KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ilantai Ii JI. lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon: +62-21-3842234, 3449230 Ext 5500 Faksimile (021) 3864776

Nomor Sifat Lampiran Hal

Yth.

S-"3f41!PS/2011 Segera Satu berkas Satas Waktu Pengesahan Hibah Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Sentuk Uang Tahun 2010

r

April 2011

1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Selanja yang Sersumber dari Hibah Luar NegerilDalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian NegaralL~mbaga dalam Sentuk Uang, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengajuan SPM Pengesahan oleh PAlKuasa PA atas pendapatan dan belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung dalam bentuk Uang T.A. 2010 diterima KPPN setempat paling lambat tanggal 11 April 2011 pad a jam ke~a. 2. Atas dasar SPM Pengesahan tersebut, KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan paling lambat tanggal 12 April 2011. 3. Aplikasi SPM tahun 2010 dan Aplikasi SP2D tahun 2010 untuk pengesahan hibah tersebut telah di-update dan dapat diunduh pada website resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di http://www.perbendaharaan.go.id. 4. PAlKuasa PA menerbitkan SPM Pengesahan Hibah Tahun 2010 tersebut dengan diberi tanggal 31 Desember 2010 dan menggunakan sumber dana hibah dalam negeri dengan kode 08 (HDN). Petunjuk pengisian SPM Hibah Langsung Dalam Negeri terlampir. 5. KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan atas SPM Pengesahan yang diajukan oleh Kuasa PA dengan diberi tanggal 31 Desember 2010 dan melakukan pengisian kode bank pad a aplikasi SP2D Hibah Langsung Dalam Negeri menggunakan kode 701. 6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar memberitahukan satker di wilayah kerjanya yang menerima Hibah Dalam Negeri Langsung dalam bentuk uang mengenai batas waktu pengajuan SPM Pengesahan dimaksud pad a butir 1 di atasj<

.. 7. Para Kepala KPPN agar memberitahukan satker di wilayah kerjanya masing-masing mengenai maksud butir 3 dan 4 di atas, dan memberitahukan Petunjuk pengisian SPM Hibah Langsung Dalam Negeri sebagaimana lampiran surat ini. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 4. Direktur Sistem Perbendaharaan.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Tanggal : S April 2011 Nomor : S- 3S"4I/PB/2011 Hal Batas Waktu Pengesahan Hibah Dalam Negeri yang diterima Langsung oleh Kementerian Negara Lembaga dalam Bentuk Uang Tahun 2010

PETUNJUK PENGISIAN SPM PENGESAHAN HIBAH DALAM NEGERI LANGSUNG DALAM BENTUK UANG Dalam rangka pengesahan hibah, baik pendapatan hibah maupun belanja yang bersumber dari hibah, terdapat beberapa prinsip sebagai berikut:

1.

Dalam pembuatan SPM Pengesahan Hibah, dalam satu SPM Pengesahan Hibah hanya dapat menampung Pengesahan Penerimaan Hibah dan Belanja Yang Bersumber dari Hibah yang memiliki kesamaan (kode) Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Klasifikasi Belanja, serta Nomor Register Hibah.

2.

Satu Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mendapatkan Satu Nomor Register Hibah. Apabila suatu NPH telah diberikan No. Register pada tahun yang lalu, maka untuk tahun-tahun berikutnya tidak perlu meminta No. Register lagi. No. Register tersebut berlaku multi-years hingga Perjanjian Hibah selesai dilaksanakan.

3.

Apabila suatu Satker mendapat hibah dari 2/lebih Pemberi hibah yang berbeda atau mendapat hibah dari Satu Pemberi Hibah namun dibuat dalam 2/lebih Naskah Perjanjian Hibah, maka Satker terse but akan memiliki 2/lebih Nomor Register Hibah. Tiap-tiap Nomor Register Hibah akan memiliki Satu Kartu Pengawasan masing-masing sehingga SPM Pengesahannyapun akan dibuat terpisah, tidak dapat dicampur.

4.

Dalam Pengisian SPM Pengesahan Hibah untuk pertama kali, maka pengisian uraian Saldo Awal harus 0 (nol). Untuk SPM Pengesahan hibah selanjutnya, saldo akhir SPM sebelumnya menjadi saldo awal SPM berikutnya.

5. Sebelum tahun 2010, dimungkinkan Satker pernah menerima hibah dan membelanjakannya. Penerimaan dan belanja tersebut belum pernah disahkan ke KPPN. Dari Penerimaan dan Belanja tersebut dimungkinkan terdapat sisa uang (Kas) dari hibah yang belum dibelanjakan dan hendak dibelanjakan di tahun 2010 atau tahun-tahun selanjutnya. Apabila terjadi yang demikian, maka Satker harus terlebih dahulu mengesahkan sisa uang tersebut sebagai penerimaan tahun 2010 dalam SPM tersendiri. 6. Atas transaksi Penerimaan dan belanja yang bersumber dari hibah yang terjadi sebelum tahun 2010 tidak perlu disahkan melalui SPM Pengesahan Hibah ke KPPN, kecuali jumlah sisa uang (kas) seperti yang diuraikan pada angka 5 diatas. Namun apabila dari transaksi tahun 2009 tsb. menghasilkan Aset (dari Belanja modal), maka aset tsb. harus diinput dalam Neraca Satker melalui SIMAK-BMN dan harus diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan. 7.

Atas transaksi yang sama kode akunnya terkait penerimaan maupun belanja yang bersumber dari hibah, dapat diakumulasi (dijumlahkan) sampai dengan transaksi tanggal 31 Desember 2010 dalam satu SPM, sepanjang memiliki kesamaan kode seperti yang diuraikan pada angka 1. Hal ini hanya dapat dilakukan untuk Pengesahan Hibah tahun 2010 saja.

8.

Khusus SPM Pengesahan Hibah Tahun 2010, semua SPM dan SP2D diberi tanggal 31 Desember

2010.

9.

Kode Sumber Dana yang digunakan adalah 08 (HDN).

10. Kode Akun Penerimaan adalah sesuai dalam Revisi DIPA, yaitu akun S2xxxx, S3xxxx dan S7xxxx. Sedangkan kode akun Pendapatan Hibah menggunakan akun-akun sebagai berikut: Uralan

KodeAkun 431131 431132 431133 431139

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Hibah Hibah Hibah Hibah

Dalam Dalam Dalam Dalam

Negeri Langsung - Perorangan Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha Negeri Langsung - Pemerlntah Daerah Negeri Langsung Lainnya

lIustrasi Pengisian SPM Pengesahan Untuk memudahkan pemahaman pengisian SPM Pengesahan Hibah, dlbawah Ini disajikan ilustrasi pengisian SPM Pengesahan sebagai berikut: Satker Sekolah TInggi Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (BA.010.0S) selama tahun 2009 dan 2010 menerima dan membelanjakan hibah langsung berupa uang dari sebuah Lembaga di dalam negeri dan dari Pemerintah Daerah. Masing-masing dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) sendiri dan masingmasing mendapatkan Nomor Register Hibah. Data-data terkait hibah dari Lembaga Dalam Negeri:

1. Mendapat Nomor Register: 10000001 2.

Total Perjanjian Hibah sebesar Rp.1oo Juta. Direalisasikan (diterima uangnya) sebesar Rp.60 juta di tahun 2009 dan Rp.40 juta di tahun 2010.

3.

Dari sumber hibah tersebut, Sekolah Tinggi Dalam Negeri membelanjakannya sebesar Rp.2S juta di tahun 2009 dan Rp.7S juta di tahun 2010.

4.

Realisasi pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah sebagai berikut:

Berdasarkan transaksi diatas, SPM Pengesahan Hibah Dalam Negeri Langsung Satker yang dibuat oleh Satker Sekolah Tinggi Dalam Negeri adalah sebagai berikut: a.

Menentukan Saldo akhir Kas yang berasal dari penerimaan hibah tahun 2009 yang belum dibelanjakan. Dalam hal ini adalah sebesar Rp.35 juta, yaitu Penerimaan Sebesar 60 juta dikurangi Belanja sebesar Rp. 25 juta.

b.

Atas Saldo Hibah tahun 2009 tersebut, Satker harus membuat SPM Pengesahan atas sisa saldo

tersebut (Rp.35 juta) dalam satu SPM tersendiri terlebih dahulu. lIustrasi SPM Pengesahan atas transaksi saldo hibah tahun 2009 diatas adalah sebagaimana Lampiran lao c.

Untuk membuat SPM Pengesahan hibah untuk transaksi tahun 2010, Satker ABC menjumlahkan akun-akun yang sama sebagai berikut: o

Untuk Pengeluaran tahun 2010 terdiri dari: •

521211 = Rp.10 juta

•

521219 = Rp.5 juta

•

532111 = Rp.20 juta

•

533111 = Rp.40 juta

Total Pengeluaran (belanja) sebesar Rp.75 juta dalam 3 klasifikasi belanja (5212,5321 dan 5331).

o

Untuk Total Penerimaan Hibah tahun 2010 sebesar Rp.40 juta pad a akun 431132 (Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha).

d.

Diasumsikan bahwa semua pengeluaran (belanja) tersebut dalam Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang sama, dengan demikian kesemuanya dapat dibuat dalam 3 (tiga) SPM Pengesahan. lIustrasi SPM Pengesahan atas transaksi hibah diatas adalah sebagaimana Lampiran lb, lc dan ld.

e.

Atas Penerimaan Hibah dan Belanja yang bersumber dari Hibah tahun 2009 tidak perlu disahkan ke KPPN. Namun karena belanja yang dilakukan pada tahun 2009 merupakan belanja modal, maka apabila aset yang dihasilkan dari belanja modal tersebut belum diinput dalam Neraca tahun 2009, harus diinput dalam Neraca Satker Sekolah Tinggi Dalam Negeri tahun 2010 melalui SIMAK-BMN dan dJu_ngkaJlka_ndalam_CitLK._ .. _ _ _ _.

Data-data terkait hibah dari Pemerintah Daerah: 1.

Mendapat Nomor Register: 10000002

2.

Total Perjanjian Hibah sebesar Rp.100 Juta. Direalisasikan (diterima uangnya) sebesar Rp.65 juta di tahun 2010 dan Rp.35 juta akan direalisasikan di tahun 2011.

3.

Dari sumber hibah tersebut, Sekolah Tinggi Dalam Negeri membelanjakannya sebesar Rp.55 juta di tahun 2010, sehingga masih terdapat sisa uang kas di Sekolah Tinggi Dalam Negeri sebesar Rp.lO juta.

4.

Realisasi pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah sebagai berikut:

Berdasarkan transaksi diatas, SPM Pengesahan Hibah Dalam Negeri Langsung Satker yang dibuat oleh Satker Sekolah Tinggi Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 1.

Menjumlahkan akun-akun yang sama sebagai berikut: a.

Untuk Pengeluaran (belanja) tahun 2010 terdiri dari: - 521211 = Rp.10 juta - 532111 = Rp.45 juta

b. Total belanja tahun 2010 sebesar Rp.55 Juta dalam 2 klasifikasi belanja (5212 dan 5321). c.

Total Penerimaan hibah tahun 2010 sebesar Rp. 65 juta dengan menggunakan kode akun S32111 (Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemerintah Daerah).

d.

Dengan demikian terdapat Saldo Akhir Kas di Satker pada akhir tahun 2010 sebesar Rp. 10 juta, yang akan menjadi Saldo Awal Kas pada SPM Pengesahan Hibah pertama Tahun 201l.

2.

Diasumsikan bahwa semua pengeluaran (belanja) tersebut dalam Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang sama, sehingga dapat dibuat dalam 2 SPM Pengesahan. lIustrasi SPM Pengesahan atas transaksi hibah diatas adalah sebagaimana Lampiran 2a dan 2b.

Lampiranla KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN Tanggal 31·12·2010

Nomor: xxxx1/HDNU2010

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019) Agar melakukan pengesahan sejumlah : Saldo awal

Rp.

0,-

Penerimaan

Rp.

35.000.000,-

Pengeluaran

Rp.

0,-

Saldo akhir

Rp.

35.000.000,-

Tahun Anggaran :

2010

Dasar Pengesahan

Kewenangan Pelaksanaan

DIPA No.1234/015-08.5/-/2010 TanggaI31-12-2oo9

Satker

Unit Organisasi

lokasi

123456

010.08

01.51

Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09

No.Reg.1oo0oo01lEMBAGA DN

SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI Sumber Dana

:08

PENGELUARAN KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA

KD

HDN

PENERIMAAN AKUN PENDAPATAN

JUMLAH UANG

JUMLAH UANG

BAG IAN ANGGARAN 999.02

431132

Jumlah Pengeluaran

35.000.000,-

0,- Jumlah Penerimaan Saldo Dana HDNl Uang

35.000.000,-

I

35.000.000,-1

Kepada: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu

: Pengesahan dan Pembukuan Penerimaan Saldo Akhir Tahun lalu yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri langsung JAKARTA, 31 DESEMBER 2010 A.n. MENTERI DALAM NEGERI Kuasa Pengguna Anggaran PEJABAT PENANDATANGAN SPM

FARHAN SA NIP.196202221982021002

Lampiranlb KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN Tanggal 31-12-2010

Nomor: xxxx21HDNLI2010

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019) Agar melakukan pengesahan sejumlah : Saldo awal Rp. Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo akhir Rp. Tahun Anggaran :

35.000.000,40.000.000,15.000.000,60.000.000,-

2010

Dasar Pengesahan DIPA No.1234/015-DS.5/-/2010 Tanggal 31-12-2009

Kewenangan Pelaksanaan KD Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09 Unit Organisasi Satker 123456 010.0S SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI

No.Reg.10000001 LEMBAGA ON

Sumber Dana

:OS

PENGELUARAN KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA 0024.00040.521211 0024.00040.521219

Jumlah Pengeluaran

Lokasi 01.51

HDN

PENERIMAAN AKUN PENDAPATAN BAG IAN ANGGARAN 999.02 10.000.000.- 431132 5.000.000.-

JUMLAH UANG

JUMLAH UANG

40.000.000.-

15.000.000,- Jumlah Penerimaan Saldo Dana HDNL Uang

40.000.000,1

60.000.000,-1

Kepada: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan dan Pembukuan Penerimaan dan/atau Belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung JAKARTA, 31 DESEMBER 2010 A.n. MENTERI DALAM NEGERI Kuasa Pengguna Anggaran PEJABAT PENANDATANGAN SPM

FARHAN SA NIP.1962022219S2021002

Lampiran 1c KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor: xxxx3/HDNU2010


60.000.000,0,20.000.000,40.000.000,-

2010

Dasar Pengesahan DIPA No.1234/01S-08.5/-/2010 TanggaI31-12-2009

Kewenangan Pelaksanaan KD Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09 Satker Unit Organisasi 123456 010.08 SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI

No.Reg.10000oo1 LEMBAGA DN

Sumber Dana

: 08

PENGELUARAN

KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA 0024.00040.532111

Jumlah Pengeluaran

Lokasi 01.51

HDN

PENERIMAAN

JUMLAH UANG

AKUN PENDAPATAN BAGIAN ANGGARAN 999.02

JUMLAH UANG

20.000.000,-


0,1

40.000.000,-1


FARHAN S.A. NIP.196202221982021002

Lampiran1d KEMENTER!AN DALAM NEGER!

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN Tangga! 31-12-2010

Nomor: xxxx4lHDNU2010

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019) Agar melakukan pengesahan sejumlah : Rp. Saldo awal Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo akhir Rp. Tahun Anggaran :

40.000.000,0,40.000.000,0,-

2010

Dasar Pengesahan DIPA No.1234/015-08.5/-/2010 TanggaI31-12-2009

Kewenangan Pelaksanaan KD Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09 Unit Organisasi Satker 010.08 123456 SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI

No.Reg.10OOOOOllEMBAGA ON

Sumber Dana

:08

0024.00040.533111

Jumlah Pengeluaran

HDN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA

lokasi 01.51

JUMLAH UANG

AKUN PENDAPATAN BAG IAN ANGGARAN 999.02

JUMLAH UANG

40.000.000,-

40.000.000,- Jumlah Penerimaan Saldo Dana HDNl Uang

0,1

Kepada: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan dan Pembukuan Penerimaan dan/atau Belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri langsung JAKARTA, 31 DESEMBER 2010 A.n. MENTERI DALAM NEGERI Kuasa Pengguna Anggaran PEJABAT PENANDATANGAN SPM

FARHAN S.A. NIP.196202221982021002

0,-1

Lompiron20 KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor: xxxx5/HDNLJ2010


0,65.000.000,10.000.000,55.000.000,-

2010

Dasar Pengesahan DIPA No.1234/015-08.5/-/2010 TanggaI31-12-2009 No.Reg.10000002 PEMDA

Kewenangan Pelaksanaan KD Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09 Satker Unit Organisasi -010.08 123456 SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI Sumber Dana

: 08

PENGELUARAN

HDN

PENERIMAAN

0024.00040.521211

AKUN PENDAPATAN JUMLAH UANG BAGIAN ANGGARAN 999.02 10.000.000,- 431133

Jumlah Pengeluaran

10.000.000,- Jumlah Penerimaan

KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA

Lokasi 01.51

Saldo Dana HDNL Uang

JUMLAH UANG 65.000.000,-

65.000.000,1

55.000.000,-1


FARHAN S.A. NIP .196202221982021002

Lomp;ron2b KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Nomor: xxxx6fHDNU2010


0" 55.000.000,45.000.000,10.000.000,-

2010

Dasar Pengesahan DIPA No.1234/015-D8.5/-/2010 TanggaI31-12-2009

Kewenangan Pelaksanaan KD Fungsi, Subfungsi, Program 01.01.09 Unit Organisasi Satker 010.08 123456 SEKOLAH TINGGI DALAM NEGERI

No.Reg.10000002 PEMDA

Sumber Dana

: 08

PENGELUARAN

KEG / SUB KEG / AKUN BELANJA 0024.00040.532111

Jumlah Pengeluaran

Lokasi 01.51

HDN

PENERIMAAN

JUMLAH UANG

AKUN PENDAPATAN BAG IAN ANGGARAN 999.02

JUMLAH UANG

45.000.000,-


1

10.000.000,-1

Kepada: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan dan Pembukuan Penerimaan dan/atau Belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung JAKARTA, 31 DESEMBER 2010 A:n. MENTERI DALAM NEGERI Kuasa Pengguna Anggaran PEJABAT PENANDATANGAN SPM

FARHAN SA NIP.196202221982021002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents