KONSULTAN PUBLIC RELATIONS PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN Eva Hutri Sinaga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[email protected]
ABSTRAK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program unggulan livelihood dan Provinsi Banten merupakan pusat program livelihood tersebut serta Konsultan Manajemen Wilayah ini bersifat sosial atau nirlaba tidak seperti Konsultan Public Relations pada umumnya bersifat komersial. Konsultan Manajemen Wilayah adalah Konsultan Public Relations yang menangani Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Konsultan Public Relations menggunakan strategi dan struktur jaringan komunikasi pada program tersebut. Praktik Konsultan Public Relations adalah penyelenggara jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian berdasarkan pengalaman serta latihan yang telah didapatkan. Dalam hal ini penulis menggunakan dua teori, pertama teori organisasi dan teori antar pribadi dengan mengikuti ikhtisar dari Coleman dan Hammen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian didapatkan dari hasil data dokumentasi dan wawancara dari tiga responden dengan teknik Snowball Sampling. Konsultan Manajemen Wilayah memiliki tiga strategi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, yaitu Strategi Pelaksanaan (Planning) berupa Pendataan fakta dilapangan, pembentukan perencanaan dan adanya Master Schedule. Strategi Pelaksanaan (Actionplan) berupa pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan. Strategi Pengawasan (Evaluation) berupa Uji Petik, Tinjauan Partisipatif dan Daur Program. Struktur jaringan komunikasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan tergantung pada kondisi pesan yang harus disampaikan, didalamnya terdapat lima jenis struktur jaringan komunikasi, yaitu struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, struktur semua saluran. Kata kunci: konsultan Public Relations, strategi komunikasi, jaringan komunikasi
PENDAHULUAN Salah satu masalah utama pembangunan di Indonesia saat ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Meskipun penanggulangan kemiskinan senantiasa diprioritaskan dalam pembangunan, namun target penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran masih sulit dicapai. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Berdasarkan data Susenas 2002, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 38,4 juta jiwa atau 18,2% dari
jumlah penduduk Indonesia, yang terdistribusi 12,24 juta jiwa (5,4%) penduduk miskin di Perkotaan (Modul 1 Manajemen. Pelatihan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan MasyarakatProgram Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Untuk menurunkan angka kemiskinan maka pemerintah memutuskan meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 hingga kini. Sekarang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Dengan tingkat kemiskinan 18,2%, Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 mampu menurunkan 50% angka kemiskinan tersebut. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah yang pelaksanaannya telah tersebar di 29 Provinsi sasaran di Indonesia (www.pnpm-mandiri.org/pnpmkota). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah gerakan nasional yang dituangkan dalam kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Suhardi, 2009:10). Dalam pelaksanaannya yang tersebar di 29 Provinsi, Pemerintah Kota atau Kabupaten bekerjasama dengan lembaga konsultan Public Relations sebagai penyelenggara program. Penggunaan Lembaga Konsultan Public Relations oleh Kota atau Kabupaten merupakan suatu keputusan yang sedikit tidak lazim selain Konsultan Manajemen Wilayah ini bersifat Nirlaba atau Nonprofit, karena seyogyanya dalam suatu Konsultan Public Relations bersifat komersil dan laba serta program organisasi pemerintah biasanya Pemerintah Kota atau Kabupaten menjalankan sendiri program tersebut, namun dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Pemerintah Kota atau Kabupaten menggunakan lembaga konsultan Public Relations dalam penyampaian pesan yang terkandung dalam program tersebut, dibuktikan dengan daftar lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2010 terdapat di 29 Provinsi dilakukan sepenuhnya oleh lembaga konsultan yang tersebar di wilayah provinsi masing-masing (Surat
Penetapan
Lokasi
Kegiatan
PNPM
Mandiri
Tahun
2008.
No:
B.177/MENKO/KESRA/10/2007. Jakarta, 10 Oktober 2007). Dengan adanya lembaga konsultan, khususnya Konsultan Public Relations penulis berusaha untuk meneliti bagaimana lembaga konsultan Public Relations pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Provinsi Banten yang jumlah wilayah dampingannya cukup luas sejumlah 372 Kelurahan. Program tersebut menjadi program unggulan
Livelihood, yang merupakan program keberlanjutan dari beberapa sisi kegiatan yang dilakukan (Hasil wawancara dengan salah satu Tenaga Ahli Konsultan Management Wilayah) , sehingga peneliti tertarik untuk mengambil masalah tersebut, selain itu Penulis memilih Provinsi Banten karena wilayah Banten menjadi pusat program Livelihood itu sendiri, selain itu salah satu Surat Kabar menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten masih tinggi yaitu sebanyak 637.743 Kepala Keluarga dengan alokasi anggaran senilai Rp 130 Milyar, ditargetkan angka kemiskinan menurun minimal 1 persen (“Kemiskinan Masih Tinggi”, Fajar Banten. Selasa, 01 Desember 2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konsultan PR menggunakan strategi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan struktur jaringan komunikasi pada program tersebut. TINJAUAN PUSTAKA Praktik Konsultan Public Relations adalah penyelenggara jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian berdasarkan pengalaman serta latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, dan dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum (Jefkins, 2004:39). Pengertian lain menyebutkan bahwa Praktek konsultasi humas adalah penyelenggaraan jasa-jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seorangatau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, serta di dalamnya menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum (Anggoro, 2008:116). Sebagaimana pengertian Public Relations maka tujuan praktik Public Relations serupa dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku komunikan (penerima pesan). Praktik Public Relations juga bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan perasaan, serta perilaku positif masyarakat luas terhadap organisasi, lembaga, atau perusahaan (Ardianto, 2009:27). Dengan adanya kegiatan yang lebih mengkhususkan di luar perusahaan atau dengan Publik Eksternal, maka harus adanya komunikasi yang aktif dari kedua belah pihak. Komunikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah lebih mengenai Komunikasi Organisasi. Komunikasi organisasi (Organization communication) terjadi dalam suatu jaringan
yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar-pribadi dan ada kalanya juga komunikasi public (Masmuh, 2008:6). Dalam Komunikasi Organisasi dibahas tiga arah komunikasi formal. Komunikasi ketiganya itu adalah Komunikasi ke Bawah, Komunikasi ke Atas dan Komunikasi horizontal (Pace & Faules, 2006:184). Komunikasi Organisasi juga memiliki Struktur Jaringan Komunikasi, menurut Wiryanto dikemukakan beberapa struktur jaringan, yaitu Struktur Lingkaran, struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain yang terdekat. Struktur Roda, struktur roda memiliki yang jelas, yaitu posisinya di pusat. Pemimpin merupakan satu-satunya orang yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Struktur Y, struktur Y relative kurang tersentralisasi dibandingkan struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibandingkan pola lainnya. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas (orang ketiga dari bawah), satu anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua (orang dari bawah). Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Komunikasi ketiga anggota lainnya hanya dengan satu orang lainnya. Struktur rantai, struktur rantai sama dengan struktur lingkaran, akan tetapi anggota yang di bagian ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. Struktur semua saluran, struktur semua saluran atau pola bintang hamper sama dengan struktur lingkaran, dalam arti semua anggota adalah sama, dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara maksimal (Wiryanto, 2004:60-61). Karakteristik organisasi yang terbuka dan mengalami perubahan serta menghadapi tantangan terhadap lingkungannya membutuhkan pendekatan-pendekatan komunikasi organisasi, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan Makro dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi ini organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dari lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi dan menentukan tujuan organisasi. Pendekatan Mikro, memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada
tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian orientasi latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi (Muhammad, 2009:29). Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pendekatan Makro yang lebih diutamakan karena sasaran utamanya adalah masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas adalah kombinasi antara Pendekatan pemberdayaan berbasis nilai dalam rangka perubahan sikap/perilaku masyarakat. Pendekatan pembangunan bertumpu pada manajemen komunitas; dan Pendekatan pembangunan bertumpu pada inovasi dan kreativitas masyarakat (entrepreneurship) (Yuwono, 2008:5). Pemberian informasi serta pendekatan kepada orang banyak dan lingkungan berkaitan dengan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh suatu organisasi terutama oleh organisasi Konsultan kepada klien. Bentukbentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh Konsultan Public Relations, secara detail yaitu sebagai berikut Secara keseluruhan program kerja, yaitu mulai dari perencanaan (planning) dan hingga kepelaksanaannya (action plan) serta pengawasannya (evaluation) dari proyek suatu kehumasan tersebut. Sebagian atau beberapa bagian tertentu dari perencanaan
program
dan
pengerjaan
proyek
atau
bersifat
konsultasi
kehumasan.
Menyelenggarakan jalur komunikasi antara lembaga dengan publiknya atau kliennya, bidang komunikasi internal (manjemen), aktivitas yang berkaitan dengan konsultasi komunikasi marketing, sponsorship, advertising, product launching, acara-acara seremonial, publikasi, kampanye PR dan sebagainya. Berbentuk nasihat (advice) atau pelayanan keseluruhan program kerja yang dapat berhubungan dengan berbagai “masalah kehumasan” dalam perusahaan atau organisasi (Ruslan, 2006:352-353). Secara umum sifat-sifat suatu pelayanan jasa Konsultan Public Relations (Public Relations Consultant) yaitu bersifat tertentu, atau terbatas pada jasa konsultatif yang disebut pemberian nasihat (counseling) bidang kehumasan. Bersifat layanan yang lebih luas dalam bentuk “eksekusi” untuk membantu, mulai dari perencanaan konsep dan hingga penyelesaian program kerja kehumasan tersebut sampai tuntas (action planning and resulted). Dapat juga berupa gabungan dari jasa konsultatif dan eksekusi, serta hingga ke bagian evaluasi dari program kerja PR (Ruslan, 2006:352).
Tugas atau lingkup kegiatan Konsultan Management Proyek mengenai pendampingan keseluruhan program kerja, menyelenggarakan jalur komunikasi serta pemberian nasihat untuk keseluruhan program kerja, dapat diasumsikan bahwa sifat pelayanan jasa yang diberikan adalah berupa gabungan dari jasa konsultatif dan eksekusi. Penjabaran bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh Konsultan Public Relations maka dibutuhkan media dalam berkomunikasi agar dapat memudahkan penyampaian pesan. Media merupakan sarana untuk menyampaikan pesan antara komunikator dengan komunikannya, Oleh karena itu kehadiran media berpengaruh untuk keefektifan pesan yang akan disampaikan. Media juga dapat digolongkan sebagai Media umum, media umum seperti surat menyurat, telepon, facsimile, dan telegraf. Media Massa, media massa seperti media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media elektronik, yaitu televise (tv), radio, dan film. Sifat media massa ini mempunyai efek serempak dan cepat (simultaneity effect), serta mampu mencapai pembaca dalam jumlah besar dan tersebar luas di berbagai tempat secara bersamaan. Media khusus, media khusus seperti iklan (advertising), logo nama perusahaan, atau produk yang merupakan sarana atau media untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif dan Media internal, media internal adalah media yang dipergunakan untuk kepentingan kalangan terbatas dan nonkomersial, serta lazim digunakan dalam aktivitas public relations (Ardianto, 2009:7475). Dengan keberadaan media dapat memudahkan melakukan kegiatan serta pelayanan jasa oleh Konsultan Public Relations kepada masyarakat dan klien. Klien adalah suatu organisasi, perusahaan, individu, atau sekelompok individu yang membutuhkan jasa-jasa profesional di bidang PR, baik dalam bentuk paket program (atau proyek) saran atau kegiatan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh kedua pihak (Jefkins, 2004:41). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang tersebar di 29 Provinsi dan yang melaksanakan masing-masing Pemerintah Kota atau Kabupaten yang bersangkutan, pelaksanaan keseluruhan program dilakukan dengan penggunaan Konsultan Public Relations. Ada beberapa alasan dalam menyewa konsultan sebagai pelaksana kegiatan, diantaranya adalah Manajemen belum pernah melakukan program Public Relations resmi dan kurang berpengalaman dalam menyusun program Public Relations, Kantor pusat mungkin berada di lokasi yang jauh dari pusat komunikasi dan keuangan, Firma atau perusahaan Public Relations punya jaringan kontak mutakhir yang luas, Perusahaan Public
Relations luar dapat menyediakan orang yang bisa menggantikan eksekutif yang berpengalaman dan spesialis kreatif yang mungkin tidak mau pergi ke kota lain atau yang gajinya terlalu besar, Organisasi yang memiliki departemen Public Relations sendiri mungkin perlu jasa khusus yang tidak perlu bekerja penuh (full-time) dan terus menerus, Persoalan kebijakan krusial membutuhkan penilaian independen dari pihak luar (Cutlip, 2006:87). Konsultan public relations juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Konsultan Public Relations antara lain adalah Konselor menyebut variasi bakat dan keahlian sebagai keunggulan mereka terbesar pertama dibandingkan staf internal. Objektivitas, yakni pandangan yang tidak dipengaruhi oleh politik organisasi, berada di urutan kedua. Rentang pengalaman sebelumnya, berada di urutan ketiga, cakupan geografis dari operasi, berada di urutan keempat, dan kemampuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas staf internal, adalah urutan kelima. Perusahaan konseling dengan staf yang banyak akan menekankan pada fleksibilitas (keluwesan) personel dan operasi mereka sebagai keunggulan (Cutlip, 2006:92). Kekurangan Konsultan Public Relations antara lain Jauh dari (tidak banyak mengetahui seluk-beluk) kondisi internal suatu perusahaan atau organisasi yang menjadi kliennya. Ada kemungkinan, konsultan hanya akan bekerja dengan sedikit atau bahkan satu orang saja dari organisasi klien sehingga konsultan tidak akan mungkin memiliki jalur-jalur komunikasi internal sebaik yang dimiliki oleh manajer PR dari organisasi itu sendiri. Operasinya semata-mata akan terbatas pada jumlah uang pembayaran yang diterimanya sehingga perhatiannya takkan seluas dan sedalam perhatian para staf Public Relations internal. Loyalitasnya pasti akan terbagi kepada banyak klien. Tidak banyak mengetahui kegiatan-kegiatan klien di bidang yang digelutinya, entah itu di bidang perdagangan umum, industri atau bidang khusus, dan mengingat terbatasnya kegiatan (sesuai dengan pembayarannya), biro konsultansi, tidak akan punya cukup waktu untuk mempelajari semuanya itu secara mendalam (Jefkins, 2004:53-54). Mengingat permasalahan penelitian ini yaitu lembaga Konsultan Public Relations pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, maka penelitian ini dikaitkan dengan Komunikasi Organisasi. Dalam komunikasi organisasi terdapat lima teori organisasi yaitu teori klasik, teori hubungan manusia, teori system sosial, teori politik dan teori simbolis (Muhammad, 2009:35).
Penelitian ini menggunakan teori hubungan manusia dan interpersonal dengan
mengikuti ikhtisar dari Coleman dan Hammen, disebutkan empat buah model dalam hubungan interpersonal : (1) model pertukaran sosial (social exchange model); (2) model peranan (role
model); (3) model permainan (the “games people play” model); dan (4) model interaksional (interactional model) (Rakhmat, 2009:120).
Kerangka Pemikiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Konsultan Public Relations Konsultan Managemen Wilayah Provinsi Banten
Strategi Komunikasi
Teori Komunikasi Antarpribadi Coleman dan Hammen 1. Model Pertukaran Sosial (social exchange model); 2. Model Peranan (role model) 3. Model Permainan (the “games people play” model) 4. Model Interaksional (interactional model)
Perencanaan (Planning)
Komunikator: Pesan Media Khalayak Sasaran Efek/HasilKomunikator
Teori Organisasi Teori Hubungan Manusia oleh Barnard, Mayo, Roethlisherger dan Dichson tahun 1930-an. Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi
Pelaksanaan (Action Plan) Pengawasan (Evaluation)
Komunikator: Pesan Media Khalayak Sasaran Efek/Hasil
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Studi kasus dalam penelitian ini di lembaga konsultan public relations pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Banten. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara mendalam informan dari konsultan public relations yang dalam hal ini adalah Konsultan Manajemen Wilayah Provinsi Banten. Informan yang terpilih dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Tenaga Ahli Capacity Building, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi serta Tenaga Ahli Training Nasional dalam Konsultan Manajemen Wilayah Banten. Pemilihan Informan berdasarkan tugas yang berkaitan mengenai penelitian dan merupakan masukan dari beberapa anggota Konsultan Manajemen Wilayah. Tenaga Ahli merupakan seseorang yang banyak bertangggung jawab atas kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Data yang telah diperoleh dan terkumpul secara komprehensif selanjutnya dianalisis sesuai dengan kelompok data baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu melakukan penafsiran data dengan menggunakan tataran ilmiah atau logika. Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja (Moleong, 2010:288). Jika diimplementasikan proses analisis data kulaitatif dengan penelitian yang hendak dilakukan maka ditempuh langkahlangkah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan dan mencatat seluruh hasil wawancara dan dokumentasi menurut identifikasi masalah. 2. Mengklasifikasikan data mengenai Konsultan Public Realtions dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan. 3. Mencari kaitan strategi dan struktur jaringan komunikasi yang digunakan lembaga konsultan public relations atau sebaliknya. 4. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan, dimana ini merupakan titik point apakah strategi dan struktur jaringan komunikasi yang digunakan oleh Konsultan Public Relations di Provinsi Banten dapat dijadikan masukan untuk Provinsi lain dalam meningkatkan progress kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
PEMBAHASAN Konsultan Manajemen Wilayah menangani Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilakukan secara berjenjang dari tingkat Nasional hingga tingkat Desa/Kelurahan, dengan adanya konsultan pelaksana di masing-masing provinsi sehingga dapat dilakukan program secara efektif mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring serta pelaporan seluruh kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Konsultan Manajemen Wilayah dikategorikan sebagai Konsultan Public Relations, karena secara tugas dan peran konsultan manajemen wilayah memiliki tugas dan peran yang sesuai dengan Konsultan Public Relations. Secara garis besar Konsultan Manajemen Wilayah memiliki tugas dan peran sebagai pelaksana lapangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat selain itu memfasilitasi, mengkoordinasi dan mendukung kegiatan program di tingkat Kota/Kabupaten bersama pemerintah provinsi dan pemerintah Kota/Kabupaten setempat serta mendorong dan memperkuat peran serta keterlibatan di berbagai pihak. Hasil wawancara terhadap tiga orang responden yaitu Jaelani sebagai Tenaga Ahli Capacity Building, Jala sebagai Tenaga Ahli Pelatihan dan Petrus sebagai Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi tersebut merupakan data primer penelitian ini, yang secara umum menggambarkan mengenai strategi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta dibahas pula mengenai struktur jaringan komunikasi yang digunakan dalam program tersebut termasuk penyelesaian masalah serta media sosialisasi sebagai pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Konsultan Manajemen Wilayah memiliki tiga strategi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, yaitu Strategi Perencanaan (Planning), Strategi Pelaksanaan (Actionplan) dan Strategi Pengawasan (Evaluation). 1. Strategi Perencanaan (Planning) Strategi Perencanaan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dimulai dari pendataan fakta dilapangan, pembentukan perencanaan dan adanya Master Schedule. Ketiga kegiatan dalam perencanaan tersebut tidak terlepas dari proses lobi dan negosiasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten terkait demi menunjang kelancaran program,
selain itu adanya Kerangka Implementasi merupakan kerangka umum menjadi kerangka operasional sebagai pedoman program pelaksanaan, pedoman teknis dan pedoman operasional. Strategi yang pertama merupakan Pendataan fakta di lapangan berupa penetapan lokasi sasaran program dengan uraian kelompok sasaran terdiri dari masyarakat sebagai penerima program, Pemerintah Kota/Kabupaten dan para pemangku kepentingan terkait sebagai dukungan dari pihak terkait. Setelah adanya penetapan lokasi maka membentuk sebuah rencana. Pembentukan perencanaan ini dibagi menjadi dua bagian, pertama Siklus kegiatan pembelajaran masyarakat di tingkat kelurahan, asistensi pendampingan penyiapan di masyarakat (bagaimana masyarakat dapat mengikuti setiap tahapan dalam siklus) dan pendampingan di tingkat Kota/Kabupaten. Dalam siklus tingkat kelurahan terbagi atas tiga tahapan, tahap pertama mengenai penyiapan masyarakat terdiri dari pemetaan sosial dan sosialisasi awal, rembug kesiapan masyarakat dan pendaftaran relawan, refleksi kemiskinan bertujuan untuk menentukan bersamasama criteria kemiskinan, pemetaan swadaya bertujuan untuk mengetahui kajian permasalahan potensi sumber daya dan kebutuhan. Tahap kedua perencanaan masyarakat terdiri dari pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat yang bertujuan adanya kelembagaan dan kepemimpinan dalam kegiatan tersebut, perencanaan partisipatif atau penyusunan Program Jangka Menengah, Koordinasi rencana Program Jangka Menengah dengan rencana Kelurahan. Tahap ketiga adalah pencairan Bantuan Langsung Masyarakat terdiri dari pengajuan dan administrasi pencairan dana serta pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat. Lain halnya dengan siklus pendampingan tingkat Kelurahan, siklus pendampingan di tingkat Kota/Kabupaten merupakan pendampingan oleh Koordinator Kota, Koordinator Kota melakukan asistensi penguatan di tingkat Kota/Kabupaten. Siklus kegiatan tersebut dimulai dengan silaturahmi sosial ke Walikota/Bupati lalu diadakannya pelatihan dasar dan lokalatih orientasi program tersebut, kemudian adanya proses belajar dari lapangan berupa kunjungan lapang dan diskusi refleksi sehingga terbentuknya relawan kota, selanjutnya maka akan adanya analisis sosial kemiskinan kota berupa serangkaian rembug kota untuk pemetaan kemiskinan kota secara partisipatif, dan selanjutnya penguatan kelembagaan dan reorientasi KPKKota/Kabupaten.
Selain pendataan dan pembentukan rencana, perencanaan dimulai pula dengan Master schedule yang diberikan oleh Konsultan Manajemen Pusat kepada Konsultan Manajemen Wilayah yang kemudian dianalisis kembali berdasarkan tugas dan peran masing-masing Tenaga ahli. Master Schedule menjadi Rencana Kerja Tindak Lanjut di masing-masing Kota/Kabupaten. 2. Strategi Pelaksanaan (Actionplan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan strategi pelaksanannya dimulai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan dengan pendekatan secara interpersonal dan konsep berstruktur. Penanggung jawab kegiatan di masing-masing Kota/Kabupaten wilayah sasaran program tersebut dari pihak Konsultan Manajemen Wilayah adalah Koordinator Kota/Kabupaten bersama Assisten Koordinator dan Fasilitator Kelurahan. Pendekatan Konsep Berstruktur Pendekatan Interpersonal
Pengungkapan
Tindak lanjut
Lihat hasil
Pengalaman
Pendekatan konsep berstruktur tersebut memiliki arti bahwa ketika pelaksanaan sosialisasi, pihak konsultan memiliki pendekatan secara interpersonal sehingga tidak adanya kesenjangan diantara pihak konsultan dengan pihak kota atau masyarakat, setelah itu pihak konsultan memberikan waktu agar masyarakat dapat mengungkapkan sendiri mengenai segala
kegiatan dan kondisi di daerah dimana mereka menetap, dengan begitu akan ada gambaran oleh pihak konsultan mengenai tindak lanjut pelaksanaan program sehingga program tersebut dapat dijalankan dan dilakukan di daerah sasaran. Dan yang selanjutnya adalah lihat hasil dari kegiatan tersebut dan dijadikan pengalaman oleh pihak konsultan untuk pelaksanaan selanjutnya. Pendekatan konsep pengalaman berstruktur dilakukan pula pada saat pelaksanaan Sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan terjadinya pemahaman dan membangun kesadaran bahkan agar masyarakat mau dan terlibat untuk melakukan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, sehingga masyarakat dapat membantu serta bekerjasama dengan Konsultan. Selanjutnya selain sosialisasi strategi pelaksanaan lainnya adalah pelaksanaan pelatihan yang bertujuan terciptanya pengembangan kapasitas sehingga dapat memahami secara utuh terhadap substansi dan koridor program. Pelaksanaan pelatihan terbagi menjadi dua bagian yaitu pelatihan internal konsultan dan pelatihan eksternal konsultan. Pelatihan Internal Konsultan merupakan pelatihan yang dilakukan untuk penguatan didalam pelaksana konsultan sendiri, untuk ditingkat masyarakat pelatihan ditujukan kepada penyiapan pelatihan Fasilitator Kelurahan dan untuk ditingkat kota pelatihan ditujukan kepada koordinator kota dan assisten koordinator kota. Selain Pelatihan Internal, pihak Konsultan Manajemen Wilayah mengadakan Pelatihan Eksternal Konsultan, pelatihan yang dilakukan untuk penguatan penerima dan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari pelatihan pemerintah daerah, dalam hal ini pelatihan kepada Stakeholder dan komunitas belajar perkotaan. Pelatihan masyarakat, pelatihan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat, Unit Pengelola Program dan bahkan relawan-relawan. Dari kedua kegiatan yang telah dijelaskan, pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan memiliki alat kendali, pengukuran serta media sosialisasi. Alat kendali dalam pelaksanaan di tingkat kota dan masyarakat Konsultan Manajemen Wilayah menggunakan Quick Status yaitu perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Wilayah dan didistribusikan ke tingkat kota dan kelurahan sehingga ada pengendalian dalam pengawasan dan pendampingan. Konsultan Manajemen Wilayah menggunakan Data Sistem Informasi Manajemen (SIM), data yang digunakan sebagai penginputan progress pelaksanaan kegiatan baik ditingkat kota maupun ditingkat kelurahan agar Konsultan dapat memantau sejauhmana keterlibatan dan pelaksanaan program tersebut.
Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan membutuhkan media sosialisasi yang dikembangkan sebagai penunjang komunikasi antara konsultan dan masyarakat, seperti VCD, Flipchart, Buku Pintar, Spanduk, Kartu Suara, Brosur, Kotak Saran, Leaflet, Papan Informasi, Media Warga, Booklet, Komik dan Poster. Jenis media yang pertama adalah Video Compact Disk terdiri dari tujuh jenis Video Compact Disk yaitu Video Compact Disk Mencari Orang Baik (Searching for Good PeopleSGP), Video Compact Disk Badan Keswadayaan Masyarakat Best Practice (Membangun Tanah Harapan), Video Compact Disk Kelompok Swadaya Masyarakat Dokudrama, Video Compact Disk Peran Pelaku (Best Practice), Video Compact Disk Komunitas Belajar Perkotaan (Instructional), Video Compact Disk Peran Pemda (Best Practice) “Wujudkan Komitmen Pemerintah Daerah”, Video Compact Disk Sekilas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Selain Video Compact Disk media lainnya adalah Flipchart untuk fasilitator kelurahan dan relawan, pemanfaatannya sebagai alat bantu bagi fasilitator dalam mensosialisasikan konsepkonsep dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (berisi informasi baku tentang konsep dan tahapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan), waktu atau tempat penggunaannya saat pelaksanaan pertemuan-pertemuan sosialisasi dengan jumlah peserta terbatas (maksimal 25 orang). Media sosialisasi selanjutnya adalah Buku Pintar, pemanfaatan sebagai alat bantu bagi fasilitator dalam memahami dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, waktu atau tempat penggunaannya saat pelaksanaan coaching atau pertemuan dengan relawan dengan jumlah peserta terbatas (efektif bila jumlah peserta 8-20 orang). Media sosialisasi yang digunakan oleh Konsultan Manajemen Wilayah lainnnya adalah spanduk. Spanduk terbagi menjadi menjadi dua jenis yaitu Spanduk “Rembug pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat tingkat kelurahan” dan Spanduk “Sosialisasi Massal”. Pemanfaatan spanduk tersebut sebagai sarana pemberian informasi kepada warga masyarakat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, di mana waktu atau tempat penggunaannya di kelurahan atau tempat pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat tingkat kelurahan.
Selain spanduk, media sosialisasi lainnya adalah Kartu Suara, pemanfaatan kartu suara media bagi setiap warga untuk menuliskan 3-5 nama calon utusan Rumah Tangga dan 3-5 calon anggota Badan Keswadayaan Masyarakat tingkat kelurahan yang dipilih, waktu atau tempat penggunaan diberikan kepada warga masyarakat yang hadir dan ikut memilih utusan rumah tangga. Media sosialisasi selanjutnya adalah Brosur. Contoh brosur kartu suara, pemanfaatan sebagai alat bantu bagi warga masyarakat mengenali kartu suara dan cara pengisian, waktu atau tempat penggunaan diberikan kepada warga masyarakat saat pertemuan-pertemuan warga dan ditempel di tempat-tempat strategis atau papan informasi. Bentuk media sosialisasi lainnya adalah Kotak Saran, pemanfaatan sebagai sarana bagi warga masyarakat menyampaikan masukan, kritik dan pengaduan. Waktu atau tempat penggunaan ditempatkan di kelurahan atau tempat lain sesuai kesepakatan warga (ketentuan minimal 1 buah/kelurahan). Bentuk media Leaflet “Relawan” juga merupakan media sosialisasi yang digunakan oleh Konsultan Manajemen Wilayah, pemanfaatan sebagai media informasi awal bagi warga masyarakat untuk mengetahui makna, peran dan fungsi relawan. Waktu atau tempat penggunaan diberikan kepada warga masyarakat pada saat pertemuan-pertemuan warga. Selain itu media sosialisasi Papan Informasi juga di gunakan oleh Konsultan Manajemen Wilayah, pemanfaatan sebagai sarana warga masyarakat secara terus menerus mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan sebagai sarana warga masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Waktu atau tempat penggunaan dipasang di lokasi-lokasi strategis atau tempat umum (ketentuan minimal 5 papan info/kelurahan) dan informasi yang dipasang di papan info disesuaikan dengan kegiatan siklus ataupun kebutuhan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Media sosialisasi selanjutnya adalah Media Warga, pemanfaatan sebagai alat bantu masyarakat mengetahui hasil-hasil yang disepakati dalam tiap tahapan/siklus. Waktu atau tempat penggunaan dipasang di papan info atau di lokasi-lokasi strategis dan dibagikan kepada warga masyarakat. Jenis media sosialisasi Booklet juga digunakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, terbagi menjadi lima jenis yaitu Booklet “Relawan”, Booklet Kemitraan
(Channeling) untuk Badan Keswadayaan Masyarakat, Booklet Review partisipatif Program Penanggulangan Kemiskinan, Booklet Manajemen Keuangan dan Booklet Infrastruktur. Media sosialisasi lainnya yang juga digunakan oleh Konsultan Manajemen Wilayah adalah Komik, jenis media Komik terbagi menjadi empat jenis yaitu Komik dengan tema : Makna, tujuan dan rangka Rembuk Kemiskinan, Komik “Makna tujuan, keluaran dan langkahlangkah pelaksanaan Pemetaan Swadaya”, Komik “Konsep dan langkah pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat” dan Komik Kelompok Swadaya Masyarakat. Media sosialisasi yang terakhir pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah Poster, yang terdiri dari 12 jenis yaitu Poster Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Poster “Tahapan Kegiatan di Masyarakat”, Poster Rembuk Kemiskinan & Pemetaan Swadaya dengan tema “Pengorganisasian Masyarakat”, Poster Rembuk Kesiapan Masyarakat : “Penyiapan Masyarakat”, Poster Badan Keswadayaan Masyarakat:”Peran Fungsi dan Transparansi
Badan
Keswadayaan
Masyarakat”,
Poster
Program
Jangka
Menengah
“Perencanaan Masyarakat”, Poster Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kita Berbeda, Poster ”Partisipasi Perempuan”, Poster Transparansi & Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat, Poster “Keberlanjutan dana Bergulir”, Poster: Program Jangka Menengah dan Poster “Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Masyarakat”. 3. Strategi Pengawasan (Evaluation) Strategi pengawasan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Wilayah melakukan tiga jenis pengawasan melalui Uji Petik, Tinjauan Partisipatif dan Daur Program. Uji petik atau evaluasi kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan supervisi lapangan, melihat hasil kegiatan di masyarakat. Uji petik dilakukan dengan cara penyebaran Quesioner dan wawancara di lokasi yang telah ditentukan oleh Konsultan, wawancara terdiri dari dua orang responden dari masyarakat miskin, pemerintah kelurahan satu orang, pengurus badan keswadayaan masyarakat dua orang, relawan dua orang, satu kelompok swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat satu orang. Wawancara ini bertujuan agar adanya transparansi dalam kegiatan yang telah dilakukan, jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan indikator maka akan dilakukan konsolidasi di masing-masing internal Konsultan. Selain uji petik pengawasan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah Tinjauan Partisipatif dilakukan secara berkala melalui progress laporan dan disetiap siklus dalam
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, tinjauan partisipatif memuat atau terdiri dari tinjauan program secara keseluruhan, tinjauan keuangan, dan tinjauan kelembagaan serta adanya tindak lanjut sehingga target sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam schedule. Strategi pengawasan selanjutnya selain uji petik dan tinjauan partisipatif adalah Daur Program dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap siklus kegiatan yang dilakukan diterapkan daur program, sehingga kegiatan yang terlaksana tidak keluar dari target yang telah ditentukan dan sesuai dengan schedule. Daur Program Konsultan Manajemen Wilayah
Pelaksanaan
Evaluasi
Perencanaan
Tindak lanjut
Selain itu bentuk komunikasi dalam Konsultan Manajemen Wilayah Provinsi Banten berjenjang, bentuknya berupa koordinasi langsung dan Komunitas Belajar Internal Konsultan. Kegiatan koordinasi langsung komunikasinya dengan mengadakan rapat dan komunikasi yang menggunakan media seperti media telephone dan media e-mail, penggunaan media telephone dan media e-mail dilakukan bila ada kebutuhan koordinasi yang mendesak, komunikasi yang sama-sama membutuhkan satu kebutuhan tertentu. Selain itu kegiatan Komunitas Belajar Internal Konsultan dilakukan secara regular tiga kali dalam satu bulan. Dalam Konsultan Manajemen Wilayah juga terjadi penyampaian pesan secara tertulis berupa laporan, baik secara triwulan hingga laporan tahunan, sehingga satu sama lain mengetahui perkembangan dan perjalanan program. Dalam Konsultan Manajemen Wilayah menyampaikan pesan koordinasi secara internal seperti rapat internal Tenaga Ahli, rapat koordinasi non-formal. Rapat Internal Tenaga ahli dilakukan untuk membedah suatu masalah. Komunikasi ini dilakukan untuk membahas
penyalahgunaan program dan penyelesaian masalahnya. Dalam pembahasan masalah pihak konsultan biasanya menggunakan tehnik negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak konsultan dalam menangani masalah : a. Jika terdapat keadaan Konsultan Kalah – Menang maka Konsultan mencoba untuk menjadi bagian di masyarakat. b. Jika terdapat keadaan Konsultan Kalah – Kalah maka baik dari pihak Konsultan maupun masyarakat mencoba untuk mendengarkan dan menampung penjelasan dari masingmasing pihak. c. Jika terdapat keadaan Konsultan Menang – Kalah makan Konsultan menawarkan beberapa solusi kepada masyarakat, sehingga didapatkan jalan keluarnya. d. Jika terdapat keadaan Konsultan Menang – Menang maka baik dari pihak Konsultan dan Masyarakat adanya saling mengisi satu sama lain.
Jika proses Negosiasi masalah tidak dapat terselesaikan pula di tingkat Wilayah Provinsi maka akan dikembangkan oleh Pengolahan Pengaduan Masyarakat, pengaduan itu ada dalam bentuk masalah, ada juga yang sifatnya masalah, namun kecenderungannya jika sudah pengaduan maka sebagian besarnya itu adalah masalah. Selain adanya Pengolahan Pengaduan Masyarakat Konsultan juga mengembangkan istilah pentingnya ”Control Social” sehingga masyarakat diajak tidak hanya sekedar ikut melaksanakan program melainkan harus melakukan Kontrol sosial, kontrol bersama, sehingga jika ada masalah yang terjadi masyarakat dapat mengungkap kebenarannya sendiri. Jika terjadi masalah yang sangat mendesak maka pihak konsultan dapat melakukan Komunikasi Anomali atau Potong Kompas, konsultan dapat langsung mendapatkan informasi kebenaran langsung kepada yang bersangkutan, dan dilakukan bisa tanpa melalui Koordinator Kota. Sehingga dapat dikatakan struktur jaringan komunikasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan tergantung pada kondisi pesan yang harus disampaikan, didalamnya terdapat lima jenis struktur jaringan komunikasi, yaitu struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, struktur semua saluran.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada Konsultan Manajemen Wilayah sebagai Konsultan Public Relations pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah Konsultan Manajemen Wilayah memiliki tiga strategi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yaitu Strategi Perencanaan (Planning), Strategi Pelaksanaan (Actionplan) dan Strategi Pengawasan (Evaluation). Strategi Perencanaan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari Pendataan fakta di lapangan, pembentukan perencanaan dan adanya Master Schedule. Strategi pelaksanaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimulai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Internal dan Eksternal dengan pendekatan secara interpersonal dan konsep berstruktur. Media sosialisasi yang dikembangkan sebagai penunjang komunikasi antara konsultan dan masyarakat adalah VCD, Flipchart, Buku Pintar, Spanduk, Kartu Suara, Brosur, Kotak Saran, Leaflet, Papan Informasi, Media Warga, Booklet, Komik dan Poster. Strategi pengawasan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan melakukan pengawasan melalui Uji Petik, Tinjauan Partisipatif dan Daur Program. Struktur jaringan komunikasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan tergantung pada kondisi pesan yang harus disampaikan, didalamnya terdapat lima jenis struktur jaringan komunikasi, yaitu struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, struktur semua saluran.
DAFTAR PUSTAKA Anggoro, M. Linggar. 2008. Teori & Profesi Kehumasan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Ardianto, Elvinaro. 2009. Public Relations Praktis. Bandung : Widya Padjadjaran. Cutlip, Scott M. dkk. 2006. Effective Public Relations. Jakarta : Kencana. Frank Jefkins. 2004. Public Relations. Jakarta : Erlangga. Masmuh, Abdullah 2008. Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek. Malang: UMM Press. Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi Organisasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Pace, R. Wayne & Don F. Faules. 2006. Komunikasi Organisasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Psikologi Komunikasi. Bandung : Rosdakarya. Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Suhardi. 2009. Sistem Informasi Manajemen PNPM Mandiri Perkotaan KMW Propinsi Banten dan DKI Jakarta di Wilayah Koordinasi Kabupaten Tangerang. Skripsi. Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Grasindo. Yuwono, Budi. 2008. Pedoman Pelaksanaan Neighborhood Development PNPM Mandiri. Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya. Modul 1 Manajemen. Pelatihan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. “Kemiskinan Masih Tinggi”, Fajar Banten. Selasa, 01 Desember 2009. http://www.pnpm-mandiri.org/pnpmkota/ Surat
Penetapan Lokasi Kegiatan PNPM Mandiri B.177/MENKO/KESRA/10/2007. Jakarta, 10 Oktober 2007.
Tahun
2008.
No:
