1
KINERJA KEMENTAN 2013 ( SELAIN 4 TARGET SUKSES ) PETA
LAKIP 2009 “CC” (56,16) 2010 “B” (65,61) 2011 “B”
SPIP S SANGAT HANDAL &HANDAL
WBK 2010 : 92 unit (41,78%)
2010 :59
2011 :108 unit
(37,58%)
(48%)
2011: 71 (73,79%)
2012 :98
LK 2010 WDP
2012: 120 unit
2011
(53,33%)
WDP
dr 225
(75,99%)
Unit.
(70,19)
2013:
2012 “B+” (72,13)
123
2013: 166 unit
(78,34%)
PETA
(77,20%) dr 215 Unit.
HASIL SURVEY INTEGRITAS dr KPK
RAWAN
2009 & 2010
2012
2011 :
2 = AGAK 7 = CUKUP RAWAN 3 = BEBAS
RANKING I RANKING 8 (nilai 7,45)
2012
WDP
2013
RANKING 12 dari 20 K/L (Nilai 6,82)
2013
4= AGAK
2013
6= CUKUP
RANKING 5
RAWAN
dari 20 K/L
2= BEBAS
(nilai 7,49)
2012
WTP ?
A. Pencapaian Swasembada Kedelai dan Swasembada Padi dan Jagung secara Berkelanjutan Perbanyakan Benih Sumber • Sarana prasarana dan SDM BBI kurang memadai • Realisasi produksi dan produktivitas perbanyakan benih tidak mencapai target • Penyaluran benih sumber rendah karena kurang diminati • PNBP tidak disetor ke kas negara tetapi langsung digunakan untuk operasional kegiatan BBI dan disetor sebagai PAD.
Pemberdayaan Penangkar • Produksi dan produktivitas penangkaran tidak sesuai target • Produksi benih tidak tersalur (varietas tidak sesuai kebutuhan dan benih tidak diopkup)
3
Sertifikasi Benih • Pelaksanaan sertifikasi belum sesuai ketentuan • Kualitas benih bersertifikat dibawah standar Subsidi Benih • Subsidi benih terlambat, sehingga realisasi tidak capai target • Tidak semua petani/kel. tani mau membeli benih bersubsidi • Ketersediaan benih pada BUMN tidak mencukupi kebutuhan SL-PTT • Penetapan lokasi SL-PTT kurang tepat • Penerapan teknologi budidaya belum sesuai rekomendasi (benih & pupuk) • Peningkatan provitas tidak tercapai
4
B. Kegiatan Perluasan Lahan • Lokasi kegiatan tidak memenuhi persyaratan • Design dibuat pada tahun yang sama dg pelaksanaan konstruksi • Areal tumpang tindih dengan program/kegiatan lain • Perhitungan biaya dalam RUKK belum sesuai kebutuhan lapangan • Hasil pekerjaan fisik belum sesuai ketentuan • Lokasi tercetak tidak dilakukan pengukuran kembali • Terjadi alih fungsi lahan, setelah sawah tercetak • Penggunaan dana bansos tidak sesuai peruntukan
5
C. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) • Pemilihan lokasi dan kelompok penerima bantuan belum sesuai ketentuan • Penyusunan RKKA belum sesuai kebutuhan • Lahan pekarangan belum dikelola dengan baik • Demplot pekarangan dan kebun bibit tidak berlanjut. • Pemanfaatan dana bansos belum sesuai peruntukan • Administrasi kelompok tidak tertib • Kinerja pendamping belum optimal
6
D. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kebijakan • Rancangan kegiatan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil daerah. • Penentuan kelompok penerima dana bansos LM3 belum sepenuhnya berdasarkan usulan daerah secara berjenjang yang berdampak pada pembinaan dan pengendalian yang belum memadai. • Kebijakan pengalokasian dana revitalisasi pasar untuk pembangunan gedung baru belum mempertimbangkan status lahan sehingga statusnya asetnya berpotensi masalah. 7
Perencanaan • Proses seleksi LM3 belum sesuai dengan ketentuan: proses seleksi calon penerima bantuan belum sepenuhnya melalui verifikasi maupun rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten. • Pemilihan/penetapan CP/CL (Poktan/Gapoktan) penerima bantuan belum menerapkan persyaratan • Perencanaan pengadaan barang/jasa belum optimal, diantaranya: Penetapan HPS belum didukung dengan survey harga pasar. Dalam dokumen pengadaan alsin belum seluruhnya mempersyaratkan adanya test report dan uji unjuk kerja. Belum mempertimbangkan kebutuhan riil petani, antara (jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis alat, kemampuan SDM, ketersediaan daya listrik dan bahan baku).
8
Perencanaan
lanjutan
• Perencanaan Program/Kegiatan Ditjen. PPHP T.A. 2013 Belum sepenuhnya tertib, antara lain: Anggaran yang diintegrasikan antar direktorat lingkup PPHP untuk pilot project kegiatan Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) belum didukung dengan studi kelayakan, kesiapan lokasi dan kesiapan lainnya sesuai dengan tahapan kegiatan yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat kegiatan lainnya berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis yang dilaksanakan oleh dua direktorat di Ditjen. PPHP.
9
Pelaksanaan Operasional Gedung UPH (Unit Pengolahan Hasil) belum seluruhnya maksimal al. tidak digunakan sesuai tujuan :digunakan pribadi, tidak berfungsi karena daya listrik dan sebagian karena tidak adanya dana penguatan untuk membeli bahan baku. Beberapa bangunan STA (Sub Terminal Agribisnis) belum berfungsi sesuai tujuan, karena : lokasi terpencil, kurang strategis, akses jalan belum dibangun dan sepi transaksi. Bantuan Peralatan untuk komoditas perkebunan, perta nian,hortikultura, dan peternakan belum sepenuhnya dimanfaatkan.
10
Kinerja Sistem Layanan Informasi Agribisnis belum dipantau secara sistematis, sehingga manfaatnya kepada pelaku pasar (petani produsen, konsumen dan pihak ketiga) belum diketahui secara konkrit. Masih ditemukan komponen-komponen biaya di RUK dalam rangka LM3 yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan proposal kegiatan belum memperhatikan kebutuhan riil LM3. Selain itu, pelaksanaannya kurang tertib yaitu tidak sesuai RUK dan terdapat penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuannya. Monev, pelaporan dan pengirimannya secara berjenjang mulai tingkat kelompok tani, kabupaten sampai dengan provinsi belum tertib. 11
E. Pengembangan Tebu Rakyat • Pedoman teknis : penetapan kelompok sasaran hanya melibatkan KPTR, belum memberi peluang kelompok tani tebu lain, sehingga KPTR yang ditetapkan mementingkan pada kelompok tani yang sudah bergabung dan areal tidak bertambah,serta memberikan peluang penumpukan modal/ dana pada kelompok tertentu yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dana. • Penetapan CP/CL sering terlambat/tidak tepat dan usulan anggota calon penerima dana/bantuan lebih didominasi diusulkan/ditetapkan oleh KPTR belum dikoordinasikan dengan tim teknis kabupaten. 12
• Kebijakan pengembangan benih tebu kultur jaringan/ konvensional pada tahun 2013 melalui kontraktual dengan penyedia jasa yaitu perbanyakan benih tebu kuljar G2 ke G3 atau perbanyakan secara konvensional dari KBI ke KBD sulit diterapkan karena proses tender relatif lama, keter lambatan penetapan CP/CL, terjadi sanggah banding dan pengaduan. • Keterlambatan proses tender mengakibatkan ketidaktepat an penyaluran bibit ke petani sesuai jadual tanam (umum nya petani sudah melaksanakan tanam sebelum bibit diterima) dan dalam praktek terjadi pembelian bibit milik petani yang tidak jelas asal usul sumber benihnya( bukan bersumber dari penyedia jasa).
13
• Pencapaian areal tanam Kebun Tebu Giling belum optimal yaitu target dukungan areal tanam kebun tebu giling yang ditetapkan untuk terpenuhi swasembada gula adalah seluas 350.000 ha sampai saat ini tidak terealisasi, serta revitalisasi PG dan pembangunan PG baru yang belum sesuai harapan. • Tipe kemasakan dan varietas tebu sudah ditetapkan seperti PS 851, PS 862, PS 863, PS 921, PSBM 901, PS 864, Bululawang, PSJT 941, namun pd pengembangan tebu (perluasan dan bongkar ratoon) belum memperha tikan penggunaan benih sesuai penataan varietas yang tepat sesuai tipe kemasakan yaitu masak Awal, Awal Tengah, Tengah, dan Tengah Lambat. Belum diimplikasikan penanataan varietas ini berdampak pada potensi produksi yang kurang optimal. 14
• Penyediaan benih tebu bermutu/VUB sulit dipenuhi : Pembibitan tebu secara berjenjang dari Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) sulit dipenuhi karena kesulitan memproyeksi kebutuhan benih untuk petani pd kegiatan perluasan dan bongkar ratoon; dan penyediaan benih dari KBP s.d KBD memerlukan 2 tahun. • KBD sumber benih KulJar dari P3GI th 2011 seluas 680,02 ha dan th 2012 seluas 427,49 ha utk memenuhi penye diaan bibit bongkar ratoon tahun 2013 belum optimal. Perbanyakan benih kuljar (G2) menjadi (G3) yang dilaksa nakan oleh kelompok tani melalui dana bansos pada tahap kegiatan persemaian benih tebu G2 dalam polybag terjadi kegagalan (daya tumbuh 40% - 50%). 15
• Perbaikan budidaya tanaman tebu rakyat sulit diterapkan : petani belum sepenuhnya menggunakan benih tebu yang bersertifikat, asal usul benih tidak jelas, pemeliharaan tanaman seperti membersihkan daun tebu kering sering tidak dilaksanakan, tanaman tebu keprasan lebih dari 3x.
• Pemanfatan dana PMUK yang diterima pada masing-masing kelompok tani/ KPTR belum digunakan sesuai tujuan : masih ditemukan dana dimanfaatkan untuk memenuhi pembayaran pelunasan hutang Kredit Ketahanan Pangan, dimanfaatkan untuk sinpam pinjam anggota kelompok tani; seharusnya untuk pengem bangan tebu dan dimanfaatkan untuk perdagangan saprodi.
• Pembinaan dan monitoring dana bergulir oleh Tim Teknis tertuju pada KPTR belum sampai anggota kelompok tani sasaran, sehingga kebenaran dana bergulir belum dapat dipantau dengan baik.
16
G. Gernas Kakao Rehabilitasi • Penetapan CP/CL kurang tertib. • Penetapan kebun dan umur tanaman serta produksi belum sesuai dengan kriteria, antara lain tanaman yang masih produksi tinggi dan umur tanaman muda diikutkan dalam kegiatan rehabilitasi. • Pemantauan terhadap sambung samping yang hidup sebagai dasar pembayaran tidak dilakukan monitoring dengan baik. • Tanaman tidak terpelihara dengan baik karena pemupukan dilakukan secara swadaya. 17
Peremajaan • Penetapan CP/CL kurang tertib. • Bibit yang disalurkan tidak langsung ditanam karena petani belum mempersiapkan lahan, sehingga bibit berpotensi rusak. • Pemanfaatan bibit cenderung untuk tanaman sulaman bukan peremajaan. • Tanaman tidak terpelihara dengan pemupukan dilakukan secara swadaya.
baik
karena
18
H. Penyelamatan Betina Produktif Mendukung PSDS 2014 Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/ Kerbau (UM-PSDS/K) : Sudah terbentuk baik di tingkat provinsi, Kab/Kota; dan telah membuat target kegiatan tetapi belum disosialisasikan di tingkat lapang (inseminator). CP/CL Kelompok Penyelamat : • Kriteria yang ada tidak digunakan sebagai pelaksanakan CP/CL, • Hasil CP/CL tidak diadministrasikan dengan tertib.
dasar
19
Sosialisasi Kegiatan : Sosialisasi dilaksanakan tetapi tidak efektif sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan Fasilitas Sarpras RPH Terbatasnya tenaga dokter hewan di RPH sehingga betina usia produktif yang dipotong tidak dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi alat reproduksinya
20
Penunjukan Kelompok Penyelamat • Kelompok peternak penampung tidak berpengalaman • Tidak terapkan sistem manajemen administrasi keuangan secara baik • Tidak mempunyai akses yang baik dengan RPH
Penyaluran Dana ke Kelompok • Penyusunan RUK, tidak sesuai kebutuhan riil (jenis barang/ kegiatan, volume dan unit cost) dan belum dimanfaatkan sbg acuan penyediaan kebutuhan, shg kurang efisien dan efektif. • Penyaluran dana ke rekening kelompok tepat jumlah dan waktu tetapi tidak tepat sasaran
21
Penggunaan Dana oleh Kelompok : • Dana yang digunakan tidak sesuai RUK yang telah disetujui, tanpa dilakukan revisi terlebih dahulu. • Pembelian betina produktif tidak tepat (bukan ternak yg akan dipotong). • Betina produktif yang diselamatkan setelah dibuntingkan tidak dijual kepada kelompok/perorangan/koperasi melainkan dibudidayakan, seharusnya ternak tersebut dijual dan hasil penjualan digunakan untuk penyelamatan betina produktif yang lain. • Pemberian insentif untuk pemeliharaan betina bunting tidak tepat • Pemberian tanda pada ternak bunting yg diberi insentif tdk efektif, terjadi penjualan ternak bunting
22
Pembinaan Tim Teknis : • Tim Pembina/Teknis dan petugas lapangan belum melaksa nakan tugas sesuai tanggungjawab dan belum melakukan pembinaan dan monev secara optimal
Pelaporan • Pelaporan dari tingkat daerah hingga tingkat provinsi tidak tertib. • Materi laporan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. • Laporan terlambat disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder.
23
I. PUAP Hasil Evaluasi terhadap Kinerja Gapoktan ditemukan permasalahan : 1. Persiapan Pelaksanaan a. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) ada yang tidak didasarkan pada Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA) selain itu terdapat penyusunan RUB yang tidak didasarkan pada potensi wilayah. b. Terdapat gapoktan yang belum mengikuti pelatihan pengelolaan dana PUAP c. Komite Pengarah Desa (KPD) belum seluruhnya terbentuk. 2. Pencairan Dana a. Terdapat gapoktan yang belum mengikuti pelatihan pengelolaan dana PUAP tetapi sudah mencairkan dana PUAP b. Belum seluruh dana yang diterima gapoktan dicaikan.
24
lanjutan 3. Penyaluran dan Pemanfatan Dana a. Terdapat pengembalian pinjaman dana yang disimpan di rekening pribadi pengurus gapoktan b. penggunaan dana BLM PUAP tidak sesuai ketentuan dan terdapat tunggakan pengembalian pinjaman dana karena kegagalan usaha agribisnis c. Penggunaan dana PUAP yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi petugas kabupaten/BPTP/PMT/PPL d. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) belum seluruhnya terbentuk dan LKMA yang terbentuk belum sepenuhnya aktif. e. Penyelia Mitra Tani (PMT) belum sepenuhnya intensif melakukan pembinaan terhadap pengengolaan dana PUAP. f.
Administrasi pembukuan keuangan belum tertib
25
J. PENGGERAK MEMBANGUN DESA (PMD) 1. Pemilihan PMD dan kelompok binaannya tidak melalui identifikasi dan jalur seleksi sesuai juklak melainkan melalui jalur aspirasi DPR RI/DPRD 2. PMD belum sepenuhnya memenuhi pensyaratan dalam pedum baik teknis maupun administratif 3. Kelompok tani binaan belum sepenuhnya aktif berusaha untuk membudidayakan komoditas yang diusulkan, selain itu terdapat kelompok tani yang sudah pernah memperoleh dana penguatan modal PMD tahun sebelumnya. 4. Terdapat organisasi pelaksana PMD di tingkat propinsi dan kabutpaten yang belum ditetapkan melalui SK 5. Pembayaran honor PMD tahun 2013 yang bersumber dari DIPA Ditjen Hortikultura selama 3 bulan belum dibayarkan. 6. Adminstrasi kelompok yang tidak tertib
26
K. LM3 1. LM3 di beberapa kabupaten telah mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan santri/siswa 2. Proses pengajuan LM3 kurang melibatkan Dinas Pertanian Provinsi, melainkan langsung berhubungan dengan Dinas Kabupaten dan eselon I terkait, sehingga Dinas Pertanian Provinsi kurang responsif terhadap pelaksanaan LM3 3. Penerima dana LM3 ada yang melaksanakan kegiatannya melainkan tidak sesuai dengan bidang usaha yang diusulkan dan pemberian dana dinilai telalu besar / tidak sebanding dengan skala usahanya 4. Pengurus LM3 tidak memahami Juklak Pencairan Dana (melalui 3 tahap) 5. Penerima LM3 tidak melengkapi administrasi pembukuan secara terttib, tidak melampirkan bukti-buki yang sah dalam penguunaan dana LM3 6. Sebagian dana yang dicairkan belum dimanfaatkan sesuai RUK dan masih ada yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan RUK 7. Penerima LM3 tidak membuat Laporan Pertangungjawaban secara berkala (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan)
27
Sekian - Terima Kasih SEMOGA KITA MAMPU MEWUJUDKAN EMPAT TARGET SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN BEBAS dari KKN di KEMENTAN
