KEMITRAAN P E D O MAN T E K N I S BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

P E D O MAN T E K N I S

KEMITRAAN

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PEDOMAN TEKNIS KEMITRAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

i


ii



KATA PENGANTAR Program Kemitraan merupakan salah satu intervensi PNPM Mandiri Perkotaan pada fase BERDAYA menuju MANDIRI. Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan yang sudah dirancang oleh masyarakat melalui kerjasama berbagai pihak. Sebagai Program Kemitraan, maka BKM/LKM dan KSM yang telah memiliki kapasitas dan memiliki potensi akan difasilitasi untuk bermitra dengan pihak lain. Untuk memastikan BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syaratan diperlukan Pedoman Teknis Kemitraan. Pedoman Teknis Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sehingga proses yang dilakukan memiliki standar acuan yang sama di seluruh wilayah dengan menjunjung prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan kemitraan. Semoga bermanfaat, Jakarta, September 2012 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC


i


ii



Daftar Isi

KATA PENGANTAR | i DAFTAR ISI | iii I.

PENDAHULUAN | 1 1.1 LATAR BELAKANG | 1 1.2 TUJUAN | 2 1.3 KELUARAN & INDIKATOR | 2 1.4 PRINSIP & PELAKSANAAN | 2 1.5 SASARAN & LOKASI |3 1.6 SASARAN PEMANFAAT | 3 1.7 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM | 3

II. PENDEKATAN DAN STRATEGI | 5 2.1 PENDEKATAN | 5 2.2 STRATEGI | 6 1. Membangun kapasitas BKM/LKM | 6 2. Menguatkan peran dan fungsi TKPKD dan KBP sebagai fasilitator kemitraan | 6 3. Membangun Kapasitas TKPKD dan KBP | 6 4. Memfasilitasi Pemasaran Sosial | 7 5. Membangun Jejaring | 7 III.

TAHAPAN KEGIATAN | 9 A. Penyiapan | 10 B. Inisiasi Kemitraan | 11 C. Pelaksanaan Kerjasama | 13 D. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan | 13 E. Keberlanjutan & Replikasi |14

IV.

TATA PERAN PELAKU PELAKSANAAN | 15 A. Tingkat Pusat | 15 B. Tingkat Propinsi |16 C. Tingkat Kota/Kabupaten | 17 D. Tingkat Kelurahan/Desa | 20

LAMPIRAN | 23 PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

iii


iv



I. Pendahuluan

1.1

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah permasalahan bersama yang memerlukan peran multipihak dalam pemecahannya. Menyadari hal tersebut dalam tahapan strategi intervensi PNPM mandiri Perkotaan dari masyrakat berdaya menuju masyarakat mandiri, memfasilitasi proses–proses kemitraan antara masyarakat (BKM/LKM dan KSM) dengan berbagai pihak luar. Kemandirian masyarakat yang hakiki adalah adanya kesalingtergantungan antara masyarakat dengan berbagai pihak lain dalam pemecahan persoalan bersama. Tidak mungkin masyarakat dapat memecahkan persoalan tanpa bekerjasama dengan pihak lain, akan tetapi masyarakat harus mampu untuk mengelola program secara otonom. Rencana pemecahan persoalan kemiskinan dari masyarakat kelurahan/desa dituangkan dalam PJM Pronangkis Kelurahan/desa - pada seluruh lokasi kelurahan/desa sasaran - dan dalam RTPLP - pada kelurahan/desa yang mendapatkan intervensi PLPBK. Pelaksanaan program yang tertuang dalam PJM Pronangkis dan RTPLP masyarakat memerlukan berbagai sumberdaya baik berupa dana, sumberdaya manusia berupa bantuan teknis pendampingan dan peningkatan kapasitas serta sumberdaya lainnya yang tidak mungkin dipenuhi semua oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan koordinator dalam pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan. Pada sisi yang lain kompleksitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya bisa dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah tetapi memerlukan peran aktif pihak swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok peduli lainnya sangat dibutuhkan. BKM/LKM harus mampu menghimpun sumberdaya dari luar baik itu yang berasal dari pemerintah, sektor swasta dan berbagai kelompok peduli lainnya. Dalam hal ini, model kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi model yang bisa dikembangkan, sehingga kerjasama antara ke tiga pilar pembangunan (masyarakat, sektor swasta dan pemerintah) dapat terjalin. PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

1


Sumberdaya yang bisa dihimpun oleh masyarakat untuk dapat mengimplementasikan program menuju visi yang dicita-citakan bukan hanya tersebar di area lokal akan tetapi menyebar dari tingkat keluraham, kota sampai ke tingkat pusat. Oleh karena itu fasilitasi kemitraan yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan pada ketiga area tersebut. 1.2 TUJUAN Tujuan umum kemitraan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan yang sudah dirancang oleh masyarakat melalui kerjasama berbagai pihak. Tujuan umum tersebut diturunkan ke dalam tujuan antara sebagai berikut : a. P JM Pronangkis kelurahan/desa dan atau RTPLP mendapat dukungan sumberdaya dari berbagai pihak baik itu pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM maupun kelompok peduli lainnya. b. T erlembaganya prinsip – prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam program kemitraan. KM/LKM mempunyai kapasitas dalam membangun kemitraan dengan pihak c. B luar d. T KPKD dan Komunitas Belajar Perkotaan menjadi fasilitator kemitraan antara dengan berbagai pihak 1.3 KELUARAN dan INDIKATOR Keluaran yang diharapkan dari kemitraan ini adalah : a. A danya program kemitraan dengan pemerintah daerah – swasta – perguruan tinggi – LSM dan kelompok peduli lainnya. b. P rogram kemitraan menerapkan sistem transparasni dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang sudah dirintis oleh PNPM Mandiri Perkotaan. c. P rogram kemitraan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat miskin dalam perencanaan, monitoring dan evalulasi. Indikator untuk masing-masing keluaran adalah sesuai dengan Lampiran. 1.4

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan inisiasi dan kemitraan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. T ransparansi, bahwa pelaksanaan Kegiatan bisa diketahui oleh semua pelaku dan masyarakat dan kemitraan yang terjadi didasarkan pada semangat keterbukaan bagi pihak-pihak yang bermitra; b. A kuntabel, bahwa pelaksanaan Kegiatan dan kemitraan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial; c. K eberpihakan pada Masyarakat Miskin, bahwa orientasi Kegiatan adalah dalam rangka pemberdayaan masayarakat miskin dan kelompok marjinal; d. K esetaraan, bahwa pihak-pihak yang akan melakukan kemitraan mempunyai kedudukan yang setara; e. M utualisme, bahwa kemitraan menghasilkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bermitra; 2



f. K epentingan umum, bahwa pelaksanaan dan hasil dari Kegiatan adalah untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi; g. M anajerial, bahwa pelaksanaan inisiasi dan kemitraan dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi; 1.5

SASARAN LOKASI

Sasaran program kemitraan adalah : a. BKM/LKM pada kelurahan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan – regular , yang sudah masuk ke dalam siklus tahun ke–2 dan seterusnya serta mempunyai kriteria layak; b. BKM/LKM yang merupakan lokasi kegiatan PLPBK. Kriteria layak didasarkan kepada : Penerima manfaat langsung dari PJM Pronangkis dan RTPLP adalah warga 1. miskin yang sudah termuat dalam hasil Pemetaan Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Program – program yang dikembangkan dalam PJM Pronangkis berkaitan langsung dengan target pencapaian MDGs dan pelayanan dasar bagi warga miskin. 3. BKM/LKM mempunyai sistem transparansi yang dibuktikan dengan pemberian informasi kegiatan dan keuangan kepada warga melalui forum – forum warga dan media warga lain seperti radio komunitas, Koran kampung, majalah dinding/ papan informasi dan lain - lain . 4. BKM/LKM mempunyai sistem pembukuan sesuai kriteria dari PNPM Mandiri Perkotaan; 1.6

SASARAN PEMANFAAT

Sasaran Pemanfaat dari kegiatan Kemitraan PNPM MP adalah:

a. Masyarakat miskin yang teridentifikasi dari kegiatan Pemetaan Swadaya dari siklus P2KP/PNPM MP;

b. Kelompok Swadaya Masyarkat (KSM) yang dibentuk dalam rangka PNPM MP;

c. Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memperkuat layanan permodalan bagi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);

d. Unit Pengelola Sosial (UPS) untuk memperkuat layanan sosial bagi masyarakat di kelurahan/desa;

e. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) untuk memperkuat layanan di bidang lingkungan dan permukiman;

1.7 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM Dalam Pedoman ini terdapat beberapa pengertian yaitu: a. F asilitator Kemitraan adalah sukarelawan perorangan atau lembaga yang berperan melakukan inisiasi/prakarsa dan fasilitasi terjadinya kemitraan antara BKM/LKM dan Calon Mitra. Fasilitator Kemitraan dapat berasal dari unsur perorangan, tokoh masyarakat, Forum Komunikasi BKM/LKM, Kemunitas Belajar PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

3


Perkotaan (KBP), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Kementrian Negara, Lembaga Pemerintah non Kementrian, Perguruan Tinggi, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya; b. Inisiasi Kemitraan adalah segala bentuk upaya yang tidak menyalahi hukum yang dilakukan oleh Fasilitator Kemitraan untuk mendukung terjadinya kemitraan; alon Mitra adalah perorangan atau lembaga yang dinilai mempunyai potensi c. C untuk melakukan kerjasama dengan BKM/LKM dan memiliki penyertaan dalam kemitraan berupa dana, peralatan, keahlian, sistem dan bentuk penyertaan yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Calon mitra dapat berasal dari perorangan, SKPD, Kementrian Negara, LSM, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, Lembaga Donor Nasional dan Internasional dan bentuk lain yang sesuai dengan peraturan dan perundangan di negara Indonesia; d. Kemitraan adalah kesepakatan antara dua atau lebih orang/lembaga untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan tertentu dan masing-masing pihak menyetujui hak dan kewajiban dan menandatangani Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement), Nota Perjanjian Kerjasama, Surat Perjanjian atau sebutan lain sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku; e. Pelaku Kemitraan adalah BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan dan calon mitra yang sudah menandatangani Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) atau Nota Perjanjian Kerjasama atau Surat Perjanjian atau sebutan lain sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku; f. Penyertaan Kemitraan adalah dana, keahlian, teknologi, dan bentuk-bentuk lain yang disampaikan masing-masing pelaku kemitraan untuk melaksanakan kegiatan bersama sesuai dengan Nota Kesepakatan;

4



II. Pendekatan & Strategi

BAB II - PENDEKATAN DAN STRATEGI 2.1 PENDEKATAN Perlu dikembangkan berbagai model kemitraan antara BKM dengan berbagai sumberdaya luar. Secara umum model kemitraan yang dikembangkan bisa dikategorikan ke dalam 2 model, yaitu : 1) model kemitraan antara BKM langsung dengan lembaga mitra dan 2) model kemitraan tidak langsung, dimana pemilik sumberdaya bermitra dengan BKM difasilitasi oleh lembaga lain sebagai perantara. Baik dalam model pertama maupun model kedua pendekatan yang adalah pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Ini berarti lembaga- lembaga lain di luar pemerintah dalam menjalin kemitraan bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menggunakan mekanisme pembangunan partisipatif.

2.1 PENDEKATAN dikembangkan

Secara umum, dalam PNM Mandiri Perkotaan ada dua model kemitraan yaitu: (1) Kemitraan langsung antara BKM/LKM dan Mitra; dan (2) Kemitraan dengan perantara, ada orang atau lembaga sebagai mediator kemitraan antara BKM/LKM dengan mitra. Model-model tersebut Berbagai model kemitraan BKM dengan berbagai pihak dapat dilihat pada dapat diilustrasikan dalam gambar berikut: bagan berikut: Perguruan Tinggi

Kementrian/Lembaga

Lembaga Donor

Lembaga Swadaya Masyarakat

PNPM

TKPKD/Pemda KBP

Korporasi

BKM PJM Pronangkis /RTPLP

KSM

Kemitaan Langsung antara BKM dengan pihak Luar

Kemitraan difasilitasi oleh TKPKD dan KBP

Kemitraan langsung maupun melalui mediator dapat terjadi jika BKM/LKM sudah dikenal dan mendapat kepercayaan dari pihak calon mitra. BKM/LKM dapat dikenal dan mendapat kepercayaan jika BKM/LKM mempunyai kapasitas memadai yang bisa dibangun ketika PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

5


menjalankan kegiatan-kegiatan reguler di PNPM Mandiri Perkotaan dengan menerapkan prinsipprinsip keberpihakan pada warga miskin, transparansi, dan akuntabilitas, dan profesionalisme. Keberhasilan kegiatan kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dapat didekati dengan adanya: a. Sinkronisasi antara kebijakan, program dan anggaran antara Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi (dunia usaha); b. “Ruang Bersama” untuk berpartisipasi, belajar bersama (collective learning), promosi/ sosialiasi, dan bertindak bersama (joint action) ; Kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran; c. Ketepatan sasaran atau pemanfaat program kemitraan; d. 2.2

STRATEGI

1. Membangun kapasitas BKM/LKM Untuk meraih sumberdaya luar, BKM/LKM memerlukan kapasitas yang cukup baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Kapasitas BKM/LKM dibangun melalui proses pendampingan secara menerus oleh PNPM Mandiri Perkotaan pada lokasi wilayah sasaran yang sudah memenuhi kriteria layak untuk dimitrakan. Peningkatan kapasitas BKM/LKM berupa pelatihan maupun pendampingan langsung dalam praktek nyata diberikan oleh fasilitator dan berbagai pihak terkait. 2. Menguatkan peran dan fungsi TKPKD dan KBP sebagai fasilitator kemitraan Salah satu wujud nyata dari peran TKPKD dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan berbagai pihak. Peran -peran TKPKD yang bisa dilakukan dalam kemitraan adalah: (1) mengembangkan kebijakan bersama – sama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kemitraan; (2) mengembangkan database dan sistem informasi untuk kebutuhan kemitraan; (3) Menggalang sumberdaya luar untuk mendanai program masyarakat dan mendampingi peningkatan kapasitas BKM/LKM dan KSM; (4) mengembangkan sistem kemitraan yang transparan, partisipatif dan akuntable dan (5) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi 3. Meningkatkan Kapasitas TKPKD dan KBP dalam Kemitraan Dalam menjalankan peran untuk memfasilitasi kemitraan, perlu peningkatan kapasitas baik bagi TKPKD maupun KBP. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas TKPKD dan KBP, oleh karena itu PNPM Mandiri Perkotaan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat kota dengan dimotori oleh Korkot maupun di tingkat nasional yang dimotori oleh PMU. Pada tingkat kota Korkot bisa menggalang kerjasama dengan program – program lain, perrguruan tinggi, LSM dan lembaga lainnya yang ada di tingkat kota. Pada tingkat nasional, PMU bisa menggalang kerjasama dengan TNP2K, lembaga donor, Kementerian/lembaga, Akademisi dan berbagai pihak yang mempunyai program yang sama.

6



4. Memfasilitasi Pemasaran Sosial Untuk menggalang dukungan guna mengimplementasikan PJM Pronangkis dan RTPLP, BKM/LKM, TKPKD dan KBP harus memperkenalkan program kepada pihak luar. Karena program yang dihasilkan berupa produk gagasan sosial, maka pemasaran yang dilakukan adalah pemasaran sosial. Keberhasilan pemasaran sosial bukan hanya diukur dari tergalangnya sumberdaya akan tetapi juga berupa dukungan-dukungan kebijakan dan penggunaan metodologi yang sudah diperkenalkan oleh program secara lebih luas. Fasilitasi pemasaran dilakukan pada semua aras, baik itu di kelurahan, kota maupun nasional. Fasilitasi kemitraan di tingkat kelurahan didampingi oleh fasilitator, pada tingkat kota dilakukan oleh TKPKD dengan pendampingan Tim Korkot dan pada tingkat nasional difasilitasi oleh PMU PNPM Mandiri Perkotaan. Khusus untuk pemasaran RTPLP PNPM Mandiri Perkotaan menyediakan dana stimulan yang termuat dalam BLM PLPBK yang penggunaannya diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis PLPBK. 5. Membangun Jejaring Salah satu kunci dalam menggalang kemitraan adalah mempunyai jejaring dengan para pihak yang terkait dengan isu-isu program yang akan dimitrakan. PNPM Mandiri Perkotaan mendorong BKM/LKM untuk aktif terlibat dalam forum-forum multipihak yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Fasilitasi juga dilakukan agar BKM/ LKM maupun KSM bisa menjadi bagian dari berrbagai jaringan yang berkaitan dengan isu program baik itu jaringan program-program sosial, ekonomi maupun lingkungan.


7


8



III. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Kemitraan PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan beberapa tahapan kegitan utama dalam setiap siklusnya. Tahapan tersebut adalah: (1) Penyiapan; (2) Inisiasi Kemitraan; (3) Pelaksanaan Kemitraan; (4) Monitoring, Evalusi dan Pelaporan. Masing-masing tahapan utama terdiri dari beberapa sub kegiatan sesuai dengan diagram alur kegiatan seperti berikut: Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan Kemitraan PNPM Mandiri Perkotaan


9


Penjelasan dari masing-masing tahapan kegiatan adalah sebagai berikut: A. Penyiapan Tujuan dari tahap Penyiapan adalah untuk menyiapkan pelaku, rencana kerja dan berbagai bahan pemasaran sosial di masing-masing tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/ Kota, Keluarahan/Desa). Sosialiasi

1.

•

S osialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada berbagai pihak di masing-masing tingkatan tentang dasar pemikiran, tujuan, output, prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan “Kegiatan” sehingga dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan “Kegiatan”;

•

S osialiasi dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/ kelurahan;

•

S osialiasi bisa menggunakan media atau event yang sudah ada dalam kegiatan PNPM MP, Pemerintah Daerah atau masyarakat”;

•

onsultan PNPM MP, Pemda dan atau stakeholder lain bisa bertindak K sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan ini.

2. Penyusunan Rencana Kerja •

enyusunan Rencana Kerja dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai P kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tahapan dalam “Kegiatan” ini termasuk personil yang akan menangani (personnel in charge/ PIC) dan waktu pelaksanaannya;

•

encana Kerja disusun sesuai dengan tingkatan Pusat, Provinsi, R Kabupaten/kota, dan Kelurahan/desa;

•

Rencana kerja mengacu pada semua tahapan pelaksanaan kegiatan;

•

egiatan ini bisa dilakukan dalam satu rangkaian dengan kegiatan K sosialisasi;

3. Identifikasi Potensi Internal dan Eksternal

10

•

Identifikasi potensi internal bertujuan untuk menentukan berbagai potensi kemitraan seperti PJM dan Renta Pronangkis, KSM Daftar Tunggu, KSM Lulus, potensi pengembangan ekonomi lokal, dan orang atau lembaga orang yang dinilai mempunyai potensi untuk membantu pelaksanaan inisiasi kemitraan;

•

Identifikasi internal diawali dari tingkat kelurahan/desa dan hasilnya akan digunakan sebagai database di tingkat kota/kab dan selanjutnya akan menjadi data base di tingkat provinsi dan nasional;

•

Identifikasi Potensi Eksternal bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menentukan berbagai potensi kemitraan dari luar PNPM MP seperti produk atau skema-skema pinjaman dari Lembaga Keuangan



Formal, orang atau lembaga yang dinilai bisa memberi informasi potensi kemitraan, lembaga pemberi dana hibah dan CSR, dan lain sebagainya; 4. Penentuan dan Penyusunan Bahan/Media/Instrumen Pemasaran Sosial (Social Marketing) Pada dasarnya pemasaran sosial adalah kegiatan “menjual” gagasan untuk mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan pengalaman, penerapan strategi pemasaran dalam dunia sosial terbukti dapat memberdayakan organisasi dalam memperoleh dukungan untuk melanjutkan hidupnya, antara lain dalam memperoleh sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat secara luas (fund raising). Dalam pemasaran sosial perlu memperhatikan 6P yaitu promotion (promosi), price (harga), product (produk), place (tempat) serta partnership (kemitraan) dan policy (kebijakan). Dengan memperhatikan hasil identifikasi potensi internal dan eksternal dan 6P tersebut diharapkan dapat ditentukan bahan, instrumen atau media pemasaran sosial. Bahan, instrumen atau media pemasaran sosial antara lain berbentuk bahan publikasi atau komunikasi (leaflet, brosur, booklet, prospektus, spanduk, baliho, talkshow, seminar, lokakarya, bazar kemitraan dan lain sebagainya); B. Inisiasi Kemitraan 1. Pemasaran Sosial •

emasaran sosial adalah kegiatan “menjual” gagasan untuk mengubah P pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Gagasan sosial yang akan dijual dari “Kegiatan” ini adalah perlunya peran serta semua pihak untuk mendorong terjadinya kepedulian dan peran serta stakholder untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan usaha ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang tidak bankable melalui kemitraan BKM/LKM dengan calon mitra. Agar “perilaku kemitraan” dalam penguatan modal keuangan KSM terjadi maka sasaran utama pemasaran sosial adalah publik, calon mitra dan calon pemanfaat;

•

emasaran ke publik dilakukan untuk memberi pemahaman, mendorong P dukungan, dan menggugah peran serta berbagai stakeholder (perorangan atau lembaga) dalam program penanggulangn kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya peran serta dalam melakukan inisiasi kemitraan penguatan modal keuangan KSM;

•

emasaran ke calon mitra bertujuan agar mereka bisa memberi dukungan P dan melakukan kemitraan sesuai dengan produk/jasa mereka;

•

Pemasaran ke calon pemanfaat dilakukan kepada Forum BKM/LKM, BKM/LKM, dan KSM agar mereka mempunyai pemahaman dan rencana kerja untuk melakukan kemitraan sesuai dengan perannya;

•

Pemasaran sosial dilakukan dengan instrumen, media dan bahan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun dalam tahap kegiatan sebelumnya; PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

11


•

emasaran sosial dilakukan oleh konsultan PNPM MP, pemda, FKA BKM/ P LKM, BKM/LKM dan stakeholder lain perlu melakukan pemasaran sosial secara sinergis agar dapat sebaran sasaran yang luas sehingga menambah peluang terjaringnya calon mitra.

2. Pembangunan komitmen (Prospecting) dan Pengenalan produk calon mitra; •

ari kegiatan pemasaran sosial yang dilakukan perlu diidentifikasi D berbagai respon dari calon mitra. Calon-calon mitra yang diindikasikan tertarik untuk berperan serta perlu ditindaklanjuti dengan upaya membangun komitmen mereka untuk bermitra (prospecting).

•

rospecting dilakukan dengan berbagai metode seperti korespondensi/ P persuratan, menyampaikan proposal, kunjungan untuk memberi penjelasan, melakukan lobby personal, menggunakan orang berpengaruh, “referensi berantai”, lokakarya dan lain sebagainya;

•

Untuk meyakinkan pihak lain biasanya perlu bahan tertulis agar calon mitra punya fleksibiltas kapan dan dimana bisa mempelajari usulan. Untuk itu perlu dipersiapkan bahan tertulis yang ringkas dan menarik bagi calon mitra.

•

ada saat proses pembangunan komitmen calon mitra sekaligus P dilakukan upaya pengenalan lebih detil terkait produk-produk calon mitra yang punya potensi untuk dikerjasamakan. Pengenalan itu antara lain tekait dengan sifat produk itu hibah atau pinjaman, syarat dan ketentuan dalam mengakses: siapa yang boleh mengakses (lembaga atau perorangan), agunan, tingkat suku bunga, besaran pinjaman dan lain sebagainya. Pengenalan juga dilakukan sebagai media klarifikasi terhadap bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dari tahap “Identifikasi potensi Eksternal”;

3. Negoisasi Kemitraan

•

S etelah ada calon-calon mitra yang memberi komitmen, masing-masing BKM/LKM perlu negosiasi. Negosiasi perlu mempertimbangkan kondisi/ kemampuan kelembagaan BKM/LKM dan UP, karakter masyarakat dan KSM calon pemanfaat, dukungan pemerintah daerah atau pihak peduli lain.

•

egoisasi terhadap ketentuan dan syarat perlu dilakukan untuk N memastikan BKM/LKM mendapatkan “produk” yang paling sesuai dengan kondisi BKM/LKM dan KSM mendapatkan masukan/saran dari fasilitator atau mediator, warga calon pemanfaat dan stakeholder tingkat kelurahan/desa

4. Penandatangan Nota Kesepahaman; •

12

T ahapan ini diawali melalui pembicaraan rencana pembuatan Perjanjian diantara pihak-pihak dengan saling menjajaki hal yang disepakati dalam bisnis sebelum menuangkannya dalam Perjanjian. Dalam bentuk formalnya penjajakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LoI) atau Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan dalam LoI atau MoU belum merupakan sebuah kesepakatan Perjanjian, sehingga tidak mengikat tetapi menjadi garis-garis besar penyusunan



Perjanjian. •

enandatanganan Nota Kesepahaman bisa dilakukan oleh pihak yang P berperan sabagai fasilitator atau mediator seperti SKPD, FK BKMB, KBP, LSM dan lain sebagaianya

•

Isi dari Nota Kesepahaman ini lebih bersifat upaya fasilitasi terjadinya kemitraan antara BKM/LKM dan calon mitra. Hal-hal detil pelaksanaan kemitraan akan diisikan dalam Nota Perjanjian yang akan ditandatangani oleh BKM/LKM dan Mitranya;

5. Penyusunan dan Penandatangan Nota Perjanjian Kerjasama •

Perjanjian atau agreement merupakan pertemuan keinginan (kesepakatan yang dicapai) oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan poin-poin kesepakatan. Apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana disepakati dalam perjanjian;

•

Perjanjian memuat kepentingan para pihak dan karena kepentingan pihak-pihak yang telibat dalam Perjanjian berbeda, maka untuk mencapai kesepakatan perlu dilakukan persesuaian diantara kepentingan tersebut. Tahapan ini diwarnai dengan tawar menawar keinginan masing-masing pihak. Dengan demikian klausul-klausul rancangan Perjanjian bisa mengalami pengurangan dan/atau penambahan;

•

Dalam penyusunan Nota Perjanjian, BKM/LKM perlu memperhatikan Prinsip-prinsip “Kegiatan” dalam pedoman ini.

•

Hal-hal yang telah disepakati dalam negosiasi kemudian dimasukan kedalam Perjanjian untuk ditandatangani oleh para pihak. Sebelum Perjanjian ini ditandatangani, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pengecekan akhir, untuk memastikan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian merupakan hal-hal yang telah disepakati dalam tahapan perundingan, termasuk pengecekan terhadap pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian;

C. Pelaksanaan Kerjasama Untuk melaksanakan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani, BKM/LKM perlu memperhatikan kembali isi dari surat perjanjian. Hal dilakukan untuk memastikan bahwa BKM/LKM melakukan sesuai hak dan kewajiban sesuai yang sudah disepkati dalam Surat Perjanjian; D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, output dan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman ini atau dokumen tindaklanjut dari Pedoman ini; Monev dilakukan di semua tingkatan pelaku dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/Desa melalui jalur fungsional konsultan PNPM MP dan struktural pemerintahan. Konsultan PNPM MP perlu melibatkan unsur pemerintah dalam melakukan monev; PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

13


2. Pelaporan Hasil pelaksanaan monev dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan di PNPM MP. Hasil kemitraan di masing-masing wilayah perlu dilakukan rekapitulasi denganmenggunakan formulir atau instrumen yang ditetapkan oleh PNPM MP; E. Keberlanjutan dan Replikasi • S etelah melakanakan menyelesaikan tahapan pelaksanaan diharapkan dalam pelakasanaan berikutnya Pemerintah Daerah, KBP, FK BKM/LKM. BKM/LKM diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan di siklus berikutnya. uantitas kemitraan juga diharapkan meningkat dengan adanya replikasi atau • K adopsi pola kemitraan oleh lokasi lain dari kemitraan yang sudah terjadi; • D engan berbekal pengalaman dan pembelajarna dari pelaksanaan kemitraan diharapkan bisa dikembangkan pola-pola kemitraan secara lebih mandiri di lokasi-lokasi PNPM MP. engan replikasi, adopsi dan pengembangan pola-pola kemitraan diharapkan • D akan mendorong terjasinya budaya kemitraan di lokasi yang bersangkutan;

14



IV. Tata Peran Pelaku Pelaksanaan

Untuk melaksanakan masing-masing tahapan Kemitraan tersebut dilakukan pembagian peran untuk tingakt Pusat, Provinsi, Kota/Kabiupaten, dan Kelurahan/desa. Secara umum peran dari masing-masing pelaku di masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut: A. Tingkat Pusat Pelaku: 1. PMU dan Satker P2KP/PNPM Perkotaan-DJCK Kementerian PU: a.

enentukan kebijakan umum di tingkat pemerintahan; M

b.

elakukan komunikasi dan sosialisasi lintas kementrian dan stakeholder M lain di tingkat pusat;

c.

elakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat M provinsi bersama stakholder lainnya;

d.

MU dan Satker P2KP/PNPM Perkotaan akan dibantu oleh Tim Advisory P dalam menyusun dan merumuskan kebijakan, konsep serta pedoman dan dibantu oleh KMP dalam pengendalian pelaksanaan operasional.

2. KMP PNPM Mandiri Perkotaan a.

emfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Satker, M PMU atau Kementrian PU;

b.

Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Kemitraan yang diberlakukan secara nasional;

c.

Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Kemitraan di tingkat PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

15


provinsi untuk bersama stakholder lainnya; d.

Melakukan sosialisasi dan melaksaakan pelatihan untuk pelaksanaan Kemitraan;

e.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat pusat bersama stakholder lainnya;

f.

M enjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat nasional sesuai dengan kapasitasnya;

g.

Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Kemitraan di daerah dalam mengatasi kendala pelaksanaan;

Beberapa contoh bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan para pelaku ditingkat pusat adalah sebagai berikut: •

S osialisasi dan pemasaran PJM Pronangkis dan RTPLP kepada berbagai pihak melalui kegiatan lokakarya nasional, media massa baik cetak, audio maupun audio visual serta roadshow kepada berbagai pihak;

•

enyusun sistem informasi dan komunikasi nasional yang mendukung M kegiatan kemitraan termasuk pengembangan database PJM Pronangkis, RTPLP, Kegiatan kemitraan serta penyusunan profil BKM/LKM dan KSM potensial.

•

engelola produk pengetahuan dengan pendokumentasian pengalaman M – pengalaman kemitraan seperti best practices dan membagikan hasil–hasil belajar kepada berbagai pihak. Tukar pengalaman produk pengalaman dan pengetahuan pelaksanaan kemitraan dilakukan melalui forum Komunitas Belajar Nasional (KBN), website dan berbagai media massa lain baik itu media umum maupun media–media yang dikembangkan oleh berbagai lembaga serta melalui forum nasional seperti GKPN (Gelar Karya Pembangunan Nasional), lokakarya nasional kemitraan dan forum –forum lainnya.

•

engembangan sistem monitoring dan evaluasi bersama dengan berbagai P pihak seperti TNP2K, Bappenas dan para pihak pelaku kemitraan. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bagian dari proses belajar berbagai pihak untuk mengembangkan kebijakan–kebijakan baru yang mendukung kemitraan dan dibagikan kepada pihak lain yang berkepentingan.

B. Tingkat Provinsi Pelaku: 1.

16

Satker Provinsi atau Pemerintah Provinsi a.

enindaklanjuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Pusat/ M PMU atau Kementrian Pekerjaan Umum;

b.

engeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kemitraan di M tingkat Provinsi;

c.

enjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan M di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya;



d.

2.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya;

SKPD/Pemerintah Provinsi a.

Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten tekait pelaksanaan Kemitraan;

b.

Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya;

3. KBP Provinsi Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; 4. KMW a. Memfasilitasi pelaksanakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Kota/Kabupaten; b. Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Kemitraan yang diberlakukan di tingkat kota/kabupaten; c. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung pelaksanaan Kemitraan; d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Kemitraan di tingkat provinsi untuk bersama stakholder lainnya; e. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan untuk pelaksanaan Kemitraan di tingkat provinsi; f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya; g. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; h. Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Kemitraan di wilayah provinsi untuk mengatasi kendala pelaksanaan; C. Tingkat Kota/Kabupaten Pelaku 1.

Satker Kota/Kabupaten atau Pemerintah Kota/Kabupaten a.

Menindaklanjuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Provinsi;

b.

Mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kemitraan di tingkat Kota/Kabupaten;

c. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; PEDOMAN TEKNIS | KEMITRAAN

17


d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya; 2.

SKPD/Pemda a. Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten tekait pelaksanaan Kemitraan; b. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya;

3. Kemunitas Belajar Perkotaan a. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; 4. Koordinator Kota dan Tim Korkot a. Memfasilitasi pelaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Satker Provinsi atau Pemerintah Provinsi; Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Kemitraan yang b. diberlakukan secara di tingkat provinsi sesuai dengan kondisi di wilayahnya; Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat kota/ c. kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Kemitraan; d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Kemitraan di tingkat kota/ kabupaten bersama stakholder lainnya; e. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan untuk pelaksanaan Kemitraan di tingkat kota/kabupaten; Mengoordinasikan Tim Korkot dan Tim Faskel dalam mendukung f. pelaksanaan Kemitraan; g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat kota/kabupaten bersama stakholder lainnya; h. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; i. Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Kemitraan di wilayah provinsi untuk mengatasi kendala pelaksanaan; 5.

FKA BKM/LKM a. Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitasnya; Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dengan b. peluang dan pelaksanaan kemitraaan;

18



c. Melakukan kerjasama dengan Tim Korkot dalam melaksanakan Kemitraan; d. Mengoordinasikan BKM/LKM dalam pelaksanaan Kemitraan; e.

Memberikan informasi potensi kemitraan kepada BKM/LKM;

Beberapa bentuk kegiatan di tingkat kota/kabupaten adalah sebagai berikut: •

Sosialisasi dan pemasaran PJM Pronangkis dan RTPLP yang difasilitasi oleh TKPKD dan KBP kepada para pemangku kepentingan di tingkat kota. Sosialisasi dan pemasaran dilakukan melalui berbagai forum baik itu forum yang dikembangkan khusus untuk kemitraan maupun melalui forum – forum pihak lain, media massa, dengar pendapat dan lain–lain.

•

elatihan bagi anggota TKPKD dan KBP tekait isu–isu yang berkaitan P dengan kemitraan. Kurikulum dan modul pelatihan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing–masing kota/kab. Tim Korkot membantu untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan merekomendasikan lembaga/ narsumber/ pemandu yang mempunyai kapasitas yang dibutuhkan. Biaya pelatihan berasal dari Pemda dan atau lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam hal biaya dari sumber lain, Tim Korkot memfasilitassi TKPKD untuk bekerjasama dengan berbagai pihak sepert Donor, Perguruan tiggi atau pihak lainnya.

•

TKPKD menyusun strategi pemasaran sosial untuk memasarkan PJM Pronangkis dan RTPLP kepada berbagai pihak.

•

engembangan sistem komunikasi dan informasi kemitraan di tingkat P kota/kab, termasuk pengembangan database yang mencakup: (1) Sistem Informasi Manajemen (SIM) kemitraan; (2) Database BKM/LKM, KSM, PJM Pronangkis, dan RTPLP tingkat kota/kab; (3) Pengembangan website, (5) potensi kemitraan dari pihak luar; (6) Jaringan komunikasi dengan pihak–pihak lain yang berkaitan dengan program–program tridaya maupun PLPBK dan pemberian informasi kegiatan, sumber dana dan pertanggungjawaban kegiatan kemitraan kepada publik.

•

engelola produk pengetahuan dengan pendokumentasian pengalaman– M pengalaman kemitraan, best practices, dan membagikan hasi–hasil belajar kepada berbagai pihak. Tukar pengalaman produk pengalaman dan pengetahuan pelaksanaan kemitraan dilakukan melalui forum Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), website dan berbagai media massa lain baik itu media umum maupun media–media yang dikembangkan oleh SKPD, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga lainnya .

•

enyusun aturan dan kebijakan yang mempermudah BKM/LKM bermitra M dengan SKPD dan berbagai pihak lainnya, aturan teknis bagi kemitraan yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

•

enyusun sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama antara M TKPKD, KBP dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kemitraan.


19


D. Tingkat Kelurahan/Desa Pelaku: 1. Pemerintah Desa/Kelurahan

2.

3.

a.

Menindaklanjuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Kota/Kabupateni;

b.

Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten yang mendukung pelaksanaan Kemitraan di tingkat Kelurahan/ Desa;

c.

Melakukan sosialiasi dan pembinaan ke stakholder tingkat Kelurahan/ Desa;

BKM/LKM d.

Melakukan sosialiasi pelaksanaan Kemitraan bersama pemerintah desa/ kelurahan dan Tim Faskel kepada masyarakat khususnya KSM;

e.

Melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disusun di tingkat kota/kabupaten;

f.

Melakukan sosialiasi dan pembinaan kepada masyarakat, KSM, dan UPK;

g.

Menjadi pelaku pemasaran sosial dan “fasilitator” terjadinya kemitraan sesuai dengan kapasitasnya;

h.

Melakukan negoisasi kerjasama dan menandatangai surat perjanjian kerjasama;

i.

Melaksanakan kerjasama sesuai dengan naskah perjanjian dan pola kemitraan penguatan modal keuangan KSM;

UPK a. Melakukan identifikasi KSM Daftar Tunggu dan KSM Lulus”; b. Memfasilitasi kegiatan pengajuan pinjaman modal dan pengembaliannya sesuai dengan pola kemitraan dan naskah perjanjian yang sudah ditandatangani oleh BKM/LKM dan mitranya;

1. Tim Faskel Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan a. Kemitraan di tingkat kelurahan/desa; b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan Kemitraan di tingkat kelurahan/desa; c. Memfasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh BKM/LKM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di tingkat kelurahan/desa bersama stakholder lainnya; Beberapa bentuk kegiatan di tingkat kota/kabupaten adalah sebagai berikut: elatihan untuk anggota BKM/LKM dan Unit Pengelola mengenai kemitraan, • P pemasaran sosial, lobby dan negosiasi, strategi komunikasi dan materi– materi 20



khusus yang dibutuhkan untuk masing–masing BKM/LKM dan UP.; KM/LKM mengembangkan database penduduk miskin, KSM, PJM Pronangkis • B dan RTPLP, penyusunan database potensi kemitraan untuk KSM, prospektus kemitraan tingkat kelurahan/desa. KM/LKM melakukan publikasi dan pemasaran sosial kepada pihak luar melalui • B berbagai media baik dalam bentuk katalog, leaflet, bahan presentasi, dan bantuk lainnya; engelola produk pengetahuan dengan pendokumentasian pengalaman – • M pengalaman kemitraan, best practices, dan membagikan hasil–hasil belajar kepada berbagai pihak. Tukar pengalaman produk pengalaman dan pengetahuan pelaksanaan kemitraan dilakukan melalui forum Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) , website dan berbagai media massa lain baik itu media umum, media warga maupun media–media yang dikembangkan oleh SKPD, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga lainnya


21


22



Lampiran


23


Tabel 1 Keluaran dan Indikator Tujuan antara 1 : BKM/LKM mampu mengakses sumberdaya luar untuk menjalankan penanggulangan kemiskinan Keluaran Indikator Kapasitas BKM/LKM dalam • Strategi pemasaran sosial BKM/LKM membangun kemitraan • Media – media yang dibutuhkan untuk pemasaran sosial • Rencana kerja pemasaran sosial

Kerjasama langsung antara BKM/LKM dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PJM Pronangkis

• BKM/LKM menjadi anggota jaringan yang berkaitan dengan program sosial, eknomi, lingkungan dan PLPBK • Minimal di setiap BKM/LKM satu program sosial mendapat dukungan sumberdaya luar • Minimal di setiap BKM/LKM satu program lingkungan mendapat dukungan sumberdaya luar

• Minimal di setiap BKM/LKM satu program ekonomi mendapat dukungan sumberdaya luar Kerjasama langsung antara BKM/ • Pembangunan fisik LKM dengan berbagai pihak • Investasi dalam pelaksanaan RTPLP Tujuan antara 2 : BKM memfasilitasi kemitraan antara KSM dengan pihak luar Keluaran Indikator Kapasitas KSM dalam • Minimal 70% KSM telah melaksanakan kegiatan membangun kemitraan pengembangan kapasitas KSM • Minimal 30% KSM telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas bermitra dengan pihak lain • Minimal 30% KSM mempunyai daftar kebutuhan kemitraan dan daftar lembaga mitra

24



Tujuan antara 3 : Pemerintah Daerah, mau dan mampu menggalang kemitraan antara BKM/LKM dengan sektor swasta, perguruan tinggi, LSM dan kelompok peduli lainnya Keluaran Indikator Kapasitas Pemerintah Daerah • Minimal 70% Pemda mempunyai strategi dan dalam menggalang kemitraan rencana kerja kemitraan • Minimal 30% Pemda memiliki daftar kemitraan Kerjasama TKPKD dengan pihak luar dalam kemitraan BKM/LKM

• Minimal 70% Pemerintah Kota/Kab mempunyai strategi dan rencana kerja kemitraan dengan melibatkan KBP • Minimal 70% Pemerintah Kota/Kab memfasilitasi kegiatan kemitraan antar masyarakat dengan pihak swasta • Minimal 30% Pemerintah Kota/Kab telah melaksanakan kegiatan kemitraan

Tujuan antara 4 : Terlembaganya prisnsip prinsip pembangunan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan Keluaran Indikator • Minimal 80% Kemitraan dilaksanakan melalui serangkaian musyawarah/kesepakatan antara masyarakat dan pemangku kepentingan berorientasi pada PJM Pronangkis yang sudah disusun Program Kemitraan dikembangkan dengan pendekatan partisipatif

• Minimal 80% kegiatan kemitraan telah dikembangkan bersama oleh BKM/LKM, TKPKD dan lembaga yang bermitra • Minimal 80% kegiatan kemitraan telah memiliki aturan – aturan pelaksanaan kegiatan dan indikator yang disusun bersama oleh BKM/ LKM,TKPKD dan lembaga yang bermitra


25


• Minimal 70% Program dan kegiatan kemitraan telah dipublikasikan melalui media tingkat kota dan media warga Program kemitraan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

26


• Minimal 70% Kegiatan kemitraan telah dilaporkan pertanggungjawabanya kepada pemangku kepentingan dan dipublikasikan melalui media tingkat kota dan media warga

P E D O MAN T E K N I S

KEMITRAAN

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

KEMITRAAN P E D O MAN T E K N I S BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents