Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Ditjen IUBTT Kementerian Perindustrian
KESIAPAN SKKNI UNTUK TENAGA KERJA INDUSTRI YANG KOMPETEN
Disampaikan pada Sosialisasi SKKNI Kementerian Komunikasi dan Informatika Balikpapan, 1 April 2015
GAMBARAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN TENAGA KERJA INDUSTRI UU PERINDUSTRIAN TENTANG SKKNI IMPLEMENTASI PENYIAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI KOMPETEN
2
GAMBARAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI
3
JENIS INDUSTRI
2011
2012
2013
2014
JUMLAH
I . Industri Non-Migas:
Makanan, minuman & tembakau
3.860.792
3.994.405
4.135.950
4.295.760
Tekstil, barang kulit & alas kaki
3.570.963
3.660.459
3.755.202
3.864.315
Barang kayu & hasil hutan lainnya
2.675.542
2.615.341
2.558.541
2.510.718
Kertas dan barang cetakan
618.124
648.539
680.995
717.287
Pupuk, kimia dan barang dari karet
846.631
858.748
871.735
887.656
1.002.763
1.029.668
1.058.143
1.090.769
130.780
118.592
107.626
97.976
1.102.489
1.213.993
1.337.845
1.478.892
283.688
279.225
275.053
271.780
30.635
33.363
36.364
39.757
14.122.407
14.452.333
14.817.452
15.254.910
Semen dan barang galian bukan logam Logam dasar besi dan baja Alat angkut, mesin dan peralatannya Barang lainnya II. Industri migas
Jumlah Industri Manufaktur
Sumber: Rencana Tenaga Kerja Sektor Industri 2012-2014, basis data Sakernas (BPS) Berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri maka kebutuhan tenaga kerja industri rata-rata setiap tahunnya dibutuhkan penambahan tenaga kerja industri sebesar 400.000 orang
4
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN TENAGA KERJA INDUSTRI
5
Kompetensi tenaga kerja masih rendah (tingkat pendidikan)
Produktivitas tenaga kerja masih rendah (di bawah rata-rata negara ASEAN / 10,7 USD)
Tingkat pengangguran masih tinggi (semester 2 tahun 2013 mencapai 7,4 juta orang)
Penyebaran tenaga kerja tidak merata (terkonsentrasi di Pulau Jawa)
Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015
6
TANTANGAN PASAR TENAGA KERJA MENGHADAPI AEC 2015
Tantangan terberat ASEAN Economic Community 2015, adalah terjadi pasar bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor).
1. 2. 3. 4.
Tenaga kerja dalam negeri mencari pekerjaan dinegara sendiri harus bersaing dengan tenaga kerja dari negara Asean Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah menyiapkan sistem kompetensi kerja
Kompetensi tenaga kerja masih rendah Produktivitas tenaga kerja rendah (di bawah rata-rata ASEAN) Tingkat Pengangguran tinggi (7,4 Juta orang) Penyebaran Tenaga Kerja tidak merata
7
UU PERINDUSTRIAN TENTANG SKKNI
8
UU PERINDUSTRIAN SUBSTANSI UU PERINDUSTRIAN TERKAIT SKKNI PASAL 19 (1)
(2)
(3)
Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas: a. tenaga teknis; dan b. tenaga manajerial. Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling sedikit memiliki: a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan b. pengetahuan manajerial. Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki: a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan b. pengetahuan teknis.
9
PASAL 25
UU PERINDUSTRIAN
(1)
Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.
(2)
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.
(3)
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(5)
Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.
10
PASAL 26
UU PERINDUSTRIAN
Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.
PASAL 28 (1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11
IMPLEMENTASI PENYIAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI KOMPETEN
12
2020-2025 2016-2020
2011-2015 - Menyusun dan mengembangkan SKKNI bidang elektronika dan telematika - Pemetaan dan penyiapan infrastruktur SKKNI
- Mendorong asosiasi industri dan asosiasi profesi untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi di bidang industri
- Koordinasi dan implementasi SKKNI industri - Pengembangan dan perluasan lingkup akreditasi LSP
13
PENYIAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI KOMPETEN 2. Pendidikan dan Pelatihan Industri berbasis Kompetensi
1. Pendidikan Vokasi Industri berbasis Kompetensi
3. Pemagangan Industri dan Penempatan Kerja
Tenaga Kerja Industri Kompeten
Unit Pendidikan dan Lembaga Diklat
KADIN, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi
4. Sertifikasi Kompetensi Wajib
Pelaku Usaha Industri
14
Menyusun dan mengembangkan SKKNI
Mendorong asosiasi industri dan asosiasi profesi agar mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menggunakan SKKNI yang telah ditetapkan
Membuat kebijakan tentang pemberlakuan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri setelah diberlakukan MEA tahun 2015
Melakukan diklat yang berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI
15
Penyusunan Konsep Rancangan SKKNI. Penyusunan/Perumusan SKKNI Bidang Industri Elektronika. Tersedianya SKKNI Elektronika seperti perbaikan alat-alat listrik rumah tangga, pemeliharaan dan perbaikan elektronika rumah tangga, dan audio video. Fasilitasi Pengembangan LSP Elektronika. Peningkatan kemampuan SDM Industri Elektronika diantaranya pelatihan bidang elektronika, pelatihan bengkel elektronika di Surabaya, Tasikmalaya, Palembang, dan Lombok sebanyak 80 orang dengan kompetensi dasar reparasi peralatan elektronika rumah tangga. Peningkatan kemampuan SDM Industri Elektronika diantaranya pelatihan RICE dan IBC di Bandung, Cimahi, Jakarta, Pacitan, Denpasar, dan Semarang sebanyak 120 orang dengan kompetensi desain visual untuk membuat animasi dan games.
16
Penyusunan Konsep Rancangan SKKNI jasa elektronika dan telematika.
Pembahasan/Perumusan Perluasan dan Percepatan SKKNI Bidang Industri Elektronika dan Telematika.
Fasilitasi Pengembangan LSP Elektronika.
Peningkatan kemampuan SDM Industri Elektronika diantaranya pelatihan bidang elektronika, pelatihan bengkel elektronika di wilayah Jababeka, Kudus, Semarang, dan Surabaya sebanyak 80 orang dengan kompetensi mengacu pada SKKNI.
Peningkatan kemampuan SDM Industri Elektronika diantaranya pelatihan RICE dan IBC di Bandung, Cimahi, Semarang, Malang, dan Denpasar sebanyak 100 orang dengan kompetensi desain visual untuk membuat animasi dan games.
17
Inkubator Kreasi dan Inovasi Telematika Semarang - IKITAS Inkubator bisnis untuk pembinaan dan pengembangan usaha kreatif bidang ICT dalam membantu wirausahawan tumbuh berkembang menjadi wirausahawan IKITAS didirikan pada akhir tahun 2010 di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dengan tujuan untuk mengembangan Industri Kreatif Digital
18
1919
Terima Kasih
20
