',~
J <' • •
• (wu/;~ ry.>?
41 TAHUN 2001 TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN KEWAJIBAN DARI PARA PEMEGANG SIPPT KEPADA PEMERINTAH PROPINSIOAE:RAH I<:HUSlJS IBUKOTJlI JAKARTA
GUB,EHNUR PROPINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimban9
a. biahwEI dalam rangka pen€lrima.an k,ewajiban c'iari para pl3megang SIPPT untuk penyerahan k.ewajiban fasilitas ~osial/fasilitas umum kt3pada Pemerintah Propinsi OKI Jakarta, periu dHakukan penataan . aljministrasi secara bllikdan terkc,ordinasi; b. b,ahwcl sehubungan dengan I,al tersebu! pada huruf a, perlu ditetapkan Tata Cara Penel'imaan K~.wajiban dari Para IPemegang SIPPT kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan k,eputusan G'rubernur.
rvIflngingat
1. Undang-undang NomoI' Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Daeralh;
/-
"
Tahun
NomoI' 22 Tahun
1960
tentang Peraturan
1999 ttmtang
3, Undang-undang NomoI' 21i TI3hun 1999 tentang Keuangan antara Pemerintah Pus,at dan Oaerah;
Pernerintahan
Perimbangan
4. Llndang-undang NomoI' 34 Tahun 1999 lientang Pemerintahan Propinsi Oaerah Khusus Ibuk.ota l~egalCi Republik Indonesial .Jakarta; 5, Peraturan Pemerintah NomoI' 21i Tahun 2000 tent8lng Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Oaerah Otonam; 6, KepUllusan Presiden NomoI' (i5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembanglJnan UntukKepentingan UmulTI; 7.. Keputusan Presiden NomoI' 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan .t\nggaran Pendapl3tan dan Eielanja Negara; 8, Keputusan Presiden NomoI' 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pedoman
1,../
.. '1
H. Peraturan Menteri Delam Negeri NomoI' 1 Tahun 1987 tentang Penyeriahan Prasarana Lingkungal1, Utililas Umunn dan Fasilitas Sosial Perumclhan kepada Pemerintah Daerah;
10: Peraturan Menteri Delam Negeri NomoI' 2 Tahun 1987 tentang PenyeCliaan dan Pemlberian Hak A\;as Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perum,lhan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2, Tahun 1988
tentan~1
Penertiban Tanah Di Per~:otaan Yang Dikuasai Oleh HUlkumfPerorangan Yan~g Tidak Dirnanfaatkan/Ditlariantiarkan;
Badan
'12. Peraturan Menteri Dalam Negl~ri dan Otonl)mi Daerah NomoI'
11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penge,lolaan B
Pefaturan Daerah DaE!rah KhusU~i Ibu~:(lta Jakarta NomoI' '10 Tahun 1992 tlmtang Organisai~i dan Tata Kerjjcl SekretiBriat Wilayah/Daerah KhilJsu!; Ibukota Jakarta dan Sel
1~·.
Peil"atul"an Daerah Daerah Khusu:.~ Ibukota JakiBrta NomoI' 6 Tahun '1999 tlantang Rencana Tata I~uang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Ja~;artcl;
1~i. KEilOutusan Gubernur Kepala Dael"ah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 540 T:ahun 1990 tentl~ng Petunjuk Pelaksanaan Pemberlan Surat P€lrsetlJjuan Prinslp.· Peimbebasan Loklllli/Lahan Atas Bidang Tanal, Untuk Keperluan Pernbangunan Fisik Di Dae,rah IChusU!~ Ibukota , Jakartll;
1H. KElputusan GUbernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 640 Tahun 1992 bantang K(~tentllan Terl1adap Pernloebasan LClkasi/Lahan Tanpa Izin dar! l3ubemur Kepala Daerah Khusus IblUkotli Jakarta;
"I ~r. Koputusan Gubernur Propinsii Dal!rah I
'lB.
Kf~putllsan
Gubernur' Propinsi Daf~rah I
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEF'UTUS,l\N GUBERNUR PRClPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PENERIMAANI KEWAJIBAN DARI PAFtA PEMEGANG SURATIZIN PENUNJIJKAN PE:NGGUNAAN TANAH (SlP'PT) KEPADA PEMERINTAJ-I PROPINSII DAERAH KHUSUS H3UKOTA ,J,l\KAR:TA.
3
BAS I KETENTUAN UIV1UM Pasal 1 Dalam keputusan ilni )lan9 dirnaksud dengian : 'I. Dae,rah <Jldalal1 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakzwta; 2. Pemerintah DGlerah adalah Pemerintaln Propinsi Daerah KhlJsus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah GLibennur Propinsi Daerah Khusu~" Ibukota Jakal1.a;
4. Sek.retaris Daerall arclalall Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sek.retariat Daerah C1dalah Sekretariat Daerah Pr·,pin:ii Damah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Walikolamadya ada~ah WalikotamadYi~ dl Propinsl Duerah Khusus Ibukot~l Jakaltll; '-!. Dinils Ta,ta Kol:a adailah Dinas Tata Kota Propinsi Daorah KhuslJs IblJkota .Jakarta; . 8. Biro Perlengkapaln iadalah Biro Perlengkapan pada Sekml:ariat Daerah Propinsi Daerah KhLlsus Ibukotia Jakarta;
9. Badan Pertimlbanglln Urusan Tanaln yang selanjutnya oIisingkat BPUT .adalah suatu Badlan yang dibentuk bElrdasarkan KllpLltusan Gubllrnur I<:epala Daerah Khusus Ibukota Jakiarta ~JomCJr 1b.1 0/1I8/S7 Tahun 1967 Jo Nomor 1~j15 Tahun 1997;
10. Tim Pengencl,llian dan
I~engawasan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disingklllt
TP:>W adalah Tim P,eng1ondalian dan Pengawasan Pembangunan VViiayah yan!l dibentuk ole~1 Willikotamadyal;
11. Surat P'€fselujuan Prinsip Pembebasan Lahan yan~J selanjutnya disingkat SP31_ adalah surat persetujuan prinsip pembebi~SZtrl lahan/lokasi yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pembeba~;eln lokasilhlhan dalam rangka pengElmbangan ~ suatu I
-~1 ,~. Sural12:il1 Penun.iukan Penggunaan lanat! yanu selanjutnya disebut SIPPT adalah surat izin pel'llJnjul
1:1. Kanlor I
adal~lh
Kantor Kas Di~l~rah PI'Opi'1Si Daerah Khu:sus Ibukota ,JlIkarta;
1'1. Perl1egang SIPPT adalaih Badan dan at~lu Perw;ah~l:an Rmli Estate dan atau Purusahaan
Property dan atalu Developer dan atalJ Yayasan dan atau Pero.ranljan yang mHrnperoleh Surat I:~in P,enul1jukan Penggunaan Tanah dari flemerintah Daerah KhuSLIS Ibukota Jak:arta untuk l11emb.angun peru mahan, p,~rkantoran. perdiagangan dan atau ke(li;atan fisik lainnya dan ataLI perm()honan hal< lita:s tanah dalam wil:ayah Daerah KhuSLIS Ibukota Jak:arta; 1~i.
Kewajiban adiliah peme,nuhan kewajiban yang hanJs dilaksanakan sebagaimana yan9 lercanturn dal61m SIPPT; Lingk,unj~anadalah kelengkapan fie·lk kota seperti jalan, jernbatarl. saluran. drainase, pembl.langan air lim bah saluran pl3mbuang'tn air hUijan, waduk dan lain . sebagainya;
., 6. Prasarelna
•
4 d. Fasilitas Sm;iial yalng selanjutnya disingkat FASOS ad.a/ah fasilitas yang dibutuhkan da/am lingklJllglln pemukiman yang meliputi Cliltara lain pendidikan, kesehatan, perloelanjaan dan niiaga, pemerintahain dan pelayanan Unnlum, peribadatan, relcreasi dan kebudayaan, Cllahraoa dan lapangan terbuka se,rta p·emak;aman umum;
HI. Utiliitas UmurniFslsililas Umum yang sellinjutnyal disingkat FASUM adalah fasilitlls umurn yang rnerupakal1 banuunan-bangunan yang dibutuhk:sln dalam sistem pEllayanan lingkunnan v·a.ng dlselenggarakan oleh Instansi Pr~merintah yailu jaringan air bersih, jaringan listri!c, jaringaln gas, jaringan telepon, larnpu penera,ngan jalan, terminal danriataul pernbefhlmtian angkutan UnllJm, jembEl'tan ponyeberangan orang, tempat pembw'II1gan uarnpllh, pemadam kebakaran dan taman.
BAB " PENDISTRmUSIAN SIPPT Pasal 2
'-(1) SetJap ~"PPT yclngl ditElrbitkan dalarn jangka wakllJ selambat-Iarnbatnya 14 hari kerja olel1 Sekretmiat SlloUT didistribusikan kepada E\iro Pl3rlengkapan, Biro Sinagram, Walikolarmadya ciani Uniit terkail Pemerint.ah Dallrah. (2) SIPPT sebagclimaml dirnaksud pada aya! (1) pasal inl dallam pelaksanaan pllrnenuhan
kewajiban dil1usllgfcan dalam perjan)isln yann dilandatungani Qleh Gubernur dan pemegang SIIPPT alau dokumen lainn}la yang ditetapl<;an oleh Gubornur ,:jilengkapi dengan KetemnSlan Rel1cana Kola oIan sural pernyalaan kesahg!~upan dari pemegang SIPPI.
(3) Perjanjian ati3IJ dokumen lain sebagaimana dirrraks(ld pad,a ayat Bin,a PenyuslJl1an Prognam.
(~!),
disiapkan IOleh Biro
BAS III . JENIS KEWAJIBAN PEMEGANG SIPPT
Kllwajiban y,ang dik'!;JIlafcan kepada para pemegang SIPPT sebagairnana cjimakliud dalarn Pasal 2 adall,ah : a. Pembangunan dim Penyerahan pralsarana Iingkungan, fasililas umum daln fasilitas soslial; b. Penyediaan k,ewajiban sElsuai yang ditetclpkan d.alam SIPPT dan/alia(l do~(umen lIainnya; c. Kewajiban lairHlyal yang cJilelapkan daiam S/PPT dan/atau dokumen lainnya. BAS IV PELAKSANAAN KEWAJISAN Pasal 4 F'l:myerahan kew,ajibCln para pemegang SIPPT sebagairnana oIimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sekaligLls ;alau secara bertahap sesuai dlenglln perjanjian dan/alau dokumen lain yElng telah disepclkati.
.
/
,.
,)
PasalS (1) Kewajibcm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada pada areallokasi SIPPT harus dilaksanakian sec,ara proporsional dengan pernbangunan fisik di lokal,i yang bersangklJtan .iesuai perjanjian dan/atau Dokumen lain .iElbagaimana dimaksud dalam Pasol12.
(2) KewajibClIl SelJiagaimana dimaksud dalarn Passil 3 yang d1ibangun di luar arEial lokasi SIPPT harus dilcilksolnakan selambat-Iarnbatnya dalam jSlngka waktu sesuai dengan Perjanjisln danl:atau dokul'llen lain sebclgaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAS V TATA CARA PENYERAHAN KEWAJIElAN Pasial 6
I).) Semua kewajiboln sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sEltelah selesai pemlban!Junannya s,eilambat-Iambatnya 3 bUlan, htamadya setempalt yang dibantu oleh TP3W yang dituang1kan dalam B~rita Acara F'enelilian fisiko (3) Walikolarnadysl rlarus mela orkan kepada Gubernur Cq.. KepalEI BirQ. PerlEm9k~an selambat-·laml>atnya 1 bulan sejak
Pasal? l:lerila Acara Penalilian fisik yang dilakul
(1) Unlul< rnembanlu Walikolamadya d13lam penEllitian fisik di lapangan dibelntuk Tim Pengendalian dan P'engHwasan Pembanflunan Wi/ayah (TP3W) yiang berkeduolukan di bawiah dEII1 bertang£llmg jawabkepada Walikotamadya.
15
_J Tim seb:agairnana dimclksud pada ayat (1) pas_II ini dibentuk: dengan keputusan Walikotamadyu d,en9an Busunan keanggotaan seba~lai berikut.
Ketlla Wakil K,etua Sekretaris AnggotCi
("1'1
SekrEitaris Kotamadya AsistEln Administrasi Pembangunan Kotlamadya Kepala Bagian PenYLlsunan Pro~lram 1. KElpala Kantor PertanahEtn Wilayah Kota ':. Kopala Suku Dinas Pengawas.an Pl~mbangunan Kota ~l. KElpala Suku Dinas Tata I
Tim sebagairmtnci dirnak!5Ud pada ayat (1)1 pasal ini bertugals : a. melaklJkan penelitian Insik di lapangan; b. menyiapkan Smitiel Ac:ara Penelitian fisik; c. rnenyiapl
Pas,al 9 (1) Dalarn penyol'ahan kewajiban dari pernegang SIPPT, apabila terjadi selislih atau perbedmlll luas tanelh yang tercantul1l clalam SIPflT dengan kondisi fisik di lupangan yan9 telclh se,suai d'EiIlgaln blok rencana kota, maka mengacu padal luas yang I:ercantum dalalm blok rencana kota. •
(2l' Apabila volul'ne kewajiban tidak tercantum dEllam SIPPT maka mengacu palda bioI< rencancl Kota. Pasal 10 Khusus untu'k SIPPT ylmg terletak di dulam kaw8.san penge,lolaan sluatu badan tertentu, pel1yerahan kewajibannya diatur sesuai d1angan peraturan peruf)c1ang-LlIldann~ln yang berlaku. Pasal11 Bil'O Perlen91
Pasal12 Untuk tanah·tanah yann telah diserahkan bl~lum bersertifikalt dan/atau sertifikatnya belum atiils nama Pramerintah Propinsi DKI Jakarta, Biro F'erlEingkapan memproseSi pens,ertifikatan at'IS nama P"rnerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta den!lan beban biaya pemegan9 SIPPT.
B BAB VII PENGENDALIAN DAN PENG/\WASAN Paisal 16 (1) Pengendalian Ipemenuhcln kewajiban pemegang SIPPT dillclkukan oleh Gubernur.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p,asal ini dikoordinasikan olel1 Sekretaris DClElrah JI,ang mencakup seluruh keqiatslI1 pemenuhi:m kewaJ'iban r,emegan<) SIPI"T. • ~ •
Pasal 17 F'e,ng e ndalian pernenruhan kElwajiban pemegi~:ng SIPPT melipLiti :
a. Pengenclcilian TekniSi b. F'en~Jencicilian lImum ~'";.
PengenclCllian f\drninistral:if Pasial 18
(1;:
Pengendalian TElknis dilakukan oleh Walikotamadya setempat sejak diterbitkannya SIPIPT rneliputi : a. menagil1 II:Elwc:ljiban k1epada para pemegang SIPPT; . b. meneliti k,ebenan~n lItas pelaksanailln pembangunan prasarana lingkungsln, utilitas umUI11, fasiilitas sosial yang mencakup jenis, volume dSln kualitall; c. Inenyiapkan BiElrita AI~ara Penelitisln fisik; d. rnen9amanksn llecalra fisik prasarclna lin~lkun{lan, utilitas umum, fasilitas sosial sampai Bleritcl A,cara Serah Terirna ditand.rtan9anioleh Gubl3rnur dan. pemegang SIPPT; e. membuat laporcln klspada Gubernllr mennencli pehll<sanaan fasilitas s,olSial dan fasilitas umurn sl~tiap 3 bulan sekaii clemgan 'lemlJusan kepada instam;i terkait.
'?'
,.---( .... )
Pengendalian umUrl1 dilllkukan oleh Asisten Aclministrasi lPembanglman Sekda dibantu Biro Binal Penyusunan Program yang meliputi :
a. rnernbuat daftar kewajiban pemegang SIPPT yanu telah dan belium diHerahkan. b. rnermilntau peiaki,.anaan pembangunml fisik Hesuai denflan ketentuan yang 'Iefcantum clalarrn SIPPT. c. rnernGlntau ,~pabila tetjadi perubahan pelaksnnaoln pembangunsln fisi~; sesuai dengan ketentuan yang b1erlalku. d. rnenyiapkan lapQran kepada Gubernur mengenai hasil pemnntaUEIn pelaksanaan pembangunan fillik lmtiap 3 bulan sekali.
(3) Pengendalian Admil1istratif dilakukan oleh
A~iisten
Adrninistrasi Sekcla dibEmtu Biro
Perlengkapan OKI JClkarta yang meliputi : a. rnenghimpull SIPPT Hebagai bahan slc:uan pl~mbuatan Berita Ac:ara S,erah Terima; b. lTlengada~;an penelitian kelengkapan dokumen Berita Acara Pfmelitj;~n fisilk sebagai I)ahan pernbuatail1 Belrita Acara Selrah Terima; c. rnenyiapkan Berita ,l\cara Seral1 Terima ysrng akan ditandatangani oleh Gubernur dellUiln perne'gal1g SIIPPT; d. rnelakukan pl3ncatatan dalam BlJku Inventaris Pernelrintah Propinsi OKI Jakart(~ terhadap fasiliitcl!l umlJm dan fasilitas sosial yang telal1 c1iserahkan; e. meny/apkan lapi:lran kepada Gubemur mengenai. aset yang I:elah diserahkan dari pernl3gan9 SIPPT setiap 3' bulan sekl31i.
,
I
9 Pasal 19 f).engaw,asall terhcldalp pelaksanaan. pernelluhan Ikewcljiban dari, para pemegang SIPPT dll:::lk.sanakan oleh slParat p·engawasan funglsional se:suai c1angan peraturan pElrundanglJlldangcln yang bI3I'!al(U. BAB VIII l:ARANGAN Pasal20
(J)
Para pemegang SIPPT dilaran~, llntuk mengelola, menjual, men~9adaikan, menghibahkall, dan/atclu memindahtan!~ankan pengelolaan .seluruh l<ewaJiban, bail< berupa prasl31'ana lingkungan, fasilitus :slosial maup'~n fasilitas umum kepada pihak lain dalambentuk apapLIn slebelum diserahterimakan kepada Gubernur.
(2)
Uniit/Satuan IKerja dilmang untuk me,n.gelola di3n/atalJ. mengalihkllln pell\jelolaan ~ewajib,1n fasilitl3s l;osi:al dan fasilitcls umum ~:epada pihlak lain c1alam bentuk apapun sebelulrrl diserahterimakan kepada Gublsrnur. . BAB IX SANKSI Pasal21
(1) Terhadap palra Pe1lnegang SIPPT yang tidak rnemelluhi; kewajiban seb,a!~aimana dimaksud dalam pasal (~I), Gubernur berwenan~1 melakukall tindakan berupa plenundaan pelalyana,n/pembmian izin, pembatalan perizinan, dan!
. (2) Terlladap Kepalal Unit/Satuan Kerja yan!l melanggar lanmgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi sesilJai dElngan peraturan perundangundangan yall!~ berlaku. BABX PEMBIAYAAN Pasial 22 SE,gala biaya yang dipelrlukan untuk pelaksanaan k1eput:usan iini dibebclnkan pada .Anggaran Pe,ndapatan dan B,alanjsl Daorah Propinsi Dalerah Ktlusus Ibulmta Jakana. BABXI KETENTUAN PER/\,L1HAN Pasal23 (I) Dengan berlak.unya keputusan ini, milka ,seluruh kewajibeln para p(~megang SIPPT yang telah diHerahkan k:epada Walikotarnadya bel'dasarkan Bedta Acara Serah Terima sernental'a, harul; s'Eigera menyelesaikan serah terima kl3pada Gubernur dalaln1 jangkl3 waktu s,elambalt-I,3mbalnya 1 tahun sejak keputusan ini ditandatanglani. (2) Pelaksillnaan 'serah terima sebagairnani3 dimaksud palla ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dlilakukan p,emelitian bersaiml Olllh Walikot:amadya danga,n Bim Perl,engkapan yani~ hal;i1nya ditualllgklln dalam Berita Acara Serah TE,rima dan ditandatangani oleh Wallkotamadyi3 dan Kepala Biro PerlEmgkapan.
10
BAEl XII KETENTUAN PENUlUP Pasal 24
(1) Dengan berlakunya I(eplltusan ini mal(a :
n
a. Keputllsan (iubernur Kepala Oaerah Khuslls Ibukotsl Jakarta Nomor 11 Tahun 1!9aa tentcHlg Pl.mbontukan Kembali Tim Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Pembclngunan Pewumahan Oleh Swasta (Real Estate) eli Pemerintah OKI; b. InstruK:si Gubernllr KE~pala Oaerah Khusus I;Iwkota Jakarta Nemer 306 Tahun 1990 \,/' tEJntalll!g Pengendalia~1 dan Pengawasian Pembangunsln di Kawasan Real Estate di Wilayclh Oaf.rah Khusus IbukolaJakarta;
c.
InstruK:si Gubernur KElpala Oaerah Khusus Ibukllta Jakarta Nomor 224 TahlUn 199:1 tEintan!g Pemenuhan Kewajiban Real El;tate Kepada Pemerintah OKI Jakarta;
d. InstrLIK:si Gubernur KElpala Oaerah Khusus Ibukclta Jakarta Nemor 313 TahlJn 1995 te:ntan!g Peneriimllan dan Penggunasirl Dana Ollri Para Peme!Jang SIPPT Sebagai Kewsuiban Pernbl~ngunan Prasarana, Fasilitas ::;oslal (Fasos) dan Fasilitl3u Umum (Faswn), RSS dan Fasilitasnya Selia Ke,wajiban-Kflwajiban Lain Yanu Karens Sesuatu Hill Bl.lurn Oupat Segera Oila~;sanakan; e. KeputlJsan GUlbernur Kepala Oaerat! KhuSlIS Ib·ukotEI Jakarta Nomor 19:213 Tahul1 1996 tentang PendelElgasian Wewenang kepada Waliimtamady'a untuk Penyelesaian PemblJatan Se,rtllikat Tanah Milik Pemerintah OKI Jakiiilrta berupa Fasos dan Fasum k1ewajiban piaral De~velc)per kepada Pemerintall OKI Jaklllia. . dan ketentuan lain yan~, bertentangcln dengan keputussirl ini dinyatakElf1 tidsk berlaku lagl. (2) KeputulHll1 ini mula! berliaku pada tangglll ditetapkan.
_.
Tembusan :
'1. Ketua OFRO Pwpinlli OKI Jakarta 2. Para, Wallil Guilernur Prc,pinsi OKI Jakartal 3. Sekretariil Oa,alrah Plropin,si OKI Jakarta 4. Irwilprop lOKI .JllkElrtEI 5. Paral Asis,ten S'3kdaprop OKI Jakarta 6, Paral Walikotannadya Propinsi OKI Jakarta 7. Para, Kepala Dinas F'ropil1Si OKI Jakarta 8. Pal'EI Kepala Biro PropinEii OKI Jakarta 9, Paral Kepala Kantor/EladEln di Iingkungan Pemerintah Propil1si OKI Jakarta
V'
