informasi Baseline yang Relevan
4. Lebih Jauh tentang KLHS… − Tahapan Utama dan Analisis © DHI
#2
01. Pembukaan & Pendahuluan
© DHI
#3
Panduan Diskusi “Round Table” • Mohon sebutkan: − Nama, Lembaga/Institusi Anda dan jabatan sekarang. − Apakah Anda memiliki pengalaman dengan KLHS/Perencanaan? Jika iya, mohon jelaskan lebih spesifik − Apa peran badan/institusi Anda terkait dengan perencanaan MP3EI?
© DHI
#4
Kenapa Kita Membutuhkan KLHS (1) • KLHS: − Menganalisa dampak lingkungan dan kesehatan dari pembangunan yang direncanakan − Membawa pendapat/masukan pemangku kepentingan ke dalam perencanaan Menginformasikan perencana, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya akan kemungkikan dampak/isu − Menyarankan langkah mitigasi untuk dampak yg berlawanan • KLHS mendukung persiapan dan pelaksanaan dokumen perencanaan yang berkualitas • KLHS memastikan bahwa pertimbangan keberlanjutan terinformasikan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan • KLHS memastikan bahwa perencanaan ekonomi konsisten dengan kewajiban & kebijakan lingkungan (mis. Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati) © DHI
#5
Mengapa Kita Membutuhkan KLHS (2) • KLHS menjelaskan Maksud Politik/Bisnis yang baik: − Meningkatkan daya saing dan berpotensi mengurangi biaya − Meningkatkan transparansi dan mengurangi resiko bagi pemrakarsa/investor − Mengurangi jangka waktu untuk persetujuan finansial proyek − Konsisten dengan tren di antara lembaga donor internasional
© DHI
#6
Prinsip Dasar KLHS • Dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk perencanaan • Diterapkan dalam proses pengambilan keputusan sedini mungkin • Berfokus pada isu utama/kunci • Mengevaluasi pilihan alternatif yang ‘reasonable’ • Memberikan kesempatan bagi keterlibatan pemangku kepentingan kunci dan masyarakat umum • Melaksanakan analisis dengan metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan serta efektif dalam hal biaya (cost-effective)
© DHI
#7
KLHS di Indonesia • KLHS di Indonesia dimulai sejak 2007
• Kerangka metodologis dan hukum yang berlaku adalah UU No 32 Thn 2009 tentang ‘Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup’, Pasal 15 ayat (1) and ayat (2) • Sejak tahun 2007 s.d 2013 di Indonesia telah dilaksanakan sekitar 130-150 KLHS
− Lebih dari 100 KLHS dikerjakan dengan biaya APBN dan APBD − 28 pilot dibiayai oleh Danida melalui Program ESP2 di Bappenas, KLH dan Kemdagri • Kesempatan untuk meningkatkan kualitas penerapan KLHS dalam hal: − Penyempurnaan analisis dan substantiasi hasil KLHS − Memperluas/menyempurnakan keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan − Meningkatkan komunikasi yang lebih baik terkait rekomendasi KLHS kepada para perencana dan pembuat keputusan − Implementasi hasil KLHS ke dalam perencanaan dan pembuatan keputusan © DHI
#8
Tujuan Workshop Baseline Data • Untuk mengenalkan kegiatan KLHS MP3EI dan menunjukkan tahapan dan kegiatan lanjutan • Untuk memperoleh: − Informasi dan baseline data yang relevan − Informasi atas pembangunan yang berjalan dan direncanakan
© DHI
#9
02. Deliverables & Implementasi Kegiatan KLHS MP3EI
© DHI
#10
Latar Belakang Kegiatan • Permintaan Pemerintah RI kepada Kedutaan Besar Kerajaan Denmark untuk memberi dukungan kepada Kelompok Kerja Konektivitas KP3EI untuk pengarusutamaan prinsip keberlanjutan ke dalam MP3EI beserta Koridor Ekonomi terkait melalui program ESP3 • Konsorsium DHI/Integra dipilih untuk melaksanakan : − Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan MP3EI − KLHS 6 Koridor Ekonomi MP3EI − Sistem manajemen/database informasi − Pengembangan kapasitas melalui konsultasi Pemangku Kepentingan • Tujuan utama KLHS adalah untuk menyelaraskan MP3EI dengan tujuan keberlanjutan dan memberikan masukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya. © DHI
#11
Kegiatan dan Organisasi Tim • Tim DHI / Integra terdiri dari: − Tim Manajemen Proyek − Tenaga Ahli Teknis − Tim Kajian Koridor Ekonomi − Tenaga Ahli Pendukung (Pool of Supporting Experts)
© DHI
#12
Luaran Kegiatan KLHS MP3EI • Tahapan KLHS yang digunakan meliputi persiapan termasuk pra-pelingkupan, pelingkupan, analisis dan pelaporan • Persyaratan lainnya yang harus ada dalam proses KLHS, diantaranya: − Partisipasi pemangku kepentingan di setiap tahapan/proses − Manajemen informasi/database berlangsung secara terusmenerus − Pengembangan kapasitas berlangsung bersamaan dengan partisipasi pemangku kepentingan © DHI
#13
Rencana Jadwal Kegiatan KLHS MP3EI J
J
A
S
O
N
D
Inception SEA MP3EI Pra-pelingkupan Pelingkupan/ workshop Analisis dan rancangan laporan Analisis Final / workshop
KLHS 6 KE Pra-pelingkupan termasuk pengumpulan data baseline/ workshops Pelingkupan/ workshops Analisis dan Pelaporan/ workshops
Database dan sistem informasi Pengembangan Kapasitas © DHI
#14
J
F
M
A
M
J
J
Pendekatan-pendekatan dalam KLHS MP3EI 1. KLHS MP3EI akan dilaksanakan via kajian ‘expost’(lihat gambar) 2. Pengumpulan data baseline difokuskan untuk mendapatkan sekaligus mengintegrasikan dataset spasial Pemerintah Indonesia 3. Adanya keterkaitan yang inheren antara Rencana MP3EI Koridor Ekonomi – Kebijakan MP3EI 4. Dengan memperhatikan tipologi pemangku kepentingan maka pendekatan konsultasi yang dilakukan terdiri atas: • Pertemuan konsultasi formal • Konsultasi informal © DHI
#15
Rencana Kerja KLHS Kebijakan MP3EI Tahap 1: • Fokus terhadap 22 kegiatan ekonomi utama dan Kerangka Konektivitas Nasional − Analisis para ahli kunci tentang hubungan antara ‘isu sosial/lingkungan utama yang teridentifikasi’ dengan kegiatan ekonomi MP3EI − memuat analisis ekonomi dan hukum − Melanjutkan konsultasi dengan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah
Tahap 2: − Melihat kembali rancangan analisis pada bagian awal − Memperbaharui rancangan berdasarkan hasil analisis dari KLHS Koridor Ekonomi © DHI
#16
KLHS Koridor Ekonomi MP3EI: Rencana Kerja Umum Penentuan Isu-isu Kunci
Analisis baseline
• Analisis pola spasial, lokasi kawasan sensitif, tren dalam indikator secara lintas waktu dan skenario pembangunan tanpa MP3EI. Konsultasi Pemangku Kepentingan
Pelingkupan
• Pemilihan isu-isu strategis kunci di setiap koridor ekonomi berdasarkan hasil dari analisis baseline. Konsultasi Pemangku Kepentingan
Evaluasi Dampak Rencana KE
Perumusan langkah mitigasi
Rancangan Laporan © DHI
• Identifikasi isu-isu kunci untuk seluruh Indonesia kemudian ke isu-isu spesifik untuk masing-masing koridor untuk memastikan fokus kajian
• Evaluasi dampak rencana sektor ekonomi dan proyek spesifik yang terdaftar dalam MP3EI • Merumuskan langkah mitigasi untuk menunjukkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Fokus pada KSN dan rencana pembangunan provinsi • Merangkum hasil temuan dan kesimpulan serta menyediakan gambaran konsultasi dengan pemangku kepentingan. Konsultasi Pemangku Kepentingan #17
Identifikasi ‘Windows of Opportunity’ (1) 1. Diseminasi rekomendasi KLHS awal (ex ante) MP3EI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (lihat gambar) − masukan dan Peraturan Presiden terkait yang mengikat 2. Melalui Penyediaan tanggapan ‘ex ante’ (lihat gambar)
− Mendorong rencana integrasi pengembangan KRP untuk Bappenas/KP3EI − Menyediakan saran untuk revisi MP3EI ke depan 3. Menyediakan rekomendasi untuk ‘Greening’ struktur legal dan institusional, bilamana analisis MP3EI menjelaskan kelemahan-kelemahan tersebut © DHI
#18
Identifikasi ‘Windows of Opportunity’ (2) 4. Karena Rencana Koridor Ekonomi MP3EI berkaitan erat dengan KSN dan perencanaan daerah: −
Kesempatan untuk menyediakan ‘panduan’ bagi perencanaan berkelanjutan pada level tersebut
5. Karena Rencana KE MP3EI terdiri dari ‘Proyekproyek Penting’ −
Kesempatan untuk menyediakan ‘jembatan rekomendasi’ untuk eksekusi beberapa proyek/inisiatif secara berkelanjutan
6. Penekanan yang lebih kuat terhadap perubahan iklim 7. Mewujudkan ‘sinergi keberlanjutan’ yang lebih baik di dalam masukan RPJMN, melalui kerjasama dengan KLH © DHI
#19
Input Analisis Ekonomi • Prinsip/pendekatan untuk analisis ekonomi KLHS MP3EI: − Biaya sosial/lingkungan eksternal yang timbul dari kebijakan/rencana tidak boleh melebihi perhitungan imbal balik finansial − Menerapkan ‘ekonomi lingkungan’ untuk mengkaji biaya-biaya tersebut • KLHS Kebijakan MP3EI − Analisis umum (Mis. studi kasus), dari biaya ekternalitas terkait dengan 22 kegiatan ekonomi utama dan pengembangan infrastruktur utama • KLHS Koridor Ekonomi MP3EI − Analisis lebih detil atas biaya eksternalitas potensial terkait dengan Rencana Koridor Ekonomi
© DHI
#20
Rencana Konsultasi Pemangku Kepentingan – KLHS KE Penentuan Isu-isu Kunci
Analisis Baseline
Pelingkupan
• Workshop Formal untuk (i) mendapatkan masukan terhadap usulan-usulan topik, pertimbangan dan masalah, dan (ii) mendapatkan data dari institusi pemerintah • Pertemuan non formal untuk emndapatkan data dan informasi tambahan dari pemangku kepentingan kunci.
• Workshop formal untuk mendapatkan masukan terhadap usulan-usulan pelingkupan
Evaluasi dampak dari rencana KE
• Pertemuan tertentu untuk mendiskusikan dampak yang paling berpengaruh
Perumusan langkah mitigasi
• Pertemuan kecil dan FGD untuk merumuskan langkah mitigasi
Rancangan Laporan © DHI
• Workshop formal untuk merumuskan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah #21
03. Pra-pelingkupan & Baseline…
© DHI
#22
Luaran Pra-pelingkupan KLHS MP3EI yang diharapkan • Pra-pelingkupan adalah tahapan awal dari KLHS KE dengan fokus sebagai berikut: − Memperoleh data dan informasi baseline yang tersedia di level daerah/provinsi − Memahami perencanaan MP3EI di dalam koridor ekonomi dan menghubungkannya dengan skema perencanaan daerah di provinsi
• Hasil dari pra-pelingkupan − Sebuah deskripsi awal tentang baseline feature-feature penting − Identifikasi awal tentang isu-isu kunci lingkungan dan sosial − Memberikan masukan awal tentang bagaimana isu-isu kunci tersebut dapat ditangani dalam MP3EI dan/atau RPJMN © DHI
#23
Pentingnya Data/Informasi Baseline bagi KLHS (1) • adalah tidak mungkin untuk melaksanakan KLHS yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa sebuah pemahaman yang memadai tentang kondisi baseline • Pengumpulan baseline bertujuan untuk:
− Mengidentifikasi reseptor lingkungan & sosial yang sensitif − Memunculkan permasalahan lingkungan & sosial yang ada • Memberikan dasar bagi para ahli untuk untuk menganalisa dan menghindari konflik lingkungan & sosial melalui perencanaan yang berkelanjutan
© DHI
#24
Pentingnya Data/Informasi Baseline bagi KLHS (2) • Perencanaan daerah saat ini berada dalam kondisi beragam, ada yang dalam tahapan persetujuan dan dan ada yang sedang berlangsung • Perencanaan ‘otonomi’ ini akan mempengaruhi skondisi baseline dan perlu untuk dipertimbangkan dalam analisis KLHS
© DHI
#25
Pentingnya Data/Informasi Baseline bagi KLHS (3) Jika dilihat secara bersamaan, berbagai tingkat perencanaan tersebut mengarah pada timbulnya konflik spasial atau dampak kumulatif, yang sebenarnya dapat dihindari melalui perencanaan itu sendiri
© DHI
#26
MP3EI: Konsep Sistem Informasi dan Database
© DHI
#27
Contoh Dataset Nasional yang Tersedia Isi
Format Data
Karakteristis Data
Sumber
Kawasan Konservasi Laut
Shapefile (GIS data)
Tipe KKL, keanekaragaman hayati, luasan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kawasan Konservasi
Shapefile (GIS data)
Keanekaragaman hayati, total luasan, tipe kawasan konservasi
Kementerian Kehutanan
Tutupan Lahan
Shapefile (GIS data)
Peta Tutupan Lahan Indonsia 2006, 2009, 2011
Kementerian Kehutanan
Deforestasi
Shapefile (GIS data)
Peta deforestsi Indonesia 2003-2006, 2006-2009, 2009-2011; total luasan
Kementerian Kehutanan
Peta persebaran spesies yang dilindungi
Shapefile (GIS data)
peta time series, estimasi jumlah spesies
Kementerian Kehutanan
Angka Kemiskinan
Excel
rasio PDB, tingkat pengangguran
BPS, BAPPENAS, Kementerian Sosial, TNP2K
Konflik sosial terkait pengembangan kegiatan ekonomi (tambang, perkebunan, pariwisata)
Shapefile (GIS data)
jumlah kasus, lokasi
Jakstra (Kemdagri) , Komnas HAM
Lebih dari 20 dataset tersedia... © DHI
#28
Informasi Tambahan yang dibutuhkan dari Koridor Ekonomi • Data dan informasi semua provinsi dalam KE, yaitu − RTRW dan dokumen spasial dalam shapefiles terkait − Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan − Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Jika dokumen perencanaan tersebut masih dalam tahap penyusunan, informasi yang belum lengkap pun sudah cukup untuk KLHS MP3EI • informasi dan data apapun yang tersedia mengenai isu lingkungan dan sosial (spasial, matriks, time-series) yang terkait seperti SLHD, data statistik dll
© DHI
#29
Informasi untuk sharing data dan informasi • Semua data yang akan di-sharing untuk kegiatan ini dapat disampaikan dalam berbagai media dan mohon disampaikan kepada: Sekretariat Konektivitas MP3EI Jl. Taman Suropati No.2 Gedung Madiun Lantai 3 Email:
[email protected] (Tel: 021-31934251) Catatan: Khusus data spasial mohon kiranya dapat menyampaikan data berbasis SIG (GIS) dengan format shapefile (*.shp)
© DHI
#30
Panduan Diskusi • Adakah data dan informasi yang dapat Bapak/Ibu sampaikan kepada kami saat ini? • Bagiamanakah status dokumen perencanaan di provinsi Bapak/Ibu (RTRW/RPJPD/RPJMD) dan adakah hubungan antara dokumen perencanaan tersebut dengan MP3EI? • Apakah dokumen perencanaan tersebut dapat diakses untuk umum dan tersedia dalam bentuk dijital?
• Apakah Bapak/Ibu memiliki informasi geospasial tambahan lainnya mengenai isu lingkungan atau sosial (i.e. Seperti dataset nasional di atas)? • Apakah Bapak/Ibu memiliki data dan informasi tambahan mengenai isu lingkungan dan sosial (Mis. hasil Kajian, statistik tingkat provinsi, dll) yang sekiranya relevan untuk KLHS KE MP3EI? © DHI
#31
04. Hands-on Pengumpulan Data Baseline Baseline
© DHI
#32
Ulasan tentang Isu-isu Strategis Potensial Nasional • Sebuah ulasan awal mengenai Isu-isu strategis potensial nasional disusun untuk: − Membantu menentukan topik, perhatian dan permasalahan spesifik terkait KE − Membantu mengidentifikasi data dan informasi yang tersedia serta kebutuhan lebih lanjut − Alat identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan lebih jauh dalam proses KLHS
• Ulasan awal tersebut merupakan dasar bagi proses konsultasi • Masukan dari proses konsultasi pra-pelingkupan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap baseline dan pelingkupan
© DHI
#33
Panduan Kerja Kelompok: • Berdasarkan ulasan awal isu-isu utama, mohon Bapak/Ibu untuk dapat : − Memilah isu-isu yang relevan dengan Koridor Ekonomi Sumatera
− Mengidentifikasikan sumber informasi dan data yang relevan untuk mendukung baseline dan pelingkupan − Menentukan permasalahan/isu spesifik yang harus dianalisa lebih lanjut dalam KLHS KE Sumatera • Instruksi Kerja Kelompok: − Bapak/Ibu akan dibagi menjadi 2/3 kelompok − Diskusi menggunakan tabel isu dan peta kerja − Menggambarkan secara indikatif lokasi-lokasi permasalahan/isu ke atas peta kerja − Memaparkan hasil diskusi © DHI
#34
Contoh Output Kerja Kelompok Informasi deskriptif/dalam bentuk peta (sebagai contoh, situasi di provinsi Bangka Belitung) • Air
• Pertambangan Timah
− Tingginya/meningkatnya turbiditas air sungai akibat kegiatan tambang − Buruknya/menurunnya kualitas air tawar dan laut akibat limbah perkotaan − Kekurangan air selama musim kemarau
− Lambatnya reklamasi situs bekas tambang timah − Penambangan timah ilegal − Memperkerjakan pekerja di bawah umur
• Kesehatan Manusia dan Mata Pencaharian − Tingginya/meningkatnya level radiasi akibat dari pengolahan bijih timah − Konflik sosial akibat penambangan lepas laut − Perubahan komposisi tenaga kerja dan migrasi penduduk mengakibatkan kesenjangan ekonomi © DHI
#35
Topik untuk Diskusi Pleno • Bagaimanakah dimensi spasial dari permasalahan/isu utama? • Proyek-proyek MP3EI apa saja yang sedang berjalan atau yang akan direncanakan di provinsi Bapak/Ibu? Bisakah Bapak/Ibu tunjukkan di atas peta? • Apakah ada proyek-proyek (di luar MP3EI) lainnya yang sedang berjalan/akan diimplementasikan dan dimanakah lokasinya?
• Ringkasan mengenai data dan informasi apa yang tersedia di pemerintah daerah
© DHI
#36
05. Lebih lanjut tentang SEA…
© DHI
#37
Tahapan Umum KLHS 1. Analisis Baseline - Pelingkupan − Penentuan isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam proses KLHS − Analisis isu-isu kunci Mis.kecenderungan di masa lalu, situasi masa kini dan kemungkinan perubahan ke depan jika rencana atau program tidak diimplementasikan
2. Kajian dampak dari rencana atau program terhadap isu-isu kunci dan penyusunan langkah mitigasi (termasuk skema monitoring)
3. Kompilasi Laporan KLHS dan penyerahan untuk konsultasi dengan istitusi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan dan kesehatan serta pemangku kepentingan lain 4. Menyampaikan hasil KLHS ke dalam pengambilan keputusan dan menjelaskan hasil pengambilan keputusan terkait secara akuntabel © DHI
#38
KLHS dan Perencanaan • Perencanaan menganalisa dan mengusulkan intervensi pembangunan • KLHS memeriksa luaran-luaran individual dari proses perencanaan dan dapat juga mengusulkan perubahan jika diperlukan • Agar optimal, KLHS harus dilaksanakan paralel dengan perencanaan, ketika − Proses utama adalah proses perencanaan itu sendiri, dan − KLHS sesuai dengan logika dan tahapan proses perencanaan • Oleh karenanya, kedua proses dapat dilihat sebagai alat pendorong yang mutual (mutually reinforcing tools) di dalam sistem perencanaan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan © DHI
#39
Keterkaitan antara Perencanaan dan KLHS
© DHI
#40
Keterkaitan antara KLHS dan AMDAL • KLHS bukanlah mega-AMDAL, ia bukan untuk menduplikasikan AMDAL. KLHS idealnya mencakup perhatian atas isu-isu strategis yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui pembuatan keputusan dalam level kegiatan/proyek • KLHS harus mendukung penerapan AMDAL yang efisien dengan menyediakan panduan untuk AMDAL-AMDAL berikutnya mis. − Mengidentifikasi isu-isu spesifik untuk diinvestigasikan secara lebih detil dalam AMDAL − Mengusulkan lokasi optimal (atau “no-go areas”) dalam wilayah yang lebih luas − Menekankan kemungkinan dampak-dampak kumulatif dengan kegiatankegiatan lainnya untuk dipertimbangkan dalam AMDAL © DHI
#41
Mitos Umum tentang KLHS (1) • Mitos 1 KLHS memerlukan analisis detil yang belum tentu sesuai untuk sebuah dokumen perencanaan yang dikaji
• Praktik terbaik yang seharusnya − level informasi dan analisis detil yang disediakan di dalam KLHS harus berhubungan dengan dokumen perencanaan terkait, − ini untuk kemudian ditetapkan sebagai bagian dari proses pelingkupan dan konsultasi
© DHI
#42
Mitos Umum tentang KLHS (2) • Mitos 2 KLHS memerlukan biaya tambahan yang signifikan dan memperlama proses perencanaan
• Praktik yang seharusnya − KLHS harus terhubung dengan baik dengan proses perencanaan dan dilaksanakan secara ex-ante − Kerjasama antara ahli perencanaan dan KLHS membantu dalam mengoptimalkan dan membagi data yang dihasilkan − Kapasitas ahli dari lembaga-lembaga pemerintah harus dimanfaatkan
© DHI
#43
Mitos Umum tentang KLHS (3) • Mitos 3 KLHS akan menentukan rencana dan program • Praktik yang seharusnya − KLHS tidak didesain untuk sebuah alat pengambilan keputusan − KLHS seharusnya menyediakan informasi mengenai kemungkinan dampak lingkungan dan kesehatan yang diakibatkan oleh keputusan terkait − Kesimpulan KLHS harus dipertimbangkan di dalam keputusan terkait (dan juga dalam implementasi rencana atau program)
© DHI
#44
Mitos Umum tentang KLHS (4) • Mitos 4 KLHS adalah alat dari lembaga/institusi lingkungan • Praktik yang seharusnya − KLHS sejatinya didesain untuk mendukung proses perencanaan dan oleh karenanya ia lebih merupakan alat bagi perencana − Proses KLHS salah satunya menyediakan sebuah ruang untuk konsultasi dengan institusi lingkungan dan kesehatan terkait
© DHI
#45
Terima kasih atas perhatian Anda!
© DHI
#46
