KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 34500959 FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640 SITUS www.clipbn.kemenkeu.go.id
Nomor : S- 101v/PB/2016 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan DIPA Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dengan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Jakarta, 13 Desember 2016
Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 4. Para Kepala KPPN
Sehubungan dengan penggabungan DIPA Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri ke dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk: a. Melakukan penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mengalami penggabungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. b. Melaksanakan pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 dan seterusnya secara tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menyelesaikan sisa UP/TUP tahun anggaran 2016. d. Menyelesaikan retur SP2D sebelum likuidasi dan pasca likuidasi. e. Melaksanakan penutupan rekening sebelum likuidasi dan pembukaan rekening pasca likuidasi. f. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga. g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuai ketentuan. 2. Untuk memastikan proses penggabungan DIPA dapat berjalan dengan lancar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar mempedomani petunjuk pelaksanaan sebagaimana lampiran surat ini. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk: a. Menyampaikan petunjuk pelaksanaan penggabungan DIPA kepada unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Agama. b. Melakukan monitoring atas seluruh proses penggabungan DIPA agar berjalan dengan balk. 4. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan penggabungan DIPA, Saudara agar memerintahkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPPN mitra kerjanya.
4. Para Kepala KPPN agar membantu Satker untuk kelancaran proses pencairan anggaran dan proses likuidasi. 5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring atas pelaksanaan surat ini. Demikian disampaikan, agar menjadi maklum. Direktur Jenderal,
I '
Marw nto karjowiryono NIP 1 5906061983121001 Ternbusan: 1. Direktur Jenderal Anggaran; 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 3. Sekretaris Ditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan;
PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN DIPA SATKER MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENGAN DIPA SATKER KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA PADA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017
I. KETENTUAN UMUM 1. Mulai tahun anggaran 2017 secara bertahap akan dilakukan penggabungan atas DIPA Satker MIN dengan DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 2. Pada tahap awal akan dilakukan penggabungan atas 500 (lima satus) DIPA Satker MIN dengan DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai data yang diusulkan oleh Kementerian Agama. 3. Penggabungan DIPA dimaksud tidak disertai dengan peleburan identitas Satker yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian tidak terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas pembayaran gaji, tunjangan profesi guru, dan tunjangan kinerja. 4. Penggabungan atas DIPA Satker MIN dengan DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diikuti dengan pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga. 5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA Satker yang mengalami likuidasi berkewajiban menyelesaikan pertanggungjawaban DIPA tahun 2016. 6. Gaji Induk dibayarkan setiap bulan pada hari kerja pertama. 7. SPM-LS Gaji Induk bagi para pegawai Satker MIN yang mengalami penggabungan DIPA, mulai bulan Januari 2017 dan seterusnya dibebankan pada DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 8. SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016. II. SATUAN KERJA LAMA (MIN YANG MENGALAMI LIKUIDASI) 1. KPA atas DIPA Satker MIN TA. 2016 segera mempertanggungjawabkan Dana UP/TUP yang sudah dimintakan dengan cara: a. UP/TUP yang telah dibelanjakan dipertanggungjawabkan atas beban DIPA lama; b. Sisa dana UP/TUP yang tidak digunakan atau belum dibelanjakan disetor ke kas negara sebagai pengembalian UP/TUP paling lambat tanggal 30 Desember 2016. 2. Menutup rekening yang dikelola Satker setelah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan termasuk mempertanggungjawabkan UP/TUP dan melaporkan kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan surat keterangan penutupan rekening. 3. Menyelesaikan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam hal sampai dengan disusunnya laporan likuidasi masih terdapat sisa retur SP2D yang belum diselesaikan, maka sisa retur SP2D tersebut disampaikan kepada KPA Saker yang baru dengan
Berita Acara untuk diselesaikan oleh KPA Satker yang baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian retur SP2D agar berpedoman pada: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2015 tentang Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. 4. Memastikan gaji induk bulan Januari 2017 dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari 2017 pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan DIPA TA. 2017. 5. Dalam rangka pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 dan seterusnya pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, perlu dilakukan langkah-langkah pada aplikasi GPP Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut: a. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dan memastikan kebenaran pembayaran gaji terakhir untuk selanjutnya menutup kartu pengawasan dimaksud dengan diberikan catatan "Ditutup pada tanggal untuk selanjutnya pembayaran gaji dibayarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota b. Melakukan pemindahan data pegawai dari Satker lama ke Satker Baru dengan membuat Arsip Data Komputer (ADK) Pegawai Pindah. c. Pembuatan ADK Pegawai Pindah dari Satker asal melalui menu "Pegawai > Kirim Pegawai Pindah". Selanjutnya pilih semua pegawai pada satker tersebut dengan memberikan tanda cek (\l), tentukan folder tujuan terbentuknya file pegawai pindah (secara default file pegawai pindah akan tersimpan pada folder C:\aplgajisatker\pindah), kemudian klik tombol "Proses".
NIP
Nama
Gcl
Proses
111
196305011987031027
Drs. Sifak. M. Si
195806181980042001
NI MADE RINIASIH, S.Sos
IVla
050040863000000000
SOHILAIT WILLEM, SH I GUSTI NGURAH BAGUS SUTEJA.
Afta
195904301983021001 195907191983021001
I KETUT SANDRA
11.Pa
2
Folder Tujuan Pindah
Si Prcse-1=
d. Akan terbentuk ADK Pegawai Pindah untuk masing-masing pegawai pada folder tujuan yang sudah ditentukan sebagai berikut: ra re
Date modified
Type
P 050040863000000000,p n d
29/11/2015 9:36
PND File
16 KB-
1 P 195806181980042001. p n d
29/11/2015 9:36
PND File
14 KB-
P 195904301983021001. p n d
29/11/2015 9:36
PND FIe
16 KB
J
P195907191983021001. p n d
.29/11/2015 936
PND File
16 KB
1_1
P196305011987031027.pnd
29/11/2015 9:36
pr'-1D File
14 KB-
1
Size
e. Seluruh ADK Pegawai Pindah dicopy ke dalam media penyimpanan digital (flashdisk) untuk selanjutnya dikirimkan ke satker yang baru. 6. Menyampaikan ADK Pegawai Pindah beserta dosir pegawai dan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 7. Bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan proses likuidasi Satker sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga. III. SATUAN KERJA BARU (KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA) 1. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2017, KPA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota segera menetapkan pejabat perbendaharaan meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dengan surat keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK dapat ditunjuk lebih dari satu sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan beban kerja, kecepatan koordinasi, dan kelancaran pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri. b. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPK, dapat ditunjuk beberapa BPP untuk mengelola dana Uang Persediaan (UP). c. Dalam rangka mengelola administrasi belanja pegawai ditetapkan PPABP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 2. Surat Keputusan penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan ke KPPN mitra kerjanya. 3. Dalam hal diperlukan dapat mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening BPP ke KPPN mitra kerjanya dan membuka rekening atas nama BPP sesuai ketentuan. 4. Dalam hal diperlukan, dapat mengajukan permohonan penambahan petugas pengantar SPM ke KPPN mitra kerjanya. 5. Dalam rangka pembayaran gaji bulan Januari 2017 dan seterusnya, diatur sebagai berikut: a. Daftar gaji dapat dibuat untuk seluruh pegawai yang dibayarkan melalui DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau dipisahkan untuk masing-masing MIN dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. b. Dalam hal daftar gaji akan dibuat secara terpisah, pada Aplikasi GPP perlu dibentuk anak satker untuk masing-masing satker madrasah. c. Pembuatan anak satker dilakukan melalui perekaman pada menu "Setting > Setting Referensi Anak Satker". misalnya akan dibuat dua anak satker baru yaitu: MIN "ABC" sebagai anak satker 01 dan MIN "DEF" sebagai anak satker 02 sebagai berikut:
LzaLL,H-
node Anak Sather-Sub Anak Satker
Rekam
297130 KANDEP AGAMA KAB. BONDOW0S0
00 KANDEPAG BONDOW050
Utah
1 MIN ABC
Hapus
02 MIN DEF
:Cetak
d. Lakukan setting anak satker dengan memilih anak satker tujuan dengan memberi tanda cek (Ni), misalnya kita hendak merestore para pegawai untuk anak satker: 01 MIN "ABC", kemudian klik tombol "Set Default". Setting Anak Satker ini mempengaruhi data pegawai yang akan diproses dalam daftar gaji (dijadikan default). Jadi hanya Pegawai pada Anak Satker yang disetting inilah yang akan muncul dan bisa diproses untuk membuat daftar gaji. '
"'
X Set Defautt :Keivar
Satker-Anak
4ama .nak
2971300.0
KekNDEPAG BONDOW0S0
29713°Q1
MIN ABC
29712002
MIN DEF
Defautt
Kode Default Anak Satker yang dipilin adalah 29713001: MIN ABC
:04P0AP1*.4,
OK
e. Selanjutnya lakukan restore ADK pegawai pindah melalui menu "pegawai > Terima
Data Pegawai Pindah". f. Cori folder ADK pegawai pindah, maka kode anak satker yang terpilih adalah kode anak satker yang terdefault yaitu kode anak satker: 01. Dengan melakukan klik tombol "Proses" maka seluruh data pegawai pindah dari MIN "ABC" akan masuk ke dalam anak satker 01. Lakukan hal ini untuk anak satker yang lain dengan jalan mendefault terlebih dahulu.
Nama File
Satker
P050040863000000000. P N D
297130
01
P195806181980042001.PND
2971ao
01
P195904301983021001.PND
297130
01
P195907191983021001.PND
297130
01
297130
|01
P196305011987031027.PND
|
Anak
SubAnk Proses
Folder Sumber C:OPLGAISATeRONDAH\
Proses
g. Isikan status kawin awal tahun untuk tahun 2017 dengan masuk ke menu "Pegawai > Status Kawin Awal Tahun", kemudian klik tombol "Update". r— -
2017
196305011987031027
Drs. Sifak. M.Si
2017
195806181980042001
NI MADE RINIASIH, S.Sos
2017
050040E63000000000
SOHL.A.I• WILLEM. SH
2017
195904301983021001
I GUSTI NGURAH BAGUS SUTEJA
2017
195907191983021001
I KETUT SANDRA
h. Berikan nomor urut pegawai melalui menu "Pegawai > No Urut Pegawai" dengan memilih pegawai aktif dan klik tombol "Cek". r...M.P.1.07,, •
Satke r NP
Urut fj
190305011987031027
Golongan
area
IVf
Drs. Sifak, VLSI
0
15806181980042001
IV a
NI MADE RINIASIft S .Sos
0
050040803000000000
IVY a
SOHILAIT WILLEM, SH
0
19
IV a
I GUST! NGURAH BAGUS SUTEJA
0
1959071 1983021001
43
83021001
Kedudu kan
Aktif
0 on Akt
I KETUT SANDRA
i. Setelah semua anak satker diisikan status kawin awal tahun dan nomor urut maka proses gaji siap dijalankan. 6. Membuat SPM-LS gaji induk Januari 2017 untuk seluruh pegawai atas beban DIPA Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota TA. 2017, untuk selanjutnya menyampaikan SPM dimaksud kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat tanggal 23 Desember 2016 dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Dalam hal DIPA TA. 2017 belum diterima, agar mengunduh data pagu DIPA 2017 melalui http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id . b. SPM-LS dan SP2D untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 dapat diproses sebelum DIPA TA. 2017 diserahterimakan. c. SPM-LS dan SP2D untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 diberi tanggal 3 Januari 2017 dengan membebani DIPA TA. 2017 Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. d. ADK SPM-LS gaji induk bulan Januari 2017 agar dibuat terpisah dengan ADK SPM lainnya untuk memudahkan pemrosesan Data Supplier Gaji Induk bulan Januari 2017. e. Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) tahun 2016 dapat digunakan untuk pengajuan SPM-LS dan pengambilan SP2D gaji induk bulan Januari 2017. 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama MIN melaksanakan proses likuidasi Satker sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
IV. MONITORING DAN EVALUASI 1. Kepala Satker MIN yang mengalami likuidasi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi melakukan monitoring untuk memastikan seluruh tahap proses likuidasi diselesaikan. 2. Monitoring proses likuidasi dilakukan per Satker yang dilikuidasi dan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan tembusan KPPN mitra kerjanya. 3. Laporan monitoring proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan setiap tanggal 15 sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi.
