KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PROVINSI BENGKULU Triwulan II Tahun 2016

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regoinal Triwulan II Tahun 2016

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (Quarterly Flash Report) Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2016 Membaiknya Harga Karet sebagai Komoditas Unggulan Provinsi Bengkulu Perkebunan menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada perekonomian Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang dominan dibudidayakan, karet menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat. Upaya kerjasama tiga negara produsen karet alam di bawah kerangka kerja Internasional Tripartite Rubber Council (ITRC) yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia untuk melakukan pengurangan volume ekspor sebesar 615.000 ton sejak Maret 2016, mulai mendongkrak harga karet di pasar internasional (Bulletin Gapkindo Meret-Juni 2016). Harga karet kalangan petani di Bengkulu saat ini mulai meningkat dari sebelumnya Rp6.000/Kg menjadi Rp6.700/Kg (Harian Rakyat Bengkulu, 6 April 2016). Selain itu, Pada Triwulan II Tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang Provinsi Bengkulu (q-to-q) naik sebesar 4,98%. Naiknya pertumbuhan pada triwulan ini salah satunya disumbangkan oleh naiknya pertumbuhan industri karet, barang dari karet yang tumbuh sebesar 5,24% BRS BPS Provinsi Bengkulu No. 45/08/VI/2016. A. Perkembangan Indikator Ekonomi Regional 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp13,60 trilyun sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp9,90 trilyun. Angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,14% (q-to-q) meningkat dibandingkan Triwulan I Tahun 2016 sebesar 0,33%. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2015 tumbuh sebesar 5,41% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,18%. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,24%. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (g) Bengkulu 10,000

5.41

MIlyar Rp

9,900

5.40

9,800 9,700 9,600

5.60

% 5.20

PDRB ADHK 2010

5.18

g (y-on-y) PDRB g (y-on-y) PDB

5.00 4.80

9,500 4.60

9,400

4.40

9,300

4.20

9,200

9,100

4.00 Q2

Q3

Q4

Q1

2015

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Isi: A. Perkembangan Indikator Ekonomi Regional 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2. Inflasi 3. Kondisi Ekonomi Konsumen B. Perkembangan Pendapatan 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan PNBP 3. Pendapatan Asli Daerah C. Perkembangan Belanja 1. Belanja Pemerintah Pusat 2. Belanja Pemerintah Daerah D. Berita Fiskal Regional Terpilih 1. 60 % Desa Di Bengkulu Selatan Belum Buat Laporan, Dana Desa Terancam Terlambat 2. Implementasi KUR Nelayan di Kabupaten Mukomuko

Tim Penyusun: Penanggung jawab: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti Ketua Tim: Plt. Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Dirgohaju Widodo Editor Wawan Setiawan Anggota Tengku Yustisia Abdul Rahman Andi Hendrawan Yunisah Fri Utama Aji Kemis Nasrul

Q2 2016

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Dari segi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi q-to-q terutama ditopang oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (1,04%) dan pertanian, kehutanan dan perikanan (0,84%), Sedangkan struktur perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (29,95%), perdagangan besar dan eceran (13,73%) serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

-1-

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik KM 8, Bengkulu - 38225 Telepon: 0736 345237, 343082 Fax: 0736 345311 Email: [email protected] Website: www.djbnbengkulu.net

(9,70%). Dari sisi pengeluaran, hanya komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,27% sedangkan komponen lainnya mengalami pertumbuhan positif terutama komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 6,32% dan memberi sumbangan 66,37% dari pada pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi Perkembangan harga barang dan jasa secara umum untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu pada Triwulan II Tahun 2016 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,35%. Deflasi tercatat pada bulan April 2016 sebesar -0,84% (tertinggi ke-11 diantara 23 kota lain di Pulau Sumatera yang mengalami deflasi). Deflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar -3,14% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,57% sedangkan kelompok lainnya mengalami inflasi antara 0,04% sampai dengan 0,63%. Angka inflasi tertinggi pada Triwulan II terjadi pada bulan Juni sebesar 1,35% (tertinggi ke-5 di antara 23 kota di Pulau Sumatera). Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Bengkulu dan Nasional % 2.5

2

1.35 1.5

1

0.5

0 4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

2015

3

4

5

6

2016

-0.5

-0.84 -1 mtm Prov. Bengkulu

mtm Nasional

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap inflasi Triwulan II Tahun 2016 adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang terjadi pada periode bulan Mei dan Juni tahun 2016 sebesar 0,52% dan 0,69% yang terutama disebabkan oleh naiknya tarif angkutan antar kota (khususnya angkutan udara) seiring dengan masa peak season libur panjang tahun ajaran baru dan menjelang hari raya. Beberapa komoditi yang berpengaruh besar antara lain daging dan hasil-hasilnya, ikan segar (dencis) dan beras. Pada Bulan April 2016 tercatat harga kelompok bahan makanan diantaranya cabei merah, beras, telur ayam yang memberi andil inflasi sebesar -0,80%. 3. Kondisi Ekonomi Konsumen Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang mencerminkan persepsi konsumen antar waktu serta kondisi ekonomi konsumen, pada Triwulan II Tahun 2016 sebesar 106,01 menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumya (Triwulan I Tahun 2016). Peningkatan kondisi ekonomi konsumen ini disebabkan oleh meningkatnya ketiga variabel pembentuk ITK yaitu pendapatan rumah tangga dengan indeks 100,63, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi dengan indeks 110,87 dan tingkat konsumsi dengan indeks 112,66. ITK Provinsi Bengkulu berada di bawah ITK Nasional dengan indeks 107,93 dan menempati peringkat kedelapan di Pulau Sumatera (bawah Provinsi Jambi dan Lampung). Optimisme konsumen diperkirakan meningkat pada Triwulan III 2016 sebesar

-2-

Aktifitas Pengendalian Inflasi Provinsi Bengkulu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu telah menjalankan beberapa program dalam upaya menjaga stabilitas harga antara lain:  Produksi Perluasan daerah dalam rangka penanaman di pekarangan, koordinasi dalam rangka pengembangan klaster pertanian terintegrasi di Bengkulu Utara, penciptaan peternak daging ayam ras agar pasokan daging ayam dan telur dapat dipenuhi oleh produksi lokal, dan pelaksanaan evaluasi pola tanam cabai merah dengan memperhatikan pola musiman.  Ekspektasi Penerbitan surat edaran penggunaan pangan lokal sebagai acuan konsumsi rapat/pertemuan/seminar. Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi menjelang bulan Ramadhan, TPID telah melaksanakan beberapa program yaitu: A. Distribusi  TPID melakukan inspeksi kecukupan stok di beberapa gudang distributor utama antara lain Pasar Minggu, Giant, Pasar Panorama, Bulog, Hypermart, SPBE-LPG dan Fed Loter Sapi  TPID bersama Pemkot Bengkulu dan instansi terkait (Pertamina, Giant, Hypermart, Bulog, dan Korem 041 Garuda Mas) melaksanakan pasar murah pada 18 titik di Kota Bengkulu  TPID bersama Pemprov Bengkulu melaksanakan pasar murah pada 5 titik di Kota Bengkulu B. Ekspektasi Konsumsi  TPID bersama Wakil Gubernur, Sekda dan Tokoh Masyarakat melakukan talkshow di televisi maupun radio terkait upaya pengendalian konsumsi selama bulan puasa dan menjelang lebaran  TPID melalui Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk mengendalikan konsumsi selama puasa dan lebaran melalui iklan televisi dan radio  TPID menghimbau instansi terkait untuk melakukan press conference dengan wartawan terkait kecukupan stok barang-barang kebutuhan utama sesuai kewenangan masing-masing instansi  TPID melalui Alim Ulama menghimbau masyarakat untuk berkonsumsi secara wajar pada bulan puasa dan Lebaran serta melakukan manajemen zakat secara bijak agar pencairannya tidak terpusat pada minggu terakhir bulan Ramadhan. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memicu peningkatan konsumsi masyarakat di luar kewajaran  TPID melalui Forum Ekonomi Syariah menekan upaya pengendalian inflasi melalui rekayasa demand. (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bengkulu Edisi Agustus 2016)

111,55 terutama oleh karena peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 115,24 serta rencana pembelian barang tahan lama oleh konsumen yang diperkirakan meningkat sebesar 105,09 (Berita Resmi Statistik No.48/08/17/VI 5 Agustus 2016). Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Menurut Variabel Pembentuk

Variabel yang paling dominan pada pembentuk ITK Triwulan I Tahun 2016 adalah variabel tingkat konsumsi dengan indeks 112,66. Peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga ini jika dilihat lebih rinci ternyata dipicu oleh tingkat konsumsi baik yang berasal dari konsumsi makanan maupun non makanan. Indeks Konsumsi Komoditi Makanan dan Non Makanan Triwulan II-2016

125

120 115 110 105

106.01

100 95 90

85 80

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2015

2016

Pendapatan rumah tangga kini

Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi

Tingkat konsumsi

ITK

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

B. Perkembangan Pendapatan 1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan negara yang paling dominan di Provinsi Bengkulu dengan persentase 85,78% dari total pendapatan negara periode sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2016. Jumlah penerimaan perpajakan di Provinsi Bengkulu pada periode tersebut mencapai Rp651,529 milyar atau sebesar 32,56% dari target pajak tahun 2016 yang ditetapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Provinsi Bengkulu. Perkembangan Penerimaan PPh dan PPN Periode s.d Triwulan II Tahun 2016 dalam milyar rupiah

Indeks kelompok makanan pada triwulan ini mencapai 117,51, dengan semua komponen indeksnya mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Sementara tingkat konsumsi kelompok non makanan secara umum juga meningkat dibanding triwulan sebelumnya (indeks sebesar 111,28). Kenaikan tertinggi pada indeks konsumsi pakaian dan pendidikan yang naik masingmasing 23,06 dan 10,34 basis indeks dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2016. Selain itu, hampir semua komponen indeks konsumsi non makanan mengalami peningkatan pada triwulan ini, dengan pengecualian pada komponen akomodasi/hotel.

Sumber Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu yang signifikan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Badan Layanan Umum Komposisi Penerimaan Negara Provinsi Bengkulu s.d Triwulan II Tahun 2016

Sumber: SPAN s.d Triwulan II 2016

Jenis pajak yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan (PPh) Nilai Penerimaan Pajak Penghasilan sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 adalah sebesar Rp324,58 milyar. Penerimaan PPh pada bulan Mei 2016 turun dibandingkan dengan bulan April 2016 antara lain disebabkan adanya pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp231 juta. Pada bulan Juni 2016 terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan pada PPh Pasal 21 dan PPh Final dengan total sebesar Rp16,41 milyar.

-3-

Sumber: SPAN Triwulan II 2016

Penerimaan pajak terbesar di Provinsi Bengkulu bersumber dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah persentase kedua jenis pajak ini mencapai 96,48%. Kontribusi jenis penerimaan pajak lain tidak terlalu signifikan.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nilai penerimaan PPN sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 adalah sebesar Rp304,20 milyar. Penerimaan PPN pada bulan April dan Mei 2016 berada di bawah angka Rp60 milyar dan meningkat tajam pada bulan Juni 2016 mencapai Rp74,14 milyar terutama pada penerimaan Pendapatan PPN Dalam Negeri.

Komposisi Penerimaan Pajak Provinsi Bengkulu s.d Triwulan II Tahun 2016

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komposisi sumber Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar 85,78% sedangkan kontribusi PNBP sebesar 14,22%. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2016 penerimaan PNBP di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp107,97 milyar (51,92% dari target PNBP Tahun 2016). Jumlah penerimaan PNBP ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode Triwulan II Tahun 2015 (Rp110,67 milyar atau 59,87 dari target PNBP 2015). Jumlah penerimaan PNBP sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2016 terutama berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp66,88 milyar (61,95% dari total penerimaan PNBP) yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit. Perkembangan Penerimaan PNBP Periode s.d Triwulan II Tahun 2016 dalam jutaan rupiah

Sumber: SPAN Triwulan II 2016

Terkait dengan dominannya peran kedua jenis pajak tersebut terhadap penerimaan negara di wilayah Provinsi Bengkulu, otoritas pajak setempat perlu memberikan perhatian lebih terhadap penerimaan PPh dan PPN dalam upayanya untuk mendorong penerimaan pajak yaitu dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan harus terus dilakukan. Komposisi Pendapatan BLU s.d Triwulan II Tahun 2016

Sumber: SPAN Triwulan II 2016

Sumber: SPAN Triwulan II

3. Pendapatan Asli Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 Realisasi PAD mencapai Rp481,99 milyar (39,57% dari target). Bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah, rasio PAD hanya sebesar 9,10% yang secara umum mengindikasikan rendahnya kemandirian Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dalam membiayai belanjanya. Perkembangan dari beberapa jenis PAD adalah sebagai berikut: a. Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 mencapai 37,53% dari target sebesar Rp658,51 milyar. Persentase tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 54,08% dari target. Sedangkan realisasi terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 13,79%. Diantara Kabupaten lainnya, secara nominal penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu adalah yang terbesar yaitu sebesar Rp27,06 milyar. Sementara itu, penerimaan pajak daerah khusus Provinsi Bengkulu sebesar Rp200,27 milyar (81,03% dari total realisasi seluruh pemda). Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah yang terbesar yaitu sebesar Rp247,15 milyar atau 51,28% dari total realisasi PAD.

-4-

Dari keseluruhan pendapatan BLU, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan memberikan kontribusi sebesar 70,22% dari keseluruhan Pendapatan BLU. Satker BLU penyumbang pendapatan terbesar adalah Universitas Bengkulu dengan pendapatan sebesar Rp60,60 milyar. Realisasi Pendapatan BLU per Satker BLU s.d Triwulan II Tahun 2016 dalam juta rupiah

Sumber: SPAN Triwulan II 2016

Pagu dan Realisasi Pajak Daerah s.d Triwulan II Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

b. Retribusi Daerah Tingkat realisasi retribusi daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2016 sebesar Rp20,935 milyar atau 23,39% dari target retribusi daerah, lebih rendah dari capaian pajak daerah (belum terdapat realisasi dari Kab.Kaur). Tingkat realisasi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 58,13%. Sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kabupaten Lebong sebesar 6,74%. Kontribusi Retribusi terhadap PAD adalah yang terkecil yaitu hanya sebesar Rp20,94 milyar atau 4,34% dari total realisasi PAD.

Trend Perbandingan Pagu dan Realisasi PAD Periode s.d. Triwulan II Tahun 2014-2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Prov. Bengkulu

Rata-rata tingkat realisasi PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah sebesar 33,87%. Trend realisasi PAD Triwulan II tahun 2014 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan. Trend Perbandingan Pagu PAD Terhadap Pagu Pendapatan Daerah Periode s.d. Triwulan II Tahun 2014-2016

Pagu dan Realisasi Retribusi Daerah s.d Triwulan II Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Prov. Bengkulu

Persentase pagu PAD terhadap total pagu Pendapatan Daerah di Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah Pusat untuk sumber pendapatan daerah. Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sampai dengan Triwulan II tahun 2016 jenis penerimaan ini sudah terealisasi sebesar Rp45,24 milyar atau 97,71% dari target (Kabupaten Kaur belum terdapat realisasi). Tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Seluma sebesar 163,18%. Sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kota Bengkulu sebesar 89,41%. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar Rp45,24 milyar atau 9,39% dari total realisasi PAD.

Pagu dan Realisasi PAD s.d Triwulan II Tahun 2016

Pagu dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan s.d Triwulan II Tahun 2016 Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

-5-

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp481,99 milyar atau baru mencapai 39,57% dari target, dengan rincian: a. Pajak Daerah sebesar 37,53% b. Retribusi Daerah sebesar 23,39% c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 97,71% d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 39,79%. Realisasi PAD Kabupaten Kaur merupakan yang terendah diantara kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan pajak hotel dan restoran

d. Lain-lain PAD yang sah Termasuk dalam klasifikasi ini antara lain penerimaan jasa giro rekening kas daerah, tuntutan ganti rugi, penerimaan BLU daerah, hasil penjualan aset daerah, dan lain sebagainya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2016 jenis penerimaan ini sudah terealisasi sebesar Rp168,67 milyar atau sebesar 39,79% dari target. Tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Mukomuko sebesar 61,53%. Sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kabupaten Lebong sebesar 14,68%. Sedangkan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebesar Rp168,67 milyar atau 34,99% dari total realisasi PAD. Pagu dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah s.d Triwulan II Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

C. Perkembangan Belanja

di Kabupaten Kaur belum tergarap secara maksimal oleh DPPKAD Kab. Kaur. PAD Kaur dari sektor pajak restoran, rumah makan dan hotel yang dipungut 10 persen dari pelanggan yang berbelanja sangat kecil, bahkan di bawah Rp 20 juta setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi ke restoran, rumah makan dan juga hotel di Kaur. dengan tujuan mengingatkan pemilik agar menarik pajak sebesar 10% sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2013 dan Perda Nomor 02 Tahun 2013 (http://harianrakyatbengkulu.com/). Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bengkulu sebenarnya masih bisa ditingkatkan, salah satunya dengan memanfaatkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data terakhir bulan Juni 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, terdapat 70.000 kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang ada di provinsi Bengkulu . Dari sejumlah 70.000 kendaraan tersebut, masih terdapat sekitar 35.000 yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan potensi pajak daerah yang besar apabila nanti diberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sedangkan di sisi lain potensi pendapatan berupa retribusi parkir juga sangat besar apabila dapat dikelola secara tertib dengan meminimalisir kebocoran parkir kendaraan yang dikelola oleh masing-masing Dinas Pendapatan di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu.

1. Belanja Pemerintah Pusat Pagu belanja terbesar dialokasikan dalam jenis Belanja Barang sebesar Rp1.604,71 milyar atau 38,16% dari total pagu, Belanja Pegawai sebesar Rp1.431,28 milyar atau 34,04% dari total pagu. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan II Tahun 2016 untuk seluruh satker di wilayah Provinsi Bengkulu disajikan pada tabel di bawah ini: Alokasi Pagu dan Realisasi DIPA Triwulan II Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja dalam milyar rupiah

% Tingkat Penyerapan Belanja Pegawai 1.431,28 727,12 50,80 Belanja Barang 1.604,71 491,13 30,61 Belanja Modal 1.154,12 441,13 38,22 Bantuan Sosial 14,71 2,61 17,74 Jumlah 4.204,83 1.661,99 39,53 Sumber : Monev PA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (data diolah) Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 adalah sebesar 39,53% dan lebih tinggi dibandingkan periode Triwulan II Tahun 2015 yang mencapai 23,60%. Jika dilihat dari tingkat penyerapan Belanja Pegawai memiliki tingkat penyerapan terbesar yaitu 50,80%, sedangkan tingkat penyerapan jenis belanja yang lain di bawah target sampai dengan Triwulan II, yaitu Belanja Barang sebesar 30,61% dan Belanja Modal sebesar 38,22%, serta Belanja Bantuan Sosial hanya terserap 17,74%. Alokasi anggaran diharapkan dapat terserap secara proporsional setiap bulan sepanjang periode satu tahun APBN. Jika terdapat keterlambatan penyerapan anggaran maka akan berakibat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

-6-

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan II Tahun 2016 dengan Triwulan II Tahun 2015

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial Total

dalam milyar rupiah Realisasi Realisasi Triwulan Triwulan II 2016 II 2015 727.12 542.85 491.13 295.41 441.13 272.61 2.61 71.5 1,661.99 1,182.37

Sumber : Web Monev, Dit. PA (diolah)

Tingkat penyerapan Triwulan II Tahun 2016 mencapai 15,93% lebih besar dibanding Triwulan II Tahun 2015. Perbandingan Tingkat Penyerapan Triwulan II Tahun 2016 dengan Triwulan II Tahun 2015 % Realisasi % Realisasi Jenis Triwulan II Triwulan II Belanja 2016 2015 Belanja 50,80% 38,00% Pegawai Belanja 30,61% 19,90% Barang Belanja 38,22% 15,80% Modal Belanja 17,74% 19,60% Bantuan Sosial 39,53% 23,60% Sumber : Web Monev, Dit. PA (diolah)

Proses dan hasil pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN diharapkan dapat mendasari pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun penyerapan belanja modal pada periode awal tahun anggaran 2016 memiliki kendala terutama dalam proses pelelangan pekerjaan.

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Triwulan II Tahun 2016 dengan Triwulan II Tahun 2015

40% 35%

38.00% 34.04%

38.16% 27.45%

30% 25%

19.90%

Penyerapan per Jenis Belanja Modal

19.60% 15.80%

20% 15% 10%

0.35%

5% 0% Belanja Pegawai

Belanja Barang

% Realisasi Tw II Th.2016

Belanja Modal Bantuan Sosial

% Realisasi Tw II Th.2015

Sumber : Monev PA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (data diolah)

Secara ringkas,seluruh pos dalam APBN 2016 disajikan dalam bentuk I-account dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 adalah : Realisasi APBN 2016 s.d Triwulan II Tahun 2016 URAIAN

dalam milyar rupiah REALISASI JUMLAH % 759,50 34,39 651,53 32,57 646,49 32,32 5,04 100 107,97 51,92 41,09 41,09 66,88 61,95 6.281,44 43,84 1.661,99 39,53 727,12 50,80 491,13 30,61 441,13 38,22 2,61 17,74 4.619,72 45,63 4.122,84 46,14 159,05 30,88 3.318,02 52,90 645.77 3,07

PAGU

A. Pendapatan Negara dan Hibah 2.207,95 I. Penerimaan Perpajakan 2.000,00 1. Pajak Dalam Negeri 2.000,00 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 207,95 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Pendapatan Bagian Laba BUMN 3. Pendapatan PNBP Lainnya 100,00 4. Pendapatan BadanLayanan Umum 107,95 III. Penerimaan Hibah IV. Suspense Pendapatan B. Belanja Negara 14.329,60 I. Belanja Pemerintah Pusat 4.204,83 1. Belanja Pegawai 1.431,28 2. Belanja Barang 1.604,71 3. Belanja Modal 1.154,12 4. Pembayaran Kewajiban Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 14,71 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 10.124,77 1. Dana Perimbangan 8.934,88 a. Dana Bagi Hasil 515,00 b. Dana Alokasi Umum 6.272,47 c. Dana Alokasi Khusus 2.147,41 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 1.189,89 496,88 C. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Netto) Sumber: Monev PA, SPAN dan LRA GFS Triwulan II 2016 *) KPP Pratama Bengkulu (meliputi target penerimaan seluruh Prov. Bengkulu)

41,76 -

Melihat struktur APBN di atas, dari sisi Belanja Negara, pada pelaksanaannya hanya Belanja Pegawai yang mencapai penyerapan di atas 40%, hal tersebut juga dikarenakan sifat pembayaran Belanja Pegawai yang rutin dibayarkan. Sedangkan Belanja Barang dan Belanja Modal yang diharapkan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat masih berada di bawah 40%. Hilangnya manfaat secara agregat akan mempengaruhi besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran berdampak pada tidak optimalnya usaha-usaha penempatan dan investasi kas pemerintah apabila terdapat kelebihan kas akibat meningkatnya

-7-

Sumber : Web Monev, Dit.PA (diolah)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, penyerapan belanja modal yang paling rendah adalah Belanja Modal BLU yang hanya mencapai 10,08% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terserap 10,35%. Sebagai upaya mewujudkan prioritas dalam menuju perubahan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang terkait Nawa Cita. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta bimbingan atas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja masing-masing Kanwil Ditjen Perbedaharaan dan KPPN. Dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, agenda Nawacita tersebut dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program sebagaimana tabel di bawah ini:

Pagu dan Realisasi Nawa Cita dalam miyar rupiah Nawacita

Pagu

Realisa si 110.06

Pangan 275.26 Infrastruktur dan 121.94 48.4 Transportasi Maritim 35 6.74 Kesehatan 142.43 31.94 Pendidikan 9.47 3.27 Perdagangan 7.72 0.14 Kaum Marjinal 0.99 0 Ketenaga 4.33 2.36 kerjaan Kebudayaan 0.85 0 dan Kesenian Narkoba 0.17 0 Total 598,15 202,90 Sumber: Aplikasi Sintesa, Dit. PA (diolah)

% 39.98 39.69 19.26 22.43 34.53 1.81 0.00 54.50 0.00 0.00 33,92

penerimaan negara. Pemerintah menghadapi potensi resiko yang tinggi dalam melakukan investasi apabila penyerapan anggaran tidak dapat diprediksi waktu dan jumlahnya. Beberapa penyebab rendahnya penyerapan antara lain masih kurangnya kompetensi pejabat perbendaharaan satker dan pejabat pengadaan satker, keterlambatan proses pelelangan, terdapatnya pagu yang terblokir, penghematan atau pemotongan anggaran, dan lambatnya proses administrasi di satker. 2. Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan rasio belanja terhadap pendapatan, Provinsi Bengkulu mengandalkan 75,87% sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk membiayai belanja daerah, sedangkan PAD hanya sebesar 10,34% dari total pendapatan daerah. Angka-angka dimaksud mencerminkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan masih rendahnya tingkat kemandirian dalam konteks otonomi daerah. Secara agregat profil APBD beserta realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 untuk pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu terlihat dalam tabel berikut:

Alokasi dana nawa cita di atas tersebar pada beberapa 124 satker Kementrian Lembaga (K/L) dengan total pagu sebesar Rp598,15 milyar atau 14,22% dari seluruh pagu yang dikelola oleh K/L di wilayah Provinsi Bengkulu.

Pagu terbesar program Nawa Cita adalah pada program prioritas Pangan, Kesehatan, serta Infrastruktur dan Transportasi. Gabungan pagu dari tiga program tersebut mencapai 90% dari total pagu Nawa Cita di Provinsi Bengkulu. Tingkat penyerapan terendah terlihat pada program unggulan Kaum Marginal, Narkoba, dan Kebudayaan & Kesenian dimana ketiganya belum dicairkan sampai dengan akhir Juni 2016. Dari keseluruhan sembilan program unggulan, hanya satu program unggulan terserap melebihi target, yaitu program Ketenagakerjaan yang terserap 54,54%. Pagu dan Realisasi Belanja APBD 2016 s.d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi APBD 2016 s.d Triwulan II Tahun 2016 URAIAN

PAGU

A. Pendapatan 11.777,15 I. PAD 1.218,20 II. Dana Perimbangan 8.934,88 III. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.558,50 B. Belanja 12.055,56 I. Belanja Tidak Langsung 6.118,35 1. Belanja Pegawai 4.322,61 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 0,74 4. Belanja Hibah 317,94 5. Belanja Bantuan Sosial 4,48 6. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota 242,23 dan Pemdes 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada 1.208,71 Prov/Kab/Kota dan Pemdes 8. Belanja Tidak Terduga 21,65 II. Belanja Langsung 5.815.304 1. Belanja Pegawai 516,96 2. Belanja Barang dan Jasa 2.567,86 3. Belanja Modal 2.852,39 C. Pembiayaan Netto 347,04 I. Penerimaan Pembiayaan 388,22 1. SiLPA TA Sebelumnya 376,22 2. Pencairan Dana Cadangan 12,00 3. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah II. Pengeluaran Pembiayaan 41.184 1. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 35,80 2. Pembayaran Pokok Hutang 5,38 3. Pemberian Pinjaman Daerah 4. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Sumber: LRA APBD Pemda Wilayah Provinsi Bengkulu

dalam milyar rupiah REALISASI JUMLAH % 5.299,06 44,99 482,00 39,57 4.122,85 46,14 694,22 44,54 3.975,17 32,97 2.635,55 43,08 2.026,00 46,87 0 207,64 65,31 2,15 48,05 27,18 11,22 372,57

30,82

0,004 241.693 144,15 686,04 509,42 0,75 11,75 11,75 -

0.02 4,16 27,88 26,72 17,86

11.000 11,00 -

26,71 30,72 0 -

3,03 3,12 0 -

Tingkat realisasi belanja pemerintah daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 masih tergolong rendah, yaitu sebesar Rp3.975,17 milyar atau 32,97% dari pagu anggaran. Besaran angka belanja daerah ini lebih kecil dari besarnya realisasi dana perimbangan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat dana perimbangan yang belum terealisasi dan mengendap pada kas daerah yang belum terserap dan dipergunakan secara optimal.

-8-

Sumber: LRA APBD Pemda

Rata-rata realisasi belanja dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Bengkulu mencapai 33,91% dengan angka realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 44,39% diikuti Kabupaten Kaur sebesar 39,94%, sedangkan untuk realisasi Provinsi Bengkulu sebesar 29,16%.

Realisasi Dana Desa Triwulan II Tahun 2016 Provinsi Bengkulu

D. Berita Fiskal Regional Terpilih

1. 60 % Desa Di Bengkulu Selatan Belum Buat Laporan, Dana Desa Terancam Terlambat1 Dari 142 desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekitar 40 % di antaranya belum menyerahkan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2015. Karena itu, pencairan dana desa untuk Kabupaten Bengkulu Selatan terancam terlambat. Terhitung Bulan April, dana desa telah masuk ke kas daerah dan sudah bisa dicairkan, namun karena masih ada syarat yang belum lengkap, maka pencairan tersebut belum bisa dilakukan (Yurdan Nil, Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan). Sekitar 60% desa lagi yang belum menyerahkan laporan konsolidasi dana desa. Yurdan Nil juga mengimbau kepada Kepala Desa untuk segera membuat dan menyerahkan laporan konsolidasi/laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa periode tahun 2015. Kondisi serupa terjadi hampir diseluruh Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, dana desa tahap I yang telah ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening Kabupaten sebesar Rp479,82 milyar (60% dari total alokasi dana desa Tahun 2016). Dari sejumlah dana tersebut, masih terdapat dana desa yang belum tersalurkan dari Kabupaten ke Desa. Permasalahan lambat dan rendahnya penyerapan dana desa tersebut diantaranya disebabkan oleh:  Keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang pengalokasian dana desa per desa. Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana desa TA. 2016 yaitu dengan diterbitkannya PMK Nomor 49/PMK.07/2016 menyebabkan pemerintah daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan Peraturan Bupati tersebut. Penyesuaian ini berdampak pada keterlambatan penerbitan regulasi sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa.  Persyaratan administrasi dan kelengkapan laporan pertanggung jawaban. Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan secara tegas mengingatkan para pendamping desa di Kebupaten Bengkulu Selatan agar lebih pro aktif dalam mendampingi dan membina desa (http://pedomanbengkulu.com/). Berdasarkan kuota penerimaan tenaga pendamping profesional di Provinsi Bengkulu tahun 2016, terdapat 238 tenaga pendamping professional yang terdiri dari 32 tenaga ahli dan 208 tenaga pendamping desa. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang mengingat total desa yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten berjumlah 1.341 desa atau secara rasio 1 (satu) orang tenaga pendamping professional bertugas memberikan pendampingan pada 5-6 desa. Selain itu adanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diharapkan dapat memberikan asistensi terutama untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Permasalahan pencairan dana desa sebagaimana dijelaskan di atas perlu segera mendapatkan perhatian serius sehingga dana desa dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa. Peran tenaga pendamping profesional, aparatur pemerintah daerah (lurah/camat) selaku pembina dan pengawas desa serta Badan/SKPD terkait secara optimal perlu ditingkatkan. Mekanisme sistem pengawasan lain (oleh masyarakat dan LSM) perlu juga diciptakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan evaluasi yang terbuka dan transparan atas pengelolaan dana desa.

Sumber: SPAN Triwulan II 2016

Penyaluran dana desa pada tahap I (Rp479,82 milyar) dilakukan antara bulan Maret sampai dengan Juni 2016. Sebagian besar (65%) dari total dana desa yang ditransfer tersebut disalurkan ke RKUD pada bulan April 2016 sebesar Rp306,55 milyar. Status Desa di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber: Indeks Kemendesa.

-9-

Desa

IDM 0.5950 0.5861 0.5820 0.5784 0.5681 0.5582 0.5449 0.5421 0.5370

Membangun

2015,

Indeks Desa Membangun (IDM) 2015 yang menggambarkan kondisi ketahanan sosial, kondisi ekonomi dan kondisi ekologi desa, secara umum menunjukan bahwa desadesa di Provinsi Bengkulu diklasifikasikan pada status desa tertinggal (IDM sebesar 0,564). Dari 1.356 desa yang ada, 56,6% desa merupakan desa tertinggal, dan 13,3% tergolong desa sangat tertinggal. Selain itu, berdasarkan komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2014, sejumlah 1.258 kepala desa/lurah (85% dari total kepala desa/lurah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu menamatkan jenjang pendidikan non perguruan tinggi/akademis (Statistik Potensi Desa 2014, BPS Provinsi Bengkulu).

1http://pedomanbengkulu.com/2016/04/60-desa-di-bs-belum-buat-laporan-dana-desa-terancam-terlambat/

Pukul 16:00 WIB

Kabupaten Kepahiang Bengkulu Selatan Mukomuko Rejang Lebong Kaur Bengkulu Utara Lebong Bengkulu Tengah Seluma

diakses tanggal 29 Agustus 2016

2. Implementasi KUR Nelayan di Kabupaten Mukomuko2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini disalurkan oleh pemerintah dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Pasalnya KUR hanya disalurkan ke sektor perdagangan. Bank penyalur masih enggan memberikan KUR khususnya ke warga yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ataupun pengolah ikan hasil tangkap nelayan. Hal ini dikatakan Kabid DKP Mukomuko, Rahmad Hidayat, S.Pi. Penerima KUR masih sangat didominasi pedagang. Padahal jika perekonomian ingin tumbuh cepat, tidak bisa hanya bergantung kepada konsumsi, tapi juga kepada produksi. (http://harianrakyatbengkulu.com, 20 Juni 2016). BRI Mukomuko membantah jika program KUR tidak menyentuh para nelayan dan petani Mukomuko. Diungkapkan Supervisor Penunjang Bisnis BRI Mukomuko, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan ketentuan tersebut turut berlaku bagi pedagang dan lainnya termasuk pengusaha ritel. Dengan persyaratan yang lengkap, nelayan dan petani bisa mendapatkan layanan KUR mikro. Ini hanya dilayani di BRI unit yang ada di kecamatan-kecamatan. Nelayan perlu melampirkan surat keterangan usaha dan KTP suami istri, selanjutnya BRI akan menurunkan tim survei untuk menentukan kelayakan calon debitur (http://harianrakyatbengkulu.com, 23 Juni 2016). Secara Nasional target penyaluran KUR pada tahun 2016 adalah Rp100 triliun dengan alokasi subsidi bunga dari Pemerintah sebesar Rp10,5 triliun. Dalam Permenko No.8 tahun 2015 jo. Permenko No.13 tahun 2015, KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan yang terkait dan ditujukan untuk usaha yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan Bank Pelaksana. Dari definisi KUR, seluruh usaha mikro dan kecil di sektor perikanan dapat diberikan KUR selama memenuhi persyaratan. Permasalahan KUR belum menyentuh nelayan dikarenakan masih minimnya sosialisasi tentang KUR kepada para nelayan, terutama informasi cara dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan dalam pengajuan KUR. Misalnya persyaratan KTP suami istri, setelah diterapkannya Sistem Informasi Kredit Program, calon debitur potensial diwajibkan untuk mempunyai e-KTP yang dipakai sebagai unique key calon debitur. Diharapkan baik Pemerintah Daerah maupun pihak perbankan terkait agar memberikan penyuluhan langsung kepada nelayan. Dengan sosialisasi KUR, nelayan dapat mempunyai informasi yang lengkap dan jelas tentang KUR dan persyaratannya sehingga nelayan dapat secara efektif memanfaatkan KUR. Pada akhirnya penyaluran KUR diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pengusaha mikro dan kecil di sektor perikanan termasuk para nelayan kecil.

Gandeng BRI, KKP Minta Bunga KUR Nelayan Bisa Turun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatangan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam mempermudah akses kredit bagi nelayan di tanah air. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berharap suku bunga pinjaman bank bagi nelayan tradisional bisa diturunkan. Hal itu dapat memberikan keloggaran nelayan dalam mengganti alat tangkapnya. Untuk mempermudah akses pasar, Kementerian Kelautan Perikanan telah menunjuk PT Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) untuk mendukung distribusi dan pemasaran tangkapan nelayan. Sekjen Kementerian Kelautan Perikanan juga menambahkan bahwa kerjasama tersebut berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga sembilan persen. (www.JawaPos.com, 30 Mei 2016)

Dalam upaya mensosialisasikan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) khususnya di Kabupaten Mukomuko, maka pada tanggal 18 Mei 2016 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan Bupati Mukomuko dengan Nomor 002/WPB.09/2016 dan 130/07/B1/V/MOU/2016, selain itu telah dilaksanakan pelatihan kepada para operator dari Dinas Perindagkop Mukomuko, Dinas Kelautan dan Perikanan Mukomuko, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Mukomuko, BRI Mukomuko, Bank Bengkulu Mukomuko mengenai mekanisme pengoperasian SIKP sebagai salah satu sarana pengajuan calon debitur potensial yang dapat diajukan oleh masing-masing dinas kepada bank penyalur KUR.

Dokumentasi penandatanganan MOU dan pelatihan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kabupaten Mukomuko, tanggal 18 Mei 2016

2

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/06/20/kur-belum-menyentuh-nelayan/ diakses tanggal 2 September 2016 Pukul 15:00 WIB

-10-