, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES.IA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 33 IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR 2007 66 089 KfW JERMAN UNTUK PROYEK FOREST PROGRAMME (SUPPORT FOR THE MINISTRY OF FORESTRy)
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari yang menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar hutan, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari KfW Jerman untuk Proyek Forest Programme (Support for the Ministry of Forestry);
b.
bahwa untuk pengelolaan dana hibah Nomor 2007 66 089, perlu petunjuk pelaksanaan pencairan dana hibah dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor 2007 66 089 KfW Jerman Untuk Proyek Forest Programme (Support for the Ministry of Forestry);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan ~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); (
6. 7.
8.
9. 10.
11. 12.
13.
14.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1431PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaa n; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/KeU5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionaliKetua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR 2007 66 089 KfW JERMAN UNTUK PROYEK FOREST PROGRAMME (SUPPORT FOR THE MINISTRY OF FORESTRy) .
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: -2-
r
1.
Forest Programme adalah program kerjasama keuangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang bertujuan untuk melaksanakan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari yang menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar hutan.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.
4.
Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
5.
Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
6.
Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
7 ... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pad a Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 8.
No Objection Letter atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut NOL adalah surat persetujuan dari Pemberi Hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.
9.
Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah Kementerianl Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
10. Pembayaran Langsung (direct payment) yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PNKuasa PA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (withdrawal application) kepada Pemberi Hibah untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 11. Rekening Khusus (special account) yang selanjutnya disebut Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana Hibah tertentu dan dapat dipulihkan saldonya (bersifat revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi
Hib'h.
-3-
r
12. Dana Awal Rekening Khusus yang selanjutnya disebut initial deposit adalah dana awal yang ditempatkan pad a Rekening Khusus oleh Pemberi Hibah atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pemoiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian Hibah. 13. Withdrawal Application yang selanjutnya disingkat WA adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 14. Replenishment adalah pengisian kembali dana pad a Reksus oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi sesuai permintaan pada WA yang diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 15. Reimbursement adalah penggantian kembali dana dari pemerintah yang telah digunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong sesuai permintaan pad a WA yang diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 16. Backlog atas dana Hibah adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah dalam rangka penarikan dana Hibah melalui mekanisme Reksus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari Pemberi Hibah. 17. Ineligible adalah pengeluaran atas SP2D Reksus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PAiKuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Hibah, pengeluaran atas SP2D Reksus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi Hibah. 18. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dana hibah luar negeri melalui penerbitan SP2D oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan Kuasa Bendahara Umum Negara yang melaksanakan tugas pembayaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 20. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. 21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 23. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus yang selanjutnya disebut SPB-SP2D adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus. ~ -4-
24. Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB-SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari berkenaan untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah. 25. Daftar Surat Perintah Debet yang selanjutnya disebut Daftar SPD adalah daftar surat perintah pendebitan Reksus yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Bank atas dasar SPB-SP2D. 26. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus ke RKUN atau rekening yang dituju. 27. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat revolving, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 28. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
Pasal2
•
(1) Spesifikasi dari hibah dimaksud adalah sebagai berikut: a.
Nomor Perjanjian Hibah
200766089
b.
Nomor Register
71227101
c.
Tanggal Penandatanganan
19 Oktober 2010
d.
Tanggal Efektif
19 Oktober 2010
e.
Closing Date
30 Desember 2017
f.
Jumlah Hibah
EUR020,000,000
g.
Nomor Reksus
602.002991980
h.
Initial Deposit
Sesuai Rencana Kebutuhan 4 (em pat) bulan
i.
Persentase Pembiayaan
j.
Executing Agency
100% Grant Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
(2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori hibah dimaksud sesuai amendment Financing/Separate Agreement dan/atau persetujuan dari Pemberi Hibah, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal
I
Pomeo',',rnoo.
-5-
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Tata cara pembayaran dana hibah Nomor 2007 66 089 dilaksanakan menggunakan mekanisme PL dan mekanisme Reksus. (2) Tata cara pembayaran dengan mekanisme PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. pembayaran kegiatan kategori 4 (Consultancy) ; b. pembayaran kegiatan Kategori 5 (Monitoring) dan Kategori 6 (Demonstration Activities) apabila nilai kontrak lebih dari EUR0350,000. (3) Tata cara pembayaran dengan mekanisme Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan at as semua kategori kecuali untuk kategori sebagaimana dimaksud pad a ayat (2). (4) Pembayaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pad a Rekening Khusus Nomor 602.002991980 pad a Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (5) Pembebanan dan pembayaran dana hibah Nomor 2007 66 089 dilakukan sesuai dengan Kategori dan Porsi Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini BAB III PENCAIRAN DANA Pasal4 Pencairan dana hibah dengan menggunakan mekanisme PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk dalam DIPA (KPPN Khusus Jakarta VI) berdasarkan permintaan PAlKuasa PA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi Hibah untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. Pasal5 (1) Pencairan dana melalui mekanisme Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DIPA. (2) Terhadap SPM l,IPITUP yang diajukan oleh PAlKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D UPITUP atas beban Kas Negara pad a BO I mitra kerja KPPN. (3) Terhadap SPM-LS Reksus yang diajukan oleh PAlKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus alas beban Kas Negara pada BO I milra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS Reksus yang bersangkutan. (4) Terhadap SPM-GUP lsi Reksus yang diajukan oleh PAlKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP lsi Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP lsi Reksus yang bersangkutan. -6-
t
(5) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PAlKuasa PA, KPPN menerbilkan SP2D-GUP Polongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan alas beban Kas Negara pada BO I milra kerja KPPN ; sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang lercantum di dalam SPM-GUP Polongan Reksus yang bersangkulan. (6) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PAlKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbilkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan. (7) Terhadap penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) , dan (6), KPPN mengirimkan lembar kedua SP2D dimaksud kepada PAlKuasa PA. (8) Terhadap penerbilan SPB-SP2D sebagaimana dimaksud pada ayal (3) , (4), (5), dan (6), KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli kepada Direktoral Pengelolaan Kas Negara dan lembusan kepada PAlKuasa PA. (9) Terhadap SPM-GUP Polongan Reksus atau SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) dan ayat (6), KPPN tidak menerbitkan SPM/SP2D Reksus Pengganti.
Pasal6 Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL atas kontrak yang bersangkutan. b. NOL sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (Final/Signed Contract) . c. Pada SPM harus tercantum nomor hibah, nomor register, nomor Reksus, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nom or dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran, dan tanggal NOL (apabila dipersyaratkan). d. Dalam hal penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrakkontrak dalam valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing terse but. e. Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada hur~f d disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal7 (1) Pengisian/penggantian kembali dana Reksus menjadi tanggung jawab Executing Agency bersangkutan dan dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan WA replenishment/reimbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direklorat Pengelolaan Kas ( Negara. -7-
(2) Pengajuan WA replenishment/reimbursement sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal dilakukan selelah paling kurang 50% pengeluaran dana initial deposit dapal dipertanggungjawabkan dengan dilampiri dokumen pendukung: a. rencana kebuluhan unluk em pal bulan kedepan; b. rekonsiliasi Reksus; dan c. statement of expenditure dan payment certificate dari konsullan. (3) Executing Agency menyampaikan WA replenishmentlreimbursement berdasarkan copy rekening koran Reksus dan copy rekening bunga Reksus kepada Direkloral Jenderal Perbendaharaan c.q. Direkloral Pengelolaan Kas Negara dengan kelenluan sebagai berikut:
a. Executing Agency menerima copy SP2D Reksus beserta dokumen pendukungnya dari PAiKuasa PA. b. Executing Agency menerima copy rekening koran Reksus dan copy rekening bunga Reksus hibah berkenaan dari Direkloral Jenderal Perbendaharaan c.q. Direkloral Pengelolaan Kas Negara. c. Berdasarkan copy rekening koran Reksus, copy rekening bunga Reksus, dan copy SP2D Reksus yang dilerima, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan WA dalam rangka replenishment kepada Direkloral Jenderal Perbendaharaan c.q. Direkloral Pengelolaan Kas Negara. d. Apabila lerdapal pengeluaran yang membebani rekening dana lalangan, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan WA dalam rangka reimbursement kepada Direkloral Jenderal Perbendaharaan c.q. Direklorat Pengelolaan Kas Negara. (4) Direktoral Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti WA replenishment/reimbursement yang diterima dari Executing Agency. Setelah WA replenishment/ reimbursement dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q . Direktoral Pengelolaan Kas Negara menerbitkan covering leiter WA replenishment/reimbursement dan menyampaikan secara lengkap WA replenishment/reimbursement tersebut kepada Pemberi Hibah. (5) Apabila Executing Agency tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan WA replenishment/reimbursement secara berkala, dan mengakibatkan saldo dana yang lersedia pada Reksus berkenaan di Bank Indonesia tidak mencukupi, Direklur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perinlah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN. (6) Pembayaran kembali alas penghentian pembayaran semenlara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q . Direktur Pengelolaan Kas Negara.
! -8-
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal8 (1) Terhadap penerbitan SPB-SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), KPPN menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN. (2) KPPN membukukan SPM-LS/GUP Isi/Potongan/Nihii Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pada akun terkait. (3) Paling lambat pukul 17.00 waktu setempat pad a hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus atau SPB-SP2D, KPPN menyampaikan: a.
Daftar SPB berupa Arsip Data Komputer (ADK) menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data ke alamat http://komda.perbendaharaan.goJdlfileupload1.php;
b.
Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (softcopy dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pad a web-intranet dengan alamat http://10.O.32. 152.
(4) KPPN menyampaikan asli SPB-SP2D dan asli Daftar SPB beserta . seluruh copy SP2D Reksus minggu sebelumnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi terce pat. (5) Alamat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah: Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 (1) Dalam hal dipersyaratkan, Executing Agency menyusun Financial Statement of Special Account untuk kepentingan audit penggunaan Reksus oleh eksternal auditor. (2) Financial Statement of Special Account sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), disampaikan kepada Pemberi Hibah dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
Pasal10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pengesahan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak dilakukan sesuai ketentuan. -9-
r
Pasal11 (1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Reksus tetapi belum dimintakan penggantiannya kepada PHLN dinyatakan backlog sampai dengan SP2D · Reksus berkenaan diajukan replenishment! reimbursement dan telah mendapat penggantian. (2) Pengeluaran atas SP2D Reksus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam NPHLN dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. (3) Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (4) Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. Pasal 12 (1) Bunga yang diperoleh dari Reksus dikembalikan ke Reksus berkenaan untuk digunakan lebih lanjut pada kegiatan proyek yang bersangkutan. (2) Pemberi Hibah diperbolehkan untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait dengan penggunaan Reksus. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 16 Juni DIREKTUR JENDERAL,
-10-
2011
• LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 33 IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR 2007 66 089 KfW JERMAN UNTUK PROYEK FOREST PROGRAMME (SUPPORT FOR THE MINISTRY OF FORESTRY)
DAFTAR KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYMN DANA HIBAH NOMOR 2007 66 089 KtW JERMAN UNTUK PROYEK FOREST PROGRAMME (SUPPORT FOR THE MINISTRY OF FORESTRY)
Kode Kategori
Project Component (Uraian Kategori)
Jumlah Pembiayaan (dalam valuta Euro)
Porsi Pembiayaan
(1 )
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5.
NPMU Implementation DPMU Implementation
-
6. 7. 8.
Demonstration Activities 3) Physical Contingencies Financial Contingencies
110.000 240.000
100 % 100 %
-
Consultancy ') Monitoring 2)
-
3.400 .510 2.180.000
100 % 100 %
13.000.000 534.745 534.745
100 % 100 % 100 %
20,000,000
Total Catatan:
') Untuk pekerjaan Kategori 4 (Consultancy), pembayaran melalui mekanisme PL. 2) Untuk pekerjaan Kategori 5 (Monitoring), kontrak dengan nilai > Euro350,OOO pembayaran melalui mekanisme PL. 3) Untuk pekerjaan Kategori 6 (Demonstration Activities), kontrak dengan nilai > Euro350,000 pembayaran melalui mekanisme PL. - NOLdari KtW untu k kontrak " Rp200.000.000
DIREKTUR JENDER_A L,
-11-
