KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 71 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktotat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-1095 tangga! 28 Oktober 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk Iebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Dicektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimurn Pencairan Dana Daftar Islam Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Ncmor SE-34/PB/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-47/PB/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
di Lingkungan Kementerian Hukurn dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2016.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-49/PB/2016 tanggal 10
Agustus 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2016. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-60/PB/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VI Tahun Anggaran 2016. 10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5491/PB/2016 tanggal 12 Juli 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Baas maksimum pencairan dana DIPA PNBF sampai dengan Tahap VII Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.465.967.704.694,- (empat ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus sembilan
puluh empat rupiah). 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 1 di atas terdiri dari a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enarn miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksuci telah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP tahun anggaran herjalan.
b.
Rp. 100.553.486.255.- (Seratus miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari dan Februari 2016.
c.
Rp. 54.543.284.565,- (Lima puluh empat miliar enam ra 4.us empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh, lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Maret 2016.
d.
Rp. 50.220.796.368,- (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April 2016.
e.
Rp. 105.858.301.480,- (Seratus lima miliar delapan i - atus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Mei dan Juni 2016.
f.
Rp. 56.235.028.296,- (Lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Juli dan Agustus 2016.
g.
Rp.52.082.554.738,- (Lima puluh dua miliar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluii empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan September 2016.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka hatas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap VII Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November. 2016 DIREKTUR JENDERAL,
le,040/61
() REKTOR JENDERAL
M
NTO HARJOVVIRYONO
,,,A0 1 590606 198312 1 001
pitw
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -3-
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG 1
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NECA.RA BANDA ACEH
7.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAP, II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDA.HARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHP,RAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
CL =
..,
a)- ,
-
•
7 1 a3 • a. tu
a)
3 iii 3
co
,c-
4 39 .096 .7 04 .000
2 .562 .4 57 .000
4 8 .51 6 .039 .2 00
10 .8 3 3 .901 .000
8 .51 1 .799 .000
390 .58 0 .664 .800
MPs .d .Tah a p VI Tahun201 6
312 .867 .458 .1 56
8 .511 .799 .0 00
10 .561 .22 5 .6 00
9 .872 .21 6 .000
52 .082 .554 .738
1 .569 .27 7 .4 5 0
1 .682 .97 0 .00 0
2 .977 .7 12 .80 0
2 .2 92 .9 00 .00 0
4 .1 27 .2 1 8 .00 0
1 .4 65 96 5 .00 0
8 .564 .746 .000
1 .60 8 .0 87 .200
9 .8 72 .21 6 .000
10 .561 .22 5 .600
8 .511 .7 99 .000
364 .9 50 .01 2 .894
(10_=8+9) _
MPTah a pVI ITah un MPs.d . T ah a p VI I Tah un 201 6 201 6
Cr
,
u
7) w , --, K m 0 ea
co
139
1 1 .074 .2 56 .0 00
2 .342 .631 .000
9 .872 .21 6 .000
1 .608 .087 .2 00
CD
Z V)1
D >2 FIT
al
c . ., 5 c
. K
139
1 3 .176 .53 2 .0 00
3 .304 .31 6 .000
1 .608 .088 .0 00
8 .564 .746 .000
1 .46 5 .965 .000
CD 0_
0.
0
-a pc-
CI w. C.0 71 Z S
a) PaguSetel ahBl oki r
02 2
1 3 .1 76 .5 32 .000
4 02 .021 .00 0
8 .5 64 .746 .0 00
Bloki r
026
2 .0 1 0 .1 09 .000
4 .61 1 .7 86 .000
1 .504 .833 .0 00
4 .127 .21 8 .000
2 .292 .9 00 .000
2 .977 .7 12 .800
1 .682 .970 .000
1.569 .2 77 .4 50
c3
Pa guD I PA(P NBP )
S EMARAN G I
030
1 3 .176 .532 .000
50 5 .2 76 .000
4 .1 2 7 .21 8 .000
KA NT ORW I LAYA HKE M E NT E RI ANH UK UM DANHA M K EP U LA UA NRI AU
JAMB I
3
KP PNPemb a yar
KAN VI/ I LK EM E NT E R IANH UK U MDAN HAM JAWAT E NGAH
YOGYAKAR TA
1 35
2 .01 0 .1 09 .0 00
1 .031 .8 07 .000
2 .2 92 .900 .000
,
(= 5-6)
KAN WI LKE M ENT E RIANH UK UMDANHAM YOG YAKA RT A
S URABAYAI I
001
5 .1 59 .0 25 .000
57 3 .22 5 .000
2.97 7 .7 1 3 .00 0
JA KARTAV
KANW I L K E M E NT ER IANH UK UMDAN HAM S URABAYA
BANDAAC EH
004
2 .86 6 .1 25 .0 00
744 .428 .000
1.809 .00 8 .000
DIR E KTO RAT JE N DE RALA DMIN I STRASI H UK U M U M UM
KAN W I LKE M E NT ER I ANH U K UMDAN HAM BA N DAACE H
M E DAN I
01 0
3 .72 2 .1 4 1 .000
201 .101 .000
JAKARTA V
KAN W I LK EM EN T ERI ANH UK UMDAN HAM SUM AT E RA UTA RADI M E DAN
PADAN G
008
2 .01 0 .1 0 9 .0 00
KAN W I LK EM EN T E RI ANH UK UMDAN H AM JAKARTA RAYA
KAN WI L K E M E NT ERI ANH U K UMDAN H AM PA DAN G
P EKA NBAR U
009
KAN WI LKE M ENT E RI ANH UK UMDAN H AM JA M B I
BAND UN GI
KAN WI LKE ME N T ERIA N H UK UMDANHAM PEKAN BAR U
TAN J UNGPINAN G
1 .6 51 .871 .000
(7
3 58 .23 8 .0 00
ts
2.01 0 .1 09 .00 0
....—.
Satk e r/I n stan siPen ggun a 0., ........,
lj ° 13 0. Z (1)
B ATASM A KS IM U M P E N CAIRA N DAN A DIPA P N B PPA DADIR E KTORATJE NDE RA L AD MINI STRASI H UKUM U M UM TAHAPVI I TAH UN ANG GARAN 2 016
• .
L
40 9 1 80
=
40 8 7 53
4087 6 2
1
1-■)
01 2
. .
>= C
40 87 8 3
40 87 92
40 91 6 0
ai e)
40 87 30
408 72 1
4 08743
cn ....
,...---
Kod e S atk er ........
40 9 2 57
---.
Z 0
I NJ
c...)
I 4, a)
I 4 CO
■
CO 0
....1 ....1.
a)
co
0
0 4,
(f)
CO
N) N.)
.....1. N)
_...
CO
r\)
408 87 3
4 08 8 9 3
4 09 2 00
4 0 87 72
4 09 21 1
4 08 8 6 3
4 0 88 52
N)
4,
4, 4, 0
NJ
40 8 9 0 2
.
.
.
.
,
.
.
1.031 .805 .000
91 6 .562 0 0 0
97 4 .482 .500
1 .517 .054 .0 50
2 .050 .464 .80 0
871 .302 .0 00
1 .4 07 .076 .300
3 .439 .3 50 .00 0
1 .031 .805 .00 0
1 7 08 .592 .650
4 .102 .965 .0 00
2 .243 .984 .80 0
1 .608 .088 .0 00
1 .607 .7 96 .7 00
3 .095 .41 5 .000
.8 02 983 7 00
(10=8+1 9)
,
M Ps .d . Tah a pVI Tah un2 01 6
1 .802 .983 .700
.
P a guDIPA(P N BP )
1 .802 .984 .000
3 .0 95 .41 5 .000
1 .708 .592 .6 50
.
KPP NPemb a yar
77 2 .7 0 7 .0 00
3.09 5 .41 5 .0 00
1 .6 07 .796 .7 00
1 .8 09 .099 0 00
1 .03 1 .80 5 .00 0
i
Satk er /I n st a n s;r ,, ygu na
.57 5 .69 1 .000
34 3 .93 5 .00 0
1.607 .7 96 .700
1 .6 08 .088 .000
2 01 .0 10 .00 0
1 .031 .8 0 5 00 0
3 .4 39 .3 50 .0 00
-
2 .0 1 0 .1 09 .000
1 1 4 .6 4 5 .00 0
3 .668 .640 .000
1 .407 .076 .300
i
(8 )
014
3 .4 3 9 .350 .0 00
402 .31 2 .3 00
1 .608 .0 88 .0 00
2 .243 .984 .8 00
049
1 .1 46 .4 50 .0 00
91 7 .1 6 0 .0 0 0
1 .407 .07 7 .0 00
871 .302 .00 0
.
(7= 5 -6 )
PAL E MBA NG
017
2 .0 10 .1 09 .000
40 2 .02 1 .00 0
2 .24 3 .98 5 .000
05 1
4 58 5 .800 .0 00
60 3 .032 .000
917 .1 60 .000
2 .0 50 .464 .8 00
.
(6 )
KA N WI L K EM E NT E RI AN H UK UM DAN H AM PAL E M BA N G BAN DAR LA MP UN G 042
2 .01 0 .109 .000
560 .99 6 .000
136
2 .01 0 .1 09 .00 0
2 29 .2 90 .000
2 .1 58 .384 .00 0
1 .517 .054 .050
.
2 (5)
KA N WI L KE M EN T ER IA N H U K UMDA NHAM TA N J UN G KA RAN G PONT IAN AK
043
2 .804 .981 .00 0
4 .1 02 .96 5 .0 00
PA L U
0 60
1 .1 46 .450 .0 00
5 39 .59 5 .000
1 .596 .89 9 .00 0
97 4 .482 .500
.
(4 )
KA NW IL K E M EN T E RI A NH U K UM DA N H AM P O N T IA NAK PALA N G KA RAYA
045
4 .102 .96 5 .000
MAKAS SA R II
06 1
2 .697 .979 .0 00
4 1 3 .2 10 00 0
1 .031 .80 5 000
91 6 .552 .0 0 0
63. ._. .
KANW ILKF M E NT E R! .A.N H UK UMDA N H AM PA LANG KA RAYA BAN JA R MA SI N
48 2 .83 5 .00 0
CA
KA N VV I LK E M ENT E RI ANH UK U MDAN HAM BAN JAR M A S I N
4 .58 5 .800 .000
AM B ON
037
2 .0 1 0 .1 09 .0 00
1 14 .64 5 .00 0
916 .562 .00 0
1.031 .805 .00 0
-I,-
D ENPASA R
03 8
1 .1 4 6 .4 50 .0 00
229 .8 88 .00 0
1.03 1 .80 5 00 0
----...
046
,._
MATA RAM
039
1 .1 4 6 .450 .000
11 4 .6 4 5 .00 0
M ANA D O
K UPA N G
063
1.146 .4 50 .00 0
KENDAR I
JAYA P URA
016
i
, 0
BE NG K UL U
■
-r) ca. Z a)
SA MARI N DA KA N W IL K E M E N T E R IA N H U K UMDAN H AM M AN AD O
KAN W I LK E MEN T ERI A NH U K UMDA NHAM KE N DAR I
KAN W I LKE M ENT ER I A NH U K UMDANHA M DE NPASAR
KAN W I L K E M EN TE R IAN H UK U MDA NHA M K UPA N G
KAN W I L K E M EN TE RI A NH U K U MDANH AM BE N G K U L U
..-6
(-1 ■-•
(D
0
(.0
0 (..0 40 9 17 0
-,
.
40
0 co CO
C.....) -,......-
•-■
(D
— ...X
4, go co
.4,_. ,. ._... cr, _...b.
-,J -
N3 ,........-
Cn 4,
Z
CT)
. _.
._. .,
N)
N.) 4,
N.) r._)
a)
0
.C. .i.,,--". . . ,., -,1
__. a) .." co N) Q N.,
Iv W
NJ
cr.,
CD
N.)
KA N W I LK E M E N T E RIAN H UK U M D A N HAM P R O P I N S I M AL U K U()TA RA
KA NW I L K E M EN T E RI AN H U K UM DANHAM P RO PI N S I BA N G KA BE L I T U N G
KA N TO R WI LAYAH KE M E N T E RI A N H U K U M DA N H A M PA P UA BARAT KA N T O R W I LAYAH KE M E N T E R I AN H UK UM DA N HAMS U LAVV E S 1 BARAT BA LAiHA R TAP E N IN G GA LA N JA KA R TA
BA LA IHA R TAP EN I N GA LA N M ED A N
KPP NPemb a yar
S URA BAYAII
S E MARAN G I
JA KA R TAV
M AM U JU
MA N O KWAR I
GOR O NTAL O
PAN G KA L P INAN G
S E RA N G
T E RNATE
004
CD
139
17 8
06 5
05 0
015
02 0
03 2
(3)
M E DANI
P a guS ete! ahBl oki r
MPs .d .T ah a pVi T ah un2 016
2 .00 2 .4 6 6 .00 0
2 .0 02 .4 6 6 .00 0
1 .1 4 6 .450 .000
1 .1 46 .4 50 .00 0
1 .1 4 6 .4 50 .0 00
2 .01 0 .1 09 .0 00
8 .02 5 .15 0 .00 0
1 .1 4 6 .4 50 .0 00
496 .2 2 4 .000
48 3 .8 9 8 .0 00
5 30 .2 0 2 .00 0
11 4 8 91 .00 0
3 4 3 .9 3 5 .00 0
22 0 .4 93 .000
402 02 1 .0 00
2 .40 7 .5 45 .0 0 0
22 9 .2 9 0 .00 0
1 .57 2 .9 82 .000
1 .506 .242 .000
1 .51 8 .56 8 .00 0
1 .4 72 .26 4 .000
1 .031 5 59 .000
802 .51 5 .0 00
9 2 5 .9 57 .00 0
1 .60 8 .08 8 .0 00
5 .61 7 .60 5 .000
91 7 .1 60 .00 0
1 .59 8 .332 .000
1 .41 5 .683 .8 00
1 .506 .2 42 00 0
1 .51 8 .568 .00 0
1 .472 .2 64 .000
1 .0 31 .5 59 .000
762 .38 9 .2 50
92 5 .9 57 .0 00
1 .60 8 .087 .2 00
5 .61 7 .60 5 .00 0
91 7 .160 .0 00
(8 ) , ,
2 .00 2 .466 .0 0 0
4 2 9 .4 84 .00 0
1 .59 8 .33 2 .000
(7 = 5 -6 )
2 .0 02 .4 66 .00 0,
4 04 .1 34 .000
2 .0 0 2 .4 66 .000
Cr) ..--,
MPs .d . T ah a p Vii T ah un 20 1 6
(10= 8+9 )
1 .03 1 55 9 00 0
76 2 .38 9 .2 50
C 2 5 .95 7 .00 0 '
9 17 .1 6 0 .00 0
1 .472 .264 .0 0 0
5 .61 7 .90 5 .00 0
1 .51.8 .568 .00 0
1 .60 8 087 2 0 0
1 .50 6 .242 .0 0 0
1
1 .4 1 5 .683 .8 0 0
46 5 .9 67 .70 4 .69 4
1.59 8 .332 .00 0
52 .082 .554 .73 8
I
0.-a
M
13 6
4 1 3 .88 5 .1 49 .9 56
I
73
MAKA S SAR II
492 .9 36 .6 99 .50 0
I
£LLL99 1 88
CD
C)
77 .6 57 .3 6 8 .50 0 1
I
CD O Cfl
CO
C)
570 .59 4 .0 68 .00 0
i
CO
0
CU Co CO
CO
I
i
CD O
CCU
Cfl
CO Cfl
Co
(1)
I
1
C") 0 CO
I
1
O O
O
(.0
T
O C)
CT
O O C)
O CD
0066018E
CO
CC
Z CD
I
