KOMPETENSI HUMAS PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Rudi Silaen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. Sofyan No 1 Email: Abstract Research is called competence public relations in regional police north sumatra ( the theory excellence in public relations in competence technical and managerial head of public relations and kasubbid poldasu ) .Research objectives is to find competence technical required in implement main task of public relations , competence managerial required in implement main task of public relations , and competence technical and managerial that needs to be improved in implementing main task of public relations . This research using the constructivism and competence of using excellence theory public relations with a qualitative approach .The result showed that technical competence of public relations city sumut in technical knowledge theory composition on understanding of photography , knowledge of elemen-elemen writing , press release , and material communication and introducing graphic design and prinsip-prinsip layout , yet excellence .The main factors the cause condition for public sector in the field of technical competence and managerial excellence not caused ineffective education and training public relations . Keyword : Excellence, technical competence, managerial competence
Abstrak Penelitian ini berjudul Kompetensi Humas Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Landasan Teori Excellence In Public Relations Pada Kompetensi Teknis dan Manajerial Kabid dan Kasubbid Humas Poldasu). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas, Kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas, dan Kompetensi teknis dan manajerial yang perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas pokok Humas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan kompetensi bidang Humas menggunakan teori excellence dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis Bidang Humas Polda Sumut dalam pengetahuan teknis tentang pemahaman teori komposisi fotografi, pengetahuan tentang elemen-elemen menulis artikel, press release, dan material komunikasi dan pengenalan desain grafis dan prinsip-prinsip layout, belum excellence. Faktor utama penyebab kondisi Bidang Humas dalam bidang kompetensi teknis dan manajerial belum excellence disebabkan belum optimalnya pendidikan dan latihan kehumasan. Kata kunci: Excellence, kompetensi teknis, kompetensi manajerial.
harapan, baik dari sudut kompetensi,
Pendahuluan Keberadaan kepolisian organisasional
saat masih
organisasi ini, jauh
secara dari
perbandingan
jumlah
petugas
kepolisian dan masyarakat, minim dari
standart
ideal.
Dukungan
93
94 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 keberadaan sarana prasarana dan
meminimalisir
tunjangan kesejahteraan kepolisian
kekurangan dan meningkatkan opini
masih relatif tidak mendukung Polri
positif
menjadi institusi yang profesional.
pelaksanaan tugas kepolisian. Upaya
Termasuk minimnya
yang
kepercayaan
publik terhadap kinerja Kepolisian. Keberadaan jumlah
kompetensi,
petugas
kepolisian,
keberadaan sarana prasarana dan
dengan
dilakukan
terhadap
Polri
tersebut
kegiatan. Dalam skla besar dan menyeluruh
Polri
melakukan
Reformasi Birokrasi Polri (RBP). Penjelasan
Undang-Undang
hidup
Republik Indonesia No. 2 Tahun
tentunya
2002 tentang Kepolisian Republik
berdampak pada hasil pelaksanaan
Indonesia mempertegas Reformasi
tugas
Birokrasi
dimiliki
kebutuhan
masyarakat
terdapat dalam banyak dan beberapa
tunjangan kesejahteraan yang belum sesuai
kekurangan-
kepolisian
kepolisian
Dampak
secara
negatif.
ini
harus
negatif
Polri
dalam
profesional
di
mendapatkan perhatian yang serius
Kesatuan
Republik
dari Polri itu sendiri.
Dampak
(NKRI), yakni: “Sesuai dengan UUD
negatif dapat bersifat personal atau
Negara Republik Indonesia Tahun
juga
1945 perubahan Kedua, Ketetapan
kelompok,
tergantung
Indonesia
MPR
sehingga dibutuhkan upaya suatu
kemanan dalam negeri dirumuskan
kelompok
sebagai format tujuan Kepolisian
tertentu
guna
No.
Negara
permasalahan dan kepentingannya,
kerja
RI
wilayah
tugas
menjaga dan meminimalisir dampak
Negara
pelaksanaan
secara konsisten dinyatakan dalam
tugas
ditengah-tengah mendapat
kepolisian
masyarakat
opini
positif
tugas
Indonesia
perincian
dari
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
pokok
dan
agar
masyarakat. Upaya-upaya
Republik
VII/MPR/2000,
menegakkan
yaitu
hukum,
secara
serta melindungi, mengayomi, dan
institusional terus dilakukan Polri
melayani masyarakat (UU No. 2
yakni Kepolisan Daerah Provinsi
Tahun
Sumatera Utara (Poldasu) dalam
Republik Indonesia, 2013: 23).”
2002
tentang
Kepolisian
Rudi Silaen I Kompetensi Humas Pada Kepolisian ........95
RBP dimaknai sebagai niat
aspek
negosiasi
dan
kompromi
Polri melakukan beberapa perubahan
(Kriyantono,
penting.
tersebut
menjadi bukti nyata dalam internal
menyangkut hal-hal yang berkait erat
Polri hingga ke Poldasu tentang
terhadap tugas-tugas kepolisian guna
“keinginan mengubah perilakunya
meningkatkan
dan manajer public relations harus
Perubahan
citra
kepolisian
ditengah-tengah Terutama
asas
aktualisasi hukum
masyarakat. legalitas
paradigma
yang dalam
sebagai supremasi
pelaksanaan
menjadi
2014:104).
bagian
pengambilan organisasi,”
RBP
dari
proses
keputusan
dalam
diperkuat antara lain
dengan dilakukannya: amandemen
tugas profesional penyelidikan dan
UUD
penyidikan terhadap semua tindak
pemerintahan, kebebasan pers yang
pidana
dapat
independen dan bebas dari intervensi
dipertanggungjawabkan, baik secara
dan lepasnya institusi Polri dari
hukum, moral, maupun secara teknik
ABRI melalui Instruksi Presiden No.
profesi dan terutama hak asasi
2 Tahun 1999, Ketetapan MPR No.
manusia.
VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR
Issu demokratisasi dari waktu
’45,
berubahnya
No. VII/MPR/2000 lahirnya
sistem
yang diikuti
ke waktu terus bergulir, hingga pada
dengan
Undang-undang
akhirnya
mampu
menumbuhkan
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
gerakan
reformasi
dan
mampu
Kepolisian
melengserkan rezim pemerintahan
Indonesia.
Negara
Republik
yang dinilai otoriter, militeristik dan
Bergulirnya reformasi sejak
syarat dengan perilaku KKN serta
tahun 1998 disahuti Polri sebagai
gerakan
salah
reformasi
telah
mampu
satu
aparatur
pemerintah
mewujudkan berbagai perubahan dan
melalui ketetapan pensosialisasian
pembaharuan yang amat signifikan
kebijakan RBP yang meliputi tiga
dalam sisitem pemerintahan dan
bidang sasaran, yaitu reformasi di
tatacara pengelolaan Negara, inilah
bidang instrumental, reformasi di
yang disebut dalam teori excellence
bidang struktural dan reformasi di
ini public relations, pada penekanan
bidang
kultural
sehingga
pada
96 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 tanggal 1 Juli 1999 Polri telah
program akselerasi dan transformasi
meluncurkan
Polri
“Reformasi
buku
biru Polri
mulai
dari
keberlanjutan
Yang
program, peningkatan kualitas kerja
Profesional“ sesuai amanat Undang-
dan komitmen terhadap organisasi
Undang Nomor 2 Tahun 2002
dalam upaya membangun Polri yang
tentang Kepolisian Negara Republik
mandiri, profesional, dan dipercaya
Indonesia dalam pasal 4 menyatakan
masyarakat.
bahwa
Menuju
tentang
tujuan pokok atau misi
Kepolisian
Negara
Indonesia
adalah
keamanan
dalam
RBP
dilakukan
secara
Republik
institusional sejak pertengahan tahun
mewujudkan
1998, menyikapi situasi yang ada
negeri
yang
saat itu. Adanya protes besar-besaran
meliputi terpeliharanya keamanan
masyarakat
dan ketertiban masyarakat, tertib dan
pemerintahan
tegaknya hukum, terselenggaranya
pemerintahan, Polri menyadari perlu
perlindungan
adanya
pelayanan
pengayoman kepada
dan
masyarakat,
dan menjunjung tinggi hak asasi
relasi,
manusia.
meyakinkan menetapkan
unsur
yang
bersifat
komunikasi untuk melakukan proses dialog,
telah
keberadaan
dan
upaya
terbinanya ketentraman masyarakat,
Polri
terhadap
negosisasi, meyakinkan
membangun publik,
manajemen
atau dalam
pengambilan kebijakan.
Grand Strategi Polri 2005-2025 yang
Melihat tugas dan peranan
terbagi tiga tahapan, yaitu 2005-2009
tersebut tentunya fungsi dan peranan
trust
2010-2015
public relations sesuai dengan tugas
partnership building, dan 2016-2025
itu. Peraturan Kapolri Nomor 22
strive for excellence. Jelasnya, tahun
Tahun 2010, Tanggal 22 September
2015 merupakan jangka waktu lima
2010, Tentang Struktur Organisasi
tahun terakhir Polri membangun
Bidang
kemitraan dengan masyarakat, tentu
Polda, Poldasu memiliki satuan kerja
melalui program public relations
untuk
secara profesional, berupaya untuk
tersebut.
building,
mempercepat pencapaiannya melalui
public
relations
melakukan
tingkat
komunikasi
Rudi Silaen I Kompetensi Humas Pada Kepolisian ........97
Struktur organisasi Poldasu memiliki satuan kerja lebih lengkap dibandingkan tingkat
satuan
baik ke dalam (intern) mau pun keluar (ekstern).
kepolisian
dibawahnya.
Salah
satu
Menyikapi tugas pokok dan peran
kehumasan,
satuan kerja yang menjadi perhatian
Humas sangat
pada penulisan tesis ini adalah
dapat
bidang
termasuk
Humas,
yang
kemudian
keberadaan
penting dan tidak
dianggap
minim
upaya-upaya
peran,
perbaikan
disebut public relations (PR) atau
secara internal dengan dukungan
disebut juga Hubungan Masyarakat
informasi kepada publik tentang
(Humas) di dalam struktur atau
tugas-tugas Polri yang menjadi tugas
satuan
dan kewenangan Poldasu.
kerja
bidang
Humas
di
Poldasu. Humas di kepalai seorang
Keberadaan
Divisi
Humas
anggota Polri berpangkat Komisaris
Polri langsung berada di bawah
Besar Polisi (Kombes. Pol). Humas
Kapolri, ditingkat Polda langsung di
juga
tingkat
bawah Kapolda hal ini memberi
Polrestabes, Polresta, dan Polres,
maksud bahwa keberadaan divisi
menunjukkan pentingnya tugas, dan
Humas dalam fungsi, jabatan dan
fungsi Humas dalam institusional
pejabatnya mempunyai keberadaan
kepolisian.
yang strategis. Hal ini dapat kita lihat
terdapat
pada
Humas bagian dari sistem
dari tugas pokok dan fungsi divisi
pengawasan internal dan publikasi
Humas itu sendiri, yaitu membangun
eksternal berada di bawah Kapolda,
dan menjaga opini positif
bertugas
melaksanakan
kegiatan
dalam masyarakat.
hubungan
masyarakat
melalui
pengelolaan,
penyampaian
pemberitaan
atau
dokumentasi,
kerja
informasi, sama
dan
Divisi atau
Humas
memastikan
Polri
melakukan ketersediaan
informasi ke dalam tubuh Polri dan mengelola
informasi,
data
dan
kemitraan dengan media massa, juga
dokumentasi yang dapat diakses
melaksanakan aneka kegiatan tugas
masyarakat. Keberadaan ini sangat
yang
strategis,
berhubungan
dengan
membangun citra positif organisasi
karena
opini
yang
terbangun dan terjaga dimasyarakat
98 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 dan di lingkungan Polri merupakan
pengolahan data, serta penyajian
kekuatan
dalam
informasi dan dokumentasi kegiatan
melaksanakan tugas dan tindakan
yang berkaitan dengan penyampaian
kepolisian lainnya.
berita
bagi
Polri
di
lingkungan
Polda,
3)
Humas menghasilkan produk
Perencanaan dan pengadministrasian
yang bersifat non profit, keberadaan
umum, penatausahaan urusan dalam,
dan hubungannya dengan pihak-
dan pengurusan personil dan logistik
pihak, di dalam lingkungan Polri
di lingkungan Bidang Humas, 4)
maupun di luar lingkungan Polri.
Pemantauan dan evaluasi kegiatan
Personil Humas Kepolisian harus
program Bidang Humas; pelaksanaan
memiliki
bahwa
fungsi ke luar (eksternal) melakukan
keberadaan Polri tidak terlepas dari
tugas: 1) Penerangan umum dan
keberadaan anggota Polri itu sendiri
satuan yang meliputi pengelolaan
(soliditas), instansi atau lembaga
dan penyampaian informasi serta
lain,
pemerintahan
kerja sama dan kemitraan dengan
(sinergisitas) menjadi bagian dari
media massa berikut komponennya,
tugas dan fungsi yang dijalankan.
dan
Untuk menciptakan hubungan dan
produksi, dan dokumentasi informasi
saling pengertian antara anggota
yang berkaitan dengan tugas Polri
Polri, instansi atau lembaga dan
(Sumber: Bidang Humas Poldasu
masyarakat perlu ada pengertian satu
Tahun 2015).
kesadaran
masyarakat,
2)
Peliputan,
pemantauan,
dengan yang lain, pada akhirnya
Grunig dan kawan-kawan,
akan menciptakan suatu kepercayaan
telah melakukan penelitian yang
dan pengertian dari anggota Polri itu
disebut studi excellence, dengan
sendiri, instansi dan masyarakat.
menggunakan
Bidang
mengukur
Humas
(Bid.
Humas)
dan
instrument
untuk
mengidentifikasi
Poldasu menyelenggarakan fungsi ke
peran teknis dan managerial dari
dalam
1)
publik relation (Grunig, dkk, 2014:
Pembinaan terhadap kegiatan Humas
90). Penelitian Grunig ini juga
yang dilaksanakan di lingkungan
melihat fenomena encroachment di
Polda,
mana fungsi Humas diemban oleh
(internal)
2)
meliputi:
Pengumpulan
dan
Rudi Silaen I Kompetensi Humas Pada Kepolisian ........99
orang-orang yang bukan berlatar
Metode Penelitian
belakang pendidikan ilmu Humas atau ilmu komunikasi. Kendala
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi
yang
dihadapi
kualitatif peneliti gunakan sebagai
Humas Poldasu dalam mencapai
prosedur
tujuan
menghasilkan
kehumasan,
membutuhkan dibidang
tentunya
sebuah
penelitian
kehumasan.
Fokus
penelitian
kompetensi
data
tentang
Humas
Kepolisian
Daerah Sumatera Utara.
penelitian akan dilihat peneliti dalam
Aspek
penelitian ini adalah kompetensi
berkenaan
manejerial dan kompetensi teknis
terhadap
berikut faktor
kompetensi
penyebab kondisi
untuk
kajian dengan
kompetensi
peneliti pendalaman teknis
manajerial
dan
Humas
personil Humas dalam kompetensi
Kepolisian Daerah Sumatera Utara
teknis dan manejerial di Poldasu
dalam membangun komunikasi yang
pada tingkat atas dan menengah.
baik.
Peneliti
akan
kompetensi
menggali
tersebut
kondisi
dan
faktor
Hasil dan Pembahasan
penyebab kondisi personil Humas dalam
kompetensi
masyarakat
dan
menurut Kleppner dalam bukunya
menggunakan
Adverticing Procedure, adalah “an
teori kompetensi kehumasan yang
attitude rather than a technique; it is
relevan
akan
rather apolicy than a department.
dilakukan penelitian, dalam hal ini
Good Publik Relations is external
peneliti menggunakan teori Grunig,
avidence
dkk, sebagai bagian dari upaya
affairs of abusiness in a away of
penulis melihat permasalahan ke
wich you can be proud (Sutanto,
Humasan di Poldasu dalam rangka
1977:105). Dapat diartikan bahwa
mencapai tugas-tugas secara internal
hubungan
dan
hasil
manejerial
dengan
bagi
eksternal
objek
teknis
Hubungan
yang
sesuai
dengan
of
conducting
masyarakat
percerminan
internal
merupakan sebagaimana
kompetensi teknik dan kompetensi
dirasakan seseorang atau publik,
manajerial.
sebagai
hasil
kegiatan
suatu
100 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 organisasi
instansi.
public relations. Cara-cara tersebut
Hubungan masyarakat merupakan
dapat dilihat dalam beberapa bentuk,
suatu kebijakan (policy) dari suatu
antara lain melakukan penerangan
instansi/lembaga, dan kebijaksanaan
kepada anggota Polri, menerbitan
ini
ataupun
dapat
menjadi
“baik”
atau
majalah
untuk
anggota
Polri,
“buruk” tergantung dari bagaimana
melaksanakan rapat-rapat koordinasi
mengelola kebijaksanaan tersebut.
antar
instansi,
kegiatan-kegiatan
Publik relations, dilihat dari
forum komunikasi antar lembaga,
sudut etimologi, maka istilah public
membuat baliho atau spanduk, dan
relations merupakan gabungan dari
penyebaran selebaran atau brosur,
dua kata, yaitu “publik”
dan
memuat kegiatan-kegiatan kepolisian
“relations”. Publik secara universal
di majalah maupun koran, mengikuti
yang
beberapa bentuk acara di radio,
mempunyai minat dan perhatian
mengikuti beberapa bentuk acara di
yang sama terhadap suatu hal“
televisi,
melakukan
(Yulianita, 1999:21). Dari defenisi di
kegiatan
yang
atas menunjukkan bahwa public
masyarakat dalam berbagai kegiatan
relations
dan tujuan pada bidang-bidanng
yaitu
“sekelompok
orang
merupakan
penghubung”
antar
“jembatan publik
dan
ditengah-tengah
melaksanakan
sendiri
dengan
kepentingan
berkaitan organisasi
maupun publik.
mengumpulkan
tugas kepolisian, hadir dan berada
organisasi yang diwakilinya, dan kegiatan
kegiatan-
dalam
masyarakat beberapa
itu
bentuk
program kegiatan masyarakat, dan masih banyak kegiatan lain yang
Memahami beberapa hal di
sudah dilakukan.
atas, banyak cara yang dilakukan
Kegiatan Humas merupakan
Polri dalam membangun hubungan
bagian dari fungsi manajemen secara
dengan personil Polri secara internal,
terencana dan berkelanjutan tentunya
instansi lain, dan masyarakat dalam
diarahkan
rangka
Humas,
membangun
kepercayaan,
memperoleh membangun
tujuan soliditas
citra positif yang menimbulkan rasa
organisasi, hubungan antara lembaga
simpatik, dari aktivitas eksternal
yang positif, serta dukungan dan rasa
Rudi Silaen I Kompetensi Humas Pada Kepolisian ........101
simpatik
dari
masyarakat.
melawan, hingga sikap tidak peduli.
kegiatan-kegiatan
Hal-hal perbedaan secara internal,
tersebut tentunya juga membutuhkan
merupakan bagian dari permasalahan
komunikasi sebagai bahan utama
internal Kepolisian yang menjadi
yang mendasar. Humas memegang
bagian tugas dari Bidang Humas
peranan dalam menjaga keberhasilan
Poldasu guna melakukan perbaikan-
hubungan
perbaikan internal melalui dialog
Pelaksanaan
komunikasi
keberhasilan
dan
tujuan
institusi
kepolisian tersebut.
melibatkan
anggota
secara
profesional, dan konsensus bersama
Pentingnnya
keberadaan
di dalam institusi Kepolisian guna
Humas dalam lembaga kepolisian,
mengembalikan citra Polri secara
membuat
umum khususnya citra Poldasu di
posisi
Humas
membutuhkan tingkat kompetensi
tengah masyarakat Sumatera Utara.
dan profesionalisme tinggi sehingga
Situasi
yang
kasuistis
tidak heran saat ini posisi Humas
membuat polisi dalam situasi yang
menjadi hal yang sangat penting dan
serba salah, penegakan hukum harus
dihargai. Selayaknya seorang yang
dilakukan
bertugas
melanggar
ketentuan
memiliki kriteria dan kemampuan
menjunjung
tinggi
spesial di bidang Humas.
Manusia (HAM). Hal-hal inilah yang
dibidang
Kendala
Humas
dalam
harus
pelaksanaan
menjadi
akan
tetapi
tentang
Hak
tantangan
tidak
bagi
Asasi
seorang
tugas kehumasan di Kepolisan secara
Humas, bagaimana ke dalam institusi
umum dan Poldasu khususnya tidak
secara kelembagaan terus melakukan
mudah,
perbaikan
antara
pemaknaan pelayanan
lain
disebabkan
berbeda preemtif
tentang (edukasi)
melalui
mekanisme
manajemen profesional, dan ke luar lembaga
mampu
memberikan
preventif (penjagaan) dan represif
informasi seimbang, terbuka, dan
(penindakan) dengan pesan informasi
bisa
yang
Pengamatan
dibawa
pejabat
Humas
dipertanggung dan
jawabkan.
hasil
cermatan
menyebabkan keapatisan, prasangka
peneliti terhadap pelaksanaan tugas
buruk,
Polda
negatif
thinking,
sikap
Sumatera
Utara,
masih
102 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 ditemukan beberapa permasalahan
penuh
yang
citra
dengan kata lain banyak tersangka
Polda
Narkoba yang ditangkap Direktorat
sangat
menurunkan
kepolisian
khususnya
Sumatera Utara.
dengan
Narkoba
Secara umum permasalahan
dalam
permainan
Polda hal
Sumatera
terlibat
duit,
Utara
penangkapan
yang dapat kita lihat dan rasakan,
saudara Briptu Ismi, dilepas sampai
yang dapat menciptakan opini yang
pengurangan barang bukti hingga
negatif
dilepasnya tersangka.
secara
organisatoris
berkenaan, antara lain: 1) Distrust, 2) Kekerasan,
3)
sebagai
hasil
4)
konstruksi pemikiran wartawan ada
Profesionalisme, 5) Arogansi yang
tidaklah menjadi kebenaran absolut
citra ini melekat kepada Polri secara
dan memiliki legitimasi kebenaran
umum (Hasil observasi penelitian
sahih, karena tidak terlepas dari
tahun 2015).
idiologi dan kepentingan wartawan
Kasus
Korups,
Berita
atau
issu
yang
secara
instritusional.
menurunkan citra Polda Sumatera
penerbitan
Utara
penegakan
narkoba pada satu kasus di atas, akan
hukum salah satunya dari peredaran
tetapi membawa dampak negatif bagi
narkoba. Sebagaimana pemberitaan
Polda Sumut yang harus ditanggapi
pada salah satu koran Sumut Pos
melalui
yang beredar luas di masyarakat,
dalam
salah
Perbaikan internal terhadap sikap
dalam
bidang
satu
cabangnya
berita
Nyatanya,
Bidang
tindak
Humas
kepentingan
pidana
Poldasu institusi.
PEMATANGSIANTARSUMUTPO
mental personil dan informasi secara
S.CO, menulis berita tentang “Briptu
terbuka kepada masyarakat tentang
Ismi Beberkan Borok Di Direktorat
keadaan yang sebenarnya dalam
Narkoba Poldasu” 10 Tersangka
rangka menjalin kerja sama dengan
ditukar
wartawan.
duit
miliyaran.
(sumutpos.co/2014/7/5/10-tersangkaditukar-duit-miliaran). pelaksanaan tindak
pidana
Pemberitaan miring secara
Gambaran
institusional sesungguhnnya menjadi
penegakan
hukum
salah tugas Humas Polda Sumatera
narkoba
terkesan
Utara
untuk
dapat
menjelaskan
Rudi Silaen I Kompetensi Humas Pada Kepolisian ........103
kepada publik sebagai bagian dari kegiatan
eksternal
Memberikan
penerangan
Perkembangan yang relatif
Humas.
lambat dengan keberadaan Humas
sebagai
dalam membangun komunikasi di
informasi tentang kejadian yang
dalam
sesungguhnya
mencapai
lembaga, dan komunikasi kepada
strategi dan citra Kepolisian Polda
masyarakat, dikarenakan kurangnya
Sumatera Utara secara positif.
kompetensi personil Humas Poldasu
guna
institusi
kepolisian,
antar
sebagai praktisi Humas. Padahal keberadaan kompetensi ke Humasan
Simpulan Besarnya
tanggung
jawab
Poldasu
tidak
komunikasi antar anggota organisasi,
sebanding tidak sebanding perhatian
antar lembaga dan masyarakat secara
yang
bidang
baik
secara
keberadaan Poldasu ditengah-tengah
Bidang
Humas
diberikan
tersebut.
kepada
Peranan
institusional
Humas
dalam
membangun
akan
masyarakat
berdampak
pada
Capaian semua hal tersebut
kurang
tentunya membutuhkan kompetensi
kompetensi.
yang baik dalam sebuah bidang
Capaian opini anggota Polri secara
pekerjaan, di mana bidang pekerjaan
internal tentang tugas, fungsi dan
tersebut dapat mendukung organisasi
tanggung jawab, antar lembaga dan
sesuai bidang tugasnya. Secara teori
masyarakat memiliki peran penting
kita
dalam pelaksanaan tugas dan peran
kemampuan atau kompetensi yang
kepolisian. Kenyataannya dewasa ini
berhubungan
Bidang Humas seolah-olah tidak
kompetensi kehumasan. pendidikan
mampu
dan
maksimal
masih
yang
pembangunan
masyarakat.
opini anggota Polri, antar lembaga dan
membantu
secara
menjalankan
tugas
dan
dapat
melihat
latihan
dasar-dasar
langsung
kehumasan
dengan
yang
peranannya, seolah berpasrah saja
dilakukan secara berkesinambungan
atas beberapa hal yang terjadi dan
diharapkan mampu meningkatkan
menunggu
kompetensi teknis dan manajerial
menyelesaikan.
waktu
yang
bidang humas kepolisian daerah Sumatera Utara.
104 Jurnal Interaksi | Volume : 1 | Nomor : 1 | Edisi : Januari 2017 | hlm 93-104 Daftar Pustaka Alex
Sobur (oktober 2014). Ensiklopedia Komunikasi, Simbiosa Rekatama Media. Alo Liliweri (April 2014). Sosoilogi dan Komunikasi Organisasi, Jakarta Bumi Aksara, cetakan pertama. Brata Atep adya (desember 2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jilid satu, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo. Dewi, S., & Hutomo, S. (2013). Tingkat Kompetensi dan Kinerja Praktisi Public Relations Rumah Sakit. Yogyakarta: Jurnal Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya. Farouk Muhmmad (juli 2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: PTIK. Haris Herdiansyah (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika. Hutapea Parulian & Nurdin Thoha (2008). Kompetensi Plus, Jilid satu, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama. Kumanto Sunarto (September 2000) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pengantar Sosiologi. Lijan Poltak Sinambela (2006). Reformasi Pelayan Publik, Jakarta Bumi Aksara. Luqman, Yanuar. (2013). Profil Kompetensi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Laporan Penelitian Dana DIPA FISIP UNDIP.
Momo Kelana, Msi (agustus 2007). satu,Konsep-Konsep Hukum Kepolisian, PTIK Pers. Muhammad Farouk dan Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, edisi revisi, Jakarta, Restu Agung dan PTIK Press. Moh.Nazir, Ph.D (April 2013). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 22 September 2010, Tentang Struktur Organisasi Bidang Humas tingkat Polda. Rao T.V (1992). Penilaian Prestasi kerja teori dan praktek, jilid II, Jakarta, PT. Karya Uniperss. Rachmat Kriyantono, Ph.D (juni 2014) Teori Publik Relation perspektif Barat & Lokal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
