Fransiska Febriana
Kompetensi Aparatur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
Kompetensi Teknis Aparatur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Fransiska Febriana Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E-mail :
[email protected]
Abstrak Skripsi ini berjudul “Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau”. Judul ini dipilih setelah melihat fenomena yang ada di lapangan bahwa kompetensi aparatur pemerintah sangat mempengaruhi kinerja dari badan/organisasi tempatnya ditugaskan yang dilihat melalui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku. Berdasarkan fenomena tersebut maka masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah tentang kompetensi teknis melalui pemberian diklat kepada para aparatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil. Rumusan permasalahan ini adalah bagaimana kompetensi teknis aparatur pemerintah daerah pada Bappeda kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah masih ditemukannya aparatur pemerintah yang kurang memiliki kompetensi terutama dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari – hari. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur tersebut maka kepada aparatur yang bersangkutan diikutsertakan dalam diklat – diklat sesuai dengan bidang kerjanya sehari - hari. Kata Kunci: Kompetensi, Aparatur Pemerintah Abstract The thesis entitled "Competency of The Local Government Apparatus on Regional Development Planning Board of Sanggau Regency". The title chosen after observing the phenomena in the field of competence of the government apparatus that greatly influence the performance of the board / organization where the apparatus itself was assigned as measured by the level of knowledge, skills and behavior. Based on the phenomenon of the issues discussed in this thesis is on the technical competence through the educational and training to the government apparatus in accordance with Government Regulation No. 101 in 2000 on Educational and Training of Civil Servants. The formulation of this research problem is how the technical competence of the local government apparatus of Regional Development Planning Board (Bappeda) of Sanggau Regency. The research used a qualitative approach and descriptive research methods. The results of research that has been done is still finding the government apparatus who lack of competencies, especially to implement the main tasks routinely. Therefore, to improve the competence of the apparatus then to the apparatus were participated in the educational and trainings in accordance with their field of work routinely. Keyword: Competence, Government Apparatus
1
Prodi IlmuPemerintahanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasTanjungpura
A. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Penelitian Kinerja aparatur pemerintah menjadi masalah yang cukup menarik dan penting karena
akan
kepentingan
sangat
bermanfaat
penyelenggaraan
untuk
diberikan
kepada
pegawai
dalam
meningkatkan produktivitas kerjanya.
bagi
Motivasi,
kesempatan
dan
kompetensi
pemerintahan
merupakan hal yang sangat penting dalam
baik pusat maupun daerah dalam rangka
meningkatkan semangat kerja aparatur yang
memberikan penyelenggaraan pelayanan untuk
akhirnya
masyarakat
produktivitas
bangsa
dan
Negara.
Kinerja
bermuara kerja
kepada individu
serta
turut
aparatur pemerintah yang baik akan menjamin
mempengaruhi
terciptanya
bagi
organisasi juga tentunya. Faktor motivasi dapat
masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan
berasal dari dalam maupun dari luar individu itu
organisasi birokrasi publik.
sendiri.
pelayanan
yang
baik
peningkatan
peningkatan
produktivitas
Tugas pokok seorang aparatur pemerintah
Kompetensi aparatur sangat diperlukan
adalah memberikan pelayanan yang baik
terutama bagi aparatur-aparatur pemerintah yang
kepada
menduduki suatu jabatan, karena untuk dapat
masyarakat
untuk
menciptakan
pemerintah yang bersih dan berwibawa. Oleh
menduduki
karena itu untuk menciptakan pemerintah yang
seseorang yang memiliki kualifikasi yang baik
bersih dan berwibawa dibutuhkan kinerja
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100
aparatur pemerintah yang baik supaya tercipta
Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri
suasana yang aman dan nyaman. Pemerintah
sipil
juga
Undang-undang
disempurnakan lagi melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur tentang
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
pokok-pokok kepegawaian, dimana undang-
Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000
undang ini menjadi tolak ukur bagi aparatur
tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
jabatan struktural.
telah
mengeluarkan
pokok dan fungsinya sehari-hari.
suatu
dalam
jabatan
jabatan
tentunya
struktural
harus
yang
Kondisi yang ada di lapangan saat ini sesuai
Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja
dengan kompetensi aparatur pemerintah daerah
seorang pegawai dipengaruhi oleh 3 faktor
yang ada pada kantor Bappeda kabupaten
yaitu motivasi, kompetensi dan kesempatan.
Sanggau adalah masih ditemukannya aparatur
Motivasi pegawai dapat meningkat apabila
pemerintah daerah yang bekerja tidak sesuai
mereka merasa telah termotivasi oleh sesuatu,
dengan tupoksinya bahkan masih bingung dalam
sehingga mereka akan berusaha untuk bekerja
melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-
dengan baik dalam mencapai tujuan kerja yang
hari.
diharapkan. Dalam memotivasi pegawai harus
Pengelolaan
suatu
organisasi,
seorang
diketahui terlebih dahulu komponen-komponen
pimpinan seharusnya mampu untuk melaksanakan
yang
mempengaruhi
melaksanakan
pekerjaan.
mereka
dalam
fungsi organisasi yaitu pergerakan terhadap
Sehingga
dapat
bawahannya
diketahui motivasi seperti apa yang cocok
mencapai
dengan tujuan
baik
organisasi
sehingga
dapat
seperti
yang
diharapkan. Pergerakan merupakan salah satu
Fransiska Febriana
Kompetensi Aparatur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
fungsi manajemen sehingga apabila organisasi
mengikuti
ingin
pemerintah
berjalan
dengan
baik
maka
fungsi
pergerakan ini juga harus dikelola dengan baik. Kompetensi
yang
terkecuali
bertugas
Sanggau.
pada
aparatur Bappeda
Keiikutsertaan
aparatur
tersebut untuk mengikuti diklat ini sesuai dengan
dengan 3 komponen utamanya yaitu pengetahuan
kebijakan dari kepala Bappeda selaku atasan yang
yang
terlebih dahulu menyeleksi diklat – diklat yang
oleh
dapat
tidak
terbentuk
dimiliki
aparatur
kabupaten
diklat,
aparatur
itu
sendiri,
keterampilan dan sikap individu yang mana ketiga
akan
komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri,
keiikutsertaan dalam diklat ini harus disesuaikan
sifat bawaan diri (trait) dan motif. Pengetahuan
dengan bidang kerja dari aparatur tersebut sehari
dan keterampilan aparatur bisa dikembangkan
– hari apakah relevan atau tidak.
untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pemberian
pendidikan
dan
pelatihan
diikuti
oleh
anak
buahnya.
Karena
Kompetensi aparatur ini juga terlihat dari
yang
kesesuaian antara latar belakang pendidikan
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
aparatur tersebut dengan bidang kerjanya sehari –
fungsi serta jabatan yang diduduki oleh aparatur
hari. Akan lebih mudah jika latar belakang
tersebut.
pendidikan mereka sama dengan bidang kerjanya
Tingkat pengetahuan aparatur dapat dilihat dari
latar
belakang
serta
aparatur yang ditugaskan pada bidang yang tidak
dalam
sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
memahami dan mengerjakan tugas – tugasnya
Untuk menciptakan kesesuian itulah kepada
sehari – hari. Keterampilan aparatur terkait
aparatur tersebut diberikan diklat – diklat sesuai
dengan
dalam
dengan bidang kerjanya agar dapat meningkatkan
berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
pengetahuan dan keterampilannya sehingga bisa
secara jelas. Sikap prilaku aparatur dapat terlihat
melaksanakan tugasnya sehari – hari secara
dari
professional.
bagaimana
cara
aparatur
bagaimana
bagaimana
pendidikannya
sehari- hari, tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada
tersebut
cara
aparatur
mereka
tersebut
memiliki
kreatifitas dalam bekerja serta motivasi. Pemerintah
menetapkan
beberapa
2.
Rumusan Permasalahan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut
aparatur pemerintah untuk dapat menduduki
penulis mencoba memberikan suatu rumusan
jabatan pada suatu organisasi/dinas/badan milik
masalah dalam penelitian ini, yakni: “Bagaimana
pemerintah. Persyaratan yang harus dipenuhi juga
kompetensi teknis aparatur pemerintah daerah
berbeda – beda antara satu dan lainnya, tetapi
pada Bappeda kabupaten Sanggau?
secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur
untuk menduduki suatu jabatan
secara umum yaitu kepangkatan dan golongan serta kesesuaian antara latar belakang pendidikan aparatur dengan bidang kerjanya sehari – hari. Setiap aparatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 memiliki
kesempatan
meningkatkan
yang
kompetensinya
sama
untuk
dengan
cara
3.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : a. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
pengetahuan aparatur pemerintah daerah pada Bappeda kabupaten Sanggau
3
Prodi IlmuPemerintahanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasTanjungpura
b. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
Dalam konteks penyelenggaraan menurut
keterampilan aparatur pemerintah daerah
dokumen Sistem Administrasi Negara Kesatuan
pada Bappeda kabupaten Sanggau
Republik Indonesia, kompetensi dikelompokkan
c. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap prilaku aparatur pemerintah daerah pada Bappeda kabupaten Sanggau.
atas 4 jenis (SANKRI, 2003:75-76): 1. Kompetensi Teknik (technical competence) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang
4.
sama dimuat dalam PP nomor 101/2000
Manfaat Penelitian Penelitian
ini
diharapkan
mampu
tentang
Diklat
Jabatan
PNS,
bahwa
memberikan sumbangan pengetahuan terhadap
kompetensi teknis adalah kemampuan PNS
ilmu manajemen khususnya dalam pergerakan
dalam
dimana kompetensi mempengaruhi penilaian
pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS
kinerja aparatur. Serta dapat dijadikan bahan
yang
evalusi untuk menciptakan semangat kerja
kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat
aparatur khususnya pada lingkungan Bappeda
teknis yang berkaitan dengan persyaratan
kabupaten
kompetensi jabatan masing-masing.
Sanggau
dan
memberikan
pemahaman bagi Bappeda kabupaten Sanggau dalam
mengelola
manajemen
untuk
bidang
teknis
belum
2. Kompetensi
tertentu
memenuhi
persyaratan
Manajerial
competence)
adalah
untuk
(managerial
kompetensi
yang
berhubungan dengan berbagai kemampuan
meningkatkan kinerja.
manajerial yang dibutuhkan dalam menangani B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI
organisasi.
keputusan
Kepala
Badan
teknik
perencanaan,
Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003
pengendalian
tentang
organisasi
Pedoman
Kompetensi
manajerial
meliputi kemampuan menerapkan konsep dan
1. Kerangka Teori Menurut
tugas
Penyusunan
Standar
dan juga
pengorganisasian,
evaluasi
kinerja
kemampuan
unit dalam
Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri
melaksanakan prinsip good governance dalam
Sipil yang menyebutkan bahwa: “Kompetensi
manajemen pemerintahan dan pembangunan
adalah
termasuk
kemampuan
dan
karakteristik
yang
bagaimana
mendayagunakan
dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil
kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
perilaku yang diperlakukan dalam pelaksanaan
3. Kompetensi Sosial (Social Competence) yaitu
tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil
kemampuan melakukan komunikasi yang
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara
dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan
professional, efektif dan efisien”.
tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat
Spencer dan Spencer (dalam Hutapea dan
terlihat
di
lingkungan
internal``
seperti
Nurianna, 2008:5) mengemukakan bahwa definisi
memotivasi SDM dan atau peran serta
kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang
masyarakat guna meningkatkan produktivitas
yang ada hubungan sebab-akibatnya dengan
kerja atau yang berkaitan dengan lingkungan
prestasi kerja yang luar biasa atau dengan
eksternal
efektivitas kerja.
kemitraan, kalaborasi dan pengembangan
seperti
melaksanakan
pola
Fransiska Febriana
Kompetensi Aparatur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
jaringan kerja dengan berbagai lembaga dalam rangka
meningkatkan
citra
dan
4. Pengetahuan
kinerja
informasi
mengenai seseorang yang memiliki bidang
organisasi, termasuk bagaimana menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, nilai-
(knowledge),
substansi tertentu. 5. Keterampilan
nilai sosial budaya dan sikap tanggap terhadap
(skill),
kemampuan
untuk
melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu
aspirasi dan dinamika masyarakat. 4. Kompetensi intelektual / strategic (intellectual
Spencer dan Spencer (dalam Hutapea dan
/ strategic competence), yaitu kemampuan
Nuruanna,2008:28) mengemukakan bahwa ada 3
untuk berpikir secara strategis dengan visi
komponen utama pembentuk kompetensi yaitu
jauh kedepan. Kompetensi intelektual ini
pengetahuan
meliputi kemampuan merumuskan visi, misi
keterampilan dan sikap individu, yang mana
dan strategi dalam rangka mencapai tujuan
ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh
organisasi
konsep diri, sifat bawaan diri (trait) dan motif.
sebagai
bagian
integral
dari
yang
pembangunan nasional, merumuskan dan
Hutapea
memberi masukan untuk pemecahan masalah
mengemukakan
dan pengambilan keputusan yang logis dan
mencakup 3 aspek sebagai berikut:
sistematis,
1.
juga
kemampuan
dalam
hal
dan
dimiliki
seseorang,
Nurianna
standar
(2008:28)
kompetensi
yang
Pengetahuan (knowledge), yang berkaitan
memahami paradigma pembangunan yang
dengan pekerjaan, yaitu mengetahui dan
relevan dalam upaya mewujudkan good
memahami
governance dan mencapai tujuan berbangsa
masing-masing yang menyangkut tugas dan
dan bernegara, serta kemampuan dalam
tanggung jawab, mengetahui pengetahuan
menjelaskan
yang
organisasi
kedudukan, instansi
dalam
tugas,
fungsi
hubungannya
dengan Sistem Administrasi Negara Republik
pengetahuan
berhubungan
di
dengan
bidangnya
peraturan,
prosedur dan teknik. 2.
Keterampilan (skill), kemampuan dalam
Indonesia.
berkomunikasi dengan baik secara tulisan
Lima karakteristik dasar kompetensi menurut
dan jelas secara lisan.
dokumen SANKRI, meliputi :
3.
Sikap (attitude), memiliki kemampuan dalam
1. Motif (motive), sessuatu yang secara terus
berkreativitas dalam bekerja, semangat kerja
menerus dipikirkan atau diinginkan oleh
yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam
seseorang
yang
perencanaan.
tindakan.
Motif
menyebabkan ini
adanya
menggerakan,
Model
pengembangan
karir
yang
mengarahkan dan memiliki perilaku terhadap
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100
tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda dari
tahun 2000 mencakup:
orang lain. 2. Sifat (traits), karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. 3. Konsep pribadi (self concept), perilaku, nilai dan kesan pribadi seseorang.
1. Pendidikan meliputi item: pendidikan dasar (SD, SLTP), Pendidikan Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi. 2. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan meliputi item: Diklat Kepemimpinan II, Diklat Kepemimpinan III.
5
Prodi IlmuPemerintahanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasTanjungpura
3. Masa kerja: lamanya kerja pegawai dalam tahunan seperti; 0-5 tahun, 6-10 tahun
wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam
dan lebih dari 20 tahun. 4. Jabatan meliputi item: kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang hak seorang pegawai.
menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana data yang diperoleh baik denga cara wawancara, observasi.
5. DP3 meliputi item: kesetiaan, prestasi kerja,
ketaatan,
tanggung
jawab,
kejujuran dan praktek kepemimpinan.
Akan dicross check kemudian dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data
6. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai
yang lebih akurat.
yang lebih tinggi kepangkatan diberi kesempatan lebih dulu untuk menduduki jabatan yang lowong.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Karakteristik
Salah satu langkah penting dalam upaya
Aparatur
Penilaian
Kompetensi
Pemerintah
Daerah
Teknis
Pada
Badan
pengembangan sumber daya manusia ialah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para
Sanggau.
pegawai, baik bagi mereka yang melaksanakan
Kompetensi teknis aparatur dapat dinilai
tugas yang sifatnya teknikal dan operasional,
melalui tingkat pengetahuan, keterampilan serta
fungsional maupun bagi mereka yang menduduki
sikap
berbagai tingkat jabatan pimpinan.
pengetahuan dapat terlihat dari latar belakang
dan
prilaku
aparaturnya.
Tingkat
pendidikan, pengalaman kerja dan kemauan mau belajar. Tingkat keterampilannya terlihat dari 2.
Metode Penelitian Untuk
keahlian aparatur tersebut dalam bekerja dan
menjawab
permasalahan
yang
dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu
jenis
penelitian
yang
bertujuan
untuk
menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji Subjek pada penelitian ini diambil dengan mengunakan teknik purposive sampling. Adapun
yang
menjadi
menyelesaikan
masalah
yang
dihadapi.
Sedangkan sikap dan prilaku aparatur terlihat dari tingkat disiplin dan nilai tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur dalam bekerja. Pengetahuan
dapat
diperoleh
melalui
pendidikan formal yang menjadi latar belakang pendidikan
aparatur
tersebut.
Pengetahuan
aparatur dalam melaksanakan tugasnyasehari –
subjek
dalam
penelitian ini antara lain : sekretaris Bappeda, kepala bidang litbangdal, kasubbid kesehatan,
hari akan sangat berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik. Oleh karena itu, sebagai seorang aparatur tentunya harus mengetahui dan memahami tugas
penerangan dan komunikasi dan kasubbag keuangan.
bidang kerjanya.
KemudianKegiatan dalam
penelitian
pokok dan fungsinya sehari-hari sesuai dengan
ini
pengumpulan dilakukan
data
Dengan mengetahui tugas fungsinya tersebut
melalui
maka seorang aparatur dapat melaksanakan
Fransiska Febriana
Kompetensi Aparatur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan
memberikan bantuan kepada peneliti sehingga
baik. Namun, walaupun tugas pokok dan fungsi
penelitian ini dapat terselesaikan.
aparatur sesuai dengan jabatannya sudah diatur secara jelas dalam peraturan tertulis, tetap saja dalam
pelaksanaannya
masih
mengalami
DAFTAR PUSTAKA Literatur Buku Bacaan
beberapa kendala. Karena antara teori dan
Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi
pelaksanaannya tidak semua sama, apalagi
Publik. Yogyakarta: Fisip UGM Yogyakarta.
dengan
latar
belakang
pendidikan
yang
terkadang tidak sesuai dengan bidang kerja saat
Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Teori, Kasus dan
ini. Seperti seorang aparatur dengan latar
Solusi. Bandung: Alfabeta
belakang pendidikan hukum kemudian bekerja di bidang ekbang yang seharusnya diisi oleh
Hutapea, Parulian Nuriana Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: Gramedia.
aparatur dengan latar belakang pendidikan Mahsum, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja
ekonomi.
Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. 2. Keterbatasan Studi Selama
melakukan
penelitian
tentang
kompetensi aparatur pemerintah pada Badan
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Perencanaan Pembangunan, peneliti mengalami kendala- kendala sehingga peneliti harus bekerja dengan ektra dalam penelitian ini. Kendala yang
Robbins, Stephen P. 2001. Organizational Behaviour. Prentice Hall.
dialami penelitian sebagian dapat diselesaikan
Siagian, Sondang P. 2001. Kerangka Dasar Ilmu
dengan berpegang pada literatur- literatur yang
Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.
ada sebagian lagi tidak dapat diatasi oleh peneliti hingga penelitian ini selesai dilakukan yang
1996.
Organization
and
Methods
mana hal tersebut pada akhirnya menjadi
Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen.
keterbatasaan
Jakarta: PT. Gunung Agung.
penelitianya.
Adapun
keterbatasaan dalam penelitian ini adalah lebih kepada
keterbatasaan
pengumpulan
data
wawancara.
Narasumber
dalam
terutama
melakukan
dalam yang
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
proses peneliti
wawancarai memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kompetensi aparatur. 3.
Soedjadi.
Apresiasi
Sugiyono.2011.Metode
Penelitian
Administrasi.
Bandung: Alfabeta. Sutrisno,
Edy.2009.
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia. Jakarta: Kencana
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaranaparatur pemerintah Bappeda kabupaten Sanggau yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak
PeraturanPemerintah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil.
7
Prodi IlmuPemerintahanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasTanjungpura
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Model Pengembangan Karir Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. Undang – Undang N0. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
KEMENTERTAN PENDIDIKAN DAN KEBT.IDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKI'LTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASI S\YA A Yani Pontianalq Kotak Pos 78L24 Homepage : http-fi urnalmahasiswa.fisip.untan.ac-id Jalan
Email :
[email protected]
LEMBAR PERITYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAIIASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Lengkap NIM / Periode lulus Fakultas / Jurusa*
: FRANSISKA FEBRIANA
Emailddress/HP
:
[email protected]/085245788457
Nama
:E4200%17/2A13 : FISIP I
ILMU ADMINISTRASI
derri pengembangan il-rnu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusart mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mdrasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi llmu Pernerintahan Faldtas tlmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Taqiungpura Hak Bebas Royalti Non-Etsklusif (Non-Exlusive Royalti-Free Rtght) atas karya ilmiatr saya yang berjudul :
KOMPETENSI APARATUR PADA BADAN PERENCANAAIY PEMBANGI]NAN DAERAH KABUPATEN $AI\ICGAU beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatk*r, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet
ataumedialain:
r-T I--1
fulltext content artikel sesuai dengan standar penulisanjurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa
pe,r'lu meminta
ijin dari
saya selarna tetap mencantumkan nama
saya sebagai penuliV pencipta dan atau penerbit yaag bersangkutarr.
Saya bersedia uilhrk menangguog seoara pribadi, tarpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tmtutan hukum yang tirnbul atas pelanggaran hak cip'ta dalam karya saya ini.
Demikian pemyataan ini sayabuat dengan sebenarnya
Lolt
Dibuatdi
: Pontianak
PadaTwggal :8Juli2013
4198603100r
M
(FRANSISKA FEBRIANA)