KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id

KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK Oleh: RIKA HERDINA NIM. E21110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu Pegawai bidang Humas di Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya Disiplin pegawai serta Kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas kerja, serta ketepatan Waktu Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pontianak sudah cukup baik, para pegawai telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja yang cukup baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor diantaranya adanya tupoksi yang jelas, motivasi pegawai yang cukup baik, Pimpinan juga mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, misalnya melalui jalur pendidikan formal dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja pegawai, Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkanpeningkatan produktivitas kerja pegawai terutama dengan meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik, serta mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik. Kata-kata kunci: Kinerja Pegawai, Hubungan Masyarakat, Pelayanan Publik.

Abstract This article is intended to describe and analyze the quality, quantity and timeliness of Public Relations Officer at the Regional Secretariat Pontianak The problem in this research is the lack of personnel and lack Discipline sense of responsibility in carrying out duties in the Public Relations Officer at the Regional Secretariat Pontianak. This study was a descriptive study with qualitative analysis. The results of the field studies showed that the quantity and quality of work, as well as the accuracy of the Time of Civil Servants of the Public Relations Regional Secretariat Ponanak is quite good, the employees have worked with enough discipline in the achievement of employment and generate jobs in accordance with the instructions given. The achievement of the quantity and quality of work is quite good due to the support of a number of factors, including their duties are clear, which is good enough motivation, leadership support and strict sanctions for employees who are lazy. Recommendations in this study is expected to increase employee productivity, especially by improving discipline, seriousness of work and increase speed in delivering public services, and optimize employee responsibility to provide a comprehensive understanding of the application of the order of administration and public service procedures. Keywords: Keywords : Performance Officer , Public Relations. Public Service.

1 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


prinsip

A. PENDAHULUAN

good

governance.

otonomi daerah Pegawai

Negeri

sebagai

abdi

perubahan

Dengan

menginginkan suatu mendasar

dalam

negara bertugas melayani kehendak negara

penyelenggaraan pemerintah yang lebih

dan dituntut

transparan, berkeadilan dan akuntabel,

prestasi

mampu mengembangkan kerjanya

semaksimal

maka tuntutan akan adanya pegawai

mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai

bekerja dengan baik

negeri

kepentingan

maka penguatan peran masyarakat dengan

masyarakat sesuai dengan kedudukan dan

penerapan demokrasi rakyat tidak akan

fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan

tercapai apabila tidak didukung oleh

negara. Berarti sebagai pemikir, perencana

pemerintahan yang kredibel dan dapat di

dan pelaksana pembangunan, pegawai

pertanggung jawabkan.

dituntut

negeri

harus

melayani

mampu

Pegawai

melaksanakan

menjadi relevan.,

pemerintah/aparatur

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam

merupakan bagian dari mekanisme sistem

proses pembangunan yang teh ditetapkan

pemerintahan.

pemerintah dan terampil dalam menyusun

merupakan hal ini yang harus menjadi

rencana.

perhatian sangat penting agar terwujudnya

Berdasarkan

penjelasan

tersebut

Sehingga

pegawai

good gavernance, karena pegawai adalah

untuk menciptakan hasil kerja yang efektif

pihak

dan efesien, maka pegawai negeri dalam

melayani dan masyarakat adalah pihak

rangka mencapai tujuan organisasi, mereka

penerima layanan. Dalam bekerja sebagai

sangat dituntut memiliki kemampuan dan

pegawai negeri sangat komplek dalam

keterampilan yang tinggi. Pegawai negeri

pelaksanaan

yang

tugasnya yaitu dalam bidang pekerjaan

memiliki

kemampuan

dan

penyelenggm

(pegawai)

pekerjaan

rutin di

meningkatkan kerjanya. Tuntutan otonomi

pelayanan dan jasa-jasa publik (public

Daerah yang berkaitan dengan aparatur

services). Akibatnya sikap dan perilaku

negara

aparatur

administrasi

perlunya Negara

mewujudkan

yang

mampu

pemerintah

masyarakat

dalam

cenderung

melayani

mengabaikan

aspirasi

pelaksanaan

Pegawai merupakan kunci keberhasilan

penyelenggaraan

dan

pemerintah

fungsi dan

pembangunan menuju di praktekannya

dalam

kepentingan

bidang

mendukung kelancaran dan keterladanan tugas

dan

dalam

tugas-

keterampilan yang tinggi diharapkan dapat

adalah

kantor juga

atau

yang

masyarakat.

suatu organisasi, sebab berbagai

aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai 2

RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


adalah

merupakan

pekerjaan

yang

menurut

Undang-undang

Pokok

kegiatannya dalam bidang usaha atau

Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 (pasal 1

kegiatan yang bersifat jasa. Sehingga

ayat 2) sebagai berikut : “Pegawai Negeri

peranannya akan lebih besar dan bersifat

adalah mereka yang memenuhi syarat-

menentukan manakala dalam kegiatan jasa

syarat yang ditentukan dalam peraturan

dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam

perundang-undangan

merebut

Dibidang

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

pemerintahan tidaklah kalah pentingnya

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri

masalah itu, bahkan peranannya lebih

atau negara

besar. Oleh karena peranan pegawai yang

berdasarkan suatu peraturan perundang-

mempunyai

undangan dan digaji menurut perundanga-

pelanggan.

kinerja

yang

baik

akan

mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.

lainnya

yang

berlaku

yang ditetapkan

undangan yang berlaku”. Dengan demikian seorang pegawai negeri dituntut untuk memiliki kesetiaan kepada pemerintah

B. TINJAUAN PUSTAKA Pengukuran

kinerja

merupakan

jembatan antara perencanaan startegis dengan

akuntabilitas,

sehingga

dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pembangunan. Pegawai

suatu

Negeri

sebagai

abdi

pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil

negara bertugas melayani kehendak negara

jika terdapat bukti – bukti atau indikator –

dan dituntut

indikator atau ukuran – ukuran capaian

prestasi

yang mengarah pada pencapaian misi.

mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai

Teknik dan metode yang digunakan

negeri

mampu mengembangkan kerjanya

dituntut

melayani

semaksimal

kepentingan

kegiatan,

masyarakat sesuai dengan kedudukan dan

yangpertama – tama dilakukan adalah

fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan

dengan melihat sejauh mana adanya

negara. Berarti sebagai pemikir, perencana

kesesuaian

dan pelaksana pembangunan, pegawai

dalam

menganalisis

antara

kinerja

program

dan kegiatan

negeri

kegiatan

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam

dalam

proses pembangunan yang telah ditetapkan

perencanaan strategis Pemerintah Daerah

pemerintah dan terampil dalam menyusun

yang bersangkutan.

rencana.

kegiatannya.program merupakan sebagimana

dan

program yang

dan tertuang

harus

mampu

melaksanakan

pemerintahan

Donald dan Lawton (dalam Keban,

yang dimaksudkan dengan pegawai negeri

2005:90) menyatakan bahwa “penilaian

Dalam

organisasi

3 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


kinerja organisasi dapat digunakan sebagi

unit kerja. dandihitung serta digunakan

ukuran

sebagai dasar untuk menilai maupun

keberhasilan

suatu

organisasi

dalam kurun waktu tertentu dan penilai

melihat tingkat kinerja Lebih lanjut Mardiasmo (2005:79)

tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan

da

peningkatan

ukuran

kinerjaorganisasi”. Sistem

menjelaskan bahwa pada umumnya sistem

penilaian

kinerja

harus

kinerja

dipecah

dalam

lima

kategori sebagai berikut: 1) Indikator

disusun dan diimplementasikan dengan

input,

suatu 1) prosedur formal tandar; yang

diinvestasikan

berbasis pada analisis jabatan; 2) hasilnya

program,

didokumentasikan dengan baik; 3) penilai

menghasilkan keluaran (output maupun

yang memiliki kapasitas dankompetensi

outcome). 2) Indikator output adalah

yang

sesuatu yang diharapkan langsung dicapai

dapat

dipertanggung

jawabkan.

Meskipun penilaian kinerja telah indikator

sumber

dalam

maupun

daya

yang

suatu

proses,

aktivitas

untuk

dari sesuatu kegiatan yang didapat berupa

(Dwiyanto, 2006:117).

Penetapan

mengukur

didasarkan

pada

masukan (inputs), keluaran(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001:76) menyatakan bahwa

fisik dan / atau non fisik. 3) Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah.Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome.Indikator

dalam mengukur kinerja suatu program,

impact memperlihatkan pengaruh yang

tujuan dari masing – masing program harus

ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.

disertai dengan indikator – indikator

Untuk

dapat

pegawai

kemajuan

pimpinan / atasan harus mengukur tingkat

pencapaian

tujuan

dan

akurat,

kinerja pegawai.Pengukuran seperti itu

tersebut. Indikator

objektif

kinerja

kinerja yang digunakan untuk mengukur dalam

swasta

menilai

kinerja

didefinisikan

sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

berarti memberikan kesempatan pegawai untuk mengetahuitingkat kinerja mereka. Penetapan untuk

standar

kinerja

mengetahui

apakah

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

diperlukan

telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator

kinerja pegawai diri karyawan dalam

kinerja harus merupakan sesuatu yang

melaksanakan

akan diukur suatu program yang dijalankan

Dharma

pekerjaannya.

(2005:29)

ukuran

Menurut kinerja 4



seseorang

dalam

melaksanakan

pekerjaannya adalah sebagai berikut : a.

gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Kuantitas yaitu jumlah yang harus

Untuk mendapatkan informasi yang

diselesaikan

lebih jelas penulis menggunakan teknik

b.

Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan

wawancara dan observasi guna mendukung

c.

Ketepatan waktu sesuai dengan yang

data

direncanakan

didapatkan.Subjek penelitian ini dalam

lapangan

penelitian

ini

yang

adalah

mereka

telah

yang

mempunyai pengetahuan luas mengenai

Bagan Kerangka Pikir Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999

berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari : a. Pimpinan Di bagian kehumasan

Permasalahan

1. 2.

Terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu pada saat jam kerja Adanya pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Kota Pontianak b. Pegawai dan Staf Di Sekretariatan Kota Pontianak bagian kehumasan

Menurut Dharma (2005:29) ukuran kinerjaadalah sebagai berikut : 1. Kuantitas 2.Kuantitas. 3. Ketepatan waktu

Analisis

data

dilakukan

dengan

mengorganisasikan data, menjabarkanya Tercapainya kinerja pegawai yang baik bagian Humas di Sekertariatan Kota Pontianak

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

Sumber: Data Olahan Penulis

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

kesimpulan

yang

dapat

diceritakan kepada orang lain. Miles and C. METODE PENELITIAN

Huberman

(Sugiyono,

2007:

91)

mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam Dalam

penelitian

penulis

analisis data kualitatif dilakukan secara

menggunakan jenis penelitian deskriptif,

interaktif dan berlangsung secara terus

dimana

menurut

menerus sampai tuntas, sehingga datanya

bahwa:

“penelitian

Kountur

ini

(2005:105)

deskriptif

adalah

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data

penelitian yang memberikan gambaran

diantaranya:

atau uraian atas suatu keadaan sejelas

1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap

data yang dianalisis merupakan data-

objek yang diteliti”. Metode deskriptif

data yang benar-benar berkaitan dengan

dipilih karena peneliti ingin memperoleh

masalah penelitian. 5



2. Memaparkan

(display),

mendisplaykan

belakang

pendidikan

dan

keterampilan, rata-rata pegawai sudah

memudahkan untuk memahami apa

berpengalaman, serta adanya pelatihan dan

yang

kerja

bimbingan teknis tentang tupoksi.Efisiensi

selanjutnya berdasarkan apa yang telah

kerja Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas

difahami tersebut.

sudah cukup baik.Hal ini dapat tercapai

3. Penyimpulan

maka

latar

akan

terjadi,

data,

Dengan

merencanakan

(verifikasi),

data-data

karena

rata-rata

pegawai

yang diperolah yang telah diringkas dan

berpengalaman.

dipresentasikan

prasarana kerja juga sudah cukup memadai

beberapa

kemudian

kesimpulan

diambil

yang

paling

relevan dengan masalah yang diteliti.

Selain

itu

telah

sarana-dan

baik dari segi jumlah maupun kualitas. Para Sekretariat

Pegawai Bagian

Negeri

Humas

Sipil

Sekretariat

Daerah Kota Pontianak sering dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya pada

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

saat mereka memfasilitasi pelaksanaan Berdasarkan

penelitian

lapangan

kegiatan kehumasan, bahwa pelaksanaan

yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa

kegiatan-kegiatan

tersebut

biasanya

Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai

berlangsung simultan dan memerlukan

Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat

waktu yang cukup lama yang pada

Daerah Kota Pontianak sudah baik. Para

akhirnya menyita waktu, tenaga dan

pegawai telah bekerja dengan cukup

fikiran.

disiplin dalam pencapaian target pekerjaan

Disisi lain, mereka juga terkadang

serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai

harus menjalankan tugas kesekretariatan

dengan

diberikan.

yang lain, yang diberikan kepadanya, serta

Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja

masih adanya pada pegawai yang belum

yang cukup baik dikarenakan adanya

memahami tugas pokok dan fungsinya

dukungan sejumlah faktor diantaranya

dalam menjalankan tugasnya, sehingga

adanya

dalam menjalankan tugas selalu meminta

intruksi

tupoksi

yang

yang

jelas,

motivasi

pegawai yang baik. Ketepatan

arahan dari atasan Waktu

profesionalismePegawai

Negeri

serta

Berdasarkan

observasi

tercermin

Sipil

bahwa penempatan pegawai di Bagian

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota

HumasKota Sekretariat Daerah Pontianak

Pontianak

sudah cukup baik. Hal ini

sudah disesuaikan dengan latar belakang

karena adanya penempatan pegawai sesuai

pendidikan pegawai. Pegawai dengan latar 6



belakang pendidikan yang memadai untuk

spesifikasi

jabatan,

pada

tahap

jabatan atau tugasnya akan lebih terampil

diuraikan

kebutuhan

dalam menangani pekerjaannya, dan akan

kemampuan, bakat, skill dan pengalaman

lebih mudah untuk mencapai kinerja yang

organisasi.

jabatan,

ini

seperti

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu

Sejauh ini Bagian Humas Kota

ditempatkan sesuai dengan keahliannya

Pontianak juga telah merumuskan langkah-

(the right man in the right place, the right

langkah

man on the right job).Memang walaupun

efektivitas

tidak

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

sesuai

dengna

latar

belakang

pendidikan, keahlian bisa saja didapat dari lamanya

pegawai

tersebut

peningkatan

efisiensi

penyelenggaraan

dan setiap

(tupoksi) masing-masing.

menangani

Adapun

langkah-langkah

pekerjaan tersebut. Pegawai tersebut akan

peningkatan

terbiasa walaupun butuh waktu yang cukup

diwujudkan dalam bentuk standar prosedur

lama.

pelaksanaan kegiatan yang menjamin mutu Sejauh ini pihak Sekretariat Daerah

Kota Pontianak memang telah melakukan

pegawai

ditempatkan

sesuai

dan

efektivitas

proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan secara prima.

analisis mengenai penempatan pegawai agar

efisiensi

Pimpinan juga mendorong pegawai untuk

meningkatkan

kompetensinya,

kemampuannya. Ada beberapa tahapan-

misalnya melalui jalur pendidikan formal

tahapan dalam

yang

dengan melanjutkan pendidikan yang lebih

latar

tinggi.Diklat atau bintek merupakan proses

dilakukan belakang

analisis pekerja

yaitu:Pengumpulan informasi,

pada

tahap

ini

pendidikan

jangka

pendek

yang

dikumpulkan semua informasi mengenai

mempergunakan prosedur sistematis dan

pegawai baru tersebut termasuk dengan

teroganisir dimana pegawai pelaksana

latar belakang pendidikannya.Pemilihan

mempelajari

kedudukan, pada tahap ini merupakan

keterampilan, yang ditujukan agar dapat

tahap penentuan kedudukan yang sesuai

meningkatkan

dengan kemampuan pegawai.Pengumpulan

keterampilan pegawai tersebut, sehingga

data analisis jabatan, tahap ini merupakan

dapat

pengumpulan

kualitas

kemampuan

dan

skill

pengetahuan

pengetahuan

meningkatkan kerja

kemampuan

pegawai,

yang

dan

dan

dan dapat

pegawai.Pengembangan deskripsi jabatan,

menghasilkan kinerja yang baik dari

tahap ini merupakan tahap pengembangan

pegawai.

deskripsi

jabatan

yang

berhubungan

Para PNS harus diarahkan agar dapat

dengan keperluan instansi.Pengembangan

mengikuti diklat atau bintek dengan serius, 7



sehingga

dapat

dan

Pontianak sudah cukup baik.Hal ini

yang

karena adanya penempatan pegawai

didapat dari pelatihan tersebut ketika

sesuai latar belakang pendidikan dan

berada di kantor, sementara itu diklat atau

keterampilan, rata-rata pegawai sudah

bintek yang selama ini diadakan sudah

berpengalaman, serta adanya pelatihan

cukup memberikan dampak yang positif

dan

bagi peningkatan kemampuan pegawai.

tupoksi.Efisiensi kerja Pegawai Negeri

Banyak

merasa

Sipil Bagian Humas sudah cukup

mendapatkan manfaat yang berarti dari

baik.Hal ini dapat tercapai karena rata-

program diklat atau bintek tersebut bagi

rata

peningkatan kemampuannya.

Selain itu sarana-dan prasarana kerja

mengaplikasikan

memperhatikan materi-materi

pegawai

yang

bimbingan

pegawai

teknis

telah

tentang

berpengalaman.

bagian persidangan juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas.

E. PENUTUP

Pegawai

Sekretariat

Daerah

Bagian Kota

menempati

Humas Pontianak

a) Kesimpulan

sudah

1. Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai

dilengkapi dengan komputer serta meja

Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat

dan kursi yang nyaman untuk bekerja.

Daerah Kota Pontianak sudah cukup

Ruangan

baik, para pegawai telah bekerja dengan

sehingga nyaman untuk bekerja.

kerja

kantor

juga

cukup

yang

sejuk

cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan

b) Saran

yang sesuai dengan intruksi yang diberikan.Tercapainya kualitas

kerja

yang

Berdasarkan

kesimpulan

kemukakan,

kuantitas

dan

peneliti

cukup

baik

mengemukakan beberapa saran yang dapat bahan

maka

yang peneliti

dikarenakan adanya dukungan sejumlah

dijadikan

faktor diantaranya adanya tupoksi yang

pertimbangan, Saran-saran tersebut antara

jelas, motivasi pegawai yang cukup

lain :

baik, kepemimpinan yang mendukung

1. Kinerja pegawai pada Bagian Humas Sekretariat

yang malas.

dapat terus ditingkatkan. Hal ini dapat

Pegawai

Negeri

HumasSekretariat

Sipil Daerah

Bagian

Kota

dan

serta sanksi yang tegas bagi pegawai

2. Ketepatan Waktu serta profesionalisme

Daerah

masukan

Pontianak

dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas kerja maupun efisiensi kerja.

Kota 8



2. Meningkatkan pegawai

produktivitas terutama

kerja dengan

meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja

maupun

kecepatan

meningkatkan

dalam

memberikan

pelayanan publik. Mengoptimalkan responsibilitas memberikan komprehensif

pegawai

dengan

pemahaman

secara

tentang

penerapan

tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan

Kountur, Ronny. 2004. Metode Penelitian. PPM: Jakarta. Mardiasmo , 2001, Perpajakan Edisi Revisi,Andi: Yogyakarta. Sugiyono, 2010.Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

publik.Memaksimalkan

kualitas layanan terhadap pelayanan publik terutama dengan meningkatkan skill pegawai dan kecepatan pelayanan maupun

Keban, T, Yeremias, 2000. Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik, Gaya Media: Yogyakarta

meningkatkan

kebersihan

lingkungan.Konsisten

2.

Sumber-sumber

perundang

-

undangan Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999

dalam

memberikan pelayanan publik dengan akuntabilitas yang maksimal agar pelayanan memberikan

publik

yang

kepuasan

ada bagi

masyarakat.

F. REPERENSI

1.

Buku-Buku

Dharma,Suryadi.2005.ManajemenKinerj aFalsafah Teori dan Penerapannya.Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 2005, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 9 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

KEMENTERIAN

RISET TEKNOWGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPlJRA ' FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

I"

TINGGI

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Badari Nawawi, PoDtiaaak Kotak POI 78U4

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNOGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK. MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode tutus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addresI HP demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa pada Program Studi .~lmy..~~m~~1.L.1Y.~GfP.. ... Fakultas l1mu sosial dan l1mu PoIitik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksk.lusif(Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul··) : m

t""""j

..~.~~lR..~~8LJ~

~~~

~~~

~~..~.~~!

••••• ·)

..~~.e;.f.\rL l<:9.:r~ f£~~J\fr.~

.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini. Pengelola Jurnal berbak menyimpan. mengalih-medial format-kan. mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan_menampilkanl mempubJikasikannya di Internet atau media lain):

D Secarafulltex D content artikel sesuai dengan standar penulis

jumal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penuIisI pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak PengeJola JUl1184 segala bentuk tuntutan hukum yang,timbul atas pelanggaran Hale Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di

': Pontianak

Padap;' " .

: ..l\

~

.

A~1...'?0.~ .

.

•..I?:L.. ..!:\~.l.~

NIM.. 1:?:m.QQk.t

.

.

Catatan :

·tulis nama jumal sesuai prodi mesing-masing (pub/ikalGovernance/Aspirasi/Sociodev/SosioJogique) Setelah mendapat persetujuan dati pengelola Jumal, betkas ini barus di scan dalam format PD~ ~ dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai 'proses unggah penyerahan berkas (sublIllSSlon author)

KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Recommend Documents