KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 /PB/2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa untuk memperlancar pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibebankan pada Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia; bahwa agar tercipta tertib administrasi dan akuntansi, perlu mengatur petunjuk teknis mengenai pengelolaan Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Bank Indonesia Dalam Rangka Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun Anggaran;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 4
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9._ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Menteri Keuangan. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. -2-
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah, yang selanjutnya disebut Rekening KUN Dalam Rupiah, adalah Rekening Kas Umum Negara yang berdenominasi Rupiah. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Rekening Pengeluaran pada Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran BI adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia. Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah adalah Rekening Pengeluaran BI yang berdenominasi Rupiah. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening. Nota Kredit adalah bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank. Nota Debet adalah bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank. Warkat adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh BUN/Kuasa BUN. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar. Bilyet Giro, yang selanjutnya disingkat BG, adalah dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang
dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening rupiah. Surat Kuasa Pendebetan adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh BUN/Kuasa BUN kepada Pejabat Bank Indonesia untuk mendebet/menarik dana atas beban Rekening Pengeluaran pada Bank Indonesia. 19. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan/atau dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan/atau memo penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan. -3
Laporan Kas Posisi adalah laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening Milik BUN pada tanggal atau periode tertentu. Buku Bank adalah buku yang dibuat oleh BUN/Kuasa BUN untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening Milik BUN. Nota Pembukuan adalah bukti transaksi yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan nota kredit/nota debet/informasi tertulis lainnya dari bank dan/atau berita tambah/berita kurang/informasi tertulis lainnya dari kantor pos. Akhir Tahun Anggaran adalah hari kerja terakhir pada tahun anggaran berkenaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Kegiatan pengelolaan Rekening Pengeluaran BI meliputi: pembukaan Rekening Pengeluaran BI; pengisian dana Rekening Pengeluaran BI; pendebetan Rekening Pengeluaran BI; penatausahaan Rekening Pengeluaran BI; akuntansi dan pelaporan keuangan Rekening Pengeluaran BI; pelaporan posisi kas Rekening Pengeluaran BI; dan g. penutupan Rekening Pengeluaran BI. BAB III PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN BI Pasal 3 Dalam rangka pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada akhir tahun anggaran, BUN berwenang membuka Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah. Kewenangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN di daerah. (3) Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN di daerah segera membuka Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah di Kantor Pusat Bank Indonesia. Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Rekening Pengeluaran KPPN Jakarta II Dalam Rupiah. Tata cara pembukaan Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara.
-4-
;2,
Pasal 4 Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil. Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam Rupiah. BAB IV PENGISIAN DANA REKENING PENGELUARAN BI Pasal 5 Pada akhir tahun anggaran, Kepala KPPN Jakarta II melakukan permintaan perkiraan kebutuhan dana kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 6 Berdasarkan permintaan perkiraan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas membuat rekapitulasi permintaan perkiraan kebutuhan dana. Berdasarkan rekapitulasi permintaan perkiraan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas menyampaikan surat permintaan pengisian dana Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. Pasal 7 Berdasarkan surat permintaan pengisian dana dari Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas, Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan surat perintah pengisian dana Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah kepada Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara. Pasal 8 Berdasarkan surat perintah pengisian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menerbitkan warkat untuk memindahbukukan/mentransfer uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah. Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan BG dan/atau melalui Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking.
-5-
BAB V PENDEBETAN REKENING PENGELUARAN BI Pasal 9 Pendebetan Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dilakukan berdasarkan warkat. Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SP2D, BG, dan/atau Surat Kuasa Pendebetan. (3) SP2D ditandatangani bersama-sama oleh: Kepala Seksi Pencairan Dana I dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos; atau Kepala Seksi Pencairan Dana II dan Kepala Seksi Bank/Giro Pos. (4) BG ditandatangani oleh Kepala KPPN Jakarta II. (5) Dalam hal tertentu, BG dapat ditandatangani oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos yang bertindak untuk dan atas nama Kepala KPPN Jakarta II. Pasal 10 SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan untuk mencairkan dana atas beban Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah untuk untung rekening pihak ketiga/bendahara pengeluaran. Pasal 11 Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban bagian anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Pasal 12 BG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan untuk memindahbukukan/mentransfer uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah berdasarkan perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Direktur Pengelolaan Kas Negara. Pasal 13 Surat Kuasa Pendebetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan dalam rangka penihilan saldo Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah pada akhir hari berkenaan. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara memindahbukukan/mentransfer uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah.
-6-
?-x
BAB VI PENATAUSAHAAN REKENING PENGELUARAN BI Pasal 14 Pada awal hari kerja berikutnya Kantor Pusat Bank Indonesia menyampaikan Rekening Koran untuk Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah beserta Nota Kredit dan Nota Debet kepada Kepala KPPN Jakarta Pasal 15 KPPN Jakarta II melakukan pene l itian dan penatausahaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan cara sebagai berikut: Meneliti dan mencocokkan transaksi penerimaan pemindahbukuan uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah yang tercantum dalam rekening koran Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dengan Nota Kredit dan Surat Permintaan Perkiraan Kebutuhan Dana. Meneliti dan mencocokkan transaksi pembayaran pengeluaran negara yang tercantum dalam rekening koran Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dengan Nota Debet dan SP2D. Meneliti dan mencocokkan transaksi pengeluaran pemindahbukuan uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah yang tercantum dalam rekening koran Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dengan Nota Debet dan BG. Menyimpan rekening koran Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah, Nota Kredit, Nota Debet, BG, SP2D, dan surat permintaan perkiraan kebutuhan dana sesuai peraturan perundang-undangan. BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN REKENING PENGELUARAN BI Pasal 16 (1) KPPN Jakarta II melakukan pembukuan atas transaksi Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dengan cara sebagai berikut: Mencatat bukti transaksi ke dalam Buku Bank; dan Mencatat bukti transaksi ke dalam Jurnal Standar. (2) Transaksi pembayaran pengeluaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dicatat pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. (3) Transaksi penerimaan kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah dicatat pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penerimaan non anggaran dalam Laporan Arus Kas dengan menggunakan akun 814151 (Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah).
-7-
ffr
(4) Transaksi pengeluaran kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah dicatat pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai pengeluaran non anggaran dalam Laporan Arus Kas dengan menggunakan akun 824152 (Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah). (5) Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah disajikan pada Neraca dengan menggunakan akun 111412 (Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah). (6) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: SP2D untuk keperluan pembayaran pengeluaran negara; Nota Pembukuan yang dibuat berdasarkan informasi yang tercantum di dalam Nota Kredit penerimaan kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang dari Rekening KUN dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah; dan/atau c. Nota Pembukuan yang dibuat berdasarkan informasi yang tercantum di dalam Nota Debet pengeluaran kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang dari Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah ke Rekening KUN dalam Rupiah. (7) Buku Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode buku bank 102 (Rekening Pengeluaran Dalam Rupiah). (8) Jurnal Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diilustrasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (9) Nota Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB VIII PELAPORAN POSISI KAS REKENING PENGELUARAN BI Pasal 17 KPPN Jakarta II melaporkan posisi kas Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah berdasarkan Buku Bank. Laporan Kas Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. BAB IX PENUTUPAN REKENING PENGELUARAN BI Pasal 18 (1) Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN di daerah segera menutup Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah setelah tahun anggaran berakhir.
-8-
(2) Penutupan Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirim surat permintaan penutupan rekening kepada Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nevember 2011
\DIREKTUR JENDERAL, r-N, 4-1C ji.
AGUS SUPRIJANTO -,NIP 19530814 197507 1 001-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENCAIRAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
79
FORMAT SURAT PERMINTAAN PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor Sifat Lampiran Hal
(KOP SURAT)
(1)
(2)
: Permintaan Perkiraan Kebutuhan Dana
Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas Jakarta
Menunjuk Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER (3) /PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Bank Indonesia dalam Rangka Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Akhir Tahun Anggaran, dengan ini diberitahukan perkiraan kebutuhan dana KPPN Jakarta II tanggal (4) adalah sebagai berikut: Jenis Pengeluaran Uang Pengeluaran Dalam Rupiah Rp Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor, (5) Nama lengkap NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA NOMOR
URAIAN ISIAN Diisi dengan nomor penerbitan surat Diisi dengan tanggal-bulan-tahun penerbitan surat Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini Diisi dengan tanggal pengeluaran negara
(5)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas
JENDERAL,
AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 (1/...
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 /PB/2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENCAIRAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
ILUSTRASI JURNAL STANDAR TRANSAKSI REKENING PENGELUARAN BI DALAM RUPIAH Pencatatan Penerimaan Pemindahbukuan Uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah
Jurnal Standar untuk mencatat transaksi penerimaan pemindahbukuan uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah: Akun 111412 814151
Uraian Kas di Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening KUN Dalam Rupiah ke Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah
Debet 999.999
Kredit 999.999
Pencatatan Pembayaran Pengeluaran Negara berdasarkan Penerbitan SP2D melalui Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah
Jurnal Standar untuk mencatat transaksi pembayaran pengeluaran negara berdasarkan Penerbitan SP2D melalui Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah adalah sebagai berikut: Akun 551311 111412
Uraian Belanja Subsidi Pangan Kas di Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah
Debet 999.999
Kredit 999.999
c. Pencatatan Pengeluaran Pemindahbukuan Uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah
Jurnal Standar untuk mencatat transaksi pemindahbukuan uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah adalah sebagai berikut: Akun 824152 111412
Uraian Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah ke Rekening KUN Dalam Rupiah Kas di Rekening Pengeluaran BI Dalam Rupiah
Debet 999.999
Kredit
999.999
DIREKTUR JENDERAL,
AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 h--''';)F05v,
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 7\19 /PB/2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKE ING PENGELUARAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENCAIRAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
FORMAT NOTA PEMBUKUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA KPPN JAKARTA II
_
NOTA PEMBUKUAN DART NOMOR REKENING NAMA REKENING
: (....1....)— : (3) :
(2)
(4)
DETIL INFORMASI NOMOR TANGGAL
: :
(5)
TRANSAKSI URAIAN TRANSAKSI
: :
(7) (8)
NILAI UANG DALAM RUPIAH
:
(9)
KODE DAN URAIAN AKUN WARKAT
:
(10)
: :
(11) (12)
TANGGAL WARKAT
(6)
Petugas Pembukuan
(13)
Nama Lengkap NIP
Mengetahui, Kepala Seksi Bank/Giro Pos
(14)
Nama Lengkap NIP
PETUNJUK PENGISIAN NOTA PEMBUKUAN NOMOR
URAIAN ISIAN Diisi dengan kode KPPN Jakarta II Diisi dengan nama KPPN Jakarta II Diisi dengan nomor Rekening Pengeluaran KPPN Jakarta II dalam Rupiah Diisi dengan nama Rekening Pengeluaran KPPN Jakarta II dalam Rupiah Diisi dengan nomor nota pembukuan, dengan ketentuan penomoran yaitu: <....nomor urut...>/NP/XII/....
.... Diisi dengan tanggal nota pembukuan Diisi dengan jenis transaksi, yaitu kredit/penerimaan atau debet/pengeluaran Diisi dengan uraian singkat sesuai berita yang tercantum dalam nota kredit, nota debet, berita tambah, berita kurang Diisi dengan jumlah atau nilai uang Rupiah dalam angka dan huruf Diisi dengan kode dan uraian akun sesuai peraturan perundang-undangan Diisi dengan jenis warkat, yaitu Nota Kredit/Penerimaan atau Nota Debet/Pengeluaran Diisi dengan tanggal penerbitan Nota Kredit atau Nota Debet Diisi dengan paraf petugas pembukuan pada Seksi Bank/Giro Pos Diisi dengan paraf Kepala Seksi Bank/Giro Pos
DIREKTUR JENDERAL, AI
'AiLtg-401 *GUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 (\sir
