KEPUTUSAN RAPAT KERJA CABANG PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO TAHUN 2014
Rapat Kerja Cabang Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan tema “Melalui Rapat Kerja Kita Tingkatkan Profesionalitas dan
Pelayanan
Publik untuk Mewujudkan Peradilan yang Agung”, pada Hari Senin, tanggal 01 Desember 2014. Memperhatikan
: Pengarahan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
Membaca
: 1. Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2014; 2. Hasil
Pengawasan
Hakim
Pengawas
Bidang
Pengadilan Agama Muara Bungo Tahun 2014. Mendengar
: Tanggapan dari Para Peserta Rapat Kerja Cabang Pengadilan Agama Muara Bungo;
Menimbang
: Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rapat Kerja Cabang Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2014 menetapkan rumusan hasil Rapat Kerja sebagai berikut:
A. BIDANG YUSTISIAL
1.
Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsif, progresif, dan tidak terpaku pada sikap positivism.
2.
Putusan hakim harus sistematis, rasional, responsive dan disusun dengan format yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3.
Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mut’ah dalam perkara
perceraian,
identitas
pemohon/penggugat
dan
termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas. 4.
Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghidari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom.
5.
Duplikat akta cerai dapat diterbitkan dengan syarat ada surat keterangan kehilangan akte cerai dari kepolisian, penerbitan duplikat dimaksud harus didasarkan atas data dalam register perkara dan register akta cerai yang berkaitan.
6.
Biaya sita dan pemeriksaan setempat dalam gugatan rekonvensi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada pihak penggugat rekonvensi, bukan kepada pihak penggugat konvensi.
7.
Untuk
menghindari
perceraian,
maka
berlarut-larutnya gugatan
pemeriksaan
menyangkut
nafkah
perkara
anak
dan
pembagian harta bersama diajukan setelah terjadi perceraian, sebagaimana anjuran Mahkamah Agung Nomor 11/TUAKAAG/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014.
8.
Nafkah anak yang telah lampau tidak dapat diajukan gugatan, sedangkan nafkah anak yang akan datang dapat diajukan gugatan, namun tidak dapat dikumulasi dengan gugatan pembagian harta bersama.
9.
Demi kepentingan hukum, ikrar talak yang sudah diucapkan didepan sidang pengadilan dapat dibatalkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK).
10.
Dalam kasus perceraian, sebelum memerintahkan para pihak untuk mediasi, hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.
11.
Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraiannya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonvensi.
12.
Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
13.
Kumulasi
isbat
nikah
atas
pernikahan
kedua
dengan
perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan. 14.
Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan
di
luar
negeri
dapat
dilakukan
sepanjang
perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat. 15.
Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.
16.
Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah
tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut. 17.
Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.
18.
Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
19.
Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
20.
Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak
mempunyai
hak
asasi
untuk
mengetahui
dan
memperoleh kepastian siapa orang tuanya. 21.
Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami, bukan gaji resmi.
22.
Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan
dari
harta
warisan
merupakan
harta
perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.
23.
Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
24.
Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.
25.
Penerbitan Akta Cerai oleh Panitera harus didasarkan atas minutasi perkara bersangkutan.
26.
Relaas panggilan harus telah diserahkan oleh jurusita pengganti ke panitera pengganti perkara bersangkutan sehari setelah dilakukan pemanggilan.
27.
Panitera Pengganti yang berhalangan hadir ketika hari persidangan
harus
melapor
dan
menyerahkan
berkas
perkaranya kepada Panitera dan memberitahukan kepada Ketua Majelis. 28.
Pencatatan segala administrasi jalannya persidangan harus didasarkan kepada instrumen perkara, sehingga seluruh instrumen perkara harus didayagunakan.
29.
Seluruh dokumen perkara harus diberi nomor halaman, termasuk
relaas
panggilan,
kecuali
dokumen
sebelum
dilaksanakan sidang pertama. 30.
Seluruh berkas perkara harus tersimpan dan dilengkapi dengan e-dokumen berbentuk CD.
31.
Mengaktifkan sistem paperless dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.
32.
Menata pengarsipan perkara secara manual dan e-dokumen.
33.
Mempersiapkan pencatatan dan sistem registrasi perkara melalui e-dokumen.
34.
Mengefektifkan penggunaan SIADPA Plus.
B. BIDANG KESEKRETARIATAN I.
KEPEGAWAIAN
1.
Mengusulkan penambahan pegawai, baik staf maupun pejabat untuk mengisi formasi yang kosong.
2.
Setiap penambahan personil, baik pegawai maupun honorer, serta promosi dan demosi dilakukan melalui dan atas usul hasil TPM (Baperjakat) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
3.
Dalam hal rangkap jabatan, pejabat tertentu tidak sanggup melaksanakan jabatan lain di luar jabatan pokoknya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan pengunduran diri dari jabatan yang dirangkapnya.
4.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui DDTK, diskusi, dan pelatihan lainnya.
5.
Mengusulkan dan mengawal secara intensif peningkatan kenaikan kelas Pengadilan Agama Muara Bungo dari Kelas II ke Kelas I.B.
6.
Melakukan akurasi data kepegawaian dalam SIMPEG dengan melakukan update secara berkala yang didasarkan atas perubahan data dari setiap pegawai.
7.
Mengupayakan pemberian apresiasi untuk segala operator pendukung tugas, seperti operator Simpeg, Siadpa, Website, dll.
8.
SKP telah dilakukan penyerahan pada awal (minggu pertama) bulan Desember setiap tahun berjalan.
9.
Menyiapkan satu hari dalam setiap minggu (hari Kamis) untuk digunakan sebagai ajang diskusi ilmiah, pembinaan mental, dan lainnya.
10.
Meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengikuti segala kegiatan, baik yang diatur dalam peraturan perundangundangan maupun atas kebijakan pimpinan.
11.
Menata arsip kepegawaian secara manual dan e-dokumen.
II. UMUM 1.
Mengusulkan pengadaan barang dengan mempertimbangkan kualitas dan mengusulkan penghapusan barang yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2.
Mengevaluasi hasil kerja dan job description tenaga honorer secara berkala.
3.
Meningkatkan pengelolaan arsip, baik arsip berbentuk hard copy maupun soft copy.
4.
Meningkatkan pengelolaan administrasi perpustakaan.
5.
Meningkatkan pengelolaan kebersihan kantor.
6.
Melakukan penyeragaman atas pengelolaan buku kendali surat masuk dan surat keluar.
7.
Meningkatkan
pengadaan
pelayanan
publik
dalam
hal
pemberian fasilitas terhadap ruang tunggu pihak berkara, khususnya terhadap ruang tunggu ibu menyusui/laktasi. 8.
Mengusulkan pengadaan fasilitas lemari arsip, meja, kursi, toga hakim, jas panitera pengganti, rak arsip, dan rak perpustakaan.
9.
Membuat dan menyusun tugas cleaning service.
10. Mengusulkan pengadaan barang-barang pantry. 11. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk pengadaan print finger, karena finger print yang telah tersedia dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. 12. Melaksanakan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama se-wilayah PTA. Jambi tahun 2014, khususnya bidang umum.
III. KEUANGAN 1.
Kegiatan perjalanan dinas harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil.
2.
Pengeluaran biaya ATK perkara dengan ATK operasional harus terpisah dengan tidak saling over lapping.
3.
Melaksanakan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama se-wilayah PTA. Jambi tahun 2014, khususnya bidang Keuangan
C. PROGRAM KERJA
1.
Meningkatkan struktural
dan
kualitas
sumber
fungsional
daya
melalui
manusia
pejabat
peningkatan
jenjang
pendidikan S.2 dan S.3, diskusi ilmiah, serta peningkatan berbahasa asing (Arab dan Inggris). 2.
Mengoptimalkan pelaksanaan Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3.
Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan meng-update contents website.
4.
Meningkatkan implementasi SIMPEG.
5.
Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada surat Dirjen Badilag Nomor 0017/DJA/SK/V/II/2011.
6.
Meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan
dengan
pemberdayaan hakim pengawas bidang. 7.
Mengusulkan pengisian jabatan wakil panitera, panitera muda gugatan, dan panitera pengganti.
8.
Meningkatkan pengelolaan anggaran dan laporan keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
9.
Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website secara one day publish.
10. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan inventaris barang milik negara. 11. Mengupayakan pemberian apresiasi untuk segala operator pendukung tugas, seperti operator Simpeg, Siadpa, Website, dll. 12. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk pengadaan print finger. 13. Meningkatkan
pengadaan
pelayanan
publik
dalam
hal
pemberian fasilitas terhadap ruang tunggu pihak berkara, khususnya terhadap ruang tunggu ibu menyusui/laktasi.
14. Melakukan penyeragaman atas pengelolaan buku kendali surat masuk dan surat keluar. 15. Meningkatkan penataan kearsipan perkara, baik secara manual maupun e-dokumen. 16. Meningkatkan pengelolaan perpustakaan. 17. Mengefektifkan organisasi pendukung, seperti PTWP, Bapor, IPASPI, Dharmayukti Karini, Koperasi, BKM, dll. Muara Bungo, 01 Desember 2014 TIM PERUMUS Ketua
Sekretaris,
AFRIZAL, M.Ag
Drs. ZUBIR ISHAK
Anggota 1. Hidayah, S.H.I
(
)
2. Iqbal Kadafi, S.H
(
)
3. Sri Rizki Dwi Putri, S.H
(
)
4. Rinaldi. M, S.H.I
(
)
5. Drs. Agus Salim
(
)
6. Drs. Defrizal
(
)
7. Hoiriyah, S.Ag
(
)
8. Zulfitri
(
)
