KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor SE- 3 /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN/ATAU KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
A. Umum Dalam rangka menjaga kualitas layanan dan memperhatikan kemampuan unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. serta mempertimbangkan perlunya keikutsertaan pejabat dan/atau pegawai dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Unit Eselon I Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan yang Melibatkan Pejabat dan/atau Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil) dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penugasan pejabat dan/atau pegawai pada kegiatan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN, harus memperhatikan: kompetensi dari pejabat dan/atau pegawai yang akan diundang atau ditugaskan; beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan pada saat kegiatan berlangsung; kemampuan unit kerja untuk memenuhi standar layanan minimum; frekuensi keikutsertaan pejabat dan/atau pegawai dalam kegiatan di luar kerja kantor; kontribusi yang diberikan oleh pejabat dan/atau pegawai yang diundang atau ditugaskan dalam menunjang kualitas kegiatan; usia pensiun pejabat dan/atau pegawai pada Kanwil dan KPPN berkenaan (maksimal 6 bulan sebelum masa pensiun). B. Maksud dan Tujuan Melaksanakan fungsi koordinasi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN. C. Ruang Lingkup 1. Kegiatan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN, terdiri dari: 1.1. Kegiatan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:
1.1.1. kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 1.1.2. kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil dan/atau KPPN. 1.2. Kegiatan eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi: 1.2.1. kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan; 1.2.2. kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya. 2. Jenis kegiatan internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN, terdiri dari: a
Kegiatan Berkala merupakan agenda rutin kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap tahun, antara lain: Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, Pendidikan dan Pelatihan, dan Bimbingan Teknis;
b
Kegiatan Insidental merupakan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan karena adanya kebutuhan mendesak, antara lain: Rapat Pimpinan Terbatas, Rapat Kerja, Sosialisasi/Diseminasi, Rapat Koordinasi Teknis, dan Rapat Khusus;
c
Kegiatan Berkala Tingkat Regional merupakan agenda rutin kegiatan Kanwil dan/atau KPPN setiap tahun, antara lain: Rapat Koordinasi Daerah, dan Bimbingan Teknis;
d
Kegiatan Insidental Tingkat Regional merupakan kegiatan yang dilaksanakan karena adanya kebutuhan mendesak, antara lain: Rapat Kerja, Sosialisasi/Diseminasi, Rapat Koordinasi Teknis, dan Rapat Khusus.
3. Jenis kegiatan eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya, terdiri dari: a Sosialisasi; b Seminar; c Pendidikan dan Pelatihan; d Diseminasi. 4. Lokasi kegiatan yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN, meliputi: 4.1. Jakarta/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.2. di luar wilayah Kanwil; 4.3. di dalam wilayah Kanwil. Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 1.1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
-2-
1.2. Setiap surat undangan untuk pemanggilan peserta kegiatan harus ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 1.3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Teknis sebagai unit pemrakarsa kegiatan, menyusun rencana kegiatan tahunan yang bersifat kegiatan berkala maupun kegiatan insidental paling lambat minggu ketiga bulan Januari dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk bahan sinkronisasi kegiatan. 1.4.
Unit pemrakarsa kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3 menyampaikan nota dinas usulan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelum kegiatan dilaksanakan;
1.5. Nota dinas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4, memuat: 1.5.1 latar belakang, tujuan, dan keterkaitan kegiatan dengan kinerja unit pemrakarsa; 1.5.2 hari, tanggal, dan tempat/lokasi kegiatan dilaksanakan; 1.5.3 materi/substansi topik kegiatan; 1.5.4 daftar peserta kegiatan; 1.5.5 Jadwal dan rundown acara. 1.6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk: 1.6.1. meneliti kegiatan bersangkutan dan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 1.6.2. melakukan koordinasi dengan unit pemrakarsa dan pihak lainnya dalam hal dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan; 1.6.3. membuat surat undangan kepada para pejabat dan/atau pegawai pada Kanwil dan KPPN. 1.7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 1.8. Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan persetujuan atau catatan atas nota dinas usulan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 1.9. Atas persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 1.9.1. membuat surat kepada Kepala Kanwil untuk menugaskan pejabat/pegawai Kanwil dan/atau KPPN ; 1.9.2. secara administratif membuat Surat Tugas seluruh peserta kegiatan. 1.10. Atas surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.9, Kepala Kanwil membuat Surat Tugas kepada para pejabat dan/atau pegawai pada Kanwil dan/atau KPPN untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 1 .11. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil/KPPN. 2. Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil dan/atau KPPN: 2.1. Kanwil dan/atau KPPN sebagai unit pemrakarsa menyusun rencana kegiatan tahunan paling lambat minggu ketiga bulan Januari dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk bahan sinkronisasi kegiatan. -3-
76
2.2. Kegiatan Kanwil yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN dalam satu wilayah Kanwil: 2.2.1. Kepala Kanwil membuat surat kepada Kepala KPPN untuk menugaskan pejabat/pegawai KPPN; 2.2.2. Atas surat Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.1, Kepala KPPN menugaskan pejabat/pegawai KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai KPPN tersebut; 2.2.3. Kepala Kanwil secara administratif membuat Surat Tugas seluruh peserta kegiatan. 2.2.4. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kanwil/KPPN. 2.3. Kegiatan Kanwil yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN di luar wilayah Kanwil: 2.3.1. Kepala Kanwil pemrakarsa kegiatan membuat surat undangan kepada Kepala Kanwil yang bersangkutan untuk menugaskan pejabat/pegawai Kanwil dan/atau KPPN; 2.3.2. Atas surat undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.1, apabila dipenuhi Kepala Kanwil yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai kanwil dan/atau KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai tersebut; 2.3.3. Atas surat undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.1, apabila tidak dapat dipenuhi Kepala Kanwil menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut; 2.3.4. Kepala Kanwil pemrakarsa kegiatan secara administratif membuat Surat Tugas seluruh peserta kegiatan; 2.3.5. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan KanwiUKPPN. 2.4. Kegiatan KPPN yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN dalam satu wilayah Kanwil: 2.4.1. Kepala KPPN pemrakarsa kegiatan mengajukan ijin kepada Kepala Kanwil; 2.4.2. Kepala Kanwil menetapkan surat persetujuan apabila ijin diberikan dan menetapkan surat penolakan apabila ijin tidak diberikan; 2.4.3. Apabila persetujuan diberikan, Kepala Kanwil membuat surat undangan kepada Kepala KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil; 2.4.4. Atas surat undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.4.3, Kepala KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil menugaskan pejabat/pegawai KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai KPPN tersebut; 2.4.5. Kepala Kanwil secara administratif membuat Surat Tugas seluruh peserta kegiatan; 2.4.6. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kanwil/KPPN. 2.5. Kegiatan KPPN yang melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN di luar wilayah Kanwil: 2.5.1. Kepala KPPN pemrakarsa kegiatan mengajukan ijin kepada Kepala Kanwil; 2.5.2. Kepala Kanwil menetapkan surat persetujuan apabila ijin diberikan dan menetapkan surat penolakan apabila ijin tidak diberikan; 2.5.3. Apabila persetujuan diberikan, Kepala Kanwil membuat surat undangan kepada Kepala KPPN di luar wilayah kerja Kanwil melalui Kepala Kanwil berkenaan; 2.5.4. Atas surat undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.3, apabila dipenuhi Kepala Kanwil berkenaan membuat surat kepada -4-
(
Kepala KPPN dimaksud untuk menugaskan dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai KPPN tersebut; 2.5.5. Atas surat undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.3, apabila tidak dapat dipenuhi Kepala Kanwil berkenaan menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut; 2.5.6. Kepala Kanwil unit KPPN pemrakarsa kegiatan secara administratif membuat Surat Tugas seluruh peserta kegiatan. 2.5.7. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kanwil/KPPN. 2.6. Kegiatan Kanwil dan/atau KPPN sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4, dan 2.5 apabila melibatkan pejabat dan/atau pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 2.6.1. Kanwil sebagai unit pemrakarsa: 2.6.1.1. Surat undangan ditetapkan oleh Kepala Kanwil pemrakarsa dan ditujukan kepada Pimpinan Unit Eselon II pejabat dan/atau pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2.6.1.2. Atas undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1.1, apabila dipenuhi Pimpinan Unit Eselon II berkenaan menetapkan surat tugas kepada pejabat dan/atau pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menghadiri undangan dimaksud; 2.6.1.3. Atas undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1.1, apabila tidak dapat dipenuhi Pimpinan Unit Eselon H berkenaan menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan dimaksud. 2.6.1.4. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil/ KPPN. 2.6.2. KPPN sebagai unit pemrakarsa: 2.6.2.1. Surat undangan ditetapkan oleh Kepala Kanwil atas pemintaan Kepala KPPN pemrakarsa kegiatan; 2.6.2.2. Atas undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.2.1, apabila dipenuhi Pimpinan Unit Eselon II berkenaan menetapkan surat tugas kepada pejabat dan/atau pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menghadiri undangan dimaksud; 2.6.2.3. Atas undangan Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.2.1, apabila tidak dapat dipenuhi Pimpinan Unit Eselon II berkenaan menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan dimaksud 2.6.2.4. Biaya pelaksanaan kegiatan dapat dibebankan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil/ KPPN. F. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1. Undangan kepada pejabat dan/atau pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya, diatur ketentuan sebagai berikut: 1.1. Undangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
-5-
7f
1.1.1. Apabila undangan dapat dipenuhi: 1.1.1.1. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Tugas untuk undangan yang ditujukan kepada pejabat eselon II; 1.1.1.2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Tugas untuk pejabat eselon III, IV, dan pegawai pada unit kerja berkenaan. 1.1.2. Apabila undangan tidak dapat dipenuhi: 1.1.2.1. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat penolakan untuk undangan yang ditujukan kepada pejabat eselon II; 1.1.2.2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat penolakan untuk pejabat eselon III, IV, dan pegawai pada unit kerja berkenaan. 1.2. Undangan yang disampaikan langsung kepada pejabat eselon II: 1.2.1. Untuk undangan yang ditujukan kepada pejabat eselon II, pejabat eselon II berkenaan mengajukan ijin kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 1.2.2. Apabila undangan dapat dipenuhi: 1.2.2.1. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Tugas untuk undangan yang ditujukan kepada pejabat eselon II berkenaan; 1.2.2.2. Pejabat eselon II berkenaan menetapkan Surat Tugas untuk undangan yang ditujukan kepada pejabat eselon III, eselon IV, dan pegawai, 1.2.3. Apabila undangan tidak dapat dipenuhi, pejabat eselon II berkenaan menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut: 2. Undangan kepada pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya, meliputi: Undangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Undangan yang disampaikan langsung kepada Kepala Kanwil dan/atau Kepala KPPN. 3. Undangan kepada pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diatur ketentuan sebagai berikut: 3.1. Apabila dapat dipenuhi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat surat kepada Kepala Kanwil berkenaan untuk menugaskan pejabat/pegawai Kanwil dan/atau KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai tersebut; 3.2. Atas surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, Kepala Kanwil; 3.2.1. menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai pada Kanwil; 3.2.2. membuat surat kepada Kepala KPPN berkenaan untuk menugaskan pejabat/pegawai KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai tersebut;
-6-
3.3. Apabila tidak dapat dipenuhi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut. Undangan tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan perlu adanya penyesuaian waktu dan/atau alasan tertentu (misalnya tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi). Undangan kepada pejabat dan/atau pegawai Kanwil dan/atau KPPN yang disampaikan langsung kepada Kepala Kanwil, diatur ketentuan sebagai berikut: 4.1. Lokasi pelaksanaan kegiatan di dalam Kanwil 4.1.1. Apabila dapat dipenuhi, Kepala Kanwil: 4.1.1.1. menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai pada Kanwil; 4.1.1.2. membuat surat kepada Kepala KPPN berkenaan untuk menugaskan pejabat/pegawai KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai tersebut; 4.1.2. Apabila tidak dapat dipenuhi, Kepala Kanwil menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut. Undangan tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan perlunya penyesuaian waktu dan/atau alasan tertentu (misalnya tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi). 4.2. Lokasi pelaksanaan kegiatan di luar Kanwil 4.2.1. Kepala Kanwil mengajukan ijin kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.2.2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat persetujuan apabila ijin diberikan dan menetapkan surat penolakan apabila ijin tidak diberikan; 4.2.3. Atas persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kanwil: 4.2.3.1. menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai pada Kanwil; 4.2.3.2. membuat surat kepada Kepala KPPN berkenaan untuk menugaskan pejabat/pegawai KPPN dan menetapkan Surat Tugas kepada pejabat/pegawai tersebut: 4.2.4. Apabila persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak diberikan, Kepala Kanwil menyampaikan surat bahwa tidak dapat memenuhi undangan kegiatan tersebut. Biaya pelaksanaan kegiatan Eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dibebankan pihak pengundang/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ Kanwil/ KPPN. G. Ketentuan Lain-Lain 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang untuk melakukan penundaan, perubahan dan/atau penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang diusulkan oleh unit pemrakarsa kegiatan, dalam hal: substansi kegiatan sama atau bertolak belakang antar unit pemrakarsa; peserta mengikuti kegiatan dalam waktu yang sama dengan kegiatan lain antar unit pemrakarsa; terdapat kepentingan kedinasan yang lebih mendesak; dan/atau terdapat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kegiatan diselenggarakan.
-7-
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaporkan penundaan, perubahan dan/atau penyesuaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan pengelolaan data atas pelaksanaan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan monitoring atas seluruh pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 5. Kepala Kanwil melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. H. Ketentuan Penutup Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur, Kepala Kanwil, dan Kepala KPPN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2011 DIREKTUR JENDERAL,
,-.'". *
I
U7kEK {d'
q GU SUPRIJANTO ON J-97-A NIP 195 0814 197507 1 001 ,,',/,,;,-;,;•,......,,...,.:::,_ ;:-:
-
