KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 50 IPB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NOM OR TF-096670 DECENTRALIZA nON SUPPORT FACILITY /I FORMULA nON OF NORMS, STANDARDS, PROCEDURES AND CRITERIA (NSPK) FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN , a. bahwa dalam rangka penguatan kapasitas Kementerian Dalam Negeri dalam memfasi litasi, monitoring dan evaluasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk semua bidang serta membantu memperjelas peranan dan tanggung jawab, tugas, dan fungsi pada setiap tingkat pemerintahan sektor terpilih , Pemerintah Indonesia memperoleh Hibah dari Bank Dunia Nomor TF-096670 (Decentralization Support Facility /I Formulation of Norm, Standards, Procedures and Criteria);
Menimbang
b. bahwa untuk pengelolaan dana hibah IBRD Nomor TF-096670 (Decentralization Support Facility If Formulation of Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) for Local Government Service Delivery) , diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana hibah dimaksud; c. bahwa berdasa rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaa n tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-096670 Decentralization Support Facility If Formulation of Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) for Local Government Services Delivery; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Undang-Unda ng Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan Peng elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 4. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 lentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan , Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerinlah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092) ; 5. Peraluran Pemerintah Nomor Pengadaan Pinjaman dan/alau Pinjaman dan/alau Hibah Luar Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Indonesia Nomor 4597) ;
2 Tahun 2006 lenl ang Tala Cara Penerimaan Hibah serta Penerusan Negeri (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik
It
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK .01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 ; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11 . Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep .031/KeU5/1995 tentang Tata Cara 185/KMK.03/1995 dan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK .03/1999 dan KEP264/KET/09/1999 ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan , Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah , dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau D,ma Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 ; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peratu ran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURA N DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NOMOR TF096670 DECENTRALIZA nON SUPPORT FACILITY /I FORMULA nON OF NORMS, STANDARDS, PROCEDURES AND CRITERIA (NSPK) FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY.
- 2-
It
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:
1.
TF-096670, Decentralization Support Facility " Formulation of Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) for Local Government service Delivery adalah kegiatan penyusunan Norma, Standard , Prosedur dan Kriteria untuk penyediaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
2.
Pemberi Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pemerintah suatu negara asing , lembaga multilateral , lembaga keuangan danl atau lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan nonasing yang berdomisili dan melakukan keg iatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia ya ng memberi hi bah kepada Pemerintah Indonesia.
3.
Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah luar negeri antara Pemerintah Indonesia dengan PHLN.
4.
Executing Agency adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksana an kegiatan .
5.
No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi hibah atau donor atas suatu kontrak dengan jum lah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaa n yang sudah ditetapkan .
6.
Initial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari hibah luar negeri dan ditransfer ke Rekening Khusus (Special Account) setelah NPHLN dinyatakan efektif.
7.
Withdrawal Application yang selanjutnya disingkat WA adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
8.
Replenisment adalah pengisian kembali dana rekening khusus berkenaan yang berkurang karena pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan SP2D Rekening Khu sus dan sekaligus berfung si sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada PHLN .
9.
Reimbursement adalah penggantian kembal i dana talangan pemerintah yang terpakai akibat dana rekening khusus tidak mencuk upi untuk pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan SP2D Rekening Kh usus dan sekaligus berfungsi sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada PHLN .
10. Ineligible adalah pengeluaran atas SP2D Rekening Khu sus berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggun a Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam NPHLN , pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari PHLN . 11. Closing Date adalah batas akhir waktu pembayaran dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. -3-
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urn urn Negara. 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kernenterian negara/lernbaga yang bersangkutan. 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang rnernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk rnenggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang rnernperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara. 16. Kas Negara adalah ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara untuk rnenampung seluruh penerirnaan negara dan rnembayar seluruh pengeluaran negara. 17. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana pinjaman/hibah luar negeri yang digunakan untuk pern biayaan kegiatan pernbangunan. 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM ada lah dokurnen yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan. 19. Su rat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umurn Negara kepada Bank OperasionaliKantor Pos dan Giro untuk rnernindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang rnuka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat revolving , diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk mernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari satuan kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung . 21 . Tam bahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 22. Su rat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAiKuasa PAr atas transaksi belanja sarnpai dengan jurnlah tertentu .
-4 -
•
Pasal2 (1) Spesifikasi Hibah adalah sebagai berikut: a. Nomor Perjanjian Hibah b. Nomor Register c. TanggalPenandatanganan d. Effective Date e. Closing date f. Jumlah Hibah g. Nomor Rekening Khusus h. Initial Deposit i.
TF-096670 71126401 22 Juli 2010 28 Juli 2010 30 September 2011 USD905,000.00 (Sembilan ratus lima ribu USD) 602.145411 USD90,000.00 (Sembilan puluh ribu USD) Ditjen Otonomi Daerah ,Kementerian Dalam Neaeri
Executing Agency
(2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori hibah dimaksud sesuai amandemen Grant Agreement dan/atau persetujuan PHLN , diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Tata cara pembayaran dana hibah menggunakan mekanisme Reken ing Khusus . (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.145411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai kategori dan persentase pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal4
(1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DIPA. (2) Pembayaran melalui mekanisme UPITUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Kas Negara. (3) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Negara paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
-5-
t
(4) Pertanggungjawaban atas uprrup dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77IPB/2005 tentang Tata Gara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN . Pasal5 (1) KPPN KBI dalam menerbitkan SP2D Rekening Khusus GU Nihil , agar menerbitkan SPM dan SP2D Rekening Khusus Pengganti. (2)
KPPN Non KBI dalam menerbitkan SP2D Rekening Khusus, agar menerbitkan Surat Perintah Pembebanan (SPB) dan Daftar SPB. Pasal6
Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. (1) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE1041N2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 3B) bantuan IBRD menjadi Form 384P (untuk pekerjaan kategori goods and works) dan Form 384G (untuk pekerjaan kategori consultant) atas kontrak yang bersangkutan. (2) NOL dari Bank Dunia adalah NOL terhadap ditetapkan/ditandatangani (final/sign contract) .
kontrak
yang
telah
(3) Pada SPM tercantum nom or dan nilai hibah, nomor register, kode/uraian kategori , porsi pembiayaan, nilai kontrak, nomor kontrak , dan tanggal kontrak termasuk adendum , nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran (BAP) serta tanggal NOL (apabila dipersyaratkan). (4) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan val uta asing terse but (sesuai Surat Edaran Direktur Jendera l Anggaran Nomor SE-431N61/0392 tentang Pembayaran · Mata Uang ASingNaluta Asing (Valas) atas beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-321N63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1301N1989 tentang Petunjuk Tata Gara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus) . (5) PengaJ uan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
Pasal7
(1)
Pengisian/penggantian kembali dana Rekening Khusus menjadi tanggung jawab Executing Agency bersangkutan dan dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan WA replenishment/reimbursement kepada Direktorat ( Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. -6 -
(2) Executing Agency menyampaikan WA replenishment/reimbursement berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus serta dokumen pendukungnya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan sebagai berikut. a. PAlKuasa PA mengirimkan copy SP2D Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya kepada Executing Agency. b.
Executing Agency menerima copy rekening koran Rekening Khusus hibah berkenaan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
c.
Berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus dan copy SP2D Rekening Khusus yang diterima, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka replenishment kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
d. Apabila terdapat pengeluaran yang membebani rekening Dana Talangan Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka reimbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan C.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (3)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti WA replenishment/reimbursement yang diterima dari Executing Agency. Setelah WA replenishment/reimbursement dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan C.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat covering letter WA replenishment/reimbursement dan menyampaikan secara lengkap WA replenishment/reimbursement tersebut kepada PHLN.
(4) Apabila Executing Agency/Kuasa PA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment secara berkala dan mengakibatkan saldo dana yang tersedia pada Rekening Khusus berkenaan di Bank Indonesia tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan C.q . Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN . (5) Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagaima na dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pasal 8 (1)
Dalam hal dipersyaratkan, Executing Agency menyusun Financial Statement of Special Account (FISSA) untuk kepentingan audit penggunaan Rekening Khusus oleh auditor.
(2)
FISSA yang telah diperiksa oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya diteruskan kepada PHLN berken aan. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal9
(1)
KPPN KBI agar menyampaikan lembar ke-2 SP2D LS , SP2D GU lsi, SP2D GU Nihil, dan SP2D GU Pengganti Rekening Khusus kepada satuan kerja ( bersangkutan. -7-
(2)
KPPN Non KBI agar menyampaikan lembarke-2 SP2D LS, SP2D GU lsi, dan SP2D GU Nihil dengan dilampiri copy SPB SP2D berkenaan kepada satuan kerja bersangkutan. Pasal10
(1)
KPPN KBI agar menyampaikan copy SP2D LS, SP2D GU lsi, SP2D GU Nihil, dan SP2D GU Pengganti Rekening Khusus kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(2)
KPPN Non KBI agar menyampaikan copy SP2D LS, SP2D GU lsi, dan SP2D GU Nihil dengan dilampiri SPB SP2D dan Daftar SPB berkenaan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(3)
Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setiap hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya alas seluruh Iransaksi penerbitan SP2D Rekening Khusus minggu sebelumnya, dikelompokan per masing-masing kode PHLN dalam salu sural penganlar dan dialamatkan kepada : Direktoral Jenderal Perbendaharaan Direktoral Pengelolaan Kas Negara Subdirekloral Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praplosuhardjo I lanlai IV JI. Lapangan Banleng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
(1)
PPN , PPnBM, dan PPh yang lerulang unluk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraluran perundang-undangan.
(2)
Pengesahan faklur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraluran perundangundangan. Pasal 12
(1)
Pengeluaran alas SP2D yang lelah membebani Reken ing Khusus lela pi belum diminlakan pengganliannya kepada PHLN dinyalakan backlog sa mpai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan replenishment/reimbursement dan lelah mend apal pengganlian.
(2)
Pengeluaran alas SP2D Rekening Khusus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA yang lidak sesuai dengan kelenluan sebagaimana dialur dalam NPHLN dikalegorikan sebagai pengeluaran ineligible.
(3)
Alas pengeluaran yang dikalegorikan ineligible sebag aimana dimaksud pada ayal (2), Direklur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan sural pemberilahuan kepada Pimpinan Kemenlerian Negara/Lembaga dengan lembusan kepada Direklur Jenderal Anggaran. -8-
f
(4)
Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan in! mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 NOT ember 2010 KTUR JENDERAL, 'I,t~.
"""
-9-
r
LAMPIRAN PERATURAN
OIREKTUR
JENOERAl
PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-J0IP8I2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIAAN DANA HIBAH IBRD NOMOR TF·096670 DECENTRAUZA TION SUPPORT FA CILITY II FORMULA TlON OF NORMS, STANDARDS, PROCEDURES AND CRITERIA (NSPK) FOR LOCAL GO VERNMENT SERVICES DELIVER Y
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN DANA HIBAH IBRD NOMOR TF-096670 DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY" FORMULATION OF NORMS, STANDARDS, PROCEDURES AND CRITERIA (NSPK) FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICES DELIVERY REKENING KHUSUS NOMOR 602.145411
Kode
Uraian Kategori
Porsi Pembiayaan Hibah
(1)
(2)
(3)
(4)
Batas Maksimum Nilai Kontrak SOE (Tidak Perlu NOL Bank Dunia)
1
Consultants' Services
100 %
Procurement Plan
2
Training and Workshops
100 %
Procurement Plan
3
Operating Expenses
100%
Procurement Plan
- 10 -
