KONDISI UMUM JAWA TENGAH • Luas wilayah : 3,25 Jt Ha • Jml.Penduduk : 32,38 Jt Jiwa (SP-2010); 38,979 Jt Jiwa (SIAK 2012) Laki-laki : 16.091.112 Jiwa (49,69%) 19.596.606 Jiwa (50,27%) Perempuan : 16.291.545 Jiwa (50,31%) 19.382.562 Jiwa (49,73%) • Laju Pertumbuhan Penduduk : 0,37% • Pend. Usia Produktif (15 – 64 Th) : 21.577.870 (66,58%) • Pemerintahan : 29 Kab – 6 Kota, 573 Kec, 8.578 Desa/Kel
Pertumb Ekonomi 2009 (%) 2010 2011
2012
2013
2014
6,01
6,34
5,8
4,7
5,8
Inflasi (%) 2009
2010
2011
2012
2013
2014
R : 5,4 (TW III)
3,32
6,88
2,68
4,24
7,99
8,22
T : 5,96,4
TPT (%)
T:5±1
Kemiskinan 2009 (%) 2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,72
16,21
14,98
14,44
13,58
7,33
6,21
5,93
5,63
6,02
5,68
16,56
T : 11,5811,37
IPM
T : 5,31-4,77
IDG
IPG
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
72,49
72,94
73,36
74,05
64,66
65,79
66,45
66,80
59,96
67,96
68,99
70,66
T : 67,63
T : 74,30 RRLS
7,39 Th (2012)
T : 69,99
Sumber: Bappeda Prov. Jateng
2
3
Pembangunan Rusunawa Pembangunan gedung Rusunawa dgn system Bangun Guna Serah (BGS): • Kerma dgn BPJS Ketenagaker jaan • Hibah Kemenpera
ASISTEN EKBANG Dinas Cipkataru ASISTEN KESRA Disnakertrans
• Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kemenpera, PU dan Kab/Kota Yg Menyediakan Lahan (Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Magelang, Kab. Batang) • Survey Lapangan • Fasilitasi Penyusunan Proposal Kab/Kota • Penyusunan Tim • Pembuatan Mou
(Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Magelang, Kab. Batang) dlm proses
Kerma dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang Rusunawa dengan lokasi di Jl. Raya Tugu Km 9 Kel. Sambirejo, Kec. Tugu (lokasi transito Tugu) • 2 tower masing-masing tower 94 kamar, 1 kamar untuk 4 orang, sehingga kapasitas seluruhnya 752 orang Tahapan pelaksanaan: • Surat Kesediaan Gubernur menyediakan lahan; • Penyerahan aset Disnakertransduk Provinsi Jateng kepada Sekda selaku Pengelola Aset Daerah; • Pelaksanaan Lelang; • Pembuatan dan Penandatanganan PKS antara Gubernur Jateng dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Minggu III bulan Maret 2015; • Pencanangan Pembangunan oleh Presiden pada tanggal 1 Mei 2015; • Pelaksanaan Pembangunan dimulai bulan Agustus 2015 4
Penetapan UMK Persiapan perumusan penetapan UMK setiap 5 tahun
• Penyampaian formula online sistem Provinsi, Kabupaten/Kota tentang penetapan Upah Mimimum ke Kab/Kota • Kunjungan kerja ke perusahaan yg telah memiliki system pengupahan 5 tahunan • Workshop/rakor
Formula Online Sistem Provinsi, Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Upah Mimimum
Provinsi
35 Kab/Kota database
ASISTEN KESRA Dinakertransduk
5
Integrasi Jamkesda Dan BPJS
Integrasi Jamkesda Dan BPJS
• Semua rumah sakit milik Provinsi telah menerapkan pelayanan bagi masyarakat pemilik BPJS. • Jamkesda akan diintegrasikan dengan BPJS, yaitu dengan memberikan premi kepada penduduk miskin. Untuk Tahun 2015 sebanyak 170 ribu orang. • Perlu dipikirkan pengintegrasian Jamkesda bagi penduduk miskin sisanya yang belum tertampung di BPJS.
Road Map • Sisa penduduk miskin yang belum tercover oleh integrasi Jamkesda Provinsi dengan BPJS menjadi tanggungan Jamkesda kabupaten/ kota • Sesuai dengan UU SJSN No. 40/2004, Provinsi wajib mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan integrasi antara Jamkesda kabupaten / kota dengan BPJS. • Diharapkan tahun 2016, seluruh kabupaten/kota telah mengintegrasikan Jamkesda nya dengan BPJS.
ASISTEN KESRA Dinas Kesehatan
6
Pengelolaan SLB dan Dikmen Pengelola an SLB
Pengelola an Dikmen
ASISTEN KESRA Dinas Pendidikan Biro Bintal
• Telah dilaksanakan MoU Kab/Kota dengan Pemprov terkait penyerahan kewenangan pengelolaan SLB
• Persiapan penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kab/Kota kepada Provinsi sebagai tindak lanjut terbitnya UU No. 23 tahun 2014.
Road Map • Penyiapan dokumen perjanjian, Berita Acara Serah Terima • Finalisasi, verifikasi personal, sarpras dan dokumen.
Road Map • Menunggu regulasi yang baru setelah terbitnya UU No.23 Tahun 2014; • Koordinasi persiapan Kabupaten/Kota terkait target pelaksanaan Program penyerahan kewenangan dimaksud. SMA/SMK Negeri 582 Sekolah SMA/SMK Swasta 1.702 Sekolah Siswa SMA/SMK Negeri 440.569 Siswa SMA/SMK Swasta 529.514 Guru SMA/SMK PNS 23.097 Guru SMA/SMK Non PNS 36.811..
7
PUG di SKPD, Kab/Kota Layak Anak dan Partisipasi Perempuan • Setiap SKPD telah mempunyai program/kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
PUG di SKPD
Road Map Evaluasi Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Tengah Evaluasi kinerja SKPD terhadap Anggaran Responsif Gender Advokasi fasilitasi penguatan kelembagaan PUG Provinsi Tahun 2015 dengan target • 100% SKPD Provinsi melaksanakan PPRG • 40% pokja PUG mampu melaksanakan tugasnya • 40% Pemerintah Provinsi mampu mengimplementasikan PPRG.. ASISTEN KESRA BP3AKB Biro Binsos
Road Map Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Implementasi Strategi PUG • Pemantapan modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat • Lokakarya draft modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat • Penguatan PUG bagi masyarakat desa Setiap SKPD telah mempunyai program/kegiatan yang mendukung PUG • Rapat koordinasi provinsi (Januari 2015) • Rapat Koordinasi Kab/Kota (Februari 2015) • Pelatihan penyusunan PPRG Kab/Kota dengan system proba (Februari 2015) • Pelatihan penyusunan PPRG system proba tingkat Provinsi (Maret 2015) • Pelatihan penyusunan PPRG dengan analisis GAP di 3 Kab/Kota • Evaluasi PUG Provinsi (November 2015)
8
Kab/ Kota Layak Anak
• Sampai Tahun 2014 sebanyak 28 Kabupaten/Kota telah mendeklarasikan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
Road Map Rencana ke depan menyusun indicator terkait dengan pengembangan Provinsi menuju Layak Anak untuk mendukung Provinsi Jawa Tengah menuju Layak Anak Dialog Interaktif Peran serta Anak dalam Pembangunan, dengan target suara anak terkait Anak Berhadapan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Dalam Situasi Darurat pada bulan Maret 2015
ASISTEN KESRA BP3AKB Biro Binsos
Road Map Mendorong 5 Kab/Kota yang belum mendeklarasikan menuju KLA dan meningkatkan capaian indikator KLA Kab/Kota, melalui: • Kegiatan fasilitasi dan advokasi pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2015 dengan target: Koordinasi Gugus tugas KLA Provinsi (Maret dan September 2015) Koordinasi Tim Fasilitator KLA (Maret 2015) Rapat Koordinasi Teknis KLA (April 2015) Melakukan Fasilitasi dan Bimbingan teknis pengembangan KLA di 5 Kab/Kota (Mei dan Oktober 2015) Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan Tempat Pengasuhan Anak melalui Implementasi modul pengembangan Taman Penitipan Anak Berperspektif Hak Anak (Maret dan Mei 2015) Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi Perempuan dan Anak melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi perencana dan tenaga layanan (April 2015) Fasilitasi dan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak melalui IPeningkatan kapasitas Forum Anak Provinsi dan Kab/Kota (Agustus 2015) Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pergub No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Pengembangan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Sistem (SPA berbasis SBA)
9
Partisipasi Perempuan
• Prosentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 2,57% melebihi target 2,52%, prosentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 24% kurang dari target 30%. lembaga parlemen sebesar 24% kurang dari target 30%
Road Map
Perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. • Sosialisasi kebijakan tentang partisipasi perempuan (Juni 2015) • Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan anggota legislative Kab/Kota di Bakorwil (September 2015) • Advokasi pelaksanaan strategi PUG kepada DPRD Tahun 2015 dengan target 5% anggota DPRD Provinsi dan 15 % anggota DPRD Kab/Kota yang mampu mendorong pelaksanaan PUG.
ASISTEN KESRA BP3AKB Biro Binsos
10
MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI SENI BUDAYA JAWA Penggunaan Bahasa Jawa dan Pakaian adat Jateng Wayangan dan Sholawatan Pengguna an Bahasa Jawa dan Pakaian adat Jateng
ASISTEN KESRA Biro Orpeg Biro Bintal
Wayangan dan Sholawatan
• Dalam pelaksanaan kedinasan setiap hari Kamis diwajibkan untuk menggunakan bahasa jawa. • Penggunaan Pakaian Adat Jawa Tengah, setiap tanggal 15 setiap bulannya bagi seluruh PNS di lingkungan Provinsi Jateng akan mengenakan pakaian adat Jawa Tengah
Penjadwalan Wayangan dan sholawatan selama 1 Tahun
Road Map • Pelaksanaan kedinasan setiap hari kamis diwajibkan untuk menggunakan bahasa jawa. • Penggunaan pakaian adat Jawa Tengah, setiap tanggal 15 bagi seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Road Map • Wayangan : 1 kali wayang orang (budaya nusantara), 3 kali wayang kulit dan sholawatan
ASISTEN KESRA Biro Bintal Kantor Perwakilan
11
12
ISU-ISU STRATEGIS URUSAN KESEHATAN
Apakah pelayanan di rumah sakit sudah excellent?
Sejauh mana tingkat efektifitas indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan RSUD/RSJD? Masih banyaknya Komplain manajemen
Dinas Kesehatan RSUD/RSJD Biro Binsos
Indikator Program Jateng Sehat: AKI dan AKB
Sampai sejauh mana upaya untuk menekan AKI dan AKB mengingat capaian masih jauh dibawah target yang ditetapkan
Road Map Masih banyaknya komplain manajemen RS menindaklanjuti UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 61, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas RS (BPRS) dimana memiliki kewenangan: • mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien • melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakit secara ekternal di Tingkat Provinsi Jateng Road Map Upaya menekan AKI dan AKB: Program EMAS dari AUSAID di 7 Kab/ Kota dengan AKI/ AKB masih tinggi • Masing-masing SKPD harus sinergis di bag hulu untuk menurunkan AKI/ AKB • Prioritas penanganan AKI/ AKB di Kab/ Kota yang masih tinggi. • Pendampingan pada ibu hamil yg resiko tinggi (risti) • Pendampingan dan rumah singgah 13
ISU-ISU STRATEGIS URUSAN KESEHATAN
Peningkatan peran Puskesmas untuk recovery pasien dan rawat inap
Upaya peningkatan Puskesmas dalam rangka pelayanan awal bagi pasien
Road Map Sesuai Pergub No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Puskesmas di Kab/ Kota: • Memberikan standarisasi operasional Puskesmas • Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas
Dinas Kesehatan RSUD/RSJD Biro Binsos
Peraturan desa tentang bebas jentik dan foging
Sampai sejauh mana Pemprov memberikan fasilitasi terkait dengan penerbitan peraturan desa untuk pemberantasan bebas jentik nyamuk
Road Map • Surat Edaran tentang PSN Desa Endemi kepada Bupati/ Walikota se-Jawa Tengah • Sosialiasai PSN di Kab/ Kota • Maret 2015 direncanakan bebas jentik di 7 lokasi Desa/ Kelurahan
14
ISU-ISU STRATEGIS URUSAN KESEHATAN
Gerakan KLB ditingkat bawah
Dinas Kesehatan RSUD/RSJD Biro Binsos
Kewajiban Pemprov untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan upaya mengatasinya
Road Map • Meningkatkan pemahaman masyarakat jika terjadi KLB di lingkungannya yaitu jika ditandai dengan terjadinya peningkatan kasus penyakit 2 x / lebih • Memberikan pemahaman masyarakat dan menyiapkan institusi pelayanan kesehatan tentang pelaporan berjenjang KLB mulai dari bidan desa dst, secara cepat dan tepat dengan menggunakan format W1 • Menindaklanjuti laporan Wabah (W1) secepatnya • Penanggulangan / respon cepat dengan mengurangi faktor resiko terjadi / berkembangnya KLB • Membatasi penyebaran kasus KLB • Pengobatan dan rehabilitasi kasus KLB
15
ISU-ISU STRATEGIS
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penanganan Kemiskinan
Tindak lanjut dan upaya penanganan kemiskinan di Jawa Tengah
Dinas Cipkataru Bapermasdes Biro Binsos
PNPM 2015
Konsultasi ke Pusat terkait keberlanjutan program
Road Map • Konsultasi ke Pusat terkait Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2015 • Monev ke Kab/ Kota berdasarkan Pedum Raskin Tahun 2015 • Monev ke 15 Kabupaten Merah terkait Penanganan Kemiskinan • Monev ke 35 Kab/Kota terkait optimalisasi peran TKSK • Rintisan Desa Berdikari • Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat (SPP, UED SP, BUMDES) • Bantuan Rumah Tidak Layak Huni • Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna • Pemberian Makanan Tambahan Sekolah (PMTAS)
Road Map • Sampai saat ini belum ada surat jawaban dari Kemen PDT terhadap surat Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Program PNPM Perdesaan. • Pusat (Kemen PDT dan Dirjen PMD, Kemendagri) baru melakukan penataan organisasi, sehingga konsultasi menunggu selesainya penataan organisasi.
16
ISU-ISU STRATEGIS URUSAN SOSIAL
Hibah Bansos 2015
Dikaji efektifitas sasaran pemberian bantuan
Dinas Pendidikan Biro Bintal Biro Binsos Biro Bina Produksi
Kenaikan honor Guru Wiyata Bakti/GTT sebesar 100%
Simulasi Penghitungan kenaikan Honor bagi GTT
Road Map • Kajian efektivitas pemberian Hibah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015; • Kajian empiris efektifitas pemberian Hibah Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyusunan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan Forum Group Discussion Efektivitas Implementasi Dana Hibah Daerah di Era Otonomi Daerah pada tanggal 27 Januari 2015.
Road Map • Jumlah GTT 93.373 orang, jika alternatif honor Rp 350 rb/bulan (naik 100%) membutuhkan anggaran Rp 392,2 Milyar. Alokasi APBN 2015 Rp 80 Milyar, APBD 2015 Rp 18,6 Milyar, sehingga masih kurang Rp 293,4 Milyar
17
ISU-ISU STRATEGIS
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Tindak lanjut pengelolaan GOR Jatidiri
Kepastian pengelolaan GOR Jatidiri karena tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi Pemprov
Road Map • …………….
Dinas Pora Biro Bintal
Politik olahraga
Sarpras, pelatih/atlet dan anggaran
Road Map • ……………..
18
http://binsos.jatengprov.go.id/?page=11isu.html
19
