OUTLINE PRESENTASI • • • •
Kondisi Umum Ekonomi Indonesia Kondisi Penegakan Hukum Pemahaman Konteks Politik Menjelang 2014 Peran Pemimpin dalam membangun ekonomi kerakyatan • Kesimpulan
PERAN PEMIMPIN DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan Disampaikan dalam: SEMINAR DASHBOARD EKONOMIKA KERAKYATAN Universitas Gadjah Mada 12 Desember 2013
2
INDIKATOR EKONOMI Pasar domestik yang besar (243 juta penduduk).
+ −
KONDISI UMUM EKONOMI INDONESIA
Besarnya jumlah kelas menengah Indonesia (134 juta orang). ang). Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun (5,25%) Rasio utang negara terhadap PDB semakin rendah (23%). Utang pemerintah sampai akhir April 2013 mencapai Rp 2.023,72 triliun. Rupiah melemah Rp. 11.180 (11/9 13), Inflasi mengkhawatirkan (8,79%) (per Agustus 2013) Cadangan devisa Indonesia menurun (US$ 92,997 Milyar) (BI per Agustus 2013) Rating investment grade Indonesia menurun dari stabil menjadi positif, 1 level di bawah Filipina. (S&P 2013)
HARAPAN dan OPTIMISME
3
GDP Indonesia 2012 $ 878.2 Milyar (World Bank, 2012) dan sekarang 2013 sudah 1,2 Triliun US$ dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi meningkat (9-10%) 5 s/d 10 tahun mendatang, karena market Indonesia sangat besar yakni 243 juta orang, dengan syarat pemerintah konsisten menjalankan kebijakan terkait: • Penyediaan infrastruktur yang memadai • Diimplementasikannya kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi industri komoditas primer (downstreaming industries) seperti pertambangan dan perkebunan
This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
PERKEMBANGAN 1997-2013 1997
INDIKATOR
2012
627,70 trilyun
PDB (triliun rupiah/ harga berlaku)
8.241,86 trilyun
4,65
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,23
10,27
Inflasi (%)
4,3
0,35
Indeks Gini
0,41
4,18 juta jiwa
Pengangguran
7,17 juta jiwa
101,086 trilyun
Penerimaan APBN (dalam rupiah)
1.358.205 trilyun
NAIK/T URUN **)
3 2013 2.375,3 trilyun (triwulan III) Sumber: BPS 2013 5,81 (triwulan II) Sumber: BPS 2013
8,32 per Okt 2013 Sumber: Bank Indonesia, 2013
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PULAU (MARET 2013) Sumatera Kota : 9,64% Desa : 12,75% Total : 11,51%
0,41 per Maret 2013
Kalimantan Kota : 4,01% Desa D es : 8,12% Total : 6,37% T Tota
Sulawesi Kota : 5,74% Desa : 13,99% Total : 11,22%
Sumber: TNP2K
7,39 juta jiwa (per Agust. 2013)
Nasional Kota : 8,39% Desa : 14,32% Total : 11,37%
Sumber: BPS 2013
1.525.190 trilyun Sumber BPS 2013
137,42
Utang Luar Negeri (juta dollar AS)
126,12
16,09 % (101.009,4)
Kegiatan Sektor Pertanian (Nominal harga berlaku milliar rupiah)
14,44 % (1.190.412,40)
**)
26,79 % (168.178,0)
Kegiatan Sektor Industri (Nominal harga berlaku milliar rupiah)
23,94% (1.972.846,60)
**)
257,30 per Agust 2013
Suku Bunga BI (%)
5,75
Bali dan Nusa Tenggara Kota : 11,17% Desa : 16,67% Total : 14,51%
Sumber BPS 2013
19,74
15,21% (361,4 T) triwulan III-2013 Sumber BPS 2013
23,11% (548,9T triwulan III-2013) Sumber BPS 2013
7,50 Sumber: Bank Indonesia, 2013
Diolah dari berbagai Sumber terutama BPS dan Litbang Kompas *tahun anggaran 1997/ 1998 **) belum dapat diperbandingkan
Maluku & Papua Kota : 6,14% Desa : 31,40% Total : 23,97%
Jawa Kota : 8,48% Desa : 14,10% Total : 10,92%
ANGGARAN KEMISKINAN VS ANGKA KEMISKINAN (triliun Rp – juta jiwa)
KETIMPANGAN PENDAPATAN SEMAKIN MELEBAR persen
120
20 18 16 14 11.37% 12 10 8 28.07 Jiwa 6 4 2 0 2012 2013 106.8 T
100 Anggaran Kemiskinan Jumlah Pend.Miskin (Jiwa) % Penduduk Miskin
80 60 40 20 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kenaikan Anggaran ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin, dan terdapat kecenderungan penurunan penduduk miskin yang semakin melambat Sumber : BPS – Kemenkeu, diolah kembali
0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25
Perkembangan Gini Rasio Indonesia Tahun 2004 - 2001 0.36
0.37
0.38
0.35
0.33
0.32
2004
0.36
0.41
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bagian pendapatan dari 20% terkaya meningkat dari 41.2% di tahun 2009 menjadi 48.6% di tahun 2012, sementara bagian pendapatan dari 40% termiskin turun dari 21.2% di tahun 2009 menjadi hanya 16.9% di tahun 2012. Sumber : BPS, diolah kembali
KIAT MEMACU TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI
BONUS DEMOGRAFI JANGAN MENJADI BUMERANG
• Mempermudah perizinan, misalnya: tenaga listrik, hilirisasi.
• Melakukan penghematan subsidi, misalnya: keharusan merefinery crude oil di dalam negeri dan tidak boleh diekspor.
• Mengedepankan energi alternatif, misal: biodiesel, kepala sawit, dan jaktropha.
• Mengontrol pembayaran pajak. (saat ini Wajib Pajak dengan omset lebih dari Rp100 miliar jumlahnya hanya 0,35%, tetapi kontribusinya sebanyak 75,32% dari total pajak yang diterima. Sedangkan wajib pajak dengan omset tidak lebih dari Rp1 juta mencapai 74,85%, berkontribusi 8,85% dari pajak yang diterima)
• Efisiensi BUMN
melalui IPO sehingga masyarakat dapat mengontrol dan tidak menjadi sumber ‘bancakan’ berbagai pihak (anak perusahaan pertamina, PLN, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Gas Negara, PTPN Kepala Sawit)
BAIK DI PERENCANAAN NAMUN LEMAH DALAM PELAKSANAAN • Indonesia tidak memiliki HALUAN NEGARA (semacam GBHN) yang menjadi panduan pemerintah dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanah Konstitusi UUD 1945 • Pemerintah banyak membuat perencanaan, namun minim realisasi karena gagal dalam pelaksanaan (contoh: hilirisasi industri komoditas primer, seperti perkebunan dan pertambangan) • Kebijakan pemerintah cenderung hanya sekedar memuaskan publik, tidak dikawal implementasinya
EKONOMI KERAKYATAN
11
12 This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
EKONOMI KERAKYATAN
PERAN PEMIMPIN MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN
• Pemikiran pentingnya perekonomian yang berpihak kepada daa rakyat menjadi dasar bagi lahirnya Pasal 27 dan 33 Undang Undang Dasar 1945. • Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat (Mubyarto, 2002). • Dalam sistem ekonomi kerakyatan kemakmuran masyarakat merupakan fokus utama, bukan kemakmuran individu. • Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan.
• Mengembangkan ekonomi strategis berbasis potensi lokal berdasarkan akar budaya/local wisdom – kearifan lokal masyarakat. • Menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat atas dasar keswadayaan dan kemandirian. • Penguatan – penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri.
(Usaha kecil di Indonesia (2009) 52 juta orang (99,92%), jumlah tenaga kerjanya lebih dari 93 juta orang (88,59%). Namun, kontribusi usaha kecil terhadap kegiatan ekspor masih relatif kecil, yaitu sebesar 5,38% - Kemenkop dan UKM, 2010) 13
14
PERINGKAT LEMBAGA TERKORUP DI INDONESIA LEMBAGA-LEMBAGA P PENERIMA ENERIMA SSUAP UAP TTERTINGGI ERTINGGI Polisi
31%
Pengadilan
24%
ga P erijinan Lembaga Perijinan
21%
Lembaga Pertanahan
21%
Medis Pendidikan
KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
16%
Perpajakan Perusahaan ahaan JJasa asa
LEMBAGA TTERKORUP ERKORUP DALAM D PERSEPSI PUBLIK
17 17%
15% 13%
Poli k Partai Poli
3.8
Polisi
3.7
Pengadilan
3.6
Negersi Sipil Sipil Pegawai Negersi
3.6 3.6
DPR 3.3
Swasta Perusahaan Swasta Medis
3.3
Pendidikan Lembaga Pendidikan
3.2
Media
3.1 2.9
Kementerian 2.7
LSM
2.6
Lembaga Keagamaan
15 This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
KORUPSI DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM NEGARA
Singapura
CPI Score 2012
2012 Dari 176 negara
CPI Score 2013
2013 Dari 177 negara
87
5
86
5
Brunei Darussalam
55
46
60
38
Malaysia
49
54
50
53
Thailand
37
88
38
102
Filipina
34
108
35
94
Indonesia
32
118
32
114
Vietnam
31
123
31
116
Myanmar
15
172
21
157
•
Ranking Indonesia tetap buruk, 114 dari 177 negara (2013). Di bawah Singapura, Hongkong, Taiwan, Korsel, China, dan Filipina (Transparancy International Indonesia, 12 Desember 2013)
•
•
Urutan ke-4 negara terkorup di Asia (KPK 2011) dan 60 besar negara terkorup di dunia (TII, 2012) Dari 2005 sampai 2013 ada 304 kepala daerah terbelit masalah hukum, di mana 86 % diantaranya adalah kasus korupsi (Dirjen Otda,
Sumber: Global Corruption Barometer, 2010/11 (http://www.transparency.org/country#IDN_PublicOpinion)
KEPALA DAERAH TERJERAT KASUS KORUPSI NO
PROVINSI
Sumber: Transparency International (2013), http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
NAMA GUBERNUR
PERIODE JABATAN
KASUS
1
Nangroe Aceh Darussalam
Abdullah Puteh
2000 - 2005
Mark-up pengadaan helikopter MI-12 Rp12,5 miliar. (status terpidana dengan hukuman penjara 10 tahun)
2
Bengkulu
Agusrin Najamudin
2010 - 2015
terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007.
3
Sumatera Utara
Syamsul Arifin
2008 - 2011
terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.
4
Kepulauan Riau (mantan)
Ismeth Abdullah
2005-2010
Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Otorita Batam 2004-2005. (status terpidana dengan hukuman dua tahun penjara).
5
Sumatera Selatan
Syahrial Oesman
2003-2008
Kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-ap
6
Riau
Rusli Zainal
2008-2013
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII dan izin kehutanan di Riau *) Gubernur Riau sebelumnya, Saleh Djasit, terkena kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran
7
Kalimantan Timur
Suwarna Abdullah Fattah
2003 - 2008
Korupsi pembukaan satu juta hektare perkebunan kelapa sawit.
8
Kalimantan Selatan
Sjahriel Darham
2000 - 2005
Penyalahgunaan anggaran belanja rutin pos kepala daerah Rp5,47 miliar selama 2001-2004. (status terpidana dengan hukuman 4 tahun penjara).
9
Jawa Barat
Danny Setiawan
2003 - 2008
Korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat pada 2004 yang merugikan negara sekitar Rp 72 miliar. (status terpidana dengan hukuman empat tahun)
10
Thaib Armaiyn
Maluku Utara
2008 - 2013
Tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
Kemendagri, 2013)
21 Gubernur, 7 Wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, dan 20 wakil walikota yang tersangkut kasus Korupsi (selama tahun 2005 – 2013)
16
Gubernur Sulut AJ Sondakh, Gubernur Banten Djoko Munandar, Gubernur NTB Lalu Serinata, Gubernur Sultra Ali Mazi, Gubernur NTT Peit A Tallo, Gubernur Kaltim Suwarna AF, Gubernur Jabar Danny Setiawan, Gubernur Kalsel Sjachriel Darham, Gubernur Kaltim Awang Faroek, dan Gubernur Kalsel Rudy Arifin yang belakangan kasusnya di SP3
CARA MENGATASI KORUPSI • Memperberat hukuman koruptor. Menjerat terdakwa korupsi melalui pasal-pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang. • Pengenaan sanksi sosial. Pasca menjalani hukuman, mereka tidak berhak menggunakan mobil pribadi, paspor, dan fasilitas perbankan khususnya kartu kredit. • Diasingkan dan dimiskinkan. Memisahkan penjara koruptor dengan tindak pidana umum, di tempat terasing yang tidak terjangkau perangkat komunikasi .
MEMAHAMI SISTEM POLITIK INDONESIA
20 This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
URUTAN PEROLEHAN SUARA SEMENTARA
2014, MENCARI PEMIMPIN YANG TEPAT
Partai Peserta Pemilu 2014 12 Parpol
3,5% Parliamentary
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
Threshold
20% Jumlah kursi DPR (Syarat Mencalonkan Presiden)
PARTAI KEBANGKITAN BAGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN
Diperkirakan hanya 3 Partai Politik atau gabungan Partai yang mampu mengusulkan pencalonan Presiden
Hasil Pemilu mungkin hanya 7 -8 partai yang lolos
PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
FLUKTUASI EMPAT PARTAI TERATAS
Golkar
PDIP
Demokrat
LSI MARET 2013 PARPOL % PG 22.2 PDIP 18.8 PD 11.7 Gerindra 7.3 Nasdem 4.5 PKB 4.5 PPP 4.0 PAN 4.0 PKS 3.7 Hanura 2.6
SMRC APRIL 2013 PARPOL % PDIP 19.8 PG 19.3 PD 10.9 Gerindra 10.3 PKB 5.6 Nasdem 5.2 PPP 4.1 PKS 2.7 PAN 1.9 Hanura 1.4
LIPI MEI 2013 PARPOL % PDIP 14.9 PG 14.5 PD 11.1 Gerindra 7.4 PKB 5.6 PPP 2.9 PKS 2.6 PAN 2.5 Nasdem 2.2 Hanura 1.9 LSI SMRC LIPI CD&T POPULI TII & INDIKATOR CSIS
CD&T JULI 2013 PARPOL % PDIP 23.2 PG 17.7 Gerindra 10.0 PD 8.9 PKB 7.5 Nasdem 4.7 PAN 3.7 PPP 3.5 PKS 3.0 Hanura 2.9 = = = = = = =
POPULI AGUSTUS 2013 PARPOL % PDIP 21.3 PG 19.3 Gerindra 10.9 PD 6.8 PKB 6.2 Hanura 4.5 PKS 4.1 PPP 3.9 Nasdem 3.9 PAN 3.7
LSI OKTOBER 2013 PARPOL % PG 20.4 PDIP 18.7 PD 9.8 Gerindra 6.6 PAN 5.2 PPP 4.6 PKB 4.6 PKS 4.4 Hanura 3.4 Nasdem 2.0
TII & INDIKATOR NOVEMBER 2013 PARPOL % PDIP 21.6 PG 17.5 PD 9.2 Gerindra 9.1 PPP 4.7 PKB 4.5
Lingkaran Survei Indonesia oleh Denny J.A. Saiful Mujani Research Center Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Center for Democracy & Transparency Populi Center The Indonesian Institute & Indikator Politik Indonesia Center for Strategic and International Studies
CSIS DESEMBER 2013 PARPOL % PDIP 26 PG 22 Gerindra 12 PD 10 PKB 7 PPP 5 PAN 5 PKS 5 Hanura 5 Nasdem 3
22
PERKIRAAN KOALISI PARTAI PENGUSUNG CAPRES. Diusung oleh 3 partai teratas dalam pemilu yang lalu.
Gerindra
Tiket 1 Aburizal Bakrie
Dapat berubah apabila:
12 6.6 Maret
April
Mei
Juli
Agustus
Oktober
November
Desember
23
• Ibu Megawati tidak mencalonkan diri dan memberikan kepada tokoh lain. • Perolehan suara yang rendah dari Demokrat dan kegagalan dalam mencari mitra koalisi
Sources : LSI (Lingkaran Survei Indonesia), Okotber 2013
Tiket 2 Belum Menentukan an n
Melalui Kovensi ??
Tiket 3
24
POPULARITAS BERDASARKAN PENGENALAN FOTO
BILA DI LUAR SISTEM 87.6 89.3
75.1
91.5 92 93.3
80.3 77.4 79.1
68.9 58.8
60.9 61.9
50.2 50.7 36.6 27.3 23.3 10.1 10.1 11.7
14.2 14.2 16.4
LSI MARET 2013 NAMA % Jokowi 26.5 Aburizal Bakrie 17.6 Prabowo 14.2 Megawati 13.7 Hatta Rajasa 3.6 Ani Yudhoyono 1.5
SMRC APRIL 2013 NAMA % Jokowi 32.5 Prabowo 17.2 Megawati 12.5 Aburizal Bakrie 11.4
LIPI MEI 2013 NAMA % Jokowi 22.6 Prabowo 14.2 Aburizal Bakrie 9.4 Megawati 9.3
CD&T JULI 2013 NAMA % Jokowi 30.6 Prabowo 14.3 Aburizal Bakrie 11.5 Megawati 8.4 Jusuf Kalla 4.3
POPULI AGUSTUS 2013 NAMA % Jokowi 31.2 Prabowo 13.6 Aburizal Bakrie 11.1 Megawati 7.4 Jusuf Kalla 3.7
16.5
SH
Sa ru
nd M aj a En Din oe ng dr o P ldo iar a ko to D n ja Ag Irm o Su lal us an ta M Gu rto ar s t m Gi owa an t An a W rdo ie irj jo s a Pr Bas wan am w o n e da o n E So dh Ha M eka ie r y a rz rw Hi Ta uk o da nu i A ya so lie t N ed u ib Da r W j o hl ah a id Su n Is ry k a M a Pa n Ba ahf loh su ud ki M T Ha P A D An a ho i Y Ra k ud j a ho sa Pr yo ab ow Wi no o ra Ab Su nto ur bia iz n Rh al B to om a k a rie J u I ra m su a fK a Jo lla M ko w eg i aw a
6.3
Sumber : Populi Center Survey Nasional 28 – 31 Agustus 2013
KANDIDAT CAPRES SESUAI SISTEM
LSI SMRC LIPI CD&T POPULI TII & INDIKATOR CSIS
= = = = = = =
CSIS DESEMBER 2013 NAMA % Jokowi 34.7 Prabowo 10.7 Aburizal Bakrie 9.0 Wiranto 4.6 Jusuf Kalla 3.7 Megawati 3.3 Mahfud MD 1.8 Hatta Rajasa 0.6
Lingkaran Survei Indonesia oleh Denny J.A. Saiful Mujani Research Center Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Center for Democracy & Transparency Populi Center The Indonesian Institute & Indikator Politik Indonesia Center for Strategic and International Studies
POSSIBLE PARTNERSHIP
39.1 30.4 22.9
3.7
ABURIZAL
MEGAWATI
GITA WIRJAWAN
3.9 UNDECIDED
WON'T VOTE
Sumber : Populi Center Survey Nasional 23 – 31 Agustus 2013
Sumber : Populi Center Survey Nasional 23 – 31 Agustus 2013 27
“JOKOWI EFFECT” PADA ELEKTABILITAS PARPOL (SURVEY NOVEMBER 2013) Jika PDIP
mencalonkan Jokowi
28
“JOKOWI EFFECT” PADA ELEKTABILITAS TOKOH (SURVEY NOVEMBER 2013)
Jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi
Jika PDIP
mencalonkan Jokowi
Jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi
Sumber : The Indonesian Institute & Indikator Politik Indonesia, November ember 2013
Sumber : The Indonesian Institute & Indikator Politik Indonesia, November 2013 29
30
SUMBER DUKUNG KEPADA JOKOWI Parpol Dukungan 14%
PDIP
Demokrat
42%
15%
KEPEMIMPINAN UNTUK INDONESIA
Golkar Gerindra
29% Sumber: CSIS, Desember 2013
32 This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
SOSOK PEMIMPIN YANG DIRINDUKAN MASYARAKAT
PERSEPSI PUBLIK ATAS SOSOK PEMIMPIN SEKARANG INI • Kualitas moral atau etika pada konsumerisme (terjebak dalam kasus-kasus korupsi) • Phobia pada Pluralisme (kemajemukan) • Kejujuran yang Langka • Keberanian yang tinggal kata • Integritas: rendahnya komitmen, kata-kata dapat tidak dapat dipegang • Ketimpangan sosial, si kaya dan si miskin • Jauhnya asas Keadilan dalam Hukum
4%
8,6
15,9 25,3
86,6
78,6
71,8
10% 39%
2008
2012
13%
2013
39,4
Kepen ngan Bangsa Kepen ngan diri dan kelompoknya
LEVEL KEPEMIMPINAN
SANGAT KUAT
34% KUAT
LEMAH
SANGAT LEMAH
Kepala pemerintahan (Presiden/Wakil presiden)
4,3
25,8
54,3
12,2
Kementrian dan jajarannya
0,9
18,5
60,7
14,3
Mahkamah Agung
0,8
14,7
53,7
23,6
Pemberantasan Korupsi / Penegakan Hukum Kedaulatan Ekonomi
13,7
57,3
22,0
3,5
Mempertahankan Negara dari Ancaman Asing
Kepolisian
2,9
25,0
56,5
11,9
Memelihara Multikulturalisme
KPK
TNI
6,0
48,6
32,6
4,5
Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupa , Wali kota)
2,9
32,9
49,0
9,5
DPR
1,3
8,4
53,3
33,3
Partai Poli k
0,8
11,5
49,3
25,0
Tidak Tahu / Tidak Jawab
Sumber : Litbang “Kompas”, NOVEMBER 2013
TANGGUNG JAWAB DALAM
STAKEHOLDER BANGSA DAN KEMAJUAN EKONOMI.
Ketauladanan PEMIMPIN
MASYARAKAT Sadar Hukum
Peningkatan Ekonomi Negara
MEMILIH PEMIMPIN Salah satunya dapat dicapai melalui PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR yang betul – betul diupayakan oleh diupaya PEMERINTAH PEMER
Cita - cita KALANGAN SWASTA A:
Pembangunan jalan tol Jakarta – Surabaya dan Rel Kereta Api di atas laut disertai dengan Pipa Gas
Distribusi merata ssumber energi di Pulau JJawa sehingga sentra industri tersebar
Dana Pembangunan Melimpah Pembangunan mbanguna Infrastruktur di Pulau Lain (Kalimantan, Papua dan Sulawesi).
Biaya distribusi llebih rendah dan konektifitas antar pulau meniingkat meningkat
IIndustri d ti a angkutan laut ditingkatkan
1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan politik mempengaruhi Objektifitas Memilih Pemimpin
2. Agar masyarakat memiliki komitmen untuk menetapkan pilihannya pada pemimpin yang punya track
record
yang profesional dan teruji baik 3. Agar masyarakat tidak terjebak menetapkan pilihannya
semata-mata karena popularitas 4. Para pimipinan/politisi hendaknya mendorong massa-nya untuk memilih calon pemimpin yang kompeten, kredibel, berintegritas bukan semata karena pencitraan 36
BAGAIMANA POSISI UGM SEBAGAI SALAH SATU UNIVERSITAS TERKEMUKA DI NEGERI INI?
IMPLEMENTASI NYATA 1. 2. 3. 4.
1. UGM harus mampu menjadi bagian penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dari 6.23%, hingga mencapai 9 -10% dalam kurun waktu 10-20 tahun mendatang. 2. UGM harus aktif menyuarakan untuk mencari dan menyiapkan calon pemimpin yang mampu memimpin negeri ini setelah tahun 2014, dengan berbagai kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. 3. UGM harus mampu melahirkan teknokrat-teknokrat muda yang lebih berkualitas yang mampu membawa Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 9 -10% yang pada saat itu, dimana pada saat bersamaan Indonesia berada pada posisi 5-7 besar kekuatan ekonomi dunia. 4. 2014 adalah masa transisi yang sangat penting untuk membawa Indonesia menjadi 5-7 kekuatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, UGM harus turut aktif menyiapkan pemimpin 2014 ke depan
5.
Membangun Indonesia dari Desa (MIDD) sudah dibentuk 3 tahun yang lalu. Kader Bangsa Fellowship Program - KBFP sudah berjalan 5 angkatan Kader Bangsa Wirausaha – KBW sudah berjalan beberapa angkatan Pencanangan KBW oleh Gubernur DIY bersama dengan Rektor UGM, MWA (12-12-12), Jam 12.00 lebih 12”. Dengan 3 arah utama:
• Membentuk forum komunikasi • Membentuk traning kader bangsa yang berjiwa wirausaha berwawasan kebangsaan • Membangun percontohan di setiap kecamatan 1 produk yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Padi, ternak dan UMKM – kerajinan yang didukung pengelolaan keuangan yang baik ) Sudah di mulai di Jawa barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa timur
NEXT ACTION: • PERLU DILANJUTKAN OLEH FEB UGM • MENDUKUNG TERBENTUKNYA DASHBOARD EKONOMIKA KERAKYATAN FEB UGM
37
1. Pemilu 2014 adalah momen krusial untuk mencari pemimpin yang jujur, sederhana, merakyat, cerdas, dapat menjadi tauladan. 2. UGM harus menjadi bagian penting dalam penyiapan dan pencapaian Indonesia menjadi peringkat 5-7 kekuatan ekonomi dunia dan pada saat yang bersamaan mencapai pertumbuhan ekonomi 9-10% pada 20 tahun mendatang 3. Mampu memilih menteri-menteri yang sesuai dengan bidang dan keahlian bukan hanya didasarkan pada pertimbangan politis 4. Mampu mengkapitalisasi “success story” pemerintahan sekarang (pertumbuhan ekonomi dan melanjutkan pemerataan ekonomi).
KESIMPULAN
39
40
This intellectual property belongs to Luhut Binsar Pandjaitan, duplication without authorization is strictly prohibited
5. Mampu menyelesaikan berbagai masalah yang Belum m Terselesaikan pada pemerintahan SBY 6. Kebijakan ekonomi Indonesia ke depan selain bertumpu pada pertumbuhan ekonomi juga berbasis pada pemerataan ekonomi 7. UUD 1945 perlu dikembalikan kepada kaidah fundamentalnya sebagai konstitusi yang berdasarkan asas kekeluargaan 8. Perlu adanya Haluan Negara (GBHN) untuk memberikan arah kehidupan berbangsa dan bernegara
Kepemimpinan merupakan faktor kunci (utama)
DEMI MASA KEEMASAN INDONESIA
TERIMA KASIH www.luhutpandjaitan.com PIN: 2B2F2BAF 41
42
