KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Yth .
Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir)
SURAT EDARAN Nomor SE- 21 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENE,RIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2016
A. Umum
Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KU .03.05.2.21 .02.16.0877 tanggal 22 Februari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana TA 2016, Nomor KU .02.06.2.21 .01 .16.0318 tanggal 20 Januari 2016 perihal pelaporan Maksimum Pencairan Dana PNBP Badan POM TA 2015, dan nomor KU .03.212.03.16.0577 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana PNBP Badan POM TA 2015, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP 2016 pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 189/KMK.02/201 1 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
u,
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah realisasi PNBP Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah disetor ke Rekening Kas Negara sebesar Rp.95.487 .038.162,-. 2. Berdasarkan jumlah realisasi PNBP tersebut pada angka 1, maka realisasi PNBP dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dipergunakan untuk melunasi penggunaan sisa Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.45.215.700.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:
= Rp .95.487 .038.162,Realisasi PNBP (Januari s.d Desember TA 2015) Proporsi Pagu Pengeluaran PNBP (92,67% x a) Rp .88.487.838.265,Perhitungan penggunaan sisa MP TA 2014 (Tahap I) = Rp.11 .830.859.883,-(-) Nilai MP setelah diperhitungkan dengan angsuran I (b-e) = Rp .76.656.978.382 ,Perhitungan penggunaan sisa MP TA 2014 (Tahap II ) (Rp.45.215.700.000- Rp .11 .830.859 .883) = Rp.33.384.840 .1 17,-(-) f. Nilai MP setelah diperhitungkan dengan angsuran II (d-e) = Rp.43.272 .138.265 ,= Rp.19.560.630.000,-(-) g. Nilai MP yang sudah diterbitkan (SE MP II TA 2015) Rp .23.711 .508.265,h. Nilai Sisa MP TA 2015 (f-g) i. Sisa pagu DIPA (PNBP) TA 2015 = Rp.11.191 .633.457,-(+) j . Total sisa MP TA 2015 yang dapat digunakan (h+i) =Rp .34.903.141 .722,= Rp.34.903.000.000,k. Penggunaan sisa MP (dibulatkan) 3. Dari perhitungan angka 2 di atas, jumlah sisa Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebagai Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.34.903.000.000,- (Tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta rupiah). a. b. c. d. e.
=
=
4. Setelah pelunasan penggunaan sisa MP Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf e di atas, maka penggunaan sisa Maksimum Pencairan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.45 .215.700.000,- (Empat puluh lima miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2015. 5. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Surat Pernyataan dari KPA. 6. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 3, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja pengguna PNBP adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan . 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan , tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satuan Kerja bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan .
-2-
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .
II I
. \,'· '
~ /
Tembusan: 1. Menteri Keuangan Rl 2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl 3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 7. Direktur Sistem Perbendaharaan 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia
-3-
SURAT EDARAN NOMOR SE- 21 DAFTAR ISIAN NEGARA BUKAN MAKANAN TAHAP
LAMPIRAN I DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN /PB/2016 BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN I TAHUN ANGGARAN 2016
Yth :
10 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala 90 Kepala 100 Kepala 11 0 Kepala 120 Kepala 130 Kepala 140 Kepala 150 Kepala 160 Kepala 17° Kepala 180 Kepala 19° Kepala 20 0 Kepala 21 0 Kepala 22 0 Kepala 23 ° Kepala 24 0 Kepala 25 0 Kepala 26 ° Kepala 27 Kepala 28 ° Kepala 29 ° Kepala 30 ° Kepala 31 ° Kepala
20 30 40 50 60 7 80 0
0
Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Peiayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan
Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara Negara
-4-
Bandung II Semarang II Yogyakarta Surabaya II Banda Aceh Medan I Padang Pekanbaru Jambi Palembang Bandar Lampung Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Manado Palu Makassar II Kendari Ambon Denpasar Mataram Kupang Jayapura Bengkulu Serang Batam Gorontalo Pangkal Pinang Manokwari
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE - 21 /PB/20 16 BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP I TP.HUN ANGGARAN 2016
1. 2. 3.
Kode Satker 432731 445155 445161
4.
445170
5.
632420 432747 432753 432762 432778 432784 432790 432804 432810 432829 432835 432841 432850 432866 432872 432881
No
6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 .
Satker /lnstansi Pengguna
jAKARTA VI JAKARTA VI JAKARTA VI
Pagu DIPA (PNBP) 7.740.000.000 9.800.000.000 9.350.000.000
MP Tahap I Tahun 2016 661 .704.000 9.800.000.000 9.350.000.000
JAKARTA VI
8.800 .000.000
8.800 .000.000
JAKARTA VI JAKA.RTA VI BANDUNG II SEMARANG II YOGYAKARTA SURABAYA II BANDAACEH MEDANI PADANG PEKANBARU JAMB I PALEMBANG BANDAR LAMPUNG PONTIANAK PALANGKARAYA BANJARMASIN
3.900.000.000 1.300.000.000 1.600.000.000 1.900.000.000 1.400.000.000 2.000.000.000 850.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.100.000.000 800.000.000 1.114.500.000 900.000.000 1.000.000.000 750.000.000 850.000.000
3.900.000.000 ' 100.000.000 ' 100.000.000 100.000.000 100.000.000 . 100.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000 ' 100.000.000 70.000.000 100.000.000 70.000.000 100.000.000 70.000.000 70.000.000 '
KPPN Pembayar
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA DEPUTIII BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DANPRODUKKOMPLEMEN DEPUTI Ill BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN
-5-
~
No 21 . 22 . 23. 24 . 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 . 32 . 33. 34. 35. 36 .
Kode Satker 432897 432901 432917 432923 432932 432948 432954 432960 432979 432985 432991 672821 672838 672859 672842 689071
Satker /lnstansi Pengguna
KPPN Pembayar
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl SERANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl BATAM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl GORONTALO BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl PANGKAL PINANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dl MANOKWARI JUMLAH
SAMARINDA MAN ADO PALU MAKASSAR II KEN DAR I AMBON DENPASAR MATARAM KUPANG JAYAPURA BENGKULU SERANG BATAM GORONTALO PANGKAL PINANG MANOKWARI
- - ----- - - -
Pagu DIPA (PNBP) 750.000.000 800.000.000 600.000.000 1.500.000.000 750.000.000 650.000.000 1.200.000.000 850.000.000 850.000.000 800.000.000 750.000.000 550.000.000 550.000.000 400.000.000 400.000.000 251 .296.000 69.405.796.000
MP Tahap I Tahun 2016 70.000.000 70.000.000 50.000.000 100.000.000 70.000.000 50 .000.000 100.000.000 70.000.000 70.000 .000 70.000.000 70.000 .000 50.000.000 50.000 .000 : 50.000.000 50.000.000 51 .296 .000 34.903.000.000
--
DIREKTUR JENDERAL,
/
.,.
.,
~
I, •
~"'' "' ..... •. ,•
....-~....
-6-
1.1
~- ~~~-~t.1$
~
MARV'{ANTO HARJOWIRYONO NIP 1 ~5906061983121001 '
.
_... ~ ~~--;
~,,
~....
