KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT INFORMASI DAN AKUNTANSI JAKARTA 16 FEBRUARI 2005

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………

1

PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA ………………………………………………………….

4

MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAP/MAK).

6

BAGAN PERKIRAAN STANDAR ……………………………………………………………………

48

LAMPIRAN-LAMPIRAN - Lampiran 1 : Klasifikasi Menurut Organisasi …………………………………………………………………

139

- Lampiran 2 Klasifikasi Menurut Fungsi Dan Sub Fungsi …………………………………………………...

145

- Lampiran 3

Klasifikasi Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja ……………………………………. 148 - Lampiran 4

Daftar Kode Kegiatan …………………………………………………………………..

154

- Lampiran 5

Daftar Kode Sub Kegiatan ……………………………………………………………... 167 - Lampiran 6

Daftar Bidang dan Program …………………………………………………………….

190

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/PMK.06/2005 TENTANG BAGAN PERKIRAAN STANDAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa untuk menunjang pelaporan keuangan yang memenuhi unsur pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja, perlu disiapkan bagan perkiraan standar sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan dilingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan pasal 60 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN BAGAN PERKIRAAN STANDAR.

TENTANG

Pasal 1 Untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat perlu dibuat Bagan Perkiraan Standar. Pasal 2 Bagan Perkiraan Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pasal 3 Bagan Perkiraan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 4 (1) Bagan Perkiraan Standar selanjutnya dikelola/ditambah/ dikurangi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Bagan Perkiraan Standar. Pasal 5 Segala ketentuan yang berhubungan dengan Bagan Perkiraan Standar dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2005

Desember 2

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd JUSUF ANWAR

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005

Menteri Keuangan RI

Lampiran 1 KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI 01

02

04

05

06 07

08

10

11

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 01 01 SEKRETARIAT JENDERAL 01 02 M A J E L I S DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 02 01 SEKRETARIAT JENDERAL 02 02 D E W A N BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 04 01 SEKRETARIAT JENDERAL 04 02 B. P. K. PUSAT MAHKAMAH AGUNG 05 01 SEKRETARIAT JENDERAL 05 02 KEPANITERAAN KEJAKSAAN AGUNG 06 01 KEJAKSAAN AGUNG KEPRESIDENAN 07 01 SEKRETARIAT NEGARA 07 02 SEKRETARIAT KABINET 07 03 SEKRETARIAT PRESIDEN 07 04 SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN 07 05 PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN WAKIL PRESIDEN 08 01 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 08 02 BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DALAM NEGERI 10 01 SEKRETARIAT JENDERAL 10 02 INSPEKTORAT JENDERAL 10 03 DITJEN KESATUAN BANGSA 10 04 DITJEN PEMERINTAHAN UMUM 10 05 DITJEN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 10 06 DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH 10 07 DITJEN OTONOMI DAERAH 10 08 DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 10 09 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 10 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 10 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI 11 01 SEKRETARIAT JENDERAL 11 02 INSPEKTORAT JENDERAL 11 03 DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 11 04 DITJEN MULTILATERAL DAN EKKUBANG 11 05 DITJEN INFORMASI, DIPLOMASI PUBLIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 11 06 DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER 11 11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 11 07 DITJEN KERJASAMA ASEAN 11 08 DITJEN AMERIKA DAN EROPA


Menteri Keuangan RI 12

13

15

18

19

11 09 DITJEN MULTILATERAL POLSOSKAM PERTAHANAN 12 01 DEPARTEMEN PERTAHANAN 12 21 MARKAS BESAR TNI 12 22 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT 12 23 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT 12 24 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 01 SEKRETARIAT JENDERAL 13 02 INSPEKTORAT JENDERAL 13 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 13 04 DITJEN PEMBINAAN BADAN PERADILAN UMUM & PTUN 13 05 DITJEN PEMASYARAKATAN 13 06 DITJEN IMIGRASI 13 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 13 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM 13 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13 09 DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 13 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEUANGAN 15 01 SEKRETARIAT JENDERAL 15 02 INSPEKTORAT JENDERAL 15 03 DITJEN ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN 15 04 DITJEN PAJAK 15 05 DITJEN BEA DAN CUKAI 15 06 DITJEN LEMBAGA KEUANGAN 15 08 DITJEN PERBENDAHARAAN 15 10 DITJEN PIUTANG DAN LELANG NEGARA 15 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 15 12 BADAN PENGKAJIAN EKONOMI, KEUANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL 15 16 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL PERTANIAN 18 01 SEKRETARIAT JENDERAL 18 02 INSPEKTORAT JENDERAL 18 03 DITJEN BINA PRODUKSI TANAMAN PANGAN 18 05 DITJEN BINA PRODUKSI PERKEBUNAN 18 06 DITJEN BINA PRODUKSI PETERNAKAN 18 11 BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN 18 12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 18 13 BADAN AGRIBISNIS 18 04 DITJEN BINA PRODUKSI HORTIKULTURA 18 07 DITJEN BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 18 08 DITJEN BINA SARANA PERTANIAN 18 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 18 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 18 14 BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN 18 15 BADAN KARANTINA PERTANIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 19 01 SEKRETARIAT JENDERAL


Menteri Keuangan RI

20

22

23

24

19 02 INSPEKTORAT JENDERAL 19 03 DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA 19 04 DITJEN INDUSTRI DAN DAGANG KECIL MENENGAH 19 07 DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 19 10 BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 19 12 DITJEN INDUSRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN 19 14 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 19 15 DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 19 16 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 19 17 DITJEN KERJASAMA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 19 08 DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 19 09 DITJEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 19 11 BADAN LITBANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 20 01 SEKRETARIAT JENDERAL 20 02 INSPEKTORAT JENDERAL 20 03 DITJEN PERTAMBANGAN UMUM 20 04 DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI 20 05 DITJEN LISTRIK DAN PENGEMBANGAN ENERGI 20 06 DITJEN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 20 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 20 12 BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERHUBUNGAN 22 01 SEKRETARIAT JENDERAL 22 02 INSPEKTORAT JENDERAL 22 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 22 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 22 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 22 06 DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI 22 07 DIREKTORAT JENDERAL PENYIARAN 22 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 22 12 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN 22 13 BADAN S A R 22 14 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PENDIDIKAN NASIONAL 23 01 SEKRETARIAT JENDERAL 23 02 INSPEKTORAT JENDERAL 23 03 DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 23 04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI 23 05 DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA & OLAH RAGA 23 06 DITJEN KEBUDAYAAN 23 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD 23 07 DITJEN OLAH RAGA KESEHATAN 24 01 SEKRETARIAT JENDERAL 24 02 INSPEKTORAT JENDERAL 24 03 DITJEN PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT 24 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN 24 05 DITJEN PPPM & PLP


Menteri Keuangan RI

25

26

27

29

32

24 06 DITJEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 24 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 24 08 DITJEN REHABILITASI SOSIAL 24 09 DITJEN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 24 10 DITJEN BINA BANTUAN SOSIAL 24 12 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 24 20 EKS MENEG MASALAH KEMASYARAKATAN 24 21 EKS BKSN AGAMA 25 01 SEKRETARIAT JENDERAL 25 02 INSPEKTORAT JENDERAL 25 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN BIMBINGAN HAJI 25 04 DITJEN PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 25 05 DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KRISTEN 25 06 DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KHATOLIK 25 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DAN BUDHA 25 11 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26 01 SEKRETARIAT JENDERAL 26 02 INSPEKTORAT JENDERAL 26 03 DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 26 04 DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 26 05 DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 26 11 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI 26 06 DITJEN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KAWASAN TRANSMIGRASI 26 07 DITJEN MOBILISASI PENDUDUK 26 08 DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 26 13 BADAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DEPARTEMEN SOSIAL 27 01 SEKRETARIAT JENDERAL 27 02 INSPEKTORAT JENDERAL 27 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 27 04 DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 27 05 DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 27 11 BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEHUTANAN 29 01 SEKRETARIAT JENDERAL 29 02 INSPEKTORAT JENDERAL 29 03 DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN 29 04 DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL 29 05 DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 29 06 BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN 29 07 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 32 01 SEKRETARIAT JENDERAL 32 02 INSPEKTORAT JENDERAL 32 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP 32 04 DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA 32 05 DITJEN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


Menteri Keuangan RI

33

34 35 36 40 41 42

43 44 47 48

50 51

32 06 DITJEN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN 32 07 DITJEN PESISIR, PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL 32 11 BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 33 01 SEKRETARIAT JENDERAL 33 02 INSPEKTORAT JENDERAL 33 03 DITJEN PENATAAN RUANG 33 04 DITJEN PRASARANA WILAYAH 33 05 DITJEN TATA PERKOTAAN DAN TATA PEDESAAN 33 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR 33 07 DITJEN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 33 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 33 12 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN INVESTASI 33 13 BADAN PENGEMBANGAN SDM MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 34 01 MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN MENKO BIDANG PEREKONOMIAN 35 01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 36 01 MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 40 01 MENTERI NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 41 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 42 01 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 42 02 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 42 03 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 42 04 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 42 05 L A P A N 42 06 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 42 07 BADAN STANDARISASI NASIONAL 42 08 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 43 01 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 44 01 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 47 01 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 48 01 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 48 02 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 48 03 ARSIP NASIONAL 48 04 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 48 05 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN INTELIJEN NEGARA 50 01 BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA 51 01 LEMBAGA SANDI NEGARA


Menteri Keuangan RI 52 54 55

56 57 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77

DEWAN KETAHANAN NASIONAL 52 01 DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK 54 01 BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS 55 01 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 55 02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL 56 01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL 57 01 PERPUSTAKAAN NASIONAL MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 59 01 MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 59 02 LEMBAGA INFORMASI NASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 60 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CICILAN BUNGA HUTANG 61 01 CICILAN BUNGA HUTANG SUBSIDI DAN TRANSFER 62 01 SUBSIDI DAN TRANSFER BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 63 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI 64 01 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 65 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL 66 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA 67 01 MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 68 01 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL BELANJA LAIN-LAIN 69 08 BELANJA LAIN-LAIN DANA PERIMBANGAN 70 03 DANA PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG 71 03 DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 72 01 KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KOMNAS HAM 74 01 KOMNAS HAM BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 75 01 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM 76 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI 77 01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI


Menteri Keuangan RI

Lampiran 2 KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI DAN SUB FUNGSI Kode 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Fungsi dan Sub Fungsi

01 02 03 04 05 06 07 90

Pelayanan Umum Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri Bantuan Luar Negeri Pelayanan Umum Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek Pinjaman Pemerintah Pembangunan Daerah Litbang Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya

01 02 03 04 90

Pertahanan Pertahanan Negara Dukungan Pertahanan Bantuan Militer Luar Negeri Litbang Pertahanan Pertahanan lainnya

03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06 90

Ketertiban dan Keamanan Kepolisian Penanggulangan Bencana Pembinaan Hukum Peradilan Lembaga Pemasyarakatan Litbang Ketertiban, Keamanan dan Hukum Ketertiban, Keamanan dan Hukum Lainnya

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 90

Ekonomi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM Tenaga Kerja Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Pengairan Bahan Bakar dan Energi Pertambangan Industri dan Konstruksi Transportasi Telekomunikasi dan Informatika Litbang Ekonomi Ekonomi lainnya

05 05 05

01 02

Lingkungan Hidup Manajemen Limbah Manajemen Air Limbah

02 02 02 02 02 02


Menteri Keuangan RI 05 05 05 05 05

03 04 05 06 90

Penanggulangan Polusi Konservasi Sumberdaya Alam Tata Ruang dan Pertanahan Litbang Perlindungan Lingkungan Hidup Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya

06 06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 05 90

Perumahan dan Fasilitas Umum Pengembangan Perumahan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman Penyediaan Air Minum Penerangan jalan Litbang Perumahan dan pemukiman Perumahan dan Pemukiman Lainnya

07 07 07 07 07 07 07

01 02 03 04 05 90

Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Keluarga Berencana Litbang Kesehatan Kesehatan lainnya

08 08 08 08 08 08

01 02 03 04 90

Pariwisata dan Budaya Pengembangan Pariwisata dan Budaya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran Litbang Pariwisata, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata dan Budaya Lainnya

09 09 09 09 09

01 02 03 90

Agama Peningkatan Kehidupan Beragama Kerukunan Hidup Beragama Litbang Agama Pelayanan Keagamaan Lainnya

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 90

Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal & In Formal Pendidikan Kedinasan Pendidikan Tinggi Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan Pendidikan Keagamaan Litbang Pendidikan Pendidikan Lainnya

11

Perlindungan Sosial


Menteri Keuangan RI 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 90

Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat Perlindungan dan Pelayanan Lansia Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga Pemberdayaan Perempuan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Bantuan Perumahan Bantuan dan Jaminan Sosial Litbang Perlindungan Sosial Perlindungan Sosial lainnya


Menteri Keuangan RI

Lampiran 3 KLASIFIKASI MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA KODE 4 41 411 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4119 412 4121 4122 4123 42 421 4211 4212 4213 4214 4215 4216 422 4221 4222 423 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 43 431 4311 4312 432 4321 4322

URAIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak penghasilan Pendapatan Pajak pertambahan nilai Pendapatan Pajak bumi dan bangunan Pendapatan BPHTB Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea masuk Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Kehutanan Pendapatan Perikanan Pengembalian Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pengembalian Pendapatan atas Laba BUMN Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Lain-lain Pengembalian Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pengembalian Pendapatan Pendidikan Pengembalian Pendapatan Lain-lain Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri


Menteri Keuangan RI 5 51 511 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 512 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 513 5131 5132 5133 5134 5135 5136 52 521 5211 5212 5213 5214 522 5221 5222 523 5231 5232 524 5241 5242 53 531 5311 5312

BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan TunjanganTNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja Honorarium Pengembalian Belanja Lembur Pengembalian Belanja Vakasi Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Kontribusi Sosial Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pengembalian Belanja Asuransi Kesehatan Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Jasa Pengembalian Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Pengembalian Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Pengembalian Belanja Perjalanan Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Pengembalian Belanja Modal Tanah



Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Subsidi Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Lembaga Keuangan Belanja Lembaga Non-Keuangan - BBM Belanja Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Belanja Lembaga Non-Keuangan - PSO Pengembalian Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM Pengembalian Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Pengembalian Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO Belanja Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Lembaga Keuangan Belanja Lembaga Non-Keuangan Pengembalian Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Subsidi Lembaga Non-Keuangan Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri



Pengembalian Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Pengembalian Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Bantuan sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Pengembalian Bantuan kompensasi sosial Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Belanja Lembaga Pendidikan Belanja Lembaga Peribadatan Pengembalian Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Pengembalian Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Pengembalian Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Pengembalian Belanja Lain-lain BELANJA UNTUK DAERAH Belanja Dana Perimbangan Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengembalian Dana Bagi Hasil Perpajakan Pengembalian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Pengembalian Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Khusus Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Pengembalian DAK Dana Reboisasi Pengembalian DAK Non-Dana Reboisasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Pengembalian Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang Belanja Murni Belanja Ad hoc Pengembalian Murni Pengembalian Ad hoc


Menteri Keuangan RI 7 71 711 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 712 7121 7122 7123 7124 713 7131 7132 714 7141 7142 715 7151 7152 72 721 7211 7212 7213 7214 7215 7216 722 7221 7222 723 7231 7232 7233 7234 7235 7236 724 7241

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pengembalian Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Surat Utang Negara/Obligasi Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadual Kembali Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembalai_Pinjaman Program Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembalai_Pinjaman Program Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN



Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya RDI/RPD RDI/RPD Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pengembalian RDI/RPD Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain NON ANGGARAN Penerimaan Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Transito Penerimaan Transito Pengeluaran Non Anggaran Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Transito



Pengeluaran Transito


Menteri Keuangan RI


Menteri Keuangan RI

Lampiran 4 DAFTAR KODE KEGIATAN

Kode

0313 0314 0315 0316 0317 0318 2684 2705 2711 3254 3321 3337 3352 3368 3399 3401 3426 3432 3441 3457 3463 3472 3488 3494 3515 3521 3546 3552 3561 3577 3583 3592 3610 3629 3635 3641 3650 3666 3672 3681 3718

Uraian Kegiatan

Pembinaan/Penyuluhan Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara Pengawasan Dan Pelacakan Arsip/Dokumen Negara Biaya Ganti Rugi Arsip/Dokumen Negara Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen Negara Penerbitan Literatur Naskah Sumber Arsip/Dokumen Negara Produk Intelijen Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain Pembiayaan Hutang Luar Negeri Pembiayaan Hutang Dalam Negeri Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & Industri Menengah Pemantapan Kelembagaan Pertanian Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Penyelenggaraan Karantina Pertanian/Perikanan Pembinaan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan Pembinaan Dan Pengendalian Pengusahaan Hutan Pembinaan Dan Peningkatan Usaha Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan Hutan, Tanah, Air Pembinaan Dan Peningkatan Usaha Konservasi Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Administrasi Dan Pengembangan Sumber Daya Air Pembinaan Irigasi Pembinaan Daerah Rawa Penyelenggaraan Latihan Kejuruan Dan Latihan Instruktur Tenaga Kerja Penyelenggaraan Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Pembinaan Dan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Perlindungan Dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Perencanaan Dan Pengembangan Kebijaksanaan Ketenagakerjaan Pembinaan Perdag & Sist.Distribusi, Usaha & Lem.Perdag, Monitoring & Analisa Pasar Serta Perlind Konsumen Pembinaan Dan Pengawasan Kemetrologian Pembinaan Ekspor, Peningkatan Daya Saing, Promosi, Penerobosan Pasar, Pasar Terorganisasi & Pengend.Impor Penyelenggaraan Peradilan Pajak Pengurusan Piutang Negara Dan Penyelenggaraan Lelang Penyelenggaraan Pemeriksaan,Penyuluhan,Penetapan Penagihan Pajak Dan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Penyelenggaraan Kepabeanan, Kecukaian Dan Pemberantasan Perdagangan Gelap Pembinaan Lembaga-Lembaga Keuangan/Badan-Badan Lain, Penerimaan Minyak Dan Bukan Pajak Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Modal Analisa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,Moneter, Keuangan Daerah, Dan Pengkajian Ekonomi Dan Akuntansi Keuangan Negara Dan Inventarisasi Kekayaan Negara Penatausahaan Anggaran, Penyelenggaraan Perbendaharaan Dan Kas Negara



Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian Dan Usaha Kecil Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Sistem Transportasi Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Jaringan Prasarana Wilayah Tengah Pembinaan Pelaksanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jaringan Prasarana Wilayah Timur Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Tehnis Transportasi Darat Pembinaan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Tehnis Transportasi Laut Pembinaan/Pengawasan Pengendalian Tugas-Tugas Pelayanan Pelabuhan Kesyahbandaran, Lalu Lintas Angkut Pembinaan Pelaksanaan Dan Pengawasan Sarana Dan Prasarana Navigasi Serta Operasional Dan Pemeliharaan Pembinaan,Pengendalian Tugas-Tugas Kepelabuhan Dan Kesyahbandaran Pembinaan Pelaksanaan Dan Pengamanan Maritim, Di Perairan Laut, Pantai Dan Bantuan Sar Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Tehnis Transportasi Udara Penyelenggaraan Bandar Udara Dan Keselamatan Penerbangan Penyelenggaraan Meteorologi Dan Geofisika Penyelenggaraan Pencarian Dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam Dan Bencana Lainnya (Sar) Pembinaan Usaha-Usaha Pertambangan Penelitian Dan Pengembangan Bahan Galian Pengembangan Dan Pemanfaatan Batu Bara Penyelenggaraan Koordinasi Penelitian Sumber-Sumber Alam Dalam Bumi Dan Pengawasan Gunung Berapi Penyelenggaraan Koordinasi Pembinaan Usaha-Usaha Minyak Dan Gas Bumi Penelitian Dan Pengawasan Mengenai Peranan Perminyakan Di Dalam Perekonomian Penyelenggaraan Riset Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Minyak Dan Gas Bumi Penelitian Dan Pengembangan Kelistrikan Dan Energi Penunjang Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Bidang Pos Dan Telekomunikasi (Jastel) Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Bidang Pos Dan Telekomunikasi Pembinaan Pembangunan Masyarakat Desa Pembinaan Pembangunan Daerah Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi Pembinaan,Penyusunan,Pelaksanaan,Pengerahan Transmigrasi Pengendalian Dampak Lingkungan Pembinaan Tata Pertanahan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Menengah Umum Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknologi Penyelenggaraan Pembinaan Tehnis Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan Kegiatan Dan Usaha Pendidikan Luar Biasa Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Teknis Dan Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pertanahan Penyelenggaraan Dan Pengkoordinasian Pendidikan Dan Latihan Pegawai Negeri Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Statistik



Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemerintahan Dalam Negeri Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasyarakatan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pertanian Penyelenggaraan Pendidikan / Pelatihan Bidang Industri Dan Perdagangan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknologi Mineral Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Peralatan Dan Perbengkelan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Transportasi Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Kesehatan Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Kehutanan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Bidang Pariwisata Penyelenggaraan Pembinaan Kebudayaan Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penyelenggaraan Pembinaan Bahasa Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Dan Penelitian Arkeologi Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Pemuda Dan Pramuka Penyelenggaraan Pembinaan Olah Raga Pembinaan Kependudukan Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Pemberdayaan Karang Taruna Pemberdayaan Orsos/Lsm Dan Organisasi Profesi Pemberdayaan Tenaga Kesos Masyarakat Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pelayanan Dan Perlindungan Kesos Lanjut Usia Pembinaan Dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar Pembinaan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan Pembinaan Dan Perlindungan Kesos Anak Balita Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kesiapsiagaan Bencana Tanggap Darurat Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan Pemberdayaan Dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan Perlindungan Sosial Pekerja Migran Pemberdayaan Dan Rujukan Pekerja Migran Santunan Sosial Akses Jaminan Sosial Pengembangan Kemitraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan



Manajemen Pelayanan Kesos Fakir Miskin Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Wabah Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan Dan Bahan Berbahaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial Pemberdayaan Sosial Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pembinaan Dan Pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Tehnis Pengembangan Perkotaan Pembinaan Tehnis Perumahan Dan Permukiman Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pembinaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bersih Pembinaan Penataan Kota Pembinaan Penataan Bangunan Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Dan Umroh Penyelenggaraan Urusan Agama Islam Pembinaan Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Perlindungan Tanaman Pangan Dan Pembinaan Kesehatan Hewan Nasional Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Dan Nilai Tambah Pertanian Pengembangan Kelembagaan Dan Komunikasi Hasil Litbang Pertanian Penelitian Perikanan Penyelenggaraan Pengkajian Dan Penelitian Terapan Bidang Industri Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Tehnis Penelitian Pekerjaan Umum Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Pengairan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Jalan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan Dan Permukiman Penyelenggaraan Pengkajian Dan Penelitian Terapan Di Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Penelitian Dan Survey Keagamaan Penyelenggaraan Bimbingan Dan Pembinaan Keagamaan Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian Dan Pengadaan Prasarana Produksi Penyelenggaraan Penelitian Hukum Adat Penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Teknologi, Pemanfaatan Dan Penelitian Kedirgantaraan Survey Dan Pemetaan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tinggi Dan Strategi Komoditas Pembangunan Dan Pengembangan Data Pertanian Pengkajian Dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian Penyelenggaraan Analisis Dan Penyajian Data Bidang Industri Dan Perdagangan



Pengolahan Data Dan Pemetaan Pengumpulan, Pengembangan Informasi Data Dan Statistik Pembinaan Statistik Dan Sensus Pembinaan, Perancangan, Harmonisasi, Kerjasama Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Dan Peradilan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional Pelaksanaan Hukum Dalam Bidang Keperdataan Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama Pembinaan Pemasyarakatan Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak ( Bapas ) Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pembinaan Keimigrasian Penyelenggaraan Keimigrasian Penyidikan,Penuntutan,Pemberantasan Thd Pelanggaran, Kejahatan Dan Penanganan Perkara Perdata/Tun Penyelenggaraan Peradilan Perkara-Perkara Kecelakaan Dan Pelanggaran Peraturan Transportasi Laut Pelaksanaan Hukum Dan Peradilan Tertinggi Penyelenggaraan Peradilan Agama Islam Penyelenggaraan Diklat Dan Pembinaan Grafika Penyelenggaraan Pembinaan Teknologi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Penyelenggaraan Pembinaan Perbukuan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara Penelitian Dan Pembinaan Kearsipan Penyusunan Statistik Dan Dokumentasi Masalah Kepegawaian Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Penelitian Dan Pengkajian Kebijaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan Dan Pengkajian Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Pembinaan Aparatur, Sarana Dan Prasarana Hukum Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengkajian Kebijaksanaan Kesejahteraan Sosial Penelitian Dan Pengkajian Kebijaksanaan Ketenagakerjaan Pengkajian Dan Penerapan Hasil Penelitian Kehutanan Pembinaan Persandian Perencanaan/Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Nasional Operasi Intelijen Pelaksanaan Kebijaksaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Perumusan Kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional Pembinaan Administrasi Kepegawaian Dan Pensiun Administrasi Umum Penyelenggaraan Tugas-Tugas Departemen/Lembaga Di Luar Negeri (Atase) Penyelenggaraan Keprotokolan Dan Kekonsuleran Melakukan Sepenuhnya Kedaulatan Rakyat Pelaksanaan Tugas-Tugas Legislatif



Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Keuangan Negara Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Keuangan Negara Yang Berasal Dari Apbn Dan Apbd Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pemerintah Pusat Dan Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Akuntan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah Penyelenggaraan Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Investigasi Instansi Pemerintah, Bumn/D Dan Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelenggaraan Pengawasan Aparatur Negara Pembinaan Politik Dalam Negeri Pembinaan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik Di Bidang Politik Luar Negeri Dan Hukum Internasional Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik Di Bidang Ekonomi Dan Kerjasama Teknik Luar Negeri Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik Dibidang Sosial, Budaya Dan Penerangan Luar Negeri Penyelenggaraan Komunikasi Antar Badan-Badan Pemerintah Dengan Perwakilan-Perwakilan Ri Di Luar Negeri Penyelenggaraan Koordinasi Usaha Dalam Rangka Kerjasama Asean Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Pada Perwakilan Ri Di Luar Negeri Pengelolaan Informasi Media Televisi Dan Film Peningkatan Arus Informasi Antar Pemerintah Daerah Pembinaan Pendapat Umum Dan Koordinasi Humas-Humas Antar Departemen/Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Peningkatan Arus Informasi Dengan Lembaga Media Pengelolaan Informasi Media Tercetak Pengelolaan Informasi Media Baru Dan Tradisional Penyensoran Film Peningkatan Arus Informasi Dengan Lembaga Masyarakat Peningkatan Arus Informasi Antar Lembaga Negara Dan Pemerintah Pusat Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data Keuangan Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Industri Dan Perdagangan, Analisa Dan Evaluasi Kebija Peningkatan Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Penyelenggaraan Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Sistem Pengembangan Personil Pengembangan Materiel Pemeliharaan Material Dan Fasilitas Pengembangan Fasilitas Penggiatan Fungsi Latihan Operasi Penyelenggaraan Administrasi Dan Pembinaan Pelatihan Jasa Konstruksi Pembinaan Pengawasan Standardisasi, Akreditasi Dan Pengendalian Mutu Pengembangan Eksplorasi Dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral Pengemb.Penyelidikan Dan Pemetaan,Pengawasan Bid.Geologi Tata Lingk. Dan Air Tanah Serta Gn.Berapi Pengembangan Penelitian Aspek Ilmu Kebumian Dan Aspek Geologi Serta Geofisika Kelautan Penyelenggaraan Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika Dan Aneka Pembinaan Kerjasama Internasional Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Ekstensi Kesehatan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Klinik Gigi Sprg Kesehatan



Penunjang Pembinaan Dan Pengendalian Frekuensi Radio Nasional Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Redistribusi Tanah Secara Swadaya Pemeriksaan Tanah Penyelenggaraan Koord.Pelayanan Teknis Dan Adm.Usaha Ketenagalistrikan Dan Pengembangan Energi Pelaksanaan Kebijaksanaan Teknis Ketenagalistrikan Dan Pengembangan Energi Pengamanan Teknis Pengujian Dan Pelatihan Ketenagalistrikan Dan Pengembangan Energi Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Penyusunan Kebijaksanaan Dan Pedoman Nasional Tentang Penyerasian Riset Dan Eksplorasi Laut Penyusunan Kebijaksanaan & Pedoman Pengembangan Kapasitas & Kelemb.Pemerintah,Masy Dan Dunia Usaha Penyusunan Kebijaksanaan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Laut Dan Pemanfaatannya Perluasan Areal Pertanian Dan Penyebaran Ternak Penyelenggaraan Karantina Pertanian Penyelenggaraan Kegiatan Yang Dibiayai Pnbp Pembinaan Pemeliharaan Dan Sistim Jaringan Prasarana Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jaringan Prasarana Wilayah Barat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Penyelenggaraan Informasi Keagamaan Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Dan Pemberdayaan Masjid Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial Dan Keamanan Pengujian Sediaan Farmasi, Makanan Dan Alat Kesehatan Pengembangan Riset Obat Dan Makanan Pengembangan Informasi Dan Penyuluhan Obat Dan Makanan Pengelolaan Wacana Publik Dan Umpan Balik Pengelolaan Informasi Media Radio Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia (Padu) Pembinaan Penyelenggaraan Olahraga Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat Pembinaan Pemberdayaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Fasilitas Olahraga Dan Prestasi Penyiapan, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Standar Pelayanan Di Bidang Perlindungan Ham Penyelenggaraan, Penelitian, Pengkajian, Pengemb, Pemb. Di Bid. Aparatur, Hak-Hak Sipil, Eksos Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan Pengamanan, Penggalangan, Penanggulangan Tran National Crime Dan Uang Palsu / Kertas Berharga Pembinaan Dan Pengawasan Standardisasi Perangkat Pos Dan Telekomunikasi Intelijen Strategis Peningkatan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pembinaan Standarisasi Dan Akreditasi Pertanian Pengembangan Perbenihan Tanaman/Pembibitan Ternak



Perlindungan Keamanan Produk Peternakan Nasional Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pertanian Dan Pengelolaan Lingkungan Pengawasan Mutu Pupuk, Pestisida, Dan Pembinaan Aplikasi Di Tingkat Petani Pembinaan Dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian Pembinaan Kemudahan Akses Pembiayaan Pertanian Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis Dan Penyuluhan Pertanian Di Kawasan Agribisnis Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Pembinaan Dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Kewaspadaan Dan Keamanan Pangan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pelayanan Informasi Pertanahan Penyelenggaraan Urusan Agama Dan Bimas Kristen Penyelenggaraan Urusan Agama Dan Bimas Katolik Penyelenggaraan Urusan Agama Dan Bimas Hindu Dan Budha Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu Dan Budha Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Pengadaan Peralatan Fungsional Pengadaan Kendaraan Berat/Alat Besar Pengadaan Buku Dan Bahan Cetakan Pengadaan Bahan Pendukung Fungsional Pembangunan Gedung Pembangunan/Perawatan Prasarana Lingkungan Pembangunan Prasarana Pembangunan Jaringan Perawatan Gedung Perawatan Prasarana Dan Jaringan Operasi Dan Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Berat/Alat Besar Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Standarisasi/Pengaturan Produk Farmasi, Makanan Dan Alat Kesehatan Evaluasi Produk Sebelum Beredar (Premarket Evaluation) Evaluasi Produk Sesudah Beredar (Postmarket Vigilance) Penyidikan Obat Dan Makanan Kajian Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Kajian Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Kajian Manajemen Kebijaksanaan Dan Pelayanan Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Otomatisasi Administrasi Negara Penelitian Dan Pengembangan Dan Aparatur Negara Kajian Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Keuangan Negara Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Teknologi Budidaya Pertanian



Teknologi Produk Agroindustri Teknologi Produksi Bioindustri Teknologi Produksi Farmasi Dan Medika Teknologi Produksi Berbasis Pati Teknologi Produksi Bioteknologi Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Dan Kawasan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Inventarisasi, Pemodelan Dan Akuntansi Sumber Daya Alam Pengkajian Kebijakan Teknologi Rancang Bangun Dan Rekayasa Teknologi Industri Konstruksi Rancang Bangun Dan Rekayasa Teknologi Industri Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Material Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Perencanaan Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Nasional Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Pembinaan Dan Pengembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Komunikasi Pemeliharaan Personel Abri Pengembangan Kekuatan Personel Polri Pengembangan Kemampuan Personel Polri Penataan Kelembagaan Polri Pembangaunan Materiil Dan Fasilitas Polri (Termasuk K.E.) Pemberdayaan Sarana Dan Prasarana Polri Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Irigasi Dan Rawa Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Irigasi Dan Rawa Pengelolaan Air Baku Pengembangan Air Baku Pengendalian Banjir Pengamanan Pantai Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Pembinaan Teknis Pengembangan Perumahan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Pembinaan Teknis Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Penataan Lingkungan Permukiman Penunjangan Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (Sda) Penunjangan Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Prasarana Transportasi Penunjangan Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Permukiman Pengkajian Penerapan Masyarakat Dalam Penerapan Teknologi Pengembangan Teknologi Strategis Bidang Sumber Daya Air (Sda) Pengembangan Teknologi Strategis Bidang Prasarana Transportasi Pengembangan Teknologi Strategis Bidang Permukiman Penelitian Dan Pengkajian Sosial Budaya Dan Ekonomi Wilayah



Pengembangan Kapasitas Litbang Bidang Kimpraswil Peningkatan Pemanfaatan Produk Litbang Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah Pendayagunaan Penataan Ruang Nasional Pembinaan Penataan Ruang Daerah Pengembangan Kawasan Tertinggal Dan Perbatasan Pengembangan Kawasan Strategis Pengelolaan Manajemen Program (Pmp) Kapet Bandar Aceh Darussalam Pmp Kapet Bandar Aceh Darussalam Pmp Kapet Khatulistiwa Pmp Kapet Batulicin Pmp Kapet Das Kakab Pmp Kapet Sasamba Pmp Kapet Manado - Bitung Pmp Kapet Batui Pmp Kapet Bukari Pmp Kapet Pare-Pare Pmp Kapet Bima Pmp Kapet Mbay Pmp Kapet Seram Pmp Kapet Biak Pengembangan Dan Pengendalian Pengadaan Ps Bidang Kimpraswil Pengembangan Da Pengendalian Mutu Kontruksi Bidang Kimpraswil Pengembangan Dan Pengendalian Konstruksi Bidang Kimpraswil Pengembangan Dan Pengendalian Investasi Ps Bidang Kimpraswil Peningkatan Efektivitas Pembinaan Konstruksi Dan Investasi Ps Kimpraswil Peningkatan Fungsi Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan Penataan Pengembangan Perdesaan Tetentu Fasilitasi Pengembangan Perkotaan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Desa Agropolitan (Per Propinsi) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Perdesaan Pembinaan Jaringan Jalan Dan Jembatan Perkotaan (Per Propinsi) Peningkatan Jalan Dan Jembatan Perkotaan (Per Propinsi) Peningkatan Jalan Dan Jembatan Metropolitan (8 Kota Metropolitan) Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perkotaan (Per Propinsi) Pembangunan Jalan Dan Jembatan Metropolitan (8 Kota Metropolitan) Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno Pembangunan Jalan Layang Dan Jembatan Pasupati Pengembangan Jalan Perdesaan (Per Propinsi) Pembinaan Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan Pengembangan Kapasitas Manajemen Pembangunan Ps Kimpraswil Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Pembinaan Dan Penataan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Sistem Drainase Dan Pengelolaan Persampahan (Per Propinsi) Pengembangan Sistem Drainase Dan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Metropolitan (8 Kota Metropolitan) Pengembangan Prasarana Dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan (7 Propinsi)



Pembinaan Teknik Air Minum Pembinaan Teknik Air Limbah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pengelolaan Sanitasi (Per Propinsi) Pengembangan Sist Penyediaan Air Minum & Pengelolaan Sanitasi Perkotaan Metropolitan (8 Kt Metropolitan) Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan Dan Jembatan Pemantauan Dan Evaluasi Peningkatan Jalan Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Penyusunan Rencana Teknis Jalan Penyusunan Rencana Teknis Jembatan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perencanaan Dan Penyusunan Program Penyusunan Master Plan Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Bidang Jalan Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Dan Evaluasi Studi Bidang Jalan Dan Jembatan Pengadaan Bahan Jalan Dan Jembatan Pengangkutan Dan Pengiriman Bahan Jalan/Jembatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jembatan Baru Pembinaan Dan Pengembangan Penelitian Pendidikan Tinggi Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Pengembangan Institusi Dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Pembinaan Dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Persiapan Beasiswa Luar Negeri Pembinaan Akademik Dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Pengembangan Pendidikan Profesional Dan Keahlian Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi Pengembangan Perbenihan Tanaman/Perbibitan Ternak Perlindungan Keamanan Produk Peternakan Nasional Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pertanian Dan Pengelolaan Lingkungan Pengawasan Mutu Pupuk, Pestisida, Dan Pembinaan Aplikasi Di Tingkat Petani Pembinaan Dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian Pembinaan Kemudahan Akses Pembiayaan Pertanian



Pemberdayaan Petani, Pelaku Bisnis Dan Penyuluhan Pertanian Di Kawasan Agribisnis Pembinaan Dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Kewaspadaan Dan Keamanan Pangan Restrukturisasi Dan Privatisasi Bumn Pembinaan Dan Pengembangan It Bumn Peningkatan Dan Pengembangan Sdm Kementerian Bumn Peningkatan Kualitas Pelayanan Bumn Kepada Masyarakat Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Kementerian Bumn Peningkatan Standarisasi/Pengaturan Produk Farmasi, Makanan Dan Alat Kesehatan Peningkatan Evaluasi Produk Sebelum Beredar (Premarket Evalution) Peningkatan Pengawasan Produk Sesudah Beredar (Postmarket Vigilance) Penyidikan Obat Dan Makanan Peningkatan Sumber Daya (Provincial Health Project Ii) Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Budidaya Rehabilitasi Sumberdaya Kawasan Budidaya Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Penyelenggaraan Kelautan Dan Perikanan Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Non Konvensional Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peningkatan Kualitas Ekosistem Pesisir Dan Laut Pengembangan Program Mitra Bahari Penataan Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Konservasi Laut Dukungan Umum Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Koordinasi Dan Pengawasan Teknis Penyidikan Ppns Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Pemanfaatan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Telematika Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi Pembinaan Dan Pengembangan Prasarana Informasi Dan Komunikasi Penyusunan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Peningkatan Evaluasi Produk Sesudah Beredar (Postmarket Evalution) Penyusunan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Dinamika Masyarakat Iptek Penyusunan Dan Penyelengaraan Kebijakan Program Riset Ilmu Pengetahuan Penyusunan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nasional Penyusunan Dan Penyelenggaraan Kebijakan Pendayagunaan Dan Pemasyarakatan Iptek Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Madrasah Ibtidaiyah Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Madrasah Tsanawiyah Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Usaha Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan Dan Pengembangan Nilia-Nilai Agama Penyelenggaraan Pengkajian Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama



Bimbingan Keagamaan Untuk Kelangsungan Hidup Dan Pengembangan Anak Penyelenggaraan Pengembangan Ketenagaan Dan Kesiswaan Penyelenggaraan Bimbingan Dan Dakwah Agama Peningkatan Tenaga Penyuluh Agama Peningkatan Lembaga Keagamaan Peningkatan Lembaga Keagamaan Penyelenggaraan Pembibitan Calon Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Mi, Mts Dan Ma Pembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Luar Negeri Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Agama Kristen Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Agama Katolik Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun Pada Agama Hindu Budha Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Menengah Pada Agama Kristen Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Menengah Pada Agama Katolik Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Menengah Pada Agama Hindu Dan Budha Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan Budidaya Rehabilitasi Sumberdaya Kawasan Budidaya Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Penyelenggaraan Kelautan Dan Perikanan Pengembangan Sumberdaya Riset Kelautan Dan Perikanan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Non Konvensional Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peningkatan Kualitas Ekosistem Pesisir Dan Laut Pengembangan Program Mitra Bahari Penataan Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Konservasi Laut Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Industri Dan Perdagangan Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Sektor Indag Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ilmea Peningkatan Kemampuan Teknologi Ilmea Pemantapan Struktur Ilmea Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil Dan Menengah Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Daerah (Dekonsentrasi) Peningkatan Kemampuan Teknologi Ikahh Pengembangan Daya Saing Ikahh Pemantapan Struktur Ikahh Pengawasan Perdaganagn Berjangka Komoditi Pengembangan Pasar Lelang Lokal Pengembangan Pasar Lelang Daerah Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Peningkatan Dan Pengembangan Kemetrologian Pengembangan Perdagangan Dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri


Menteri Keuangan RI 8812 8828 8834 8840 8859 8865 8871 8880 8896 8901 8923 8932 8948 8954 8960

Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (Dekonsentrasi) Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Pengembangan Statistik Industri Dan Perdagangan Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Industri Dan Perdagangan Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri (Balai Besar Dan Baristand Daerah) Pengembangan Ekspor Daerah (Dekonsentrasi) Penanganan Anti Dumping Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standardisasi Peningkatan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Litbang Standardisasi Serta Pengakuan Atas Kualitas Produk Pengembangan Pola Insentif Dalam Bentuk Kemitraan Di Bidang Standardisasi Pengembangan Kerjasama Standardisasi Regional Dan Internasional Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi Peningkatan Posisi Indonesia Dalam Forum Dan Organisasi Standardisasi Internasional Peningkatan Sarana Dan Prasarana Operasional Kelembagaan Standardisasi


Menteri Keuangan RI


Menteri Keuangan RI

Lampiran 5 DAFTAR KODE SUB KEGIATAN KODE 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043

URAIAN SUB KEGIATAN Administrasi Umum Pembuatan Buku Juknis/Juklak Pembuatan Buku Literatur Penerbitan Majalah/Jurnal Pembuatan Leaflet/Poster Penerbitan Peraturan Perundang-Undangan, Penempatan Dalam Berita Negara/Lembaran Negara & Penyebarannya Penyusunan Naskah Buku Lainnya Pengadaan Kitab Suci Dan Buku Agama Lainnya Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Pengadaan Buku Lainnya Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek) Penyusunan Kurikulum/Sylabus Pendidikan Dan Pelatihan Rintisan Pendidikan Gelar Rintisan Pendidikan Non Gelar Pelatihan Dan Penataran Instruktur Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Pendidikan Abri Pelatihan Kewirausahaan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat) Biaya Pemakaman Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pembinaan Administrasi Pengeloalaan Kepegawaian Penyusunan Sistem Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara Pengembalian Sumpah Jabatan Pejabat Negara Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Presiden, Wapres, Menteri, Ketua Lembaga, Pejabat Negara Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya Penelitian Dan Pengembangan Hukum Penelitian Pengembangan Karya Ilmiah/Seminar/Iptek Dan Seni Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Dan Ekonomi Pengembangan Design Komputer Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliahan, Kurikulum Dan Pola Ilmiah Pokok Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Survey, Pemetaan, Master Plan, Studi Kelayakan Dan Penatagunaan Tanah Penyelenggaraan Laboratorium Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (Sjdi) Hukum



Penelitian Produk/Teknik Produksi Penelitian Peralatan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar Penelitian Penguasaan Teknologi Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Studi Kelayakan Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data Dan Statistik Penyusunan Program Dan Rencana Kerja/Teknis/Program Penyusunan/Perumusan Sistem Dan Prosedur Teknis Penyusunan Master Plan Penyusunan Detail Desain Pendaftaran Dan Seleksi Penyelenggaraan Pemeriksaan Dan Pengawasan Pembinaan Dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (Lhp) Dan Tindak Lanjut Pembinaan Mental Dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama Pembinaan/Koordinasi Dan Konsultasi Pengawasan Eksposisi Dan Pemetaan Visual Penyelenggaraan Humas Dan Protokol Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi Pembuatan/Pemutaran Film/Slide Pergelaran/Pertunjukan/Pementasan Seni Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Pembudayaan Dan Pemasyarakatan Promosi Dagang, Industri Dan Investasi Promosi Pariwisata Promosi Minat Keilmuwan Bantuan Delegasi Ri Ke Sidang Internasional Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum Bantuan Tugas Belajar Dan Penyaringan Calon Mahasiswa Bantuan Penunjang Kegiatan/Akomodasi Pimpinan Dan Anggota Mpr Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Mpr Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bantuan Untuk Orsos/Yayasan/Lsm Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Dan Kerusuhan Bantuan Sarana Peribadatan Bantuan Beasiswa Pemberian Subsidi Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Dengar Pendapat Dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat Evaluasi Dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Latihan Evaluasi/Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional Di Dalam/Luar Negeri Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri



Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi & Pelaksanaan Anggaran Penelitian Klasifikasi, Registrasi, Penerapan Sistem Kearsipan Pengawetan Buku-Buku Peraturan/Pemeliharaan/Perawatan Buku & Peralatan Perpustakaan Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan Iuran Organisasi Lokal/Internasional Biaya Perijinan Langganan Ssb/Radio/Penyelenggaraan Frekuensi/Cctv Retribusi Listrik, Telepon, Gas Dan Air (Ltga) Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Dies Natalis/Wisuda Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan Penyelenggaran Kegiatan Upacara Kenegaraan Penyelenggaraan Lomba, Sayembara Dan Festival Kesekretariatan Dan Kerja Sama Luar Negeri Pas Pelabuhan Laut/Udara Dan Jasa Tol Tamu Negara Pengurusan Visa/Paspor Representasi/Pelayanan/Pengawalan Pimpinan Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang Operator Radio Tindak Lanjut Po Box Dan Pemeriksaan Serentak Sekretariat Asosiasi/Kelembagaan Formal Khusus Ketua Lembaga Tertinggi Negara Pemberantasan Korupsi Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bantuan Hukum Pemberian Status Badan Hukum/Hak Paten Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Perencanaan/Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Perlengkapan Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi Dan Tata Laksana Pengawasan/Supervisi Konstruksi Uji Coba Produk/Proses Produksi Uji Coba Peralatan Uji Coba Perangkat Konstruksi Uji Coba Perangkat Lunak Perekayasaan Produk/Proses Produksi Perekayasaan Peralatan Perekayasaan Perangkat Konstruksi Perekayasaan Perangkat Lunak Survei Bidang Industri Survei Bidang Pertanian Survei Pengairan Survei Bidang Perdagangan Survei Transportasi Survei Bidang Jasa Dan Pariwisata Survei Penggunaan Energi Survei Bidang Kependudukan



Survei Pertambangan Survei Iptek Survei Kelautan/Kedirgantaraan Survei Bidang Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang Survei Bidang Sosial Ekonomi Survei Kesehatan Survei Bidang Hukum Survei Bidang Politik Pertahanan & Keamanan Survei Bidang Kearsipan Survei Geologi Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Kelembagaan Pembinaan Peranan Wanita Pembinaan Generasi Muda Pengembangan Usaha Tani Pelayanan Sosial Budaya Daerah Pemukiman Trans Peningkatan Mutu Pendidikan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri Pengembangan Koperasi Dan Pengusaha Kecil Pembinaan Tenaga Penggerak Pedesaan Pengembangan Kawasan Kelautan Dan Perikanan Pengadaan Sarana Produksi Pengadaan Obat-Obatan/Vaksin Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Rumah Negara Pembangunan Gedung Kesehatan Pembangunan Gedung Pendidikan Pembangunan Gedung Khusus Pembangunan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Gedung Peningkatan Prasarana Dan Sarana Air Bersih/Limbah Peningkatan Prasarana Dan Sarana Persampahan Pembangunan/Peningkatan Waduk/Bendungan/Embung/Bendung Pembuatan Bangunan Pengendali Sedimen Pembangunan Dermaga Pembangunan Terminal/Shelter Pembangunan Gudang/Lapangan Penumpukan Barang Pembangunan/Peningkatan Landasan Pembangunan Fasilitas Keselamatan Penerbangan Pembangunan Fasilitas Keselamatan Llj Pembangunan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Pembangunan Stasiun Meteorologi Dan Geofisika Pembangunan Prasarana Pengendalian Air Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pembangunan Pasar/Waserda Pembangunan Stasiun Bumi/Peluncuran Pembangunan Rumah Dan Fasilitas Umum Transmigrasi



Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan Pembangunan Gardu Induk/Distribusi Pembangunan Pusat Pengatur Beban Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Seni, Dan Budaya Pembangunan Pembangkit Listrik Pembangunan Jalan Dan Jembatan Arteri Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kolektoral Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lokal Pembangunan Jalan Inspeksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan Arteri Peningkatan Jalan Dan Jembatan Kolektor Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kereta Api Pembangunan/Peningkatan Saluran Air & Jaringannya Pembangunan Jaringan Drainase Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih Pembangunan Jaringan Pembuangan Air Limbah Pembangunan Prasarana Tambak Pembangunan Jaringan Transmisi Pembangunan Listrik Masuk Desa Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Perawatan Gedung Kantor Perawatan Rumah Negara Perawatan Gedung Kesehatan /Pendidikan Perawatan Gedunhg Khusus Rehabilitasi Waduk/Bendungan/Bendung/Embung Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perawatan/Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Rehabilitasi Sarana Air Baku/Bersih Rehabilitasi Jaringan Rawa/Tambak Perawatan Jalan Dan Jembatan Ka. Perawatan Terminal Perawatan Landasan Perawatan Dermaga Perawatan Jembatan Timbang Perawatan Gudang/Lapangan Penumpukan Perawatan Prasarana Pengamanan Pantai Pembersihan Alur Sungai/Danau Operasional Dan Pemeliharaan Waduk Dan Bendungan Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kolektor Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Air Baku/Bersih Operasi Dan Pemeliharaan Sungai/Danau Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Rawa/Situ Oprs. & Pemel. Prasarana Pengendali Bajir/Sedimen Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Arteri Pemeliharan Alur Pelayaran Operasi & Pemeliharaan Fasilitas (Opf) Pendidikan Operasional Puskesmas



Pelayanan Kesehatan/Perbaikan Gizi Ibu/Anak & Kb Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pelayanan Rujukan Rumah Sakit Operasional Dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat Operasional Penyuluh Pertanian Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman Oprs. & Pelayanan Unit Permukiman Transmigrasi Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Operasional Penerangan Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran Operasional & Pemel. Stasiun Bumi/Peluncuran Operasional Pelayanan Hukum Oprs. Pemel. Sarana Penyehatan Lingk. Permukiman Pemeliharaan Dan Pengamanan Tata Batas Operasional Pengamanan Hutan Dan Kebun Operasional Dan Pemeliharaan Instalasi Nuklir Pengamanan/Pengel. Laut, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Operasional & Pemeliharaan Jar. Sistem Informasi Perawatan Alat Besar/Alat Bantu Perawatan Kendaraan Khusus Pengadaan Suku Cadang Kend.Berat/Alat Besar Perawatan Alat Angkutan Udara Perawatan Angkutan Air Perawatan Alat Utama Hankam Perbaikan Peralatan Kantor & Sarana Gedung Perbaikan Peralatan Fungsional Penyus. Rutr, Bangunan, Kawasan & Penataan Lingkungan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pemetaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Lahan Kritis Rehabilitasi Kawasan Hutan Rehabilitasi Kawasan Pantai Pengendalian/Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Inventarisasi Sumber Daya Alam Penanaman/Pemeliharaan Tanaman Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Pelestarian Flora Dan Fauna Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Pendidikan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan Kb Pengadaan Alat Pertanian Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Alat Pertambangan



Pengadaan Alat Hankam Pengadaan Alat Meteorologi Dan Geofisika Pengadaan Alat Pemetaan Pengadaan Alat Sar Pengadaan Alat Kebudayaan, Kesenian Dan Or Pengadaan Alat Bengkel/Ketrampilan Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Alat Kaporlap Abri Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi Pengadaan Anjing Pelacak Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 Pengadaan Kendaraan Khusus Pengadaan Alat Angkutan Kereta Api Pengadaan Alat Angkutan Udara Pengadaan Alat Angkutan Air Pengadaan Alat Utama Militer Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu Pengadaan Tanah Penyiapan Dan Pematangan Lahan Pencetakan Sawah Penatausahaan Lahan Pembuatan Sertifikat Tanah Penataan Pertanahan Studi Kebijaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Kas Negara Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Pengelolaan Surat Utang Negara Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengelolaan Penerusan Pinjaman Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Penyelenggaraan Akuntansi Dan Informasi Penyediaan Sarana Dana Prasarana Operasi Teknologi Budi Daya Tanaman Pangan Dan Holtikultura Teknologi Budi Daya Tanaman Industri Teknologi Budi Daya Perikanan Teknologi Budi Daya Peternakan Teknologi Pengembangan Agribisnis Pertanian Terpadu Teknologi Pengembangan Agribisnis Perikanan Laut Teknologi Produksi Alat Mesin Dan Proses Pangan Olahan Teknologi Produksi Alat Mesin Dan Proses Hasil Tanaman Industri Teknologi Produksi Alat Mesin Dan Proses Hasil Perikanan Teknologi Produksi Alat Mesin Dan Proses Hasil Peternakan Teknologi Produksi Pangan Fungsional Teknologi Produksi Biokatalis Teknologi Produksi Bahan Kimia Adi



Teknologi Produksi Agromikrobiologi Teknologi Pengembangan Agribisnis Aloe Vera Teknologi Produksi Obat Bahan Alam Teknologi Produksi Bahan Baku Produksi Teknologi Produksi Alat Kesehatan Teknologi Produksi Pati Untuk Pangan Teknologi Produksi Pati Untuk Pakan Teknologi Produksi Pati Untuk Energi Teknologi Produksi Pati Untuk Bahan Baku Aneka Industri Teknologi Pengembangan Agribisnis Berbasis Pati Teknologi Produksi Bioteknologi Pertanian Teknologi Produksi Bioteknologi Kesehatan Teknologi Produksi Bioteknologi Industri Pengkajian Teknologi Mitigasi Bencana Pengkajian Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Dan Kawasan Terpadu Pengkajian Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau Kecil Pengkajian Teknologi Pengelolaan Lahan Marjinal Pengkajian Teknoekonomi Sumber Daya Lahan Pengelolaan Pesisir Dan Daerah Aliran Sungai (Das) Rehabilitasi Daerah Resapan Air Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Konservasi Dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemodelan Dan Standarisasi Lingkungan Pengkajian Teknologi Karakterisasi Sumber Daya Alam Pengkajian Teknologi Pemodelan Sumber Daya Alam Pengkajian Akuntansi Dan Inventarisasi Sumber Daya Alam Pengkajian Teknologi Kelautan Operasionalisasi Dan Pemeliharaan Laboratorium Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam Survey Geologi Pemanfaatan Teknologi Sistem Iklim Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam Daerah Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Teknologi Survey Tersetris Terpadu Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Pengkajian Kebijakan Disfusi Teknologi Pengkajian Kebijakan Pengembangan Unggulan Daerah Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Alat Dan Mesin Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Hankam Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Proses Rancangbangun Rekayasa Termodinamika, Motor Dan Propulsi Rancangbangun Rekayasa Produksi Dan Otomasi Rancangbangun Rekayasa Aerodinamika Rancangbangun Rekayasa Kekuatan Struktur Rancangbangun Rekayasa Hidrodinamika Rancangbangun Rekayasa Struktur Pantai



Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Material Polimer Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Material Keramik Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Material Logam Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Material Komposit Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Konversi Dan Konservasi Energi Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Proses Energi Perencanaan Teknologi Energi Perekayasaan Energi Dan Biomassa Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Mikrohidro Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Panas Bumi Manajemen Teknologi Audit Teknologi Pemasyarakatan Teknologi Produk Intelijen Pembinaan/Penyuluhan Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara Pengawasan Dan Pelacakan Arsip/Dokumen Negara Biaya Ganti Rugi Arsip/Dokumen Negara Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen Negara Penerbitan Literatur Naskah Sumber Arsip/Dokumen Negara Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pengembangan Distribusi Nasional Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Peningkatan Dan Pengembangan Kemetrologian Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kemampuan Sdm Visualisasi Kewaspadaan Dini Tentang Bencana Dan Penanggulangannya Penanggulangan Bencana Optimalisasi Jaringan Informasi Dan Komunikasi Penanggulangan Bencana Informasi/Peringatan Dini Kepada Masyarakat Rawan Bencana Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (Bbr) Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat Pemulihan Pemberdayaan Sosial Pendampingan Sosial Penjalinan Kerjasama Dengan Institusi Lain Bimbingan Lanjut (After Care) Advokasi Inisiasi Regulasi Masalah Sosial Evakuasi Assesment Pemberian Jaminan Hidup Pemantapan Petugas Sosial Bimbingan Teknis Usaha Ekonomis Produktif (Uep) Pemberian Bantuan Sosial Fasilitas Penguatan Organisasi Penguatan Modal Sosial



Relokasi Kemitraan Sosial Pemulangan Terminasi Pelayanan Pendidikan Dan Pengetahuan Akses Program Terpadu Bidang Keluarga Pelayanan Kepada Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang Pemrosesan Sk Pk/Jd Pk Penguatan Transparansi Program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Penguatan Eksistensi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Pemantapan Petugas Pendamping Kajian Hukum Adat Operasional, Forum Pokja Dan Tokoh Masyarakat Adat Pembinaan,Bimbingan Dan Pengembangan Sosial Bantuan Sarana Pelestarian Budaya Lokal Penataan Sanitasi Lingkungan Sosial Promosi Budaya Dan Produksi Adat Lokal/Terpencil Perlindungan Komunitas Adat Terpencil Stimulan Keluarga Rentan Penyusunan Indikator Sasaran Dan Indikator Keberhasilan Penysunan Dan Pengembangan Model Pengembangan Manajemen Kasusu Seleksi Dan Penetapan Kepahlawanan Dan Perintis Kemerdekaan Pelayanan Sosial Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang Bimbingan Pelestarian Nilai K3 Kepada Guru Pembinaan Pemandu Ziarah Wisata Pekan/Bulan Bakti Dan Studi Karya Bhakti Sosial Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Sektor Dan Kemitraan Pelaksanaan Dan Pengembangan Pendampingan Sosial Penguatan Jaringan Kerja Dan Kemitraan Seleksi Dan Pengembangan Karang Taruna, Tksm Dan Orsos/Lsm Berprestasi Pemberdayaan Infrastruktur Sosial Di Kawasan Tertentu Pemantapan Dan Pengembangan Ppns Bidang Undian Dan Sumbangan Sosial Rehabilitasi Dan Pembangunan Cekdam Pembangunan Prasarana Dan Jaringan Irigasi Pembangunan Prasarana Dan Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Pembangunan Cekdam Pengadaan Pompa Banjir Pengembangan Kasiba/Lisiba Penanganan Paska Bencana Alam Dan Kerusuhan Sosial Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Dan Daerah Tertinggal Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kws. Terpilih Pusat Pengembangan Desa (Ktp2d) Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa



Penanganan Tanggap Darurat Penguatan Kelmbagaan Pengawasan Konstruksi Dan Keselamatan Bangunan Gedung Perumahan Swadaya Penataan Kembali Lingk. Pemukiman Tradisional Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh Pelestarian Bangunan Bersejarah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas Bantuan Langsung Masyarakat Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Tanaman Pangan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Hortikultura Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Peternakan Penilaian Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perbanyakan Benih/Bibit Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pengawasan Mutu Bibit Ternak Penjaringan Bibit Unggul Ternak Pengembangan Proteksi Tanaman Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Dan Fenomena Iklim Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Dan Dampak Bencana Alam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Pengamatan Penyakit Hewan Pengawasan Obat Hewan Penolakan Penyakit Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan Pengembangan Sistem Jaminan Pangan Asal Hewan Peningkatan Kemampuan Analisa Resiko Keamanan Produk Peternakan Pembinaan Praktek Higiene-Sanitasi Produksi Pangan Asal Hewan Pengembangan Profil Keamanan Pangan Asal Hewan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rehabilitasi Dan Konservasi Lahan Penambahan Baku Lahan Pengembangan Lahan Penyangga Pengembangan Dan Pemantapan Kawasan Perkebunan Penumbuhan Sentra Dan Pemantapan Kawasan Hortikultura Penyebaran Ternak Dan Pengembangan Kawasan Peternakan Pembinaan Perencanaan Irigasi Di Tingkat Usaha Tani Pembinaan Tata Air Mikro Di Daerah Rawa Pengawasan Mutu Pupuk Dan Pembinaan Aplikasi Di Tingkat Petani Pengawasan Mutu Pestisida Dan Pembinaan Aplikasi Di Tingkat Petani Pembinaan Ketersediaan Pangan Pembinaan Distribusi Dan Harga Pangan Pengembangan Sumber Pangan Alternatif Dan Konsumsi Pangan Pembinaan Penganekaragaman Dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Pembinaan Dan Pengembangan Keamanan Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan



Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pengujian Mutu Produk Pertanian Perbaikan Mutu Hasi Pertanian Fasilitas Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Fasilitas Perbaikan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian Promosi Produk Ertanian Pengendalian Impor Produk Pertanian Fasilitas Pengembangan Terminal Agribisnis Pengembangan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Sistem Layanan Informasi Agribisnis Fasilitas Investasi Usaha Pertanian Pengembangan Sarana Usaha Pertanian Pengembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis Pembinaan Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan Perlindungan Varietas Tanaman Standarisasi Pertanian Akreditasi Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Pemberdayaan Petani Di Kawasan Agribisnis Pemberdayaan Pelaku Agribisnis Di Kawasan Agribisnis Pemberdayaan Tenaga Muda Terdidik Untuk Menggeluti Pertanian Pemberdayaanpenyuluhan Pertanian Di Kawasan Agribisnis Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumberdaya Genetik Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tinggi Dan Strategis Tanaman Pangan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tinggi Dan Strategis Tanaman Hortikultura Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tinggi Dan Strategis Perkebunan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tinggi Dan Strategis Peternakan Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Mekanisme Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian Dan Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi Pengembangan Kelembagaan Litbang Pertanian Pengembangan Sumber Daya Informasi Iptek, Desiminasi Dan Jaringan Umpan Balik Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Dan Program Pembangunan Pertanian Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Pertanian Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Tanaman Pangan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Hortikultura Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Peternakan Penilaian Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perbanyakan Benih/Bibit Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pengawasan Mutu Bibit Ternak Penjaringan Bibit Unggul Ternak



Pengembangan Proteksi Tanaman Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Dan Fenomena Iklim Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Pengamatan Penyakit Hewan Pengawasan Obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan Pengembangan Sistem Jaminan Pangan Asal Hewan Peningkatan Kemampuan Analisa Resiko Keamanan Produk Peternakan Pembinaan Praktek Higiene-Sanitasi Produk Pangan Asal Hewan Pengembangan Profil Keamanan Pangan Asal Hewan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rehabilitasi Dan Konservasi Lahan Penambahan Baku Lahan Pengembangan Lahan Penyangga Pengembangan Dan Pemantapan Kawasan Perkebunan Penumbuhan Sentra Pemantapan Kawasan Holtikultura Penyebaran Ternak Dan Pengembangan Kawasan Peternakan Pembinaan Perencanaan Irigasi Ditingkat Usaha Tani Pembinaan Optimasi Irigasi Ditingkat Usaha Tani Pembinaan Tata Air Mikro Di Daerah Mikro Pengawasan Mutu Pupuk Dan Pembinaan Aplikasi Di Tingkat Petani Pengawasan Mutu Pestisida Dan Pembinaan Aplikasi Ditingkat Petani Pembinaan Ketersediaan Pangan Pembinaan Distribusi Dan Harga Pangan Pengembangan Sumber Pangan Alternatif Dan Konsumsi Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Keamanan Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawn Pangan Pengujian Mutu Produk Pertanian Perbaikan Mutu Hasil Pertanian Fasilitas Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Fasilitas Perbaikan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian Promosi Produk Pertanian Pengendalian Impor Produk Pertanian Fasilitasi Pengembangan Terminal Agribisnis Pengembangan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Sistem Layanan Informasi Agribisnis Fasilitas Investasi Usaha Pertanian Pengembangan Sarana Usaha Pertanian Pengembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis Pembinaan Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan Perlindungan Varietas Tanaman Standardisasi Pertanian Akreditasi Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pertanian



Pemberdayaan Petani Pemberdayaan Pelaku Agribisnis Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Tanah, Air Dan Agroklimat Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Teknologitinggi Dan Strategis Tanaman Pangan Penelitian Dan Pengembangan Teknologitinggi Dan Strategis Tanaman Holtikutura Penelitian Dan Pengembangan Teknologitinggi Dan Strategis Perkebunan Penelitian Dan Pengembangan Teknologitinggi Dan Strategis Peternakan Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Mekanisme Pertanian Penelitian Dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian Dan Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi Pengembangan Kelembagaan Litbang Pertanian Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek, Desiminasi Dan Jaringan Umpan Balik Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Dan Program Pembangunan Pertanian Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Pertanian Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Pemb. Pertanian Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi Perencanaan Dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Negara Penerimaan Dan Penyaringan Calon Ppat Penyusunan Data Penguasaan Tanah/Metodologi Pengawasan Pembuatan/Penggantian Peta Tanah/Peta Permasalahan Hukum Sistem Informasi Pertanahan Inventarisasi Dan Penertiban Tanah-Tanah Instansi Pemerintah Pembinaan Konsolidasi Tanah, Hak Pengelolaan Tanah Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembinaan/Pengendalian Petani Redistribusi Pembinaan/Bimbingan Teknis Geodesi, Teknis Yuridis, Teknis Administrasi Dan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pembinaan Dan Inventarisasi Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Guna Usaha Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Biaya Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absente Operasional Penatagunaan Tanah Operasional Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform Pembuatan Titik Dasar Teknis Dan Buku Tugu Panitia Pertimbangan Landreform Penyelesaian Perkara Pertanahan Pengendalian Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan Operasional Persidangan Mahkamah Konstitusi Rehabilitasi Dan Pembangunan Cekdam Pembangunan Prasarana Dan Jaringan Irigasi Pembangunan Prasarana Dan Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir



Pembangunan Cekdam Pengadaan Pompa Banjir Pengembangan Kasiba/Lisiba Penanganan Paska Bencana Alam Dan Kerusuhan Sosial Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Dan Daerah Tertinggal Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (Ktp2d) Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa Penanganan Tanggap Darurat Penguatan Kelembagaan Pengawasan Konstruksi Dan Keselematan Bangunan Gedung Perumahan Swadaya Penataan Kembali Lingkungan Permukiman Tradisional Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh Pelestarian Bangunan Bersejarah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas Bantuan Langsung Masyarakat Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Pengembangan Institusi Dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Pembinaan Dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Persiapan Beasiswa Luar Negeri Pembinaan Akademik Dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Pengembangan Pendidikan Profesional Dan Keahlian Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional Pembinaan Ketahanan Kampus Penyelesaian Tugas Mendesak Pembelian Hak Cipta, Penterjemah Dan Penyusunan Naskah/Transkripsi Penyelenggaraan/Pengelolaan Laboratorium Kapal Latih Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (Sjdi) Hukum Pendataan Biografi, Sistem, Nilai, Dan Lingkungan Budaya Operasional Sekolah/Satker Baru Evaluasi/Penel. Ijazah/Sttb & Pengesahan Salinan Sttb Dalam/Luar Negeri Penyusunan Dan Perhitungan Anggaran Pembinaan Purnareka Paskibraka, Purnacaraka Muda Pembinaan Sisdiksat Pada Ptn Pembinaan Olahraga Dan Kesenian Pembinaan, Pengembangan Dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional/ Hari Pendidikan Nasional Bantuan Pembuatan Skripsi/Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Pembinaan/Pemantapan Kegiatan Kopertis Pembinaan/Pengembangan Penyantunan Ujian Negara Pada Pts Penyelenggaraan Sidang Dewan Guru Besar, Evaluasi Karya Ilmiah Pertemuan Ilmiah/Konferensi/Kunjungan Ke Objek Pendidikan Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Dosen/Widyaswara



Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggraan Tridharma Pt Biaya Promosi/Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Bantuan Pengobatan Dan Musibah Dana Masyarakat Commitment/Dana Pendampang Program Kompetisi Biaya Kerohanian Dan Keagamaan Pembinaan Kegiatan Karya Ilmiah Penghargaan Dosen/Mahasiswa/Pegawai Berprestasi Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Progran Dan Kegiatan Bantuan Studi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Pemberdayaan Karang Taruna Pemberdayaan Orsos/Lsm Dan Organisasi Profesi Pemberdayaan Tenaga Kesos Berbasis Masyarakat Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pelayanan Dan Perlindungan Kesos Lanjut Usia Pembinaan Dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar Pembinaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Pembinaan Dan Perlindungan Kesos Anak Balita Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Cacat Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Nakal Kesiapsiagaan Bencana Tanggap Darurat Rehabilitasi Sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Pemberdayaan Dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan Perlindungan Sosial Pekerja Migran Pemberdayaan Dan Rujukan Pekerja Migran Santunan Sosial Akses Jaminan Sosial Pengembangan Kemitraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Manajemen Pelayanan Kesos Fakir Miskin Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (Bksp) Peningkatan Kemampuan Sdm Visualisasi Kewaspadaan Dini Tentang Bencana Dan Penanggulangannya Penanggulangan Bencana Optimalisasi Jaringan Informasi Dan Komunikasi Penanggulangan Bencana Informasi/Peringatan Dini Kepada Masyarakat Rawan Bencana Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (Bbr) Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat Pemulihan



Pemberdayaan Sosial Pendampingan Sosial Penjalinan Kerjasama Dengan Institusi Lain Bimbingan Lanjut (After Care) Advokasi Inisiasi Regulasi Masalah Sosial Evakuasi Assesment Pemberian Jaminan Hidup Pemantapan Petugas Sosial Bimbingan Teknis Usaha Ekonomis Produktif (Uep) Pemberian Bantuan Sosial Fasilitasi Penguatan Organisasi Pungutan Modal Sosial Relokasi Kemitraan Sosial Pemulangan Terminasi Pelayanan Pendidikan Dan Pengetahuan Akses Program Terpadu Bidang Keluarga Pelayanan Kepada Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang Pemrosesan Sk Pk/Jd Pk Penguatan Transparansi Program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Penguatan Eksistensi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Pemantapan Petugas Pendamping Kajian Hukum Adat Operasional, Forum Pokja Dan Tokoh Masyarakat Adat Pembinaan, Bimbingan Dan Pengembangan Sosial Bantuan Sarana Pelestarian Budaya Lokal Penataan Sanitasi Lingkungan Sosial Promosi Budaya Dan Produksi Adat Lokal/Terpencil Perlindungan Komunitas Adat Terpencil Stimulan Keluarga Rentan Penyusunan Indikator Sasaran Dan Indikator Keberhasilan Penyusunan Dan Pengembangan Model Pengembangan Manajemen Kasus Seleksi Dan Penetapan Kepahlawanan Dan Perintis Kemerdekaan Pelayanan Sosial Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang Bimbingan Pelestarian Nilai K3 Kepada Guru Pembinaan Pemandu Ziarah Wisata Pekan/Bulan Bhakti Dan Studi Karya Bhakti Sosial Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Sektor Dan Kemitraan Pelaksanaan Dan Pengembangan Pendampingan Sosial Penguatan Jaringan Kerja Dan Kemitraan Seleksi Dan Pengembangan Karang Taruna, Tksm, Dan Orsos/Lsm Berprestasi Pemberdayaan Infrastruktur Sosial Di Kawasan Tertentu Pemantapan Dan Pengembangan Ppns Bidang Undian Dan Sumbangan Sosial



Pengembangan Mutu Usaha Perikanan Skala Kecil Peningkatan Mutu Dan Nilai Tambah Hasil Perikanan Peningkatan Tata Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pengembangan Prasarana Perikanan Pengembangan Sarana Perikanan Peningkatan Pelayanan Usaha Dan Pengendalian Perizinan Perikanan Pengembangan Statistik Perikanan Kerjasama Internasional Di Bidang Perikanan Dan Kelautan Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Pengembangan Budidaya Udang Penyiapan, Operasional, Pemeliharan, Sistem Dan Sarana Prasarana Pengawasan Operasional Pengawasan Sumberdaya Ikan Operasional Pengawasan Jasa Kelautan Operasional Pengawasan Ekosistem Laut Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) Penataan Dan Penegakan Hukum Riset Pengelolaan Produk Dan Sosek Kelautan Dan Perikanan Diseminasi Dan Asimilasi Hasil Riset Kelautan Perikanan Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Perikanan Dan Kelautan Penyusunan Naskah Perundang-Undangan Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Garam Industri Pengelolaan Pasir Laut Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam Pengelolaan Sumberdaya Deep Sea Water Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil Rehabilitasi Ekosistem Pulau-Pulau Kecil Penguatan Infrastruktur Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir Mitigasi Lingkungan Pengendalian Pencemaran Rehabilitasi Ekosistem Pembinaan Program Penguatan Kelembagaan Penerapan Program Mitra Bahari Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Penyusunan Kebijakan & Pedoman Bidang Tata Ruang Laut, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Serta Pemanfaatannya Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (Jenis Dan Genetik) Pengembangan Jaringan Kerjasama Regional Dan Internasional Pengelolaan Konservasi Laut Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mmtc Yogyakarta


Menteri Keuangan RI 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kominfo Meningkatkan Kerjasama Internasional Diberbagai Bidang Komunikasi, Telematika Dan Penyiaran Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kementrian Kominfo Melakukan Pengkajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Bidang Komunikasi Dan Informasi Melakukan Evaluasi Terhadap Pengimplementasian Arah Kebijakan Dan Pengembangan Di Bidang Kominfo Menentukan Mekanisme Dan Besaran Bant. Pem. Kpd Penyel. Telematika Dlm Rangka Pelak.Program Pso Dan Uso Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Fasilitas Kerja Kementrian Kominfo Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Mmtc Yogyakarta Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi Dan Informasi Mmtc Yogyakarta Pengintegrasian Teknis Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Kerja Menyediakan Fasilitas Kebutuhan Kerja Pimpinan Menyelenggarakan Koordinasi Dan Konsultasi Rencana Program Kerja Kementrian Kominfo Mengembangkan Sistem, Prosedur Dan Standarisasi Administrasi Pendukung Pelayan Kementrian Kominfo Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementrian Kominfo Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kementrian Kominfo Meningkatkan Kualitas Sdm Kementrian Kominfo Pengembangan Ict Di Daerah Dalam Rangka Dekonsentrasi Kegiatan Anggaran Rutin Melakukan Pemeliharaan,Peremajaan,Rehab. & Pening.Kemampuan (Upgrading) Sarana Dan Prasaran Gedung Mmtc Pengadaan Sarana Penunjang Operasional (Kendaraan Roda-4 Dan Roda-2) Kominfo Melakukan Rehabilitasi,Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Kominfo Penyusunan Dan Pengendalian Program Kominfo Mengembangkan Koordinasi Dan Kerjasama Komunitas Kominfo Mengembangkan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sosial Di Pusat Dan Daerah Pemberdayaan Dan Kepedulian Peran Jarkomsos Dlm Rangka Peningkatan Akses Diseminasi Informasi Sbg Media Menjembatani Peningkatan, Pemanfatan Ict Untuk Menanggulangi Kesenjangan Digital Membangun Sarana Dan Prasarana Telematika Hingga Ke Saerah Pso Dan Uso, Trmasuk Tvri Dan Rri Memfasilitasi Pengembangan Dan Pemanfaatan It Security, It Audit Dan Registrasi Internet Indonesia Pembuatan Standar Interopabilitas Data Dan Informasi Pemerintah (Goverment Interopability Frame Worl/Gif) Menyediakan Community Access Point Secara Bertahap Yang Tersebar Dan Trjangkau Di Beberapa Desa Menyediakan Jrgn Kominfo Yg Handal, Aman & Terjangkau Guna Mendorong Tersedianya Disaster Recovery Center Pengembangan Infrastruktur Untuk Peningkatan Penetrasi Internet (Wartel/Warintek) Mendorong Diselesaikannya Peraturan Perundangan Tentang Media Massa Mendorong Pengembangan Kualitas Dan Kuantitas Lembaga Pemantau Media Meningkatkan Pemerataan Informasi Melalui Pemanfaatan Media Menyediakan Informasi Dan Akses Informasi Mengenai Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri Memfasilitasi Review Atas Aspek-Aspek Politik Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Dibidang Penyiaran Menyempurnakan Dan Menyusun Berbagai Perangkat Peraturan Pendukung Restrukturisasi Telematika Menyelesaikan Pengalihan Status Kelembagaan Tvri Dan Rri Peningkatan Program Satu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (Osol) Pengembangan Manajemen Pendidikan Berbasis Telematika Peningkatan Pendidikan Kedinasan Berbasis Telematika Peningkatan Literasi Masyarakat Di Bidang Telematika Peningkatan Kualitas Sdm Bidang Telematika Fasilitasi Sinergi Dan Pengembangan Standar Kompetensi Sdm Bidang Telematika


Menteri Keuangan RI 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0862 0863 0864 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768

Mengembangkan Chief Information Officer Mendorong Dan Melaksanakan Early Warning System Untuk Merespon Berbagai Persoalan Konflik Sosial Melaksanakan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Rasa Kebangsaan Indonesia Melalui Media Secara Serentak Peningkatan Citra Positif Indonesia Melalui Hubungan Antar Lembaga Dan Kerjasama Internasional Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Dinas Infokom Di Daerah Melaksanakan Fasilitasi Dan Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa (Nation And Character Building) Membentuk Pusat Layanan Informasi Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Menyiapkan Perangkat Pelaksanaan Perundangan Tentang Kmp Menyusun Standarisasi Layanan Publik Bagi Instansi/Lembaga Publik Melakukan Pendataan Dan Inventarisasi Kebijakan Instansi/Lembaga Publik Melakukan Supervisi Implementasi Standar Layanan Informasi Ke Instansi/Lembaga Publik Memperluas Jangkauan Pelayanan Telematika Ke Seluruh Lapsan Masyarakat Menyempurnakan Perangkat Peraturan Fasilitasi Pengembangan Layanan Informasi Ekonomi Bagi Ukm Peningkatan Sarana E-Government Untuk Pemda Menyusun Berbagai Peraturan Pelaksana Untuk Mendukung Pelaksanaan Uu Ite Pengembangan Dan Penerapan Pilot Project E-Gov Di Pusat Dan Daerah Pengembangan Sistem Penilaian Kesesuaian Untuk Akreditasi Dan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi Pengembangan E-Commerce Melalui Multipurpose Community Internet Center (Mci Center) Menyelesaikan Penyusunan Blue Print E-Government Pengembangan E-Government Untuk Instansi Pusat Dan Daerah Pembentukan Nca Bidang Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Jaringan Internet Bant. Pemulangan/Pengungsian Korb.Benc.Alam, Kecelakaan Perahu & Org Indonesia Trdampar/Terlantar/Pasien Bantuan Kepada Sekolah Republik Indonesia Pembinaan Dan Penggalangan Masalah Hubsosbudpen Di Luar Negeri Biaya Khusus Perwakilan Ri Dan Biaya Pengiriman Dokumen Sandi (Termasuk Peralatannya) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Kebijakan Pengembangan Ilmu Sosial Politik Dan Kemasyarakatan Riptek Kebijakan Pengembangan Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Hukum Riptek Kebijakan Pengembangan Ilmu Sastra, Budaya, Filsafat Dan Agama Insentif Riset Unggulan Kemanusiaan Dan Kemasyarakatan Kebijakan Pengembangan Kimia Dan Material Riptek Kebijakan Pengembangan Fisika Dan Matematika Riptek Kebijakan Pengembangan Geologi Dan Sumber Daya Mineral Riptek Insentif Pengembangan Riset Matematikan, Ilmu Pengetahuan Alam Kebijakan Pengembangan Ilmu Pertanian Riptek Kebijakan Pengembangan Biologi Dan Bioteknologi Kebijakan Pengembangan Teknologi Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati Kebijakan Pengembangan Iptek Manufaktur Dan Transportasi Kebijakan Pengembangan Ilmu Informatika Dan Mikroelektronika Dan Telekomunikasi Kebijakan Dan Pengembangan Teknologi Industri Riptek Kebijakan Pengembangan Ilmu Kedokteran Dasar Riptek



Kebijakan Pengembangan Ilmu Kedokteran Klinis Dan Komunitas Riptek Kebijakan Pengembangan Ilmu Obat, Pengobatan Dan Gizi Riptek Insentif Iptek Kedokteran Dan Kesehatan Insentif Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kebijakan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Kebijakan Lingkungan Iptek Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Lokal Dan Regional Insentif Kreatifitas Dan Inovasi Masyarakat Kebijakan Ekonomi Riptek Kebijakan Industri Riptek Kebijakan Sosial Politik Riptek Kebijakan Iptek Budaya Adat Kebijakan Sosialisasi Budaya Iptek Kebijakan Budaya Masyarakat Industri Kebijakan Etika Keilmuan Riptek Kebijakan Kebebasan Akademis Riptek Kebijakan Organisasi Profesi Riptek Pemetaan Dan Peningkatan Kompetensi Sdm Iptek Jabatan Fungsional Sdm Iptek Kelembagaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Iptek Kebijakan Strategis Dan Utama Nasional Peningkatan Kapasitas Riptek Peningkatan Sarana Dan Kelembagaan Riptek Kebijakan Riptek Unggulan Kebijakan Riptek Strategis Kebijakan Program Kemitraan Kebijakan Koordinasi Perencanaan Dan Program Lembaga Riptek Insentif Riset Unggulan Terpadu Insentif Riset Unggulan Remaja Insentif Riset Kebutuhan Dasar Masyarakat Kebijakan Jaringan Riptek Internasional Riset Teknologi Kelautan Kebijakan Investasi Riptek Internasional Riset Perikanan Tangkap Kebijakan Kebijakan Riptek Internasional Riset Perikanan Budidaya Insentif Riset Unggulan Terpadu Internasional Riset Wilayah Laut Dan Sumber Daya Non Hayati Kerjasama Riptek Internasional Evaluasi Kapasitas Dan Produktifitas Lembaga Riptek Evaluasi Efektifitas Lembaga Riptek Standardisasi Evaluasi Kinerja Lembaga Riptek Insentif Pemeliharaan Dan Pembaharuan Fasilitas Laboratorium Kebijakan Riptek Dan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing Kebijakan Riptek Dan Struktur Pasar, Perdagangan Kebijakan Riptek Dan Struktur Industri, Ketenagakerjaan Insentif Pengembangan Katalis Iptek



Penyusunan Indikator Sistem Iptek Kebijakan Jaringan Sistem Iptek Kebijakan Lingkungan Sistem Iptek Kebijakan Investasi Pusat Iptek Pengembangan Dan Pengelolaan Lbm Eichkman Pengembangan Dan Pengelolaan Bio-Island Kebijakan Sistem Kelembagaan Kebijakan Kemitraan Iptek Kebijakan Jaringan Kelembagaan Iptek Kebijakan Pengelolaan Pusat-Pusat Iptek Pengembangan Dan Pengelolaan Agrotechno-Park Kebijakan Sistem Insentif Riset Kebijakan Sistem Insentif Teknologi Industri Kebijakan Sistem Insentif Investasi Iptek Kebijakan Sistem Akreditasi Pusat Iptek Insentif Riset Unggulan Strategis Nasional Insentif Technopreneurship (Start-Up Company) Kebijakan Pengelolaan Kawasan Puspitek Kebijakan Pemasaran Hasil Riptek Pengembangan Dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek Legalisasi Kelembagaan Iptek Legalisasi Kelembagaan Iptek Penyelenggaraan Pendidikan Salafiyah Dan Pengembangan Santri Legalisasi Peningkatan Kemampuan Iptek Legalisasi Pemanfaatan Iptek Kebijakan Pemetaan Potensi Iptek Kebijakan Transfer Teknologi Penyelenggaraan Hisab Rukyat Dan Perlengkapannya Kebijakan Unggulan Iptek Dan Industri Pembinaan Dan Pendataan Sekolah Swasta Insentif Dayarisda Insentif Pengembangan Dan Pengelolaan Business Technology Center Pembinaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum Kebijakan Difusi Iptek Kebijakan Pemberdayaan Iptek Industri Kebijakan Pemberdayaan Iptek Daerah Pembinaan/Pemantapan Kegiatan Kopertais Insentif Riset Unggulan Kemitraan Insentif Idamantek Kebijakan Pengembangan Promosi Iptek Bimbingan Bidang Produk Halal Kebijakan Pengembangan Pemasaran Iptek Kebijakan Pembudidayaan Iptek Pembinaan Dan Bimbingan Ibadah Sosial Insentif Sentra Promptek Insentif Sentra Inotek Bimbingan Dan Pembinaan Kemitraan Umat



Kebijakan Pengembangan Hki Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Kebijakan Pengembangan Standardisasi Insentif Sentra Hki Pembinaan Dan Bimbingan Lembaga Zakat Dan Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh (Zis) Dan Wakaf Insentif Standlab Insentif Standling Bimbingan Dan Pembinaan Haji, Umrah Dan Petugas Haji Insentif Lintrad Bimbingan Lembaga Dan Sarana Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Informasi Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk Kebijakan Pengembangan Kerjasama Dan Jasa Jaringan Informasi Pelayanan Ibadah Haji Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumberdaya Informasi Pembinaan Dan Pelayanan Pontren Kebijakan Dan Pengelolaan Jaringan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Insentif Indonesia Go-Open-Source Pembinaan Keluarga Sakinah Bimbingan Pemberdayaan Fungsi Dan Manajemen Masjid Pembinaan Pelayanan Dan Keesaan Gereja Pembinaan Penyuluh Agama Penyelesaian Dan Biaya Angkut Barang Sitaan/Penahanan Lelang/Pelaksanaan Lelang/Klembaden Sertifikasi/Akreditasi Jaringan Psdpu Pendidikan Alqur'an Dan Penyelenggaraan Mtq Tim Pendataan Tanah Wakaf Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Dep. Agama Akuntansi Keuangan Negara Dan Inventaris Kekayaan Negara Peningkatan Kesehatan Masyarakat & Reproduksi Remaja Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah Bimbingan Dan Dakwah Agama Bantuan Operasional Juru Penerang Agama Peningkatan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan Dan Lembaga Pendidikan Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan Pesantren Kilat Sd Dan Sltp, Cerdas Cermat Siswa, Pembinaan Igra Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pasraman Kilat Pengembangan Mutu Pendidikan (Pln) Peningkatan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren Pendidikan Lura Sekolah Pada Masyarakat Penelitian Pendidikan Keagamaan Pengabdian Pada Masyarakat Kerjasama Pendidikan Tinggi Agama Peningkatan Manajemen Perencanaan Pelayanan Pendidikan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama


Menteri Keuangan RI 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949

Penelitian, Pengkajian, Survei Dan Sejenisnya Di Bidang Standardisasi Peningkatan Sistem Dan Perumusan, Penetapan Dan Mutu Sni Peningkatan Dan Pengembangan Kerjasama Standardisasi Di Tingkat Bilateral, Regional Dan Internasional Peningkatan Sistem Dan Penerapan Sni Pengembangan Akreditasi Dan Kelembagaan Penilaian Kesesuaian (Pk) Pengemb., Peningk. Pengakuan Sist. Akreditasi, Sertifikasi Standar, Pk Tingkat Bilateral, Regional, Inter Pengembangan Dan Peningkatan Efektivitas Informasi Dan Promosi Sni Perluasan Akses Masyarakat Dalam Proses Standardisasi Peningkatan Kemampuan Sdm Masyarakat Standardisasi Peningkatan Kompetensi Sd Pengelola Standardisasi Pengkajian Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Standardisasi Pendidikan Pembentukan Polri Rintisan Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Keamanan Pengadaan Peralatan Pengadaan Alsus Polri Pemeliharaan Perdamaian Dunia/Peace Keeping Operation Deteksi Kegiatan Masyarakat Membentuk Dan Pembinaan Jaringan Informasi Pembinaan Pengamanan Polri Pendataan Dan Pengawasan Orang Asing Penertiban, Pendataan Dan Pengawasan Senpi, Handak Dan Obat Terlarang Pendataan Dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana Pengkajian Dan Penyusunan Typologi Potensi Konflik Dan Sistem Penanggulangannya Pemberdayaan Kemitraan Dengan Lembaga Pend, Masy, Tkh Masy, Insts, Swasta, Jasa Pengaman, Tkh Agama & Lsm Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarsa Bantuan Pelayanan Masyarakat Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian Dukungan Operasional Kepolisian Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman Dan Linmas Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan Dan Patroli Menyelenggarakan Operasi Kepolisian Penelitian Dan Pengembangan Keamanan Pengadaan Kapor Polri Penataan Manajemen Kelembagaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Bantuan Teknik Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Kerjasama, Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Penyelidikan


Menteri Keuangan RI


Menteri Keuangan RI

Lampiran 6 DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

KODE POLITIK 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 07 08 49 50

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik Program Peningkatan Kapasitas Poltik dan Hubungan Luar Negeri Program Peningkatan Kerjasama Internasional Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media masa Program Otonomi Daerah Program Penguatan Kelembagaan Komuniksasi dan Informasi dan Hubungan antar Lembaga Program peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Rekonsiliasi Nasional PERTAHANAN DAN KEAMANAN

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Program Pengembangan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI Program Bhakti TNI Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan Program Pengembangan Industri Pertahanan Program Kerjasama Militer Internasional Program Penelitian dan Pengambangan Pertahanan Program Pengembangan SDM Kepolisian Program Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kepolisian Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Program Pengembangan Penyelidikan,Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara Program Pengembangan Ketahanan Nasional Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

03 03 03 03

01 02 03 04

Program Perencanaan Hukum Program Pembinaan dan pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia Program Pembentukan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Bagan Perkiraan Standar

1


Menteri Keuangan RI 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 23

Program Pelayanan dan bantuan Hukum Program Penegakan Hukum dan HAM Program Pembinaan Peradilan Program Profesi Hukum Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program Pencarian dan Penyelamatan AGAMA

04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, & Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program Penelitian dan Pengembangan Agama KEBUDAYAAN

05 05 05

01 02 03

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya SUMBERDAYA MANUSIA

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 02 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Kedinasan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdadyaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program upaya Kesehatan Masyarakat Program upaya Kesehatan Perorangan


2


Menteri Keuangan RI 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Program Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangn Obat Asli Indonesia Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil & Penyandang Masalah Kesejaht. Sosial Lainnya Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusataman Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga kecil Berkualitas Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Adminsitrasi Kependudukan EKONOMI

07 07 07 07 07

05 06 07 08 09

07 07 07 07 07 07 07 07 07

10 11 14 15 16 17 18 21 20

Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan Program Persaingan Usaha Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Program Pengembangan Distribusi Nasional Program Pembinaan Pengaman Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem Distribusi Nasional Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Eskpor - Impor Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pembinaan dan Produksi Pertanian Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan


3


Menteri Keuangan RI 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 57 58 59 60

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral & Batubara Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga kerja Program Pengembangan Ekspor Program pengembangan Isndustri Kecil dan Menengah Program Pembinaan Insdustri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM Program Peningkatan Penerimaan dan pengamanan keuangan Negara Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran negara Program Pengelolaan Pembiayaan Hutang Program Pembinaan Akuntansi Keuangan negara Program Pengembangan kelembagaan keuangan Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Program Pemberdayaan masyarakat pertanian Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan Produksi Pertanian Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha ketenagalisrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Standardisasi Nasional Program Peningkatan Daya saing Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program investasi Promosi dan Kerjasama Investasi DAERAH

08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Program Penataan Ruang Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pembinaan Daerah Program Pemberdayaan masyarakat Program Pengembangan Wilayah Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan Program Penanganan Daerah Khusus Program Transmigrasi INFRASTRUKTUR

09 09 09 09

01 02 03 04

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir dan Pengaman pantai


4



05 06 07 08 09 10 11 12 14 16

09 09 09

18 19 20

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Udara Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Program pengembangan Sistem pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Teknologi Informasi Penyiaran Program Pengembangan dan pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan telekomunikasi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Aksesibiltas Pemda, Koperasi & Masyarakat thd Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Energi

09 09 09

21 22 23

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Ketenagalistrikan Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana & prasarana Ketenaglistrikan Program Pening. Aksesibiltas Pemda, Koperasi & Masyarakat thd Jasa pelayanan Sarana & Prasarana ketenagalistrikan

09 09 09 09 09 09 09 09

24 47 48 50 51 52 53 54

09

55

09

56

Program Penguasaan & Pengembangan Aplikasi dan teknologi sera Bisnis Ketenagalistrikan Program Restrukturisasi, Reformasi Perhubungan & Pengembangan transportasi antarmoda Program Pembinaan Jalan dan jembatan Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan telekomunikasi Program pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi & Komunikasi Program Penguasaan & Pengembangan Aplikasi serta Teknologi Baru SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10 10 10 10 10

01 02 03 04 05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengembangan kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pengembangan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup


5


Menteri Keuangan RI

PENDAHULUAN Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan auditing. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah diperkenalkan, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan profesionalitas. Dalam rangka mendorong terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi anggaran. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 11 menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan, sering disebut sebagai I-account. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Disamping itu sebagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah menetapkan untuk menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 UU No. 17/2003. Untuk memenuhi ketentuan ini setiap kementerian negara/lembaga dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Oleh karena itu anggaran yang disetujui DPR terinci sampai Organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 pasal 15 ayat (5). Ketentuan tentang anggaran ini telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur anggaran berbasis kinerja juga mengatur penyatuan anggaran (unified budget). Dengan penyatuan ini pemerintah bermaksud menyatukan anggaran rutin dan pembangunan serta mengatur keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja Negara yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 dimaksud dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang baik (best practices). Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran serta pengukuran dan pelaporan kinerja. Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas


Menteri Keuangan RI pos-pos Neraca dan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Disamping itu Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas. Berhubung dengan adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. 1. Klasifikasi berdasarkan Organisasi Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan kementerian negara/lembaga dalam kabinet sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan belum bersifat permanen dan dalam prosesnya akan berubah-ubah, maka rincian berdasarkan organisasi akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada (secara rinci lihat lampiran 1). 2. Klasifikasi berdasarkan Fungsi Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi disusun berdasarkan fungsi-fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah sudah diatur dalam penjelasan UU 17/2003 pasal 11 ayat (5) antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Fungsi-fungsi ini telah diatur lebih lanjut dalm PP No. 21/2004 (secara rinci lihat lampiran 2). 3. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi) Klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja akan sangat berbeda dengan rincian sebelumnya, dimana klasifikasi ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain dimana klasifikasi ini telah diatur dalam PP No. 21/2004. Dengan perubahan ini maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (secara rinci lihat lampiran 3)


Menteri Keuangan RI 4. Klasifikasi berdasarkan Program dan Kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalm bentuk upaya yang berisi satu beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga . Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatau program. Klasifikasi menurut program dan kegiatan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga (lebih rinci lihat lampiran 4,5,6). 5. Klasifikasi Pos-pos Neraca. Pos-pos aset diklasifikasi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. 6. Klasifikasi Arus Kas. Arus kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non-anggaran.


Menteri Keuangan RI PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA Pengelompokan rincian penerimaan dan belanja negara dalam penyusunan laporan keuangan dapat secara rinci disampaikan berupa: A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH a. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan kedalam penerimaan diatas yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran. b. Hibah Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya. B. BELANJA NEGARA a. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2. Belanja Barang Pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas. 3. Belanja Modal


Menteri Keuangan RI Pengeluaran belanja yang digunakan dalam rangka pembentukan Aset Tetap yang dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja. 4. Pembayaran Bunga Utang Pengeluaran/pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri. 5. Subsidi Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat terjangkau. 6. Belanja Hibah Pengeluaran berupa transfer baik uang maupun barang yang sifatnya tidak wajib dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah atau kepada oraganisasi internasional. 7. Bantuan Sosial Pengeluaran uang/barang yang diberikan kepada pegawai berupa pensiun, asuransi serta kompensasi sosial kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko. 8. Belanja Lain-lain Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. b. Belanja Untuk Daerah 1. Dana Perimbangan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana reboisasi dan dana non reboisasi (dana alokasi khusus) yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.


Menteri Keuangan RI MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAP/MAK) Sebagai konsekuensi dari adanya perubahan format dan struktur pendapatan dan belanja negara maka kode mata anggaran penerimaan (MAP) dan mata anggaran pengeluaran (MAK) juga perlu disesuaikan dengan mengacu kepada kepentingan data-data yang dibutuhkan dalam analisa dalam rangka penentuan kebijakan pemerintah, dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dalam mengubah program dan seluruh kelengkapan administrasi. Perubahan yang mendasar yang dilakukan terhadap MAP/MAK adalah: 1. Pengeluaran pemerintah pusat tidak dipisahkan lagi kedalam pengeluaran rutin maupun pembangunan. 2. perubahan dalam pemberian digit kode MAP/MAK dari 4 digit menjadi 6 digit. 3. Urutan pengelompokkan MAP/MAK diselaraskan dengan urutan pos-pos penerimaan dan belanja negara dalam I-Account, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003. 4. Tidak ada kode MAP/MAK (enam digit) yang berakhir dengan angka 0, sehingga tidak ada kode induk sama dengan kode anak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk nama pos belanja (nomenklatur). Sepanjang pos belanja digit 2 (induk) hanya mempunyai satu pos belanja digit 3 (anak) maka nama pos belanja keduanya dimungkinkan sama. Demikian juga untuk pos belanja digit 3 dan pos belanja digit 4, serta pos belanja digit 4 dan pos belanja digit 5. 5. Menggabungkan kode MAK yang peruntukkannya sama. 6. Mengahapus kode MAK yang sudah tidak diperlukan lagi. Dari hal tersebut diatas maka disusun kode MAP/MAK baru sebagai berikut:


Menteri Keuangan RI DAFTAR MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

MAK/MAP 4 41 411 4111 41111 411111 411112 411113 411119

URAIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak penghasilan Pendapatan PPh Migas Pendapatan PPh Minyak Bumi Pendapatan PPh Gas Alam Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi Pendapatan PPh Migas Lainnya

41112 411121 411122 411123 411124 411125 411126 411127 411128 411129

Pendapatan PPh Non-Migas Pendapatan PPh Pasal 21 Pendapatan PPh Pasal 22 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pendapatan PPh Pasal 23 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pendapatan PPh Pasal 26 Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

4112 41121 411211 411212 411219

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan PPN Pendapatan PPN Dalam Negeri Pendapatan PPN Impor Pendapatan PPN Lainnya

41122 411221 411222 411229

Pendapatan PPnBM Pendapatan PPnBM dalam Negeri Pendapatan PPnBM Impor Pendapatan PPnBM Lainnya

4113 41131 411311 411312 411313 411314 411315 411319

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan PBB Pedesaan Pendapatan PBB Perkotaan Pendapatan PBB Perkebunan Pendapatan PBB Kehutanan Pendapatan PBB Pertambangan Pendapatan PBB Lainnya



Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB Pendapatan BPHTB

4115 41151 411511 411512 411513 411514 411519

Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pendapatan Cukai Lainnya

4116 41161 411611 411612 411619

Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Meterai Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

41162 411621 411622 411623 411624

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

4119 41191 411911 411912 411913 411919

Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai Pengembalian Pendapatan PPh Migas Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya

41192 411921 411922 411923 411924 411925 411926 411927 411928 411929

Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26 Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Pengembalian Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

41193 411931 411932 411933

Pengembalian Pendapatan PPN Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan PPN Impor Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya


Menteri Keuangan RI 41194 411941 411942 411943

Pengembalian Pendapatan PPnBM Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya

41195 411951 411952 411953 411954 411955 411956

Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pengembalian Pendapatan PBB Pedesaan Pengembalian Pendapatan PBB Perkotaan Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Pengembalian Pendapatan PBB Lainnya

41196 411961

Pengembalian Pendapatan Pajak BPHTB Pengembalian Pendapatan BPHTB

41197 411971 411972 411973 411974 411975

Pengembalian Pendapatan Cukai Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Pengembalian Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol Pengembalian Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Cukai Pengembalian Pendapatan Cukai Lainnya

41198 411981 411982 411983

Pengembalian Pendapatan Pajak Lainnya Pengembalian Pendapatan Bea Meterai Pengembalian Pendapatan Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Pengembalian Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

41199 411991 411992 411993 411994

Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

412 4121 41211 412111 412112 412113 412114 412119

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea masuk Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pendapatan Pabean Lainnya

4122 41221 412211

Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pendapatan Pajak/pungutan ekspor


Menteri Keuangan RI 4123 41231 412311 412312 412313 412314 412319

Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pengembalian Pendapatan Pajak Bea masuk Pengembalian Pendapatan Bea masuk Pengembalian Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Pengembalian Pendapatan Pendapatan Denda Administrasi Pabean Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya

41232 412321

Pengembalian Pendapatan Pajak/pungutan ekspor Pengembalian Pendapatan Pajak/pungutan ekspor

42 421 4211 42111 421111

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak bumi Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Minyak Bumi

4212 42121 421211

Pendapatan Gas Alam Pendapatan Gas Alam Pendapatan Gas Alam

4213 42131 421311 421312

Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Pertambangan Umum Pendapatan Iuran Tetap Pendapatan Royalti Batubara

4214 42141 421411

Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi Pendapatan Dana Reboisasi

42142 421421

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan

42143 421431 421432 421433

Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Pendapatan IHPH Tanaman Industri Pendapatan IHPH Bambu Pendapatan IHPH Tanaman Rotan

42144 421441

Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan Dana Pengamanan Hutan

42145 421451

Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

42146 421461

Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar



Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

4216 42161 421611

Pengembalian Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi

42162 421621

Pengembalian Pendapatan Gas Alam Pengembalian Pendapatan Gas Alam

42163 421631 421632

Pengembalian Pendapatan Pertambangan Pengembalian Pendapatan Iuran Tetap Pengembalian Pendapatan Royalti Batubara

42164 421641 421642 421643 421644 421645 421646 421647

Pengembalian Pendapatan Kehutanan Pengembalian Pendapatan Dana Reboisasi Pengembalian Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan Pengembalian Pendapatan IHPH Tanaman Industri Pengembalian Pendapatan IHPH Bambu Pengembalian Pendapatan IHPH Tanaman Rotan Pengembalian Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

42165 421651 421652 421653

Pengembalian Pendapatan Satwa Liar dan Perikanan Pengembalian Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar Pengembalian Pendapatan Perikanan Pengembalian Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

422 4221 42211 422111

Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan

42212 422121

Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

4222 42221 422211

Pengembalian Pendapatan atas Laba BUMN Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan

42222 422221

Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

423 4231

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa


Menteri Keuangan RI 42311 423111 423112 423113 423114 423115 423116 423117 423119

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Pendapatan Penjualan Lainnya

42312 423121 423122 423123 423124 423129

Pendapatan Penjualan Aset Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

42313 423131 423132 423133 423139

Pendapatan Sewa Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

42314 423141 423142 423143 423144 423145 423146 423147 423148 423149

Pendapatan Jasa I Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Pendapatan Jasa I Lainnya

42315 423151 423152 423153 423154 423155 423156 423157 423158 423159

Pendapatan Jasa II Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pendapatan Uang Pewarganegaran Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pendapatan Jasa II Lainnya

42316 423161

Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI


Menteri Keuangan RI 423162 423169

Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri

42317 423171 423172 423173 423179

Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya

4232 42321 423211 423212 423213 423214 423215 423219

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

4233 42331 423311 423312 423313 423319

Pendapatan Pendidikan Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Pendapatan Pendidikan Lainnya

4234 42342 423421 423422 423423 423424 423425 423426

Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL

42343 423431

Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak

42344 423441 423442

Pendapatan Pelunasan Piutang Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

42345 423451 423452 423453 423454 423455

Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAB Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB



Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB

42346 423461 423462 423463 423464 423465 423466

Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL

42347 423471 423472 423473 423474 423475 423479

Pendapatan Lain-lain Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pendapatan Anggaran Lain-lain

4235 42351 423511 423512 423513 423514 423515 423516 423517 423518

Pengembalian Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya Pengembalian Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya

42352 423521 423522 423523 423524 423525

Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Pengembalian Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pengembalian Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor Pengembalian Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

42353 423531 423532 423533 423539

Pengembalian Pendapatan Sewa Pengembalian Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pengembalian Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya

42354 423541 423542 423543

Pengembalian Pendapatan Jasa I Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pengembalian Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pengembalian Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB


Menteri Keuangan RI 423544 423545 423546 423547 423548 423549

Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, DJBC Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Pengembalian Pendapatan Jasa I Lainnya

42355 423551 423552 423553 423554 423555 423556 423557 423558 423559

Pengembalian Pendapatan Jasa II Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pengembalian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pengembalian Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin Pengembalian Pendapatan Jasa Catatan Sipil Pengembalian Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Pengembalian Pendapatan Uang Pewarganegaran Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pengembalian Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pengembalian Pendapatan Jasa II Lainnya

42356 423561 423562 423563

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri Pengembalian Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI Pengembalian Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler Pengembalian Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri

42357 423571 423572 423573 423574

Pengembalian Pendapatan Bunga Pengembalian Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pengembalian Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi Pengembalian Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pengembalian Pendapatan Bunga Lainnya

4236 42361 423611 423612 423613 423614 423615 423616

Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Pengembalian Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pengembalian Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pengembalian Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara Pengembalian Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

4237 42371 423711 423712 423713 423714

Pengembalian Pendapatan Pendidikan Pengembalian Pendapatan Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pengembalian Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Pengembalian Pendapatan Pendidikan Lainnya

4238 42381

Pengembalian Pendapatan Lain-lain Pengembalian Pendapatan Lain-lain


Menteri Keuangan RI 423811 423812 423813 423814 423815 423816 423817 423818 423819

Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Pengembalian Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pengembalian Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB Pengembalian Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain

43 431 4311 43111 431111 431112 431119

Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

4312 43121 431211 431212 431213 431219

Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya

432 4321 43211 432111 432112 432119

Pengembalian Pendapatan Hibah Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya

4322 43221 432211 432212 432213 432214

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya

5 51 511 5111 51111 511111 511119

BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS



Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Kemahalan PNS Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Belanja Uang Makan PNS

51113 511131 511132 511133 511134 511135 511136 511137 511138 511139

Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Belanja Tunj. Cacat PNS Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Belanja Tunj. Kewanitaan PNS Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

51114 511141 511142 511143 511144 511145 511146 511147

Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri) Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri

5112 51121 511211 511219

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji TNI/POLRI Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI

51122 511221 511222 511223 511224 511225 511226 511227 511228 511229

Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI Belanja Uang Makan TNI/POLRI



Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI

51124 511241 511242

Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI

5113 51131 511311 511319

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaji Pejabat Negara Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara

51132 511321 511322 511323 511324 511325

Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara

51133 511331 511332 511333 511334 511335 511336 511337

Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara

5114 51141 511411 511412 511419

Belanja Pegawai Perjan Belanja Pegawai Perjan Belanja Pegawai Perjan Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan

5115 51151 511511 511519

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Gaji PNS Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS



Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Pengembalian Belanja Uang Makan PNS

51153 511531 511532 511533 511534 511535 511536 511537 511538 511539

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Cacat PNS Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Pengembalian Belanja Tunj. Kewanitaan PNS Pengembalian Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

51154 511541 511542 511543 511544 511545 511546 511547

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di Luar Negeri) Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri

5116 51161 511611 511619

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji Pokok TNI/Polri Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri

51162 511621 511622 511623 511624 511625 511626 511627 511628

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Beras TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri



Pengembalian Belanja Uang Makan TNI/Polri

51163 511631 511632 511633 511634 511635 511636 511637 511638 511639

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Babinsa TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/Polri Pengembalian Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/Polri

51164 511641 511642

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka

5117 51171 511711 511719

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Gaji Pejabat Negara Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara

51172 511721 511722 511723 511724 511725

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara

51173 511731 511732 511733 511734 511735 511736 511737

Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara Pengembalian Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara

5118 51181 511811 511812 511819

Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan

5119 51191 511911

Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT



Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT

51192 511921 511922 511923 511924

Pengembalian Belanja Gaji Dokter PTT Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT

512 5121 51211 512111 512112

Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Honorarium Belanja Honorarium Belanja Uang Honor Tetap Belanja Uang Honor Tidak Tetap

5122 51221 512211

Belanja Lembur Belanja Lembur Belanja uang lembur

5123 51231 512311

Belanja Vakasi Belanja Vakasi Belanja Vakasi

5124 51241 512411 512412

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Belanja Pegawai Transito

5125 51251 512511 512512

Pengembalian Belanja Honorarium Pengembalian Belanja Honorarium Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap Pengembalian Belanja Uang Honor Tidak Tetap

5126 51261 512611

Pengembalian Belanja Lembur Pengembalian Belanja Lembur Pengembalian Belanja uang lembur

5127 51271 512711

Pengembalian Belanja Vakasi Pengembalian Belanja Vakasi Pengembalian Belanja Vakasi

5128 51281 512811 512812

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Pengembalian Belanja Pegawai Transito



Belanja Kontribusi Sosial Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

51312 513121 513122 513123

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

5132 51321 513211 513212

Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Askes PNS/Pejabat Negara Belanja Askes PNS Belanja Askes Pejabat Negara

51322 513221

Belanja Askes Penerima Pensiun Belanja Askes Penerima Pensiun

51323 513231

Belanja Askes TNI/Dephan Belanja Askes TNI/Dephan

51324 513241

Belanja Askes Polri Belanja Askes Polri

51325 513251

Belanja Askes Veteran Belanja Askes Veteran

5133 51331 513311

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet

5134 51341 513411 513412 513413 513414

Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri

51342 513421 513422 513423

Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

5135

Pengembalian Belanja Asuransi Kesehatan



Pengembalian Belanja Askes PNS/Pejabat Negara Pengembalian Belanja Askes PNS Pengembalian Belanja Askes Pejabat Negara

51352 513521

Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun

51353 513531

Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan

51354 513541

Pengembalian Belanja Askes Polri Pengembalian Belanja Askes Polri

51355 513551

Pengembalian Belanja Askes Veteran Pengembalian Belanja Askes Veteran

5136 51361 513611

Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet

52 521 5211 52111 521111 521112 521113 521114 521119

Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Belanja Inventaris Kantor Belanja pengadaan bahan makanan Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) Belanja Barang Operasional Lainnya

5212 52121 521211 521212 521213 521219

Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Transito Belanja Barang Perjan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5213 52131 521311 521312 521313 521314 521319

Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Barang Operasional Pengembalian Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Pengembalian Belanja Inventaris Kantor Pengembalian Belanja pengadaan bahan makanan Pengembalian Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

5214 52141

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Pengembalian Belanja Barang Non Operasional



Pengembalian Belanja Bahan Pengembalian Belanja Barang Transito Pengembalian Belanja Barang Perjan Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

522 5221 52211 522111 522112 522113 522114 522115 522116 522119

Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Langganan daya dan jasa Belanja Jasa pos dan giro Belanja Pengeluaran bebas porto Belanja Pembiayaan surveyor Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Lainnya

5222 52221 522211 522212 522213 522214 522215 522216 522219

Pengembalian Belanja Jasa Pengembalian Belanja Jasa Pengembalian Belanja Langganan daya dan jasa Pengembalian Belanja Jasa pos dan giro Pengembalian Belanja Pengeluaran bebas porto Pengembalian Belanja Pembiayaan surveyor Pengembalian Belanja Jasa Konsultan Pengembalian Belanja Sewa Pengembalian Belanja Jasa Lainnya

523 5231 52311 523111 523112

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

52312 523121 523122

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

52313 523131 523132 523133

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

52314 523149

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

5232 52321 523211

Pengembalian Belanja Pemeliharaan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan



Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

52322 523221 523222

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

52323 523231 523232 523233

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

52324 523249

Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

524 5241 52411 524111 524112 524119

Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Belanja perjalanan biasa Belanja perjalanan tetap Belanja perjalanan lainnya

5242 52421 524211 524212 524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Pengembalian Belanja Perjalanan Pengembalian Belanja perjalanan biasa Pengembalian Belanja perjalanan tetap Pengembalian Belanja perjalanan lainnya

53 531 5311 53111 531111

Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah

5312 53121 531211

Pengembalian Belanja Modal Tanah Pengembalian Belanja Modal Tanah Pengembalian Belanja Modal Tanah

532 5321 53211 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 53221 532211

Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

533

Belanja Modal Gedung dan Bangunan



Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 53321 533211

Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

534 5341 53411 534111 534112 534113

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Jaringan

5342 53421 534211 534212 534213

Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pengembalian Belanja Modal Irigasi Pengembalian Belanja Modal Jaringan

535 5351 53511 535111

Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya

5352 53521 535211

Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya

54 541 5411 54111 541111 541119

Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Perbendaharaan

54112 541121 541122 541123 541129

Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya

5412 54121 541211 541219

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Perbendaharaan



Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB) Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya

5413 54131 541311 541319

Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara

54132 541321 541329

Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya

5414 54141 541411 541419

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara

54142 541421 541429

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya

542 5421 54211 542111 542119

Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan - Valas Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara

5422 54221 542211 542219

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan - Valas Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara

5423 54231 542311 542319

Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Bunga Pinjaman program Belanja Bunga Pinjaman Program Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program

54232 542321 542329

Belanja Bunga Pinjaman proyek Belanja Bunga Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek

54233 542331

Belanja Bunga Obligasi Negara Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas



Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

54234 542341 542342 542349

Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman

5424 54241 542411 542419

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman program Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Program Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program

54242 542421 542429

Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman proyek Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek

54243 542431 542439

Pengembalian Belanja Bunga Obligasi Negara Pengembalian Biaya Obligasi Negara - Valas Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara

54244 542441 542442 542449

Pengembalian Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman

543 5431 54311 543111 543119

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

54312 543121 543129

Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

5432 54321 543211 543219

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

54322 543221 543229

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

544 5441

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri



Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

54412 544121 544129

Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri

5442 54421 544211 544219

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri

54422 544221 544229

Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri

55 551 5511 55111 551111

Belanja Subsidi Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5512 55121 551211 551212 551213 551214 551215 551216 551217

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM Belanja Subsidi BBM Belanja Subsidi Avgas Belanja Subsidi Avtur Belanja Subsidi Premium Belanja Subsidi Minyak Bakar Belanja Subsidi Minyak Solar Belanja Subsidi Minyak Diesel Belanja Subsidi Minyak Tanah

5513 55131 551311 551312 551313 551314 551315 551316 551319

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya Belanja Subsidi pangan Belanja Subsidi listrik Belanja Subsidi benih Belanja Subsidi obat Belanja Subsidi gula Belanja Subsidi pupuk Belanja Subsidi harga/biaya lainnya

55132 551321 551322

Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit Belanja Subsidi Bunga KUT Belanja Subsidi Bunga KOP PIR



Belanja Subsidi Bunga KOP Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM Belanja Subsidi Bunga KPR Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya

55133 551331 551332 551333

Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak Belanja Subsidi PPh Belanja Subsidi PPN Belanja Subsidi BM

55134 551341 551342 551349

Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya Belanja Subsidi haji Belanja Subsidi kendaraan bermotor Belanja Subsidi lainnya

5514 55141 551411 551412 551413 551414 551415 551419

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO Belanja Subsidi dalam rangka PSO Belanja Subsidi PT KAI Belanja Subsidi PT PELNI Belanja Subsidi PT Pos dan Giro Belanja Subsidi TVRI Belanja Subsidi BULOG Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya

5515 55151 551511

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5516 55161 551611 551612 551613 551614 551615 551616 551617

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM Pengembalian Belanja Subsidi BBM Pengembalian Belanja Subsidi Avgas Pengembalian Belanja Subsidi Avtur Pengembalian Belanja Subsidi Premium Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Bakar Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Solar Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Diesel Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Tanah

5517 55171 551711 551712 551713 551714 551715 551716

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya Pengembalian Belanja Subsidi pangan Pengembalian Belanja Subsidi listrik Pengembalian Belanja Subsidi benih Pengembalian Belanja Subsidi obat Pengembalian Belanja Subsidi gula Pengembalian Belanja Subsidi pupuk



Pengembalian Belanja Subsidi harga/biaya lainnya

55172 551721 551722 551723 551724 551725 551726 551729

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KUT Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PIR Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KPR Pengembalian Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Pengembalian Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya

55173 551731 551732 551733

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak Pengembalian Belanja Subsidi PPh Pengembalian Belanja Subsidi PPN Pengembalian Belanja Subsidi BM

55174 551741 551742 551749

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya Pengembalian Belanja Subsidi haji Pengembalian Belanja Subsidi kendaraan bermotor Pengembalian Belanja Subsidi lainnya

5518 55181 551811 551812 551813 551814 551815 551819

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Pengembalian Belanja Subsidi PT KAI Pengembalian Belanja Subsidi PT PELNI Pengembalian Belanja Subsidi PT Pos dan Giro Pengembalian Belanja Subsidi TVRI Pengembalian Belanja Subsidi BULOG Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya

552 5521 55211 552111

Belanja Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5522 55221 552211

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan

5523 55231 552311

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan

5524 55241 552411

Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan



Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

5612 56121 561211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

562 5621 56211 562111

Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

5622 56221 562211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

563 5631 56311 563111

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

5632 56321 563211

Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

57 571 5711 57111 571111

Belanja Bantuan sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM

5712 57121 571211

Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial

572 5721 57211 572111 572112 572113

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga Belanja Bantuan Beasiswa

5722 57221

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan



Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan

5723 57231 572311 572312 572313

Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Pengembalian Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Pengembalian Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga Pengembalian Belanja Bantuan Beasiswa

5724 57241 572411

Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan

573 5731 57311 573119

Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya

5732 57321 573211

Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya

58 581 5811 58111 581111 581112 581113 581114 581115 581116 581117 581118 581119

Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain I Belanja Kerjasama Teknis Internasional Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Belanja Cadangan Umum Belanja Pemilu/sidang tahunan Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Belanja Cadangan dana reboisasi Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

58112 581121 581122 581129

Belanja Lain-lain II Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Belanja KONI Belanja lain-lain II lainnya

5812 58121 581211 581212 581213 581214 581215

Pengembalian Belanja Lain-lain Pengembalian Belanja Lain-lain I Pengembalian Belanja Kerjasama Teknis Internasional Pengembalian Belanja Pengeluaran Tak Tersangka Pengembalian Belanja Cadangan Umum Pengembalian Belanja Pemilu/sidang tahunan Pengembalian Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO



Pengembalian Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri Pengembalian Belanja Cadangan dana reboisasi Pengembalian Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Pengembalian Belanja lain-lain I lainnya

58122 581221 581222 581229

Pengembalian Belanja Lain-lain II Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Pengembalian Belanja KONI Pengembalian Belanja Lain-lain II lainnya

6 61 611 6111 61111 611111 611112 611113 611114

BELANJA UNTUK DAERAH Belanja Dana Perimbangan Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Pajak Penghasilan Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota

61112 611121 611122 611123 611124 611125

Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota

61113 611131 611132 611133 611134 611135 611136

Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga

6112 61121 611211 611212 611213

Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Belanja Minyak Bumi Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya

61122 611221 611222 611223

Belanja Gas Alam Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya

61123

Belanja Pertambangan Umum



Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya

61124 611241 611242 611243 611244 611245

Belanja Kehutanan Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya

61125 611251 611252

Belanja Perikanan Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota

6113 61131 611311 611312 611313 611314

Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Pengembalian Belanja Pajak Penghasilan Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota

61132 611321 611322 611323 611324 611325

Pengembalian Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota

61133 611331 611332 611333 611334 611335 611336

Pengembalian Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga

6114 61141 611411 611412 611419

Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengembalian Belanja Minyak Bumi Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya

61142 611421

Pengembalian Belanja Belanja Gas Alam Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi



Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya

61143 611431 611432 611433 611434 611439

Pengembalian Belanja Pertambangan Umum Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya

61144 611441 611442 611443 611444 611449

Pengembalian Belanja Kehutanan Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya

61145 611451 611452

Pengembalian Belanja Perikanan Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota

612 6121 61211 612111 612112

Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja DAU untuk Propinsi Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota

6122 61221 612211 612212

Pengembalian Dana Alokasi Umum Pengembalian Dana Alokasi Umum Pengembalian DAU untuk Propinsi Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota

613 6131 61311 613111

Belanja Dana Alokasi Khusus Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK Dana Reboisasi Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil

6132 61321 613211

Belanja DAK Non-Dana Reboisasi Belanja DAK Non DR Pendidikan Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan

61322 613221

Belanja DAK Non DR Kesehatan Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan

61323 613231

Belanja DAK Non DR Infrastruktur Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur



Belanja DAK Non DR Pemekaran Daerah (Pemerintahan) Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah

61325 613251

Belanja DAK Non DR Kelautan dan Perikanan Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan

61326 613261

Belanja DAK Non DR Pertanian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian

6133 61331 613311

Pengembalian DAK Dana Reboisasi Pengembalian DAK Dana Reboisasi Pengembalian DAK DR untuk Daerah Penghasil

6134 61341 613411

Pengembalian DAK Non-Dana Reboisasi Pengembalian Pendidikan DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Pendidikan

61342 613421

Pengembalian Kesehatan DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Kesehatan

61343 613431

Pengembalian Infrastruktur DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Infrastruktur

61344 613441

Pengembalian Pemekaran Daerah DAK Non DR Pendidikan (Pemerintahan) Pengembalian DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah

61345 613451

Pengembalian Kelautan dan Perikanan Daerah DAK Non DR Pendidikan Pengembalian DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan

61346 613461

Pengembalian Belanja DAK Non DR Pertanian Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian

62 621 6211 62111 621111 621119

Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya

6212 62121 621211 621219

Pengembalian Dana Otonomi Khusus Pengembalian Dana Otonomi Khusus Pengembalian Dana Otonomi Khusus untuk Papua Pengembalian Dana Otonomi Khusus Lainnya

622 6221 62211

Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang Belanja Murni Belanja Murni



Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni

6222 62221 622211 622212

Belanja Ad hoc Belanja Ad hoc Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc

6223 62231 622311 622312

Pengembalian Murni Pengembalian Murni Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni

6224 62241 622411 622412

Pengembalian Ad hoc Pengembalian Ad hoc Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc

7 71 711 7111 71111 711111 711112 711113

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7112 71121 711211

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Privatisasi

7113 71131 711311

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

7114 71141 711411 711412 711413

Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek

71142 711421 711422 711423 711424

Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Panjang Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang



Penerimaan Obligasi Luar Negeri Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN

71144 711441 711442

Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

71145 711451 711452

Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

7115 71151 711511 711512 711513

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan Pengembalian Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pengembalian Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7116 71161 711611

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi

7117 71171 711711

Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

7118 71181 711811 711812 711813

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek

71182 711821 711822 711823 711824

Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang

71183 711831 711832

Pengembalian Penerimaan Obligasi Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN

71184 711841 711842

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek

71185

Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang



Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang

712 7121 71211 712111 712112

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Program Bilateral Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya

71212 712121 712122 712123

Penarikan Pinjaman Program Multilateral Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penarikan Pinjaman Program dari ADB Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya

7122 71221 712211

Penarikan Pinjaman Proyek Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral

71222 712221

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71223 712231

Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71224 712241

Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71225 712251

Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

71229 712291

Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

7123 71231 712311 712312

Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari OECF Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya

71232 712321 712322 712323

Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari ADB Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya

7124 71241 712411

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral



Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral

71243 712431

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor

71244 712441

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

71245 712451

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial

71249 712491

Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya

713 7131 71311 713111

Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Pinjaman Program Penerimaan Pinjaman Program

71312 713121

Penerimaan Pinjaman Proyek Penerimaan Pinjaman Proyek

7132 71321 713211

Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program

71322 713221

Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek

714 7141 71411 714111

Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

7142 71421 714211

Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengembalian Penjadulan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

715 7151 71511 715111 715112

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)

7152 71521

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain



Koreksi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)

72 721 7211 72111 721111 721112

Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

7212 72121 721211

Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi

7213 72131 721311 721312 721313 721314

Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek

72132 721321 721322 721323 721324

Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang

72133 721331 721332

Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali

721333

72134 721341 721342 721343

Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali

72135 721351 721352 721353

Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri

7214 72141

Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan



Pengembalian Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan

7215 72151 721511

Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi

7216 72161 721611 721612 721613 721614

Pengembalian Surat Utang Negara/Obligasi Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek

72162 721621 721622 721623 721624

Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang

72163 721631 721632

Pengembalian Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali

721633

72164 721641 721642 721643

Pengembalian Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali

72165 721651 721652 721653

Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional Pengembalian Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri

722 7221 72211 722111 722112

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program

72212 722121 722122

Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek



Pengembalian Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program

72222 722221 722222

Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek

723 7231 72311 723111

Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

7232 72321 723211

Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

7233 72331 723311

Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

7234 72341 723411

Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

7235 72351 723511

Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek

7236 72361 723611

Pengembalian Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri

724 7241 72411 724111

Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7242 72421 724211

Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional PMP untuk Badan Internasional

7243 72431 724311

Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya Penyertaan Modal Lainnya Penyertaan Modal Lainnya



Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Pengembalian PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7245 72451 724511

Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional Pengembalian PMP untuk Badan Internasional

7246 72461 724611

Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya

725 7251 72511 725111 725112 725113

RDI/RPD RDI/RPD Piutang Pemerintah Piutang Pemerintah Kepada Daerah Piutang Pemerintah Kepada BUMN Piutang Pemerintah Kepada Swasta

7252 72521 725211 725212

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan

72522 725221 725222

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

7253 72531 725311 725312 725313

Pengembalian RDI/RPD Pengembalian Piutang Pemerintah Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Daerah Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada BUMN Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Swasta

7254 72541 725411 725412

Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan

72542 725421 725422

Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu

726 7261 72611

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs



Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

7262 72621 726211

Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

8 81 811 8111 81111 811111 811112 811113 811114

NON ANGGARAN Penerimaan Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan

8112 81121 811211 811212 811213 811214

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN

8113 81131 811311 811312 811313

Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan

8114 81141 811411 811412

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota

8119 81191 811911 811912 811913

Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan Setoran Potongan PFK Lain lain Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah

812 8121 81211 812111 812112

Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan Wesel Pemerintah Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP

813

Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya



813119

Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya Penerimaan setoran sisa UP-PP Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan) Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena frefinancing REKSUS Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong

814 8141 81411 814111 814112 814113 814114 814115 814116

Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb 500.000.000 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN

8142 81421 814211 814212 814213 814214 814215 814216

Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti) Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus

8143 81431 814311 814312 814313 814314 814315 814316

Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Pemindahbukuan Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I

815 8151 81511 815111 815112

Penerimaan Transito Penerimaan Transito Penerimaan Transito Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

813116 813117 813118



Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu

82 821 8211 82111 821111 821112 821113 821114 821115 821116 821117 821118 821119

PENGELUARAN NON ANGGARAN PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

8212 82121 821211 821212 821213 821214

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

8213 82131 821311 821312 821313

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan

8214 82141 821411 821412

Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota

8219 82191 821911 821912 821913

Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah

822 8221 82211 822111

Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah Pelunasan Wesel Pemerintah

823

Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya


Menteri Keuangan RI 8231 82311 823111 823112 823113 823114 823115 823116 823117 823118 823119

Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya Pembayaran UP-PP (DU/TU) Pembayaran PFK PP (Prefinancing) Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN) Pengembalian Talangan Dana SAL Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus Pengisian Rekening Dana SAL Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong

824 8241 82411 824111 824112 824113 824114 824115 824116

Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke Rekening BUN Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas

8242 82421 824211 824212 824213 824214 824215 824216

Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000 Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus Pengeluaran dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus

8243 82431 824311 824312 824313 824314 824315 824316

Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Pemindahbukuan Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I

825 8251 82511 825111 825112 825113

Pengeluaran Transito Pengeluaran Transito Pengeluaran Transito Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)


Menteri Keuangan RI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents