KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth .
Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- It /PB/2017 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017
A. Umum
Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sadan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Sadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.05 .2.21 .02 .17.0379 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana TA 2017, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar lsian Pelaksan.aan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP Sadan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Sadan Pengawas Obat dan Makanan C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Sadan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP 2017 pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Sadan Pengawas Obat dan Makanan . D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 189/KMK.02/2011 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sadan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Norn or PER-17 /PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
E. Ketentuan .. ..
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja di lingkungan Sadan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut: 1.
Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahap I Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp39 .600.000.000,- (Tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
2.
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017 .
3.
Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di lingkungan Sadan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2017 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan .
F. Penutup Kepala Kanter Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahc:raan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .
Tembusan : 1. Menteri Keuangan RI ; 2. Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan RI; 3. Sekretaris· Utama Sadan Pengawas Obat dan Makanan RI ; 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran; 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara; 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ; 7. Direktur Sistem Perbendaharaan ; 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia
-2-
LAM PIRAN I SURAT EDARAN DIREKTU R JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE -1! /PB/2017 BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA PE LAKSANAAN ANG GARAN PENE RIMAAN DAFTAR ISIAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SADA N PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP I TAHUN AN GGARAN 2017
Yth 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17 . 18. 19. 20 . 21. 22 . 23 . 24. 25. 26. 27. 28 . 29 . 30. 31.
: Kepa la Ke pala Ke pa la Kepa la Kepala Kepala Kepa la Ke pala Kepala Ke pa la Ke pala Kepa la Kepa la Kepa la Kepa la Kepala Kepala Kepala Kepa la Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepa la Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kan tor Kan tor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kan tor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pe layanan Pe layanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pe layanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Pe rbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan
Negara Jakarta VI Negara Bandung II Negara Semarang II Negara Yogyakarta Negara Surabaya II Negara Banda Aceh Negara .Medan I Negara Padang Negara Pekanbaru Negara Jambi Negara Palembang Negara Bandar Lampung Negara Pontianak Negara Palangkaraya Negara Banjarmasin Negara Samarinda Negara Manado Negara Palu Negara Makassar II Negara Kendari Negara Ambon Negara Denpasar Negara Mataram Negara Kupang Negara Jayapura Negara Bengkulu Negara Serang Negara Batam Negara Gorontalo Negara Pangkal Pinang Negara Manokwari
-3-
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN /PB/20 17 TENTANG BATAS MAKSIMUM NOl\10R SE -11 DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN PENCAIRAN ANGGARAN PENERIMflAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN SADAN FENGAWAS OE.AT DAN MAKANAN TAl-V\P I TAHUN ANGGARAN 201 7
DAFTAR MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017
No
Ko de Satker
1.
432731
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2.
445155
3.
445161
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
4.
445170
5.
632420
6.
432747
7.
Satker / lnstansi Pengguna
Pagu DIPA (PNBP)
KPPN Pembayar
Jumlah MP Tahap I 2017
7.800 .000.000
JAKARTA VI
940.450.000
10.900.000.000
JAKARTA VI
10.900.000.000
9.500.000.000
JAKARTA VI
9.500 .000.000
DEPUTI Ill BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA
8.900.000.000
JAKARTA VI
8.900 .000.000
4.500.000.000
JAKARTA VI
4.500.000.000
1.500.000.000
JAKARTA VI
225.000.000
432753
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG
1.700 .000.000
BANDUNG II
255.000.000
8.
432762
2.000.000.000
SEMARANG II
300.000.000
9.
432778
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGY AKARTA
1.500.000.000
YOGYAKARTA
225.000 .000
10.
432784
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA
2.200.000.000
SURABAYA II
330.000.000
'
+ -4-
No
Ko de Satker
11 .
432790
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH
900.000.000
12.
432804
13.
432810
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG
14.
432829
15.
432835
16.
432841
17.
432850
18.
Satker / lnstansi Pengguna
Pagu DIPA (PNBP)
KPPN Pembayar
Jumlah MP Tahap I 2017
BANDA ACEH
135.000.000
1.500.000.000
MEDAN I
225 .000.000
1.300.000.000
PADANG
195.000 .000
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPEKANBARU BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI
1.150.000.000
PEKANBARU
172.500.000
JAMBI
127.500.000
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG
1.150.000.000
PALEMBANG
172.500.000
1.000.000.000
BANDAR LAMPUNG
150.000 .000
432866
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK
1.100.000.000
PONTIANAK
165.000 .000
19.
432872
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA
800.000.000
PALANGKARAYA
120.000.000
20.
432881
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN
900 .000.000
BANJARMASIN
135.000.000
21.
432897
800.000.000
SAMARINDA
120.000.000
22 .
432901
850 .000 .000
MANA DO
127 .500.000
23 .
432917
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU
750.000 .000
PALU
112.500.000
24.
432923
MAKASSAR II
232.500 .000
850.000.000
1.550.000.000
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR
-5-
+
25.
Ko de Satker 432932
26.
432948
27 .
432954
28.
432960
29 .
432979
30.
432985
31 .
432991
32 .
672821
33.
672838
34.
672859
35.
672842
36.
689071
No
Satker / lnstansi Pengguna
Pagu DIPA (PNBP)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEN DARI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AM BON BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KU PANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJAYAPURA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SE RANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI
KPPN Pembayar
800.000.000
KEN DARI
700 .000 .000
AM BON
105.000.000
DENPASAR
187 .500 .000
900 .000 .000
MATARAM
135.000.000
900.000.000
KU PANG
135.000.000
850.000.000
JAYAPURA
127.500.000
800.000.000
BENGKULU
120.000.000
650.000 .000
SE RANG
97 .500.000
650.000.000
BATAM
97 .500 .000
500.000.000
GORONTALO
1.250 .000 .000
75 .000.000
PANGKAL PINANG
75 .000.000
396.995.000
MANOKWARI
59.550 .000
_,,-
-6-
-
500.000 .000
73.996.995.000
JUMLAH
Jumlah MP Tahap I 2017 120.000.000
__.
··~
·----
39.600.000.000
