KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 60 IPB/2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKA MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Nomor 169/PMK.05/2009 dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur secara khusus petunjuk pelaksanaan· pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka menghadapi akhir Tahun Anggaran;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010;
1.
tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-60/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010;
3.
4. 5.
6.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN PETUNJUK PENDAPATAN ANGGARAN MENGHADAPI
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA AT AS BEBAN BAGIAN BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010.
r
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dengan:
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
ini, yang dimaksud
1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
3.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
4.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
5.
Pengeluaran
6.
Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat KBI adalah kantor cabang dari Bank Indonesia selaku Bank Tunggal yang terdapat di beberapa kota di Indonesia dan menjadi mitra kerja KPPN yang satu kota dengannya.
7.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
8.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
10.
Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara.
11.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PAlKuasa PA untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
12.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh
PA1Kuasa PA atas transaks; belanja sampai dengan
j um iah tertentu.
r
14.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPT JM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
15.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan, yang selanjutnya disingkat SPTPP adalah surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaran pembiayaan.
17.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPTPP-IP adalah pernyataan tanggung jawab penyaluran dana yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaran investasi pemerintah.
18.
Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat SPKMP adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan di lingkungan badan pelaksana dan disetujui oleh PAlKuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen yang berisi komitmen untuk' menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
19.
Akhir Tahun Anggaran Anggaran berkenaan.
20.
Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah Bank Operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta penyaluran dana gaji bulanan melalui Bank Operasional II/Kantor Pos.
21.
Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P adalah rekening yang dibuka di Bank Operasional Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.
adalah
hari
kerja
terakhir
pada
Tahun
BAB II RUANG lINGKUP Pasal2 (1)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur tat a cara pelaksanaan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum a.
Belanja Subsidi/Public
Service Obligation (PSO);
b. Belanja Hibah; Negara (BA BUN) pada akhir Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas: c. Belanja Transfer ke Daerah;
(
(2)
d.
Penyertaan
Modal Negara;
e.
Pembayaran Jasa Bank Dalam Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
f.
Pembayaran
g. h.
Pemberian Pinjaman Pemerintah; Penerusan Hibah;
i.
Investasi Pemerintah;
j.
Dana Bergulir;
Penjaminan
k.
Belanja Lainnya;
I.
Dana Pengembangan
Rangka
Penatausahaan
Pemerintah;
Pendidikan
Nasional.
Pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban BA BUN pada akhir Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II. BAB III PENERBITAN SPP-LS/SPM-LS Pasal3
(1)
Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban SA BUN pada akhir Tahun Anggaran 2010, PAlKuasa PA berkewajiban menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pen and a Tangan SPM, dan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D ke KPPN.
(2)
Surat penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) beserta spesimen tanda tangan dan paraf yang bersangkutan disampaikan ke KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 27 Desember 2010.
(3)
Petugas pengantar SPM/Pengambil SP2D sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) wajib menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satuan Kerja yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta II. Pasal 4
Berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh menteri Keuangan BUN, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
selaku
PasalS PPK menerbitkan
SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Melakukan perhitungan terhadap setiap pengeluaran Negara dan meneliti dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan kepada negara yang diajukan oleh pihak ketiga. 2. SPP disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM-LS, dilengkapi dengan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
r
Pasal6 (1)
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, Pejabat Penanda Tangan SPM atas nama Kuasa PA menerbitkan SPM-LS.
(2)
SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) beserta kelengkapannya disampaikan kepada KPPN Jakarta II.
(3)
SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) yang diterbitkan atas beban DIPA Transfer disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 27 Desember 2010 puku115.00 WIB.
(4)
SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan atas beban DIPA selain Transfer disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 31 Desember 2010 puku115.00 WIB.
dokumen
Pasal7 (1)
(2)
Dalam menerbitkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut: a.
Menguji keabsahan DIPA dan SKPA;
DIPA dan ketersediaan
b.
Pihak yang berhak menerima pembayaran;
c.
Nilai tagihan yang harus dibayar;
d.
Meneliti kelengkapan dokumen disetarakan kepada negara;
e.
Memperhitungkan pajak-pajak dan kewajiban kepada Negara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f.
Mencocokkan tanda tangan PPK dengan spesimen yang bersangkutan.
tagihan
pagu dana
dan/atau
dalam
yang
tanda tang an
Setelah melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penanda Tangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN Jakarta II dilampiri dengan dokumen tagihan pembayaran sebagai berikut: a.
Belanja Subsidi/PSO dilampiri Pernyataan telah diverifikasi Kuasa PA;
SPTB, yang
SPT JM, dan ditandatangani
Surat oleh
b.
Belanja Hibah dilampiri SPTB;
c.
Belanja Transfer ke Daerah dilampiri SPTB dan daftar penerima dana, paling kurang nama penerima, nomor rekening, nama rekening, nama bank, dan uraian pembayaran;
d.
Penyertaan Modal Negara disertai lampiran SPTPP;
e.
Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri dilampiri SPTB;
f.
Pembayaran
g.
Pemberian Pinjaman Pemerintah dilampiri SPTPP;
h.
Penerusan Hibah dilampiri SPTB;
i.
Investasi Pemerintah dilampiri SPTPP-IP;
j.
Pengeluaran lainnya selain dimaksud pada dengan huruf i dilampiri SPTB dan SPTPP.
Penjaminan Pemerintah dilampiri SPTPP;
huruf
a sampai
r
(3)
Dalam hal terdapat kewajiban pajak dan/atau Penerimaan SPM-LS ke KPPN Jakarta II Setoran Pajak (SSP), dan/atau
(4)
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut: a.
b. c. (5)
pembayaran kepada negara berupa Negara Bukan Pajak, penyampaian dilampiri dengan faktur pajak, Surat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
SPM lembar ke-1 dilampiri dengan dokumen tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta ADK disampaikan kepada KPPN Jakarta II; SPM lembar ke-2 tanpa lampiran disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II; dan SPM lembar ke-3 sebagai pertinggal pad a pejabat penandatangan SPM.
Penyampaian SPM DAU kepada Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN di daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal hari kerja Tahun Anggaran berikutnya. PasalS
(1)
Kepala KPPN Jakarta II dapat menolak SPM-LS yang diajukan melewati bat as waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (5).
(2)
Kepala KPPN dapat menerima SPM-LS yang diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (5) dalam hal mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
PENERBITAN
BAB IV SURAT PERINTAH
PENCAIRAN
DANA
Pasal9 (1)
KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS beserta lampiran dokumen tagihan pembayaran yang diajukan.
(2)
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian yang bersifat substantif dan pengujian yang bersifat formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal10
(1)
Dalam hal hasH pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini, KPPN menerbitkan SP2D.
(2)
Dalam hal hasH pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini, KPPN mengembalikan SPM-LS kepada PPK.
(3)
Pengembalian SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilakukan paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
SPM-LS berkenaan.
t
Pasal11
(1)
SP2D DAU diterbitkan Tahun Anggaran.
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum awal
(2)
SP2D DAU sebagaimana Januari 2011.
(3)
SP2D selain dari yang dimaksud ketentuan perundang-undangan.
dimaksud
pada ayat (1) diberi tanggal pad a ayat (2) diterbitkan
3
sesuai
BABV DANA CADANGAN Pasal 12 Dana APBN yang dapat disediakan sebagai dana cadangan meliputi belanja Subsidi/PSO, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Bagi Hasi!. Pasal 13 (1)
Kuasa PA menyampaikan Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dengan dilampiri SPKMP kepada Kuasa BUN Pusat.
(2)
Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUN Pusat paling lambat akhir minggu kedua bulan Desember 2010.
(3)
Kuasa BUN Pusat mengikutsertakan pengujian terhadap Surat Permintaan dan SPKMP.
(4)
Kuasa BUN Pusat berhak menolak permintaan penyediaan dana cadangan dalam hal Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima melewati batas waktu yang ditetapkan.
(5)
Kuasa BUN Pusat dapat menyetujui Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan yang diterima dari Kuasa PA yang melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
KPPN Jakarta II melakukan Penyediaan Dana Cadangan
Pasal 14 Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam hal Surat Permintaan Penyediaan Dana Cadangan dan SPKMP telah memenuhi kesesuaian pengujian, Kuasa BUN Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan kepada Kuasa PA. Pasal 15 Berdasarkan Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14, Kuasa PA menerbitkan SPP dan SPM-LS Dana
Cadangan.
r
Pasal 16
SPM-LS Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada KPPN Jakarta II dilampiri copy Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan dan salinan SPKMP paling lambat tanggal 31 Desember 2010 puku115.00 WIB. Pasal 17
(1)
Berdasarkan SPM-LS Dana Cadangan yang dilampiri copy Surat Pemberitahuan Rekening Dana Cadangan dan salinan SPKMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPPN Jakarta II melakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal setelah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPM-LS yang diajukan telah memenuhi kesesuaian, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D untuk menyimpan Dana Cadangan ke dalam Rekening Dana Cadangan. Pasal 18
Tata cara pengajuan permintaan penyediaan, pemberitahuan rekening, penyimpanan, permintaan pencairan, pencairan dan penutupan Rekening Dana Cadangan terkecuali hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-60/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan. BABVI PEMBEBANAN/PENYAMPAIAN
SP2D
Pasal 19 Dalam rangka pencairan dana SP2D pada tanggal 31 Desember 2010 setelah puku117.00 WIB, KPPN Jakarta II membuka rekening pengeluaran pad a Bank Indonesia. Pasal20 Pembebanan
dan penyampaian
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta yaitu tanggal 31 Desember 2010, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: II pad a akhir Tahun Anggaran
1.
SP2D yang diterbitkan sampai dengan pukul 16.00 WIB, dibebankan pada BO I, dan disampaikan kepada BO I paling lambat pukul 16.30 WIB.
2.
SP2D yang diterbitkan setelah pukul 16.00 WIB, dibebankan pada rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal19.
r
Pasal 21 Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 1, BO I melakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang berhak melalui sistem BI RTGS paling lambat puku117.00 WIB. Pasal22 Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 2, Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang berhak melalui sistem BI RTGS pad a hari berkenaan.
PENGAJUAN
BABVII RENCANA KEBUTUHAN
DANA KPPN
Pasal23 Dalam rangka pencairan dana APBN atas beban BA BUN pad a akhir Tahun Anggaran 2010, KPPN Jakarta II menyampaikan permintaan kebutuhan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Setiap hari kerja dalam hal terdapat pengajuan SPM-LS oleh Kuasa PA, KPPN Jakarta II menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari kerja berikutnya paling lambat pukul 15.30 WIB hari kerja berkenaan.
2.
Dalam hal terdapat kebutuhan dana tambahan pada berkenaan, KPPN Jakarta II menyampaikan permintaan kebutuhan dana tambahan paling lambat pukul13.45 WIB.
3.
Permintaan kebutuhan dana untuk keperluan pembayaran DAU pada tanggal 3 Januari 2011 diajukan pad a tanggal 31 Desember 2010 pad a jam kerja paling lambat puku116.00 WIB.
4.
Tembusan permintaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
hari kerja perkiraan
Pasal24 Permintaan kebutuhan dana dalam rangka pencairan dana APBN atas beban BA BUN pad a akhir Tahun Anggaran 2010 yaitu tanggal 31 Desember 2010, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Untuk SP2D yang dananya akan dicairkan melalui BO I, KPPN Jakarta II menyampaikan perkiraan kebutuhan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat puku115.30 WIB.
2.
Untuk SP2D yang dananya akan dicairkan melalui rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pad a Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPPN menyampaikan perkiraan kebutuhan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur
Penge!o!aan Kas Negara.
r
3.
Tenbusan permintaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. BAB VIII PENGISIAN DAN PENIHILAN DANA PADA RPK-BUN-P DAN REKENING PENGELUARAN KPPN JAKARTA II Pasal25
Berdasarkan permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1 dan angka 2, dan Pasal 24 angka 1, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke RPK-BUN-P paling lambat pukul 16.00 WIB. Pasal26 Berdasarkan permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 2, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan/transfer dari RKUN ke rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia. Pasal27 Penihilan saldo RPK-BUN-P pada akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember 2010, dilaksanakan paling cepat puku117.30 WIB dan paling lambat pukul 18.30 WIB. Pasal28 Penihilan saldo dan penutupari rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. KPPN Jakarta II melaporkan SP2D terakhir yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pencairan dana APBN atas beban BA BUN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. 2. Direktur Pengelolaan Kas Negara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka persiapan penihilan saldo dan penutupan rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia. 3. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada KPPN Jakarta II dengan perintah agar KPPN Jakarta II menihilkan saldo dan menutup rekening pengeluaran KPPN Jakarta II pada Bank Indonesia. Pasal 29
2011 dilakukan pada tanggal 3 Januari 2011.
Pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Januari Tahun Anggaran
(,
BAB IX LAPORAN Pasal30 Pengiriman Laporan Kas Posisi (DA.OS.O?) secara lengkap kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah
Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Anggaran 2010.
Pasal31 Pelaksanaan rekonsiliasi data SAI dan penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/201 0 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010. BABX RETUR DANA SP2D Pasal32 Pengembalian (retur) SP2D yang disebabkan oleh nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan nama rekening yang terdapat pada bank/kantor pos penerima, dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010. BABXI LAIN-LAIN Pasal33 Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN atas beban BA BUN pada akhir Tahun Anggaran 2010, KPPN Jakarta II diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI dan instansi terkaiUSatker Unit Eselon I Kementerian Keuangan terkait. BABXII PENUTUP Pasal34 (1)
Kepala KPPN Jakarta II agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Pimpinan KBI, Pimpinan BO I dan instansi/Satker terkait.
(2)
Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
melakukan DIrektur Jenderal pembinaan Perbendaharaan dan pemantauan In;
Perbendaharaan
atas pelaksanaan
agar
Peraturan I~
Pasal35 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, semua peraturan lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal36 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ditetapkan.
ditetapkan
ini mulai berlaku pada tanggal
di Jakarta
ada tanggal
21 Desember
EKTUR JENDERAL,
2010
