PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK Oleh: RIKA HERDINA NIM. E21110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2016 Email:
[email protected]
Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu Pegawai bidang Humas di Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya Disiplin pegawai serta Kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas kerja, serta ketepatan Waktu Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pontianak sudah cukup baik, para pegawai telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja yang cukup baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor diantaranya adanya tupoksi yang jelas, motivasi pegawai yang cukup baik, Pimpinan juga mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, misalnya melalui jalur pendidikan formal dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja pegawai, Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkanpeningkatan produktivitas kerja pegawai terutama dengan meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik, serta mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik. Kata-kata kunci: Kinerja Pegawai, Hubungan Masyarakat, Pelayanan Publik.
Abstract This article is intended to describe and analyze the quality, quantity and timeliness of Public Relations Officer at the Regional Secretariat Pontianak The problem in this research is the lack of personnel and lack Discipline sense of responsibility in carrying out duties in the Public Relations Officer at the Regional Secretariat Pontianak. This study was a descriptive study with qualitative analysis. The results of the field studies showed that the quantity and quality of work, as well as the accuracy of the Time of Civil Servants of the Public Relations Regional Secretariat Ponanak is quite good, the employees have worked with enough discipline in the achievement of employment and generate jobs in accordance with the instructions given. The achievement of the quantity and quality of work is quite good due to the support of a number of factors, including their duties are clear, which is good enough motivation, leadership support and strict sanctions for employees who are lazy. Recommendations in this study is expected to increase employee productivity, especially by improving discipline, seriousness of work and increase speed in delivering public services, and optimize employee responsibility to provide a comprehensive understanding of the application of the order of administration and public service procedures. Keywords: Keywords : Performance Officer , Public Relations. Public Service.
1 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
prinsip
A. PENDAHULUAN
good
governance.
otonomi daerah Pegawai
Negeri
sebagai
abdi
perubahan
Dengan
menginginkan suatu mendasar
dalam
negara bertugas melayani kehendak negara
penyelenggaraan pemerintah yang lebih
dan dituntut
transparan, berkeadilan dan akuntabel,
prestasi
mampu mengembangkan kerjanya
semaksimal
maka tuntutan akan adanya pegawai
mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai
bekerja dengan baik
negeri
kepentingan
maka penguatan peran masyarakat dengan
masyarakat sesuai dengan kedudukan dan
penerapan demokrasi rakyat tidak akan
fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan
tercapai apabila tidak didukung oleh
negara. Berarti sebagai pemikir, perencana
pemerintahan yang kredibel dan dapat di
dan pelaksana pembangunan, pegawai
pertanggung jawabkan.
dituntut
negeri
harus
melayani
mampu
Pegawai
melaksanakan
menjadi relevan.,
pemerintah/aparatur
kebijakan-kebijakan yang tepat dalam
merupakan bagian dari mekanisme sistem
proses pembangunan yang teh ditetapkan
pemerintahan.
pemerintah dan terampil dalam menyusun
merupakan hal ini yang harus menjadi
rencana.
perhatian sangat penting agar terwujudnya
Berdasarkan
penjelasan
tersebut
Sehingga
pegawai
good gavernance, karena pegawai adalah
untuk menciptakan hasil kerja yang efektif
pihak
dan efesien, maka pegawai negeri dalam
melayani dan masyarakat adalah pihak
rangka mencapai tujuan organisasi, mereka
penerima layanan. Dalam bekerja sebagai
sangat dituntut memiliki kemampuan dan
pegawai negeri sangat komplek dalam
keterampilan yang tinggi. Pegawai negeri
pelaksanaan
yang
tugasnya yaitu dalam bidang pekerjaan
memiliki
kemampuan
dan
penyelenggm
(pegawai)
pekerjaan
rutin di
meningkatkan kerjanya. Tuntutan otonomi
pelayanan dan jasa-jasa publik (public
Daerah yang berkaitan dengan aparatur
services). Akibatnya sikap dan perilaku
negara
aparatur
administrasi
perlunya Negara
mewujudkan
yang
mampu
pemerintah
masyarakat
dalam
cenderung
melayani
mengabaikan
aspirasi
pelaksanaan
Pegawai merupakan kunci keberhasilan
penyelenggaraan
dan
pemerintah
fungsi dan
pembangunan menuju di praktekannya
dalam
kepentingan
bidang
mendukung kelancaran dan keterladanan tugas
dan
dalam
tugas-
keterampilan yang tinggi diharapkan dapat
adalah
kantor juga
atau
yang
masyarakat.
suatu organisasi, sebab berbagai
aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai 2
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
adalah
merupakan
pekerjaan
yang
menurut
Undang-undang
Pokok
kegiatannya dalam bidang usaha atau
Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 (pasal 1
kegiatan yang bersifat jasa. Sehingga
ayat 2) sebagai berikut : “Pegawai Negeri
peranannya akan lebih besar dan bersifat
adalah mereka yang memenuhi syarat-
menentukan manakala dalam kegiatan jasa
syarat yang ditentukan dalam peraturan
dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam
perundang-undangan
merebut
Dibidang
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
pemerintahan tidaklah kalah pentingnya
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
masalah itu, bahkan peranannya lebih
atau negara
besar. Oleh karena peranan pegawai yang
berdasarkan suatu peraturan perundang-
mempunyai
undangan dan digaji menurut perundanga-
pelanggan.
kinerja
yang
baik
akan
mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.
lainnya
yang
berlaku
yang ditetapkan
undangan yang berlaku”. Dengan demikian seorang pegawai negeri dituntut untuk memiliki kesetiaan kepada pemerintah
B. TINJAUAN PUSTAKA Pengukuran
kinerja
merupakan
jembatan antara perencanaan startegis dengan
akuntabilitas,
sehingga
dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pembangunan. Pegawai
suatu
Negeri
sebagai
abdi
pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil
negara bertugas melayani kehendak negara
jika terdapat bukti – bukti atau indikator –
dan dituntut
indikator atau ukuran – ukuran capaian
prestasi
yang mengarah pada pencapaian misi.
mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai
Teknik dan metode yang digunakan
negeri
mampu mengembangkan kerjanya
dituntut
melayani
semaksimal
kepentingan
kegiatan,
masyarakat sesuai dengan kedudukan dan
yangpertama – tama dilakukan adalah
fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan
dengan melihat sejauh mana adanya
negara. Berarti sebagai pemikir, perencana
kesesuaian
dan pelaksana pembangunan, pegawai
dalam
menganalisis
antara
kinerja
program
dan kegiatan
negeri
kegiatan
kebijakan-kebijakan yang tepat dalam
dalam
proses pembangunan yang telah ditetapkan
perencanaan strategis Pemerintah Daerah
pemerintah dan terampil dalam menyusun
yang bersangkutan.
rencana.
kegiatannya.program merupakan sebagimana
dan
program yang
dan tertuang
harus
mampu
melaksanakan
pemerintahan
Donald dan Lawton (dalam Keban,
yang dimaksudkan dengan pegawai negeri
2005:90) menyatakan bahwa “penilaian
Dalam
organisasi
3 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
kinerja organisasi dapat digunakan sebagi
unit kerja. dandihitung serta digunakan
ukuran
sebagai dasar untuk menilai maupun
keberhasilan
suatu
organisasi
dalam kurun waktu tertentu dan penilai
melihat tingkat kinerja Lebih lanjut Mardiasmo (2005:79)
tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan
da
peningkatan
ukuran
kinerjaorganisasi”. Sistem
menjelaskan bahwa pada umumnya sistem
penilaian
kinerja
harus
kinerja
dipecah
dalam
lima
kategori sebagai berikut: 1) Indikator
disusun dan diimplementasikan dengan
input,
suatu 1) prosedur formal tandar; yang
diinvestasikan
berbasis pada analisis jabatan; 2) hasilnya
program,
didokumentasikan dengan baik; 3) penilai
menghasilkan keluaran (output maupun
yang memiliki kapasitas dankompetensi
outcome). 2) Indikator output adalah
yang
sesuatu yang diharapkan langsung dicapai
dapat
dipertanggung
jawabkan.
Meskipun penilaian kinerja telah indikator
sumber
dalam
maupun
daya
yang
suatu
proses,
aktivitas
untuk
dari sesuatu kegiatan yang didapat berupa
(Dwiyanto, 2006:117).
Penetapan
mengukur
didasarkan
pada
masukan (inputs), keluaran(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001:76) menyatakan bahwa
fisik dan / atau non fisik. 3) Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah.Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome.Indikator
dalam mengukur kinerja suatu program,
impact memperlihatkan pengaruh yang
tujuan dari masing – masing program harus
ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.
disertai dengan indikator – indikator
Untuk
dapat
pegawai
kemajuan
pimpinan / atasan harus mengukur tingkat
pencapaian
tujuan
dan
akurat,
kinerja pegawai.Pengukuran seperti itu
tersebut. Indikator
objektif
kinerja
kinerja yang digunakan untuk mengukur dalam
swasta
menilai
kinerja
didefinisikan
sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
berarti memberikan kesempatan pegawai untuk mengetahuitingkat kinerja mereka. Penetapan untuk
standar
kinerja
mengetahui
apakah
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
diperlukan
telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator
kinerja pegawai diri karyawan dalam
kinerja harus merupakan sesuatu yang
melaksanakan
akan diukur suatu program yang dijalankan
Dharma
pekerjaannya.
(2005:29)
ukuran
Menurut kinerja 4
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
seseorang
dalam
melaksanakan
pekerjaannya adalah sebagai berikut : a.
gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi
Kuantitas yaitu jumlah yang harus
Untuk mendapatkan informasi yang
diselesaikan
lebih jelas penulis menggunakan teknik
b.
Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan
wawancara dan observasi guna mendukung
c.
Ketepatan waktu sesuai dengan yang
data
direncanakan
didapatkan.Subjek penelitian ini dalam
lapangan
penelitian
ini
yang
adalah
mereka
telah
yang
mempunyai pengetahuan luas mengenai
Bagan Kerangka Pikir Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999
berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari : a. Pimpinan Di bagian kehumasan
Permasalahan
1. 2.
Terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu pada saat jam kerja Adanya pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
Kota Pontianak b. Pegawai dan Staf Di Sekretariatan Kota Pontianak bagian kehumasan
Menurut Dharma (2005:29) ukuran kinerjaadalah sebagai berikut : 1. Kuantitas 2.Kuantitas. 3. Ketepatan waktu
Analisis
data
dilakukan
dengan
mengorganisasikan data, menjabarkanya Tercapainya kinerja pegawai yang baik bagian Humas di Sekertariatan Kota Pontianak
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana
Sumber: Data Olahan Penulis
yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan
yang
dapat
diceritakan kepada orang lain. Miles and C. METODE PENELITIAN
Huberman
(Sugiyono,
2007:
91)
mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam Dalam
penelitian
penulis
analisis data kualitatif dilakukan secara
menggunakan jenis penelitian deskriptif,
interaktif dan berlangsung secara terus
dimana
menurut
menerus sampai tuntas, sehingga datanya
bahwa:
“penelitian
Kountur
ini
(2005:105)
deskriptif
adalah
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data
penelitian yang memberikan gambaran
diantaranya:
atau uraian atas suatu keadaan sejelas
1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap
data yang dianalisis merupakan data-
objek yang diteliti”. Metode deskriptif
data yang benar-benar berkaitan dengan
dipilih karena peneliti ingin memperoleh
masalah penelitian. 5
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
2. Memaparkan
(display),
mendisplaykan
belakang
pendidikan
dan
keterampilan, rata-rata pegawai sudah
memudahkan untuk memahami apa
berpengalaman, serta adanya pelatihan dan
yang
kerja
bimbingan teknis tentang tupoksi.Efisiensi
selanjutnya berdasarkan apa yang telah
kerja Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas
difahami tersebut.
sudah cukup baik.Hal ini dapat tercapai
3. Penyimpulan
maka
latar
akan
terjadi,
data,
Dengan
merencanakan
(verifikasi),
data-data
karena
rata-rata
pegawai
yang diperolah yang telah diringkas dan
berpengalaman.
dipresentasikan
prasarana kerja juga sudah cukup memadai
beberapa
kemudian
kesimpulan
diambil
yang
paling
relevan dengan masalah yang diteliti.
Selain
itu
telah
sarana-dan
baik dari segi jumlah maupun kualitas. Para Sekretariat
Pegawai Bagian
Negeri
Humas
Sipil
Sekretariat
Daerah Kota Pontianak sering dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya pada
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
saat mereka memfasilitasi pelaksanaan Berdasarkan
penelitian
lapangan
kegiatan kehumasan, bahwa pelaksanaan
yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa
kegiatan-kegiatan
tersebut
biasanya
Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai
berlangsung simultan dan memerlukan
Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat
waktu yang cukup lama yang pada
Daerah Kota Pontianak sudah baik. Para
akhirnya menyita waktu, tenaga dan
pegawai telah bekerja dengan cukup
fikiran.
disiplin dalam pencapaian target pekerjaan
Disisi lain, mereka juga terkadang
serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai
harus menjalankan tugas kesekretariatan
dengan
diberikan.
yang lain, yang diberikan kepadanya, serta
Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja
masih adanya pada pegawai yang belum
yang cukup baik dikarenakan adanya
memahami tugas pokok dan fungsinya
dukungan sejumlah faktor diantaranya
dalam menjalankan tugasnya, sehingga
adanya
dalam menjalankan tugas selalu meminta
intruksi
tupoksi
yang
yang
jelas,
motivasi
pegawai yang baik. Ketepatan
arahan dari atasan Waktu
profesionalismePegawai
Negeri
serta
Berdasarkan
observasi
tercermin
Sipil
bahwa penempatan pegawai di Bagian
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota
HumasKota Sekretariat Daerah Pontianak
Pontianak
sudah cukup baik. Hal ini
sudah disesuaikan dengan latar belakang
karena adanya penempatan pegawai sesuai
pendidikan pegawai. Pegawai dengan latar 6
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
belakang pendidikan yang memadai untuk
spesifikasi
jabatan,
pada
tahap
jabatan atau tugasnya akan lebih terampil
diuraikan
kebutuhan
dalam menangani pekerjaannya, dan akan
kemampuan, bakat, skill dan pengalaman
lebih mudah untuk mencapai kinerja yang
organisasi.
jabatan,
ini
seperti
diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu
Sejauh ini Bagian Humas Kota
ditempatkan sesuai dengan keahliannya
Pontianak juga telah merumuskan langkah-
(the right man in the right place, the right
langkah
man on the right job).Memang walaupun
efektivitas
tidak
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
sesuai
dengna
latar
belakang
pendidikan, keahlian bisa saja didapat dari lamanya
pegawai
tersebut
peningkatan
efisiensi
penyelenggaraan
dan setiap
(tupoksi) masing-masing.
menangani
Adapun
langkah-langkah
pekerjaan tersebut. Pegawai tersebut akan
peningkatan
terbiasa walaupun butuh waktu yang cukup
diwujudkan dalam bentuk standar prosedur
lama.
pelaksanaan kegiatan yang menjamin mutu Sejauh ini pihak Sekretariat Daerah
Kota Pontianak memang telah melakukan
pegawai
ditempatkan
sesuai
dan
efektivitas
proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan secara prima.
analisis mengenai penempatan pegawai agar
efisiensi
Pimpinan juga mendorong pegawai untuk
meningkatkan
kompetensinya,
kemampuannya. Ada beberapa tahapan-
misalnya melalui jalur pendidikan formal
tahapan dalam
yang
dengan melanjutkan pendidikan yang lebih
latar
tinggi.Diklat atau bintek merupakan proses
dilakukan belakang
analisis pekerja
yaitu:Pengumpulan informasi,
pada
tahap
ini
pendidikan
jangka
pendek
yang
dikumpulkan semua informasi mengenai
mempergunakan prosedur sistematis dan
pegawai baru tersebut termasuk dengan
teroganisir dimana pegawai pelaksana
latar belakang pendidikannya.Pemilihan
mempelajari
kedudukan, pada tahap ini merupakan
keterampilan, yang ditujukan agar dapat
tahap penentuan kedudukan yang sesuai
meningkatkan
dengan kemampuan pegawai.Pengumpulan
keterampilan pegawai tersebut, sehingga
data analisis jabatan, tahap ini merupakan
dapat
pengumpulan
kualitas
kemampuan
dan
skill
pengetahuan
pengetahuan
meningkatkan kerja
kemampuan
pegawai,
yang
dan
dan
dan dapat
pegawai.Pengembangan deskripsi jabatan,
menghasilkan kinerja yang baik dari
tahap ini merupakan tahap pengembangan
pegawai.
deskripsi
jabatan
yang
berhubungan
Para PNS harus diarahkan agar dapat
dengan keperluan instansi.Pengembangan
mengikuti diklat atau bintek dengan serius, 7
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
sehingga
dapat
dan
Pontianak sudah cukup baik.Hal ini
yang
karena adanya penempatan pegawai
didapat dari pelatihan tersebut ketika
sesuai latar belakang pendidikan dan
berada di kantor, sementara itu diklat atau
keterampilan, rata-rata pegawai sudah
bintek yang selama ini diadakan sudah
berpengalaman, serta adanya pelatihan
cukup memberikan dampak yang positif
dan
bagi peningkatan kemampuan pegawai.
tupoksi.Efisiensi kerja Pegawai Negeri
Banyak
merasa
Sipil Bagian Humas sudah cukup
mendapatkan manfaat yang berarti dari
baik.Hal ini dapat tercapai karena rata-
program diklat atau bintek tersebut bagi
rata
peningkatan kemampuannya.
Selain itu sarana-dan prasarana kerja
mengaplikasikan
memperhatikan materi-materi
pegawai
yang
bimbingan
pegawai
teknis
telah
tentang
berpengalaman.
bagian persidangan juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas.
E. PENUTUP
Pegawai
Sekretariat
Daerah
Bagian Kota
menempati
Humas Pontianak
a) Kesimpulan
sudah
1. Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai
dilengkapi dengan komputer serta meja
Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat
dan kursi yang nyaman untuk bekerja.
Daerah Kota Pontianak sudah cukup
Ruangan
baik, para pegawai telah bekerja dengan
sehingga nyaman untuk bekerja.
kerja
kantor
juga
cukup
yang
sejuk
cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan
b) Saran
yang sesuai dengan intruksi yang diberikan.Tercapainya kualitas
kerja
yang
Berdasarkan
kesimpulan
kemukakan,
kuantitas
dan
peneliti
cukup
baik
mengemukakan beberapa saran yang dapat bahan
maka
yang peneliti
dikarenakan adanya dukungan sejumlah
dijadikan
faktor diantaranya adanya tupoksi yang
pertimbangan, Saran-saran tersebut antara
jelas, motivasi pegawai yang cukup
lain :
baik, kepemimpinan yang mendukung
1. Kinerja pegawai pada Bagian Humas Sekretariat
yang malas.
dapat terus ditingkatkan. Hal ini dapat
Pegawai
Negeri
HumasSekretariat
Sipil Daerah
Bagian
Kota
dan
serta sanksi yang tegas bagi pegawai
2. Ketepatan Waktu serta profesionalisme
Daerah
masukan
Pontianak
dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas kerja maupun efisiensi kerja.
Kota 8
RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis,untan,ac,id
2. Meningkatkan pegawai
produktivitas terutama
kerja dengan
meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja
maupun
kecepatan
meningkatkan
dalam
memberikan
pelayanan publik. Mengoptimalkan responsibilitas memberikan komprehensif
pegawai
dengan
pemahaman
secara
tentang
penerapan
tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan
Kountur, Ronny. 2004. Metode Penelitian. PPM: Jakarta. Mardiasmo , 2001, Perpajakan Edisi Revisi,Andi: Yogyakarta. Sugiyono, 2010.Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
publik.Memaksimalkan
kualitas layanan terhadap pelayanan publik terutama dengan meningkatkan skill pegawai dan kecepatan pelayanan maupun
Keban, T, Yeremias, 2000. Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik, Gaya Media: Yogyakarta
meningkatkan
kebersihan
lingkungan.Konsisten
2.
Sumber-sumber
perundang
-
undangan Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999
dalam
memberikan pelayanan publik dengan akuntabilitas yang maksimal agar pelayanan memberikan
publik
yang
kepuasan
ada bagi
masyarakat.
F. REPERENSI
1.
Buku-Buku
Dharma,Suryadi.2005.ManajemenKinerj aFalsafah Teori dan Penerapannya.Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 2005, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 9 RIKA HERDINA, NIM. E211110068 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET TEKNOWGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPlJRA ' FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK
I"
TINGGI
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Badari Nawawi, PoDtiaaak Kotak POI 78U4
LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNOGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK. MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode tutus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addresI HP demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa pada Program Studi .~lmy..~~m~~1.L.1Y.~GfP.. ... Fakultas l1mu sosial dan l1mu PoIitik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksk.lusif(Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul··) : m
t""""j
..~.~~lR..~~8LJ~
~~~
~~~
~~..~.~~!
••••• ·)
..~~.e;.f.\rL l<:9.:r~ f£~~J\fr.~
.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini. Pengelola Jurnal berbak menyimpan. mengalih-medial format-kan. mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan_menampilkanl mempubJikasikannya di Internet atau media lain):
D Secarafulltex D content artikel sesuai dengan standar penulis
jumal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penuIisI pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
nama
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak PengeJola JUl1184 segala bentuk tuntutan hukum yang,timbul atas pelanggaran Hale Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Dibuat di
': Pontianak
Padap;' " .
: ..l\
~
.
A~1...'?0.~ .
.
•..I?:L.. ..!:\~.l.~
NIM.. 1:?:m.QQk.t
.
.
Catatan :
·tulis nama jumal sesuai prodi mesing-masing (pub/ikalGovernance/Aspirasi/Sociodev/SosioJogique) Setelah mendapat persetujuan dati pengelola Jumal, betkas ini barus di scan dalam format PD~ ~ dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai 'proses unggah penyerahan berkas (sublIllSSlon author)