KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5104 (021) 3848909 FAKSIMILE 3812963 SITUS www.perbendaharaan .go.id

Nomor Sifat Lampiran Hal

Yth .

: S- 4921/PB/2011 : Penting : Satu berkas : Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Jakarta,

18 MQi 2011

1. Para Direktur

2. Para Kepala Kantor Wilayah 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penegakan disiplin dan mencegah kesalahan prosedur penanganan atas pelanggaran disiplin di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

II.

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagai berikut: A.

Umum 1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; 2. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; 3. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa setelah ada ketentuan yang mengatur di lingkungan Kementerian Keuangan (pendelegasian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian); 4. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut; 5. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

B.

Pemanggilan Pemeriksaan 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; 2. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pad a pemanggilan pertama;

3. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. C. Pemeriksaan 1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan (SAP); 2. SAP setidaknya memuat fakta 5 W dan 1 H, yaitu Who, What, When, Where, Why, dan How : a. Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin; b. Apakah pelanggaran disiplin yang dilakukan; c. Kapan terjadinya; d. Dimana terjadinya; e. Mengapa pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin (faktor yang mendorong) ; f. Sagaimana pelanggaran disiplin terse but terjadi ; 3. Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain; 4. SAP harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa; 5. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani SAP, maka SAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam SAP, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani SAP dan SAP tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin; 6. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi SAP; D. Penjatuhan hukuman disiplin 1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan hukuman disiplin dimaksud harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan; 2. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 3. Apabila menu rut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan lang sung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai dokumen sebagai berikut: • Surat Panggilan Pemeriksaan I dan II ; • Serita Acara Pemeriksaan (SAP); • Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung ; • Salinan sah keputusan CPNS dan pangkat terakhir; • Sukti-bukti pelanggaran disiplin Contoh : Laporan Ketertiban Pegawai dan lain lain . E. Penyampaian hukuman disiplin 1. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 14 (em pat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, dengan ketentuan bahwa pejabat yang ditunjuk dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan; 2. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin; 3. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerjanya.

III. Ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja A. Pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja (TL) , dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi yang diatur sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembina an Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan , yaitu : ..,

Lamanya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

No. 1.

Selama 4 hari kerja

Jenis Sanksi ~.

Peringatan Tertulis

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : o

Lamanya tidak masuk kerja tanpa alasan yang .sah

No.

".

1. 2. 3.

Selama 5 hari kerja Selama 6 s.d. 10 hari kerja Selama 11 s.d. 15 hari kerja

4.

Selama 16 s.d. 20 hari kerja

5.


6.


7.


8.


9.


10.

Selama 46 hari kerja atau lebih

Jenis Hukuman Disiplin Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Penurunan Pang kat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 .(Tiga) Tahun Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Pembebasan Dari Jabatan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

B. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dim dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan lang sung (contoh format sesuai lampiran I); C. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan sah dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 Y:z (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja . D. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan sah , diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 % (tiga tiga per empat) jam; IV. Untuk lebih memperjelas prosedur atas penanganan kasus pelanggaran disiplin, bersama ini diberikan

contoh penanganan atas kasus pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja beserta contoh format dokumen administrasinya sebagai berikut: Contoh I: Sdr. Badu , NIP 197908041998011001 pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana pad a Subbagian Umum KPPN xxxx. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 29 Maret 2011 s.d . 01 April 2011 . Dalam hal demikian ketika yang bersangkutan telah tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja maka pada hari kerja berikutnya diberikan Peringatan Tertulis oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan (contoh format sesuai lampiran If) .

Contoh II :

Sdr. Badu, NIP 197908041998011001 pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxx. Yang bersangkutan sebelumnya telah diberikan Peringatan Tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 29 Maret 2011 s.d. 01 April 2011 namun pada tanggal 4 April 2011 yang bersangkutan tidak mas uk kerja lagi tanpa alasan sah sehingga secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja . a. Sdr. Badu dipanggil (panggilan pertama) oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011 (contoh format sesuai lampiran /II) ; b. Sdr. Badu hadir dalam pemeriksaan pada tanggal13 April 2011 dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, yang bersangkutan mengaku tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 4 April 2011; c. Dalam hal demikian kepada Sdr. Badu diberikan hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan dan pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala KPPN xxxx (contoh format sesuai lampiran IV) d. Mengingat keputusan hukuman disiplin dimaksud merupakan kewenangan Kepala KPPN xxxxx, maka atasan lang sung Sdr. Badu menyampaikan kepada Kepala KPPN disertai dokumen berupa: • • • •

Surat Panggilan Pemeriksaan I; Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (contoh format sesuai lampiran V); Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin (contoh format sesuai lampiran VI); Bukti-bukti pelanggaran disiplin Contoh : daftar kehadiran Pegawai dan lain lain .

Contoh III :

Kasus sama seperti pada contoh II, namun Sdr. Badu tidak hadir pada pemanggilan pemeriksaan I dan II dan ketidakhadiran tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tanggal pemanggilan I sampai dengan pemanggilan II. a. Sdr. Badu dipanggil (panggilan pertama) oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011 ; b. Sdr. Badu tidak hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011, maka pada tanggal 13 April 2011 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Badu untuk hadir dalam pemeriksaan pad a tanggal21 April 2011 (contoh format sesuai lampiran VII) ; c. Apabila pada tanggal 21 April 2011 pemeriksaan pemanggilan kedua, Sdr. Badu tidak juga hadir, maka dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; d. Dalam hal demikian jumlah ketidakhadiran tanpa alasan sah Sdr. Badu, yaitu secara akumulatif selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 21 April 2011 , maka kepada Sdr. Badu diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun dan pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala Kanwil (contoh format sesuai lampiran V/II); e. Mengingat keputusan hukuman disiplin dimaksud merupakan kewenangan Kepala Kanwil , maka atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Kepala Kanwil disertai dokumen sebagai berikut: • Pemanggilan Pemeriksaan I dan II ; • Berita Acara Pemeriksaan tidak ada karena tidak ada pemeriksaan ; • Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung (contoh format sesuai lampiran IX); • Salinan sah keputusan CPNS dan pangkat terakhir; • Bukti-bukti pelanggaran disiplin, antara lain daftar kehadiran pegawai.

f. Apabila keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Badu telah ditetapkan Kepala Kanwil pada tanggal 09 Mei 2011, maka paling lambat 14 (em pat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, yaitu pada tanggal 27 Mei 2011 disampaikan kepada Sdr. Badu oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk (contoh format sesuai lampiran X) . Demikian disampaikan , untuk dipedomani.

Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan .

Lampiran I

.

Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S..t..921/PB/2011 Tanggal : t-iQi 2011

18

FORMAT SURAT KETERANGAN

PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama NIP Pangkatl Gol Jabatan Unit Organisasi dengan

ini

mengajukan

Waktunya/Pemberitahuan hariljam/menit

permohonan Terlambat *).

pad a

izin

Masuk

untuk

tidak

masuk

bekerja/lzin

Sebelum

8ekerja/ .. ...... .... ... ..... ............................... .... ... ..... *)

hari. ...................

tanggal.. .... ....... ......

[j)emikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui *) ....... ...... ..... ... ... ... ... .. ... .. ...... (atasan /angsung)

Hormat Kami

NIP .. ... ... ............. .

NIP ....... ........ .

*) coret yang tidak perlu

Pulang

dengan

alasan.

selama yaitu

Lampiran II Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-4921/PB/2011 Tanggal : 11 Mgi 2011

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNIT ESELON I UNIT ESE LON II UNIT ESELON III

: OIREKTORAT JENOERAL PERBENOAHARAAN : KANTOR WILAYAH OIT JEN PERBENOAHARAAN PROVINSI XXX XX : KPPN XXXXX

PERINGATAN TERTULIS NOMOR : SP-...... ..!. ........ .l2011 Nama NIP Pangkatf Gol Jabatan Unit Organisasi

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pad a Subbagian Umum KPPN xxxxxx

Oengan ini k'e pada Saudara diblerikan PERINGATAN TERTULIS sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 , karena Saudara pada tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (em pat) hari kerja dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 .

... ............ ,........... .. ...... 2011

.......... ............... ......... ... ...... *) NIP ..... ..................... ......... . Tembusan Yth .: 1. Oirektur JenderaJ Perbendaharaan; 2. Jnspektur JenderaJ Kementerian Keuangan ; 3. Sekretaris JenderaJ Kementerian Keuangan ; 4. KepaJa Biro Sumber Oaya Manusia Setjen Kementerian Keuangan ; 5. KepaJa Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan ; 6. KepaJa KanwiJ Oitjen Perbendaharaan Prov ........... (Pejabat EseJon II yang bersangkutan) ; 7. KepaJa KPPN xxxxxx (atasan Jangsung pejabat penerbit surat peringatan) 8. Pejabat Pembuat Oaftar Gaji.

*) TulisJah nama atasan langsung pegawai yang bersangkutan

Lampiran III Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S- ~ 92 1/PB/2011 Tanggal : 1 ~ tvle i 2011

Contoh : Surat Panggilan Pemeriksaan Oleh Atasan langsung RAHASIA SURAT PANGGILAN I NOMOR : ...... .. .. ......... .... ........... .. .. .. .

1.

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : Nama NIP Pangkatl Gol Jabatan Unit Kerja

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxx xx

Untuk menghadap kepada : Nama NIP Pangkatl Gol Jabatan

(atasan Langsungnya)

Kepala Subbagian Umum

pada : a)

b) c) d)

Hari Tanggal Jam Tempat

Rabu 13 April 2011 Ruang ... ... ...... .

7 (tujuh) har; kerja

Untuk diperiksa/€IimiRtai l~eteraR~ *) sehubungan denga dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara akumulatif sel a 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 **) .

2.

Demikian untuk dilaksanakan. ........ .... ....... .... , 05 April 2011 Atasan Langsung/Ketwa Tim Pemeriksa *)

Nama .. ... .................... .. NIP ................ ............. . Tembusan : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian ; 2. Kepala Kanwil Ditjen PBN Provo xxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu .

• ) Corel yang lidak perJu ~) Diisi pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkulan

Lampiran IV Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S·~921/PB/2011 Tanggal : 18 Mei 2011

Contoh: Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX *) NOM OR : KEP- .. .... .... .. I ........ .. .12011 TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LlSAN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXXX *),

Menimbang

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa tanggal 13 April 2011 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Badu NIP 197908041998011001 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan IlI/b pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan 04 April 2011 ; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan atas 'nama Badu NIP 197908041998011001 Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-undang Nom0r 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom0r 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 411PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembina an Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan ; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LlSAN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELA YANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX.

PERTAMA

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran Iisan kepada : Nama NIP PangkaUGolongan Jabatan Unit Organisasi

Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. 1/111 b Pelaksana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KEDUA

Selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada · Sdr. Badu dikenakan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan .

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan RI; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta; 5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan ; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan ; 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.xxxxx; 8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di ....... .. .. .. ... .... Pada tanggal

2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX*)

NIP ... .. . ... ... ............. .. ... .

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Lampiran V Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-~9 2 1/PB/2011 Tan99al : H~ i 2011

1B

Contoh: Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasa Langsung KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di ruang ... .... ... .. .. .... .............. , Sayaf.#m Pem8Fiksa *): Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

....... .. ..... . .. .. .. (atasan langsungnya)

Berdasarkan wewenang yang ada pada terhadap : Nama NIP Pangkatl Gol Jabatan Unit Kerja

saya/S~Fat

PSFiRtaR *)

telah melakukan pemeriksaan

Selr. Baelu

197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pad a Subbagian Umum KPPN xxxxx

.

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 04 April 2011. **) Atas pertanyaan yang diajukan, maka didapat jawaban sebagai berikut :

1.

Pertanyaan Jawaban

Apakah Saudara mengetahui maksud dan tujuan Saudara diperiksa ?---------------------

2.

Pertanyaan Jawaban

Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -------------------

3.

Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur dengan penuh rasa tanggungjawab serta menanggung resiko hukum terhadap jawaban yang Saudara berikan ? ---------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 4.

Pertanyaan Jawaban

Sebutkan Identitas Saudara! Nama NIP PangkatlGolongan Jabatan Unit Kerja

5.

Pertanyaan Jawaban

Sejak kapan Saudara bertugas di KPPN xxxx ? -----------------------------------------------

6.

Pertanyaan

Berdasarkan data berupa daftar kehadiran absensi/laporan ketertiban pegawai , Saudara melakukan pelanggaran ketentuan disiplin kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 .Berikan penjelasan Saudara? -----------------------------

Jawaban

7.

Pertanyaan

Mengapa Saudara melakukan pelanggaran ketentuan disiplin kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja , yaitu pad a tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 tersebut? ------------------------------------

Jawaban 8.

Pertanyaan

Selama kurun waktu meninggalkan tugas, Saudara berada di mana dan apa yang Saudara la kukan? --------------------------------------------------------------------------

Jawaban 9.

Pertanyaan

Apakah Saudara selama meninggalkan tugas pernah melapor atau memberitahukan kepada atasan atau pegawai lain ? -----------------------------------------------------------------

Jawaban 10.

Pertanyaan

Mengapa Saudara tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada atasan ata u peg awa i Iain? --------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 11.

Pertanyaan

Dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tersebut, berarti Saudara telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11, yaitu kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, bagaimana tanggapan Saudara? ----------------------------------------

Jawaban 12.

Pertanyaan

Apakah Saudara mengerti dan menyadari akibat perbuatan Saudara berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah tersebut, Saudara dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ? -----------------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 13.

Pertanyaan

Saudara telah mengetahui akibat atas perbuatan Saudara tersebut, kenapa Saudara melakukannya ? ------------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 14.

Pertanyaan Jawaban

15.

dst.

16.

Pertanyaan

Apa yang mendorong Saudara bertugas kembali ? --------------------------------------------

Apakah Saudara menyesali semua perbuatan yang telah melanggar disiplin pegawai Negeri Sipil tersebut ? -------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 17.

Pertanyaan

Apakah mulai sa at ini dan seterusnya Saudara bersedia dan berjanji akan masuk kerjal kantor dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana mes ti nya ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 18.

Pertanyaan

Apakah sebelumnya Saudara pernah menerima Peringatan Tertulis dan atau dijatuhi hukuman dis iPlin? --------------------------------------------------------------------------------

Jawaban 19.

Pertanyaan Jawaban

Bersediakah Saudara untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ? -----------------------

20.

Pertanyaan

Apabila dikemudian hari ternyata Saudara mengulangi perbuatan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, maka Saudara akan dikenakan hukuman disiplin lebih berat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikan tanggapan Saudara? -------------------------------------

Jawaban

21 .

Pertanyaan

Terhadap jawaban Saudara yang melibatkan orang lain, apakah Saudara bersedia dikonfrontir atas kebenarannya dengan pihak lain terse but? ------------------------------

Jawaban 22.

Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia apabila sewaktu-waktu dipanggil untuk diperiksa kembali sehubungan dengan permasalahan ini ? ------------------------------------------------------

Jawaban

23.

Pertanyaan Jawaban

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan dalam kesempatan ini? --------

24.

Pertanyaan Jawaban

Apakah Saudara dalam memberikan keterangan ini merasa ditekan/dipaksa?---------

25.

Pertanyaan Jawaban

Apakah Saudara bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ini ?---------------

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang diperiksa: Pejabat PemeriksalTim Pemeril(sa*) Nama NIP Tanda Tangan

*) coret yang tidak perlu **) Diisi jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan

Nama NIP Tanda Tangan :

Lampiran VI Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S-q.1:3211PB/2011 Tanggal : 1 ~ Mai 2011

Contoh : Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin .. .... .. .. .. , 5 April 2011

Yth. KepaJa KPPN xxxxxx **) di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pad a hari Rabu tanggal Tiga Be/as bulan April tahun Dua Ribu Sebe/as, sayarrim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxxx

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti secara akumulatif tidak masuk kerja tanpa ' alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. tanggal 4 April 2011 . Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka kepada Sdr. Badu dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan KepaJa KPPN xxxx **). Sehubungan dengan hal terse but, bersama ini disampaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang bersangkutan dan dokumen pendukungnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), Kepala Subbagian Umum (Jabatan)

Nama .. ................ .. .. NIP ............. ........... . Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian ; 2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provoxxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu .

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

Lampiran VII Sura! Direk!ur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-~ 9 2 1/PB/2011 Tanggal : 1 H ei 2011

a

Contoh : Surat Panggilan Pemeriksaan Oleh Atasan Langsung RAHASIA SURAT PANGGILAN II NOMOR : .. ...... .... ....................... .. ....

1.

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : Nama NIP PangkaU Gol Jabatan Unit Kerja

Sdr. Badu

197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxx

Untuk menghadap kepada : Nama NIP PangkaU Gol Jabatan

(atasan Langsungnya)

Kepala Subbagian Umum

pad a :

a) b) c) d)

Hari Tanggal Jam Tempat

Kamis 21 April 2011

7 (tujuh) har; kerja

Ruang ..... .. .. .. ..

Untuk diperiksa/€IimiRtai 1(8t8FaR!jaR *) sehubungan dengan duga n pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa a/asan sah secara akumu/atif se/ama 12 (du be/as) hari kerja dari tangga/ 29 Maret 2011 sampai dengan tangga/13 April 2011 **).

2.

Demikian untuk dilaksanakan.

...... .. ... ... ... .... .., 13 April 2011 Atasan Langsung/K8twa Tim PemBriksa *)

Nama ... .. .... .... .. .. ... .... .. . NIP ....... .... .. .. .......... ..... Tembusan: 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov.xxxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu .

0) Core! yang !idak perlu .. ) Diisi pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangku!an

"

Lampiran VIII Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-!j. 92 1/PB/2011 Tanggal : 1~ Hli i 2011

Contoh: Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

Dengan catatan: Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan karena pegawai yang dipanggil tidak hadir dalam pemeriksaan RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI XXXXX*) NOMOR : KEP-... .... .. . ..1. ..... .... .12011 TENTANG HUKUMAN DISIPUN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA XXXXX. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENOAHARAAN PROVINSI XXXXX*) , Menimbang

a. bahwa berdasarkan rekapitulasi daftar kehadiran pegawai**), Sdr. Badu NIP 197908041998011001 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan "lib pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 April 2011 sampai dengan 21 Mei 2011, ; b. bahwa sehubungan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melakukan pemeriksaan dan sebagai upaya pembinaan , Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx selaku atasan lang sung yang bersangkutan telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan, yaitu pemanggilan pertama tanggal 05 April 2011 dan pemanggilan kedua tanggal 13 April 2011, namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diperiksa; c. bahwa berdasarkan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan lang sung pegawai yang bersangkutan tanggal 25 April 2011 diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; d. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi xxxxx tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun atas nama Badu NIP 197908041998011001 Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Oisiplin Oalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Oi Lingkungan Kementerian Keuangan ;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi\; MEMUTUSKAN Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN PROVINSI XXXXX TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PENUNDMN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARMN NEGARA XXXXX.

PERTAMA

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun , kepada : Nama NIP PangkaUGolongan Jabatan Unit Organisasi

Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. 11111 b Pelaksana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KEDUA

Selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada Sdr. Badu dikenakan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan .

KETIGA

Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tang gal pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan RI; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta; 5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan ; 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx; 8. Pejabat lain yang dianggap perlu . Ditetapkan di .... .............. .. Pad a tanggal 09 Mei 2011 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN PROVINSI XXXXX*)

NIP .. .. .. ........................ . *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum **) Tulislah bukti dan keterangan terjadinya pelanggaran disiplin

Lampiran IX Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan : S-~921/PB/2011 Nomor Tanggal : H~i 2011

1!

Centeh : Laperan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin .... .... ... . , 25 April 2011 Yth . Kepa/a Kantor Wi/ayah Direkterat Jendera/ Perbendaharaan Provinsi xxxxxx*j me/a/ui Kepa/a KPPN xxxxx RAHASIA

Dengan ini dilaperkan dengan hermat, bahwa saya selaku atasan langsung telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap : Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxxx

untuk hadir dalam pemeriksaan sehubungan dengan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah dengan surat panggilan sebagai berikut : a. Surat panggilan I tanggal 05 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan tang gal 13 April 2011 ; b. Surat panggilan II tanggal13 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan tang gal 21 April 2011. Bahwa yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan pemeriksaan I dan II, tidak juga hadir untuk memenuhinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa daftar kehadiran pegawaillaperan ketertiban pegawai, yang bersangkutan dinyatakan secara akumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 21 April 2011 . Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemer 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemor 53 Tahun 2010 maka kepada Sdr. Badu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun. Untuk jenis hukuman tersebut dan memperhatikan pangkat dan jabatan Sdr. Badu, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan Kepa/a Kantor Wi/ayah Direktorat Jendera/ Perbendaharaan Provinsi xxxxxx **) . Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bukti dan dekumen pendukungnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), Kepala Subbagian Umum (Jabatan)

Nama .............. ... .... . NIP ... .. .. ... ..... .. .. ..... . Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Pejabat lain yang dianggap perlu .

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

.\

" LampiranX Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S- ~9 2 1/PB/2011 Tanggal : 1 ~ H ~i 2011

Contoh : Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada Yth . Sdr. Badu di RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada : Nama

................... ........ (pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk)

NIP Pangkatl Gol Jabatan Unit Kerja Pad a : Hari Tanggal Jam Tempat

Jum 'at ~ 27 Me; 2011

~rikerja

Ruang ... ........... .

Untuk menerima Keputusan ......................... Nomor ......... .............. tanggal 09 Mei 2011 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. Badu

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan .

. .. ......... .. ... ... ............. *)

Nama ................... ....... . NIP ......................... .... . Tembusan: 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian ; 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabalan dari pejabal yang menandalangani sural panggilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents