KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR : 32/M-PDT/KB/VII/2013 NOMOR : B-95/KA.BIG/RT/7/2013 Pada han ini, Senin tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Cibinong, Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini: H. A. HELMYFAISHALZAINI
: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
ASEP KARSIDI
: Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah mempercepat pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan informasi geospasial untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.
PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi: a. penyelenggaraan informasi geospasial tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan penyusunan tata ruang pengembangan wilayah kabupaten tertinggal; b. pembangunan infrastruktur simpul jaringan informasi geospasial; c. berbagi-pakai data dan informasi geospasial; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait informasi geospasial dan pembangunan daerah tertinggal; e. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pelayanan informasi untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal; dan f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
PASAL 3 KEWAJIBAN (1) PARA PIHAK berkewajiban saling memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini. (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyusun rencana makro kebutuhan informasi geospasial tematik untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan kebutuhan penyusunan tata ruang pengembangan wilayah di daerah tertinggal.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan informasi geospasial yang sudah tersedia untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA berhak menginformasikannya kepada seluruh lintas pelaku (stakeholders) yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan lingkungan di daerah tertinggal.
PASAL 4 PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
PASAL 5 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PASAL 6 JANGKA WAKTU (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (3) Untuk perpanjangan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan koordinasi atas rancangan Kesepahaman Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman bersama ini.
(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI (1)
Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK. (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal d/a Kepala Biro Hukum dan Humas Jl. Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat Telp :(021) 3500334; Fax: (021)3512986 b. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial d/a Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911. Telp :(021) 87908988; Fax : (021)87908988
PASAL 8 EVALUASI (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dievaluasi secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK. (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.
PASAL 9 PERUBAHAN Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Kesepahaman Bersama Tambahan atau Kesepahaman Bersama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
PASAL10 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi stempel dinas, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
ASEP KARSIDI
H. A. HELMY FAISHAL ZAINI
