KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir)
SURAT EDARAN Nomor SE- /PB/2017 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIIVIAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017
A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dani setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak•(PNBP) di fingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-KU.02.05.2.2.1.07.17.3527 tanggal 24 Juli 2017 perihal Permohonan Penerbitan .Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana TA. 2017 Tahap II , diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Bata§ Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Dasar 1. Peratu ran Menteri Keuangan Nomor I 90/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KMK.02/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagain Dana PNBP Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-I 7/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2017. 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6871/PB/2017 tanggal 7 Agustus 2017 hal Persetujuan Penundaan Perhitungan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2017. E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut: 1. Batas maksimum pencairan dana D1PA PNBP sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp73.996.995.000,- (Tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2017 pada angka 1 di atas terdiri dan: a. Rp39.600.000.000,- (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan. b. Rp34.396.995.000,- (Tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januar' s.d. Mei 2017. 3. Berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara periode bulan Januari s.d Mel 2017 sebesarRp41.936.647.003,- (Empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga rupiah), didapatkan PNBP yang bisa digunakan kembali (92.67% x Rp41.936.647.003,-) sebesar Rp38.862.690.778,- (Tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh ,dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dani nilai PNBP yang bisa digunakan kembali tersebut, sebesar Rp4.465.695.778,- (Empat miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) diperhitungkan dengan penggunaan Sisa MP TA 2016 sebesar Rp39.600.000.000,- (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, sehingga masih terdapat Sisa MP TA 2016 sebesar Rp65.134.304.222,- (Tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) yang harus diperhitungkan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan sampai dengan bulan Desember 2017. 4. Berdasarkan batas maksimum pencairan dana sebagaimana butir 1 di atas, maksimum pencairan Dana DIPA PNBP di lingkungan Badan.Pengawas Obat dan Makanan Tahap II Tahun Anggaran 2017 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan mi. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
4-
2
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran mi. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
• Ditetapkan di Jakarta pada tanggal A-scall, S 2017 REPQPIREKTUR JENDERAL,
NTO HARJOWIRYONO/ 90606 198312 1 001 •P Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kos Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3
LAMPIRAN SURA7 EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR 2017 TENTANG BATAS SE --‘02. /PB/2017 TANGGAL 9 /4-0 S MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017
Yth . 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 11 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak 14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya 15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin 16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado 18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu 19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II 20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari 21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon 22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar 23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram 24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang 25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura 26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu 27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang 28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam 29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo 30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang 31. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari
4
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN S 2017 A NOMOR : SE-64 /PB/2017 TANGGAL TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCA1RAN DANA DAFTAR SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI L1NGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017
e
DAFTAR ALOKASI BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017 _ NO
KODE SATKER
1
432731
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2
445155
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA
3
445161
4
PAGU DIPA (PNBP) TAHUN 2017 (Rp)
SATKER/INSTANSI PENGGUNA
KPPN PEMBAYAR
MP TAHAP I TAHUN 2017 (Rp)
MP s.d. TAHAP II ,TAHUN 2017 (Rp)
MP TAHAP II TAHUN 2017 (Rp)
7.800.000.000
6.859.550.000
7.800.000.000
JAKARTA VI
940.450.000
10.900.000.000
JAKARTA VI
10.900.000.000
-
10.900.000.000
DEPUTI II B1DANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
9.500.000.000
JAKARTA VI
9.500.000.000
-
9.500.000.000
445170
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
8.900.000.000
JAKARTA VI
8.900.000.000
-
8.900.000.000
5
632420
PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
4.500.000.000
JAKARTA VI
4.500.000.000
-
4.500.000.000
6
432747
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA
1.500.000.000
JAKARTA VI
225.000.000
1.275.000.000
1.500.000.000
7
432753
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG
1.700.000.000
BANDUNG II
255.000.000
1.445.000.000
1.700.000.000
8
432762
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG
2.000.000.000
SEMARANG II
300.000.000
1.700.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
YOGYAKARTA
225.000.000
1.275.000.000
1.500.000.000
2.200.000.000
SURABAYA II
330.000.000
1.870.000.000
2.200.000.000
9
432778
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA
10
432784
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA
_
,
.
1
NO
KODE SATKER
PAGU DIPA (PNBP) TAHUN 2017 (Rp)
SATKER/INSTANS1 PENGGUNA
MP TAHAP I TAHUN 2017 (Rp)
KPPN PEMBAYAR
MP TAHAP II TAHUN 2017 (Rp)
MP s.d. TAHAP II TAHUN 2017 (Rp)
, 11
432790
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
900.000.000
12
432804
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN
1.500.000.000
, 13
432810
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG
1.300.000.000
14
432829
BALA! BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU
1.150.000.000
15
432835
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI
BANDA ACEH
135.000.000
765.000.000
900.000.000
MEDANI
225.000.000
1.275.000.000
1.500.000.000
PA DAN G
195.000.000
1.105.000.000
1.300.000.000
PEKANBARU
172.500.000
977.500.000
1.150.000.000
JAM B I
127.500.000
722.500.000
850.000.000
PALEMBANG
172.500.000
977.500.000
_
850.000.000
_ 16
432841
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG ,,
1.150.000.000
1.150.000.000 ,
432850
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG
432866
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK
19
432872
BALA! PENGAWAS OBAT DAN MMAKANAN PALANGKARAYA
20
4328E1
21
, 17
1.000.000.000
BANDAR LAMPUNG
150.000.000
.
850.000.000
1.000.000.000 ,
18
1.100.000.000
PONTIANAK
165.000.000
800.000.000
PALANGKARAYA
120.000.000
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN
900.000.000
BANJARMASIN
432897
BALA! BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA
800.000.000
22
432901
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN. MAKANAN MANADO
23
432917
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN .PALU
24
432923
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR
935.000.000
1.100.000.000
680.000.000
800.000.000
135.000.000
765.000.000
900.000.000
SAMARINDA
120.000.000
680.000.000
800.000.000
850.000.000
MANADO
127.500.000
722.500.000
850.000.000
750.000.000
PALU
112.500.000
637.500.000
750.000.000
_ •
, 1.550.000.000
2
MAKASSAR II
232.500.000
1.317.500.000
1.550.000.000
NO
KODE SATKER
PAGU D1PA (PNBP) TAHUN 2017 (Rp)
SATKER/INSTANS1 PENGGUNA
MP s.d. TAHAP II TAHUN 2017 (Rp)
MP TAHAP 11 TAHUN 2017 (Rp)
MP TAHAP 1 TAHUN 2017 (Rp)
KPPN PEMBAYAR
, 25
26
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEN DARI
800.000.000
432948
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
700.000.000
432954
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR
1.250.000.000
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM
900.000.000
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN , KUPANG
900.000.000
432932
120.000.000
KENDAR1
800.000.000
595.000.000
700.000.000
.
. 105.000.000
AMB0N
680.000.000
, 27
28
29
432960
.432979
DENPASAR
.
187.500.000
1.062.500.000
1.250.000.000
135.000.000
765.000.000
900.000.000
135.000.000
765.000.000
900.000.000
, MATARAM
, KUPANG ,
30
432985
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA
850.000.000
JAYAPURA
127.500.000
722.500.000
850.000.000
31
432991
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU
800.000.000
BENGKULU
120.000.000
680.000.000
800.000.000
32
672821
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
650.000.000
SERANG
97.500.000
552.500.000
650.000.000
33
672838
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
650.000.000
BATA M
97.500.000
552.500.000
650.000.000
672859
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
500.000.000
34
, GORONTALO
75.000.000
425.000.000
, 35
672842
,
500.000.000 -
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
500.000.000
PANGKAL PINANG
75.000.000
425.000.000
500.000.000
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
396.995.000
MANOKWARI
59.550.000
337.445.000
396.995.000
36
689071
JUMLAH
73.996.995,000
3
39.600.000.000
. 34.396.995.000
0 HARJOWIRYONO 906061983121001
73.996.995.000
