PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh :
JENNY ADELINA NAPITUPULU NIM : 060200286
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh : JENNY ADELINA NAPITUPULU NIM : 060200286
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Diketahui/Disetujui Oleh :
H.Abul Khair,S.H,M.Hum NIP. 096107021989030001
Pembimbing I
Pembimbing II
H.Abul Khair,S.H,M.Hum NIP. 096107021989030001
Rafiqoh Lubis,S.H,M.Hum NIP. 197407252002122002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan syukur atas berkat dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan menyusun skripsi yang berjudul : “Penangguhan Penahanan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan ( Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara )”. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Untuk orang tua penulis yang sangat mendukung dan senantiasa member masukan atas pengerjaan skripsi ini. Dan untuk seluruh keluarga yang turut membantu atas penyelesaian skripsi ini, hanya beribu terima kasih yang dapat penulis ucapkan. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; 2. Bapak Abul Khair, SH. M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan; 3. Ibu Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan
Universitas Sumatera Utara
mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari Ibu, skripsi ini akan sulit terselasaikan; 4. Ibu Nurmalawaty, SH. M.Hum, selaku dosen yang banyak membantu dan
memberikan saran dalam penyiapan judul diawal pembuatan skripsi ini; 5. Untuk orangtua yang paling aku cintai, untuk Bapak Drs. J. Napitupulu
dan buat Mama Rusiani Pakpahan, terima kasih untuk semua dukungan, doa serta kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis, sehingga gelar sarjana ini bisa didapatkan, hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan; 6. Untuk Kakak dan Abangku, Elsa Juniaty Napitupulu dan Surya Dharma
Napitupulu,
atas
bantuan
dan
dorongan
kepada
penulis
untuk
menyelesaikan skripsi ini; 7. Keluarga besar Napitupulu dan keluarga besar Pakpahan atas doa dan
dukungannya; 8. Untuk Vera Patricia Madanna Purba, Yuni Tabita Manurung, Tifanny
Ruslan Hasibuan, Astrya Umacy Saragih, Prista Franxiska, Rasmita, Vania, Desi,yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini serta tempat berbagi banyak cerita bagi penulis dan dukungannya; 9. Untuk Thomson yang penuh perhatian dan memberikan semangat, doa
serta dukungannya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya, meskipun penulis menyadari kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.
Medan,
Maret 2010 Penulis
Jenny Adelina Napitupulu 060200286
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................
ii
ABSTRAKSI .....................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................
1
B. Permasalahan ...............................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................
7
D. Keaslian Penulisan .......................................................
8
E. Tinjauan Kepustakaan
BAB II
1. Pengertian Penahanan dan Penangguhan Penahanan ..
9
2.Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia
13
F. Metode Penelitian ..........................................................
24
G. Sistematika Penulisan....................................................
27
PENGATURAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA A. Penangguhan Penahanan Menurut HIR Dan KUHAP 1. Menurut HIR .............................................................
29
2. Menurut KUHAP ......................................................
31
B. Penangguhan Penahanan Menurut PP No. 27 Tahun 1983
Universitas Sumatera Utara
tentang Jaminan Uang Serta Jaminan Orang dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 1. Menurut PP No. 27 Tahun 1983 ................................
36
2. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983..........................................
BAB III
37
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI DASAR PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI (STUDI DI POLDASU) A. Prosedur Permohonan Penangguhan Penahanan Pada Tingkat Penyidikan ..............................................
42
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Penerimaan dan Penolakan Permohonan Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan 1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Penerimaan Permohonan Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan ...............................................................
51
Universitas Sumatera Utara
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Penolakan Permohonan Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan ...............................................................
56
a. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan Penahanan ........................................
61
b. Akibat Terdakwa Yang Ditangguhkan
BAB IV
Penahanannya Melarikan Diri .............................
62
c. Pencabutan Penangguhan Penahanan ...................
64
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ..................................................................
66
B. Saran ............................................................................
68
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI Jenny Adelina Napitupulu* Abul Khair, SH, M.Hum** Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum*** Skripsi yang berjudul “penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan” membahas tentang dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh penyidik yang diajukan oleh pemohon. Dengan adanya syarat dan perjanjian yang diberikan oleh penyidik dan disepakati oleh pemohon atau tersangka untuk dapat menyanggupi kesepakatan yang telah dibuat antara penyidik dan pemohon. Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang penangguhan penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan faktorfaktor yang menjadi dasar penerimaan dan penolakan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Serta penelitia, hukum empiris yaitu dengan data yang di dapat dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan Pasal 31 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Di dalam PP N0. 27 Tahun 1983 adanya jaminan berupa uang maupun berupa orang di atur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Serta di dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, jelaslah bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan meyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. ________________________ *Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara
vi Universitas Sumatera Utara
