KERANGKA BERPlKIR DAN HIPOTESIS
Sejak dikl&dmnyw atanumi &mah pada 1 Januari 200 1, baik para p a h , dunia perguruan tinggi, birukrat, pengamat, pejabat tinggi di pusat, para elit politik, kalangan dunia usaha, badan-badan intemasianal, beberapa menteri sarnpai ke tingkat
Presiden sangat menaruh perhatian terhadapjalannya pelakmam desentralisasi M a m
bentuk otonomi daerah, termasuk desentrdisasi bidang kehutanan. Herbag& isu, tesis, maupun wacana sehubungan dengan konsep maupun pel&mm utanomi dhaksud, menarik perhatian pneiiti untuk: mengkajh y a Iebih lanjut. Data yang dipraleh dwi krbagaj, sumber, baik d a i media mass (terutama media cetak), pustaka, serta dua kdi peernuan fdiskusi dm lokakarya) terms& diinisiasi
pneliti diselenggmkm ddam rmgka membahas fenomem pdaicsmaan desentrdisasi kehutaan pada tahun 2001, memunculkan. tesis-tesis yang memiliki nilai strategis, dm
menwik unhrk diteliti lebih mendalam. Tesis-tesis berupa isu tersebut blah mwcd di berbagai media massa maupun ddm berbagi pertemurn, disadari atau tiW telafi menjadi "tekanan" bagi "para p h n otonami". Bedasarkan identifikasi peneliti, setiW y a te:rdap;rt 20 item yang masih term menjadi w m a ddam pelaksmaan atonomi f desen-
tralisasi) bidang kehutanan: ( 1) Aspek perttturm perundmg-undangan.
(a)
UU No. 22 tahun 1999, UU No.25 tahm 1999 dm UU No. 41 tafim 1999, khususnya UU Nu. 22 dm UU No.25 dibua~terldu tergesa-gw, kurang rnernpertimbangkan situasi ctttn kondisi Bangsa Indonesia yang pada saat itu (sampai s e k m g ) dilmda lcrisis multidimensi yang teramat berat.
(b) Penjabarm peraturan penmdangzsn-undmgan dari ketiga UU tersebut.di atas, khususnya b i h g kehutanan y m g lebih operasional dipandmg sstngat terlambat.
(c) Terdapat banyak pruduk h
b dari pemerintah kabupaten (Perda) yang tidak
sesuai dengan peraturm pmdstng-undan~;anyang lebih tinggi dan dianggap sangat memberatkin dunk usaha.
bupa~)clan di lain pihak ada yang rnenghendaki diadakm revisi penyempur-
naan,dengm argmnentstsinya masing-masing. (6) Aspek Ekonami,
Qtanomi B a e A te1a.h menjadikan hutan sebagai ladmg PAD, sehingga saat ini laju k
e
h hutan telah mencapai tingkat ymg sangat mengkhawatirkan dm sufit
untuk dikendalikan iagi.
(7)
Aspek Poiitis dm Potensial Kunflik. (a) Pelaksanaan atonomi daerah merugah kepu-
politis yang tidak dapat
ditawar-taw%f agi, " h m " tetap diimplemenmikan.
(b) Banyak kdangan (pihat;) memberi sinydemen bahwa perubahan sistem yang tertalu cepat itu &pat m e n i r n b u h perpecahan baxlgsa.
(c) Patemi kodik-kodik antar daerah, pemerintah labupaten dan pemerintah propinsi, pmdntah kabupate~dm p a i n t a h pusat, antru: kelampok
mmymkat semakin membesar dan sudah mencapai taraf yang sangat sensitif. Sebenamya, harapan semula dengm Iahirnya UU Mu.22,25 dan 4 1 tahun 1999 yang m e r u m prod& era refurmasi itu &l& dapat menjadi mrmixran demohatismi (politis), keadilan (ftukum), prnerataan (ekonomi), efisiensi serta efeuliritas panein-
tahm (manajemen) serta Iebih mantapnya kondisi sumkr daya dam axltara 1ain hutan (~in~un.g~ekonorni/sosi~), N m m kenyataannya pad? &hap awd berfakunya "atmas-
fir" reformasi tersebut, irondisi ymg tmjadi belum sebagaimana yang dihapkan. Bahkan sernentara Mangm psimis, karenw kanclisi saat ini c h u p berpotensi menceraibe-
raikan Negara Kesatum Republik Indonesia. Seperti tefah disampaikan pa& Pendahuluan dm pa& Bab Tinjauan Pustaka,
keduddxm para birokrat khususnya pada negara yang sdmg berkembmg sangat strategis &lam mel&&m
pemerintafian umum,pelayanan masyarakat dm proses pem-
bangman, Kekurangmampuan b i m b t di damah dilihat dari sudut teknis, ahinistrasi
(mmajemen), s i h p mental dm kebiasaan, s e b e m y a &ax1 rnmceminkan pula kinerjanya. Para &li pemerintahm menyimpufkan bafiwa kemmpuan prnerhtah kabuprPten
sebagian ksar hlum mampu menerirna kewewgarx dm tanggmg jaw& atunami daerah. Para ahli kehutanm yang sarat dengm pendekatm ekosistern dm lingkungan
I
I Asumsi pengumsan I
Melimpahkan kewenangan atau memberikan hak otanomi kepada pmerintah kabupaten
Seminar : PengeIalaan S u m k Daya AIam DaIam hngka 00nomi b r a h di UGM Tahun 19% mernerfuh: (1) Adanya peningkatm halitas SDM di dm-&, ( 2 ) Perubahan PERSEPSl daiarn pengeIalirw SDA, (3) PerangLt ketentuan yangjeias daIam penge101aan SDA
mmpu menerima
hutannya dapat terldcsana dengm baik.
1
t
Kabupaten yang menerima, otonami kehuman
Salah satu syamt terwujudnya pengeIolaan hutan lestari adalah adanya kesarnaan PERSEPSI tentang Ilum Pernyatm Alumni FakuItas
Kebuman IPB, Sept 2000
G m b a 5. Pendebtan Ilmu Penyuluhan Pembangunan dalam Konteks Otonorni Daemh.
Selmjutnya, d r i 20 item yang diidentifikasi sebagai faictor-faktax yang mem-
pengarufii plaksanaan desntralisasi Icehutanan, maka persepsi menjadi vasiabel yang sangat penting dm rnenentukan bagi pelaksaxlaan atonurni cfimaksud, Ddam "MasalaR
Penelitid telah disebutkm, t>ahwa belum adanya kesamm pmpsi antmi stakeholder (tenrtiuna biroicrat) dalam desentrafisi pengelofam hutan, rnenjadi faktor ymg menent u h n pgeIofarux hutan lesbri. Berdasarh pennasalahan tersebut, maka dmgm
menggunakan kearifan logika, peneliti menwba menelwuri berbagai variabef (X) yang diduga mempunyai atau tPerpc:ngm& terhadap persepsi (Y. 1 ) maupun tanggapan atau perilaku (Y .z) aparat b i r a h i pemerintah kabupaten dalm otunomi dwr& maupun pengelo1aan hutan lestari.
BetPerapa vxiztbei yang terdeteksi sejalc awal dm memiliki kernwigkinan kuat berpengaruh terhadag terkntuknya prsepsi dm pril&u birokrat pmerintah kabupaten tersebut add&: ( 1) Karakteristik hdividu birokrat meliputi: (a) Jeenjang pendidikan formal, (b) pnga-
laman kerja, (c) F~kuensikontrtk. dengan media mmaa, (d) Pelatihan tentrtng otonomi, dm (el Pelatihan tentang kelesearim hutan; f 2) Tekanan lingkunga sebagai variabel Iaten yang b r a d daFi (sebagai sub variabel): (a) Intemional, (b) Nasional, dm (c) Lokd (propinsi dm kabupakn);
(3) T e h a n pentinpya nil& potitis thd birokrat ddam pelaksanattn atanomi kehutanan; (4) Telcanan keburuhan utuk pelaksanaan pembangunm daerah;
( 5 ) Intensitas komunikasi antar birobat di panerind kabupaten; dm
(6)Tekanm yang d i r d a a &bat: pengdaman dari kenrsakan hutan seperti banjir,
erosi/iongsor dm frebakaran hutan,
BerbagA hubungan kausalitas rnulai dari pemerintafr pusat rnenyer*
kewe-
nangan berbagai aspek pernerintahan dalam kntuk pemberian otunomi daerah kmasuk di bidang kehutanan, wur pernerintah kabupaten f lembaga eksekutif dm dinas kehutanan), masyarakat dengan kondisinya saat ini (yang =gat kuat terkena damp& Msis
rnutti dimensi), berbagai variakl yang diduga berpenganrh sampzti kepada pmbentukan persepsi, sikap dan perilah yang diceminkan oleh pexlgmbilan keputusan s e a dm-
pak tcrhadap keadam hutan digambarkan pada Gambar 6.
Pemerintafr Kehutanan
eirawq&agq > ~ ~
'*'
m
tentang hutan dan kehutrtnan
*
kehutanan I
proses pengenalan I
Tanggapan (respon): Sikaplpendapatsbg dasar pertimbangan pengambilm kquhsan Kptsr desenmlisasi kehutanan ditetagkan
;
~
~
~
~
p
Hwil kajian putdaka mmunjukkan bahwa, persqsi sf:mxang sangat ditentukan oleh kmktmistik pribadi, pengalaman, harapan, kebutuhan, komunikasi, dan kondisi (ekstemal) di lingkungamya (seperti tekmm-tehn global, wional, dm labupaten) serta hmpan ( e h ~ ~ j k t s b&eristik i). p r i M yang smgat menonjoi mtuk dicemati
ddam kaitannya dengan pembentukan persepsi adalah: pendidikan (pendidih furmal), pengalman kerja, kufstls/pelatiRanyang penxah diikuti. Kondisi lingkungan yang
prlu dicemati addah seperti yang $el&cfikernukah pada pmgraf sebelumnya yakni: (1) Persepsi tentang t e k m internasional, nasional serh kabupaten;
(2) Persepsi tentang kontribwi pengusahaan hutan bagi pembangunm daerah d a m
angka serapan tenaga kerja lokrtf, kebutuhan PAD, pramram ekonomi, p w a n a
sasial, pluang k m & a lainnya; ( 3 ) Persepsi tentang nild politis pel&otonomi daerah dm pefestarian hutan; (4) Persepsi tenmg pengalaman negatif yang dirasakan akibat kerusakan hutan yang ber& bat kepada banjir, longsor, kebakaran hutan dan lainnya; (5) Persepsi terntang pembalak.~sfnatanomi b e d ; (6)Persepsi tentang keharusan melaksanakn pengeloh hutan l e s ~d; m (7) Persepsi tmtmg p e m h r l h m otonomi (desexltrafisasi) kehuhan (Gmbar 71,
Mengacu kepada nunusan. kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini disusun
sekagai krikut : (1 ) Persepsi birokrat tentang ot~nomidaerah dipngmhi secara nyak oleh karakteristik
birakrat, persepsi tentang t e k w lhgkungm, intensitas komuniki, persepsi tentang
nilai politis, dan persepsi tentang kontribusi NPH terhdap prnbangunan daerah. (2) Persepsi birukat tentang pengelolw hutan Iestari d i p e n g d i secara nyata oleh kardcteristik birokrat, persepsi tentang tekman lingkungstn, intensitas komunEkasi,
p ~ p s tentang i nilai politis, prsepsi tentang kontribusi HPH terhadap pembmgunm daerah, dm persepsi tentang tekanan yang
dimsaIran akibat.kenrsakan hutan.
.&@ng
1 Pempd ttg Tekanan Ulagkungan: 1. Intemionalg kt) 2. N~hatQtU) 3. Lob1 @ 23) Lembqapmef&h
b.
LSM
c.
OrgmWpllIik TokoR k y a r a k a t PakarFpememaki
d. e.
$
Rrsepsi ttg, nitai (XA) oleh: yangpolitis disampaikan Tw Masyaabl
Pelatthant$lommitX1.4j
. ~ t t g ~ h u t ; w r P 1 . 5 )
(sabagai kondisi mat bimkrat)
I
dark a
1
penddin iomf (X f .t)
.P a ~ 1 l a i M k@ja (X 1.2) . F&. kontak@ rr&i~massa{X1.3)
B.
9
Intenshs Komunikasi
b. LSM Lokal C. Politikus d. Rohaniawan
Kebmrpk&r&
J.
Persepsl ttg teknan yg dirasakan akibat
Rrsrapslttg koMbusl UPH thd pmtrangunan daerah 6 3 ) yg *u#: Serapan naker-lokal
-
kewarm hutan
Prasarana sas-ek Peluang-usaha
Persepsi ttg Otonomi Damh &7) (Kmsep, Syarat, Ukuran kekrhasilanj
*-mmX.*.I...l*.X.*
....-
Pempsl ttg Pengdofaan Hutan Lestari (X8) (Kansap, Sprat, Peran, Ukuran kebhasilan)
Pengenalan
*a**
: Proses perasaart (afeksi)
l.... I..l"l..*..l.~
roses penalaran
(kqnisi)
l
tX.*I**I*m*I..*.Im...
.*mI.I*****Xw*Xn****~
Perilaku Birokrat (Y.2) Pengarnbil Keputusan maka Kebijakan yang ditemvkaddiputusbn
Garnbar 7. Kerangka Berpikir Penelitian dan Variabl Penelitian
i ;
(3) Bersepsi birokrat tentang otonomi (desentralisasi) kehutanan d i p e n g h i secara nyata oleh karakteristik birohat, intensitas kumunihi, persepsi tentang otonomi
daerah, dm prsepsi tentang pengelofam hutan le&. (4) Perilztku birokra$tentang atonomi (desentralisasi) kehu-
dipenganrhi secara nyata oleh persepsi biroht tentang otonomi (desentmlisasi) kehutanan.
( 5 ) Terdapat perbedm persepsi bimkmt yang nyata tentang otonomi (desenmlisasi)
kehutman berdasarh tipologi : (a) propimi, (b) kabupaten, (c) antarkelornpok: biroht, (d) kepemililcan WH,(e) dominasi hutan, d m ( f ) kqxmilikan NPHH.
