KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 92 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBA YARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
(BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN
DIREKTUR
JENDERAL
NEGARA
PERBENDAHARAAN,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 /PMK.05/2011, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
tentang dengan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pel?lksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 204 /PMK.05/2011; Menteri Keuangan Nomor
8. Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
78/PB/2006 tentang Penatausahaan Modul Penerimaan Negara;
Nomor
Penerimaan
PER-
Negara Melalui
MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN
Menetapkan
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.
BABI KETENTUAN
UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan dengan:
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
ini yang dimaksud
1.
Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh bank/pos persepsi yang berisi rekapitulasi penerimaan dan pelimpahan, rakpitulasi nota kredit, nota debet pelimpahan, daftar nominatif penerimaan (DNP).
2.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
3.
Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut R-KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pad a bank sentral.
4.
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tug as untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara sesuai undang-undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.
5.
6.
Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditentukan. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7.
Penerimaan
8.
Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggararan Negara.
9.
Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan.
Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
- 2-
10. Sank/Pos Persepsi Peserta Uji Coba Billing System, yang selanjutnya disebut Sank/Pos Peserta adalah Sank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Kuasa SUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara berdasarkan kode billing dalam sistem MPN. 11. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui MPN. 12. Nomor Transaksi Sank, yang selanjutnya disingkat NTS adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sank Persepsi. 13. Nomor Transaksi Pos, yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi. 14. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing dalam sistem MPN. 15. Kode billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. 16. Rekening penerimaan adalah rekening untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya. 17. Sukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat SPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Sank Persepsi/Devisa Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTS. 18. Tempat Pembayaran Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat TPPN adalah kantor cabang/unit kerja Sank/Pos Peserta yang menerima setoran pembayaran pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem MPN.
SAS II RUANG LlNGKUP Pasal2 (1)
(2) (3)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai tata cara penatausahaan penerimaan pajak melalui uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem MPN pada: a. Sank/Pos Peserta, yang meliputi kantor pusat Sank/Pos Peserta dan TPPN pada lingkup Sank/Pos Peserta; b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan C.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan Pajak Sumi dan Sangunan. Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pelaksanaan pembayaran melalui loket.
-3-
(4)
Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban Bank/Pos Peserta dalam pelaksanaan penerimaan negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan perjanjian.
BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Kuasa BUN membuka satu rekening penerimaan pada kantor cabang yang ditunjuk atau kantor pusat Bank/Pos Peserta untuk menampung penerimaan negara yang ditatausahakan melalui uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem MPN. (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipergunakan untuk menampung secara terpusat penerimaan pajak dari seluruh TPPN pada lingkup Bank/Pos Peserta. (3) Seluruh saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilimpahkan ke Rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap hari kerja paling lambat puku116.30 waktu setempat.
BAB IV PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) OLEH WAJIB PAJAK Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), wajib pajak melakukan penyetoran pembayaran pajak dengan menggunakan kode billing. (2) Kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak secara mandiri dan/atau dengan bantuan pihak lain sesuai ketentuan yang mengatur pelaksanaan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system). (3) Wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran dan kelengkapan data setoran pajak pada saat memperoleh kode billing dari sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Wajib pajak yang telah memperoleh kode billing dapat segera melakukan penyetoran pembayaran dengan menggunakan kode billing tersebut sebagai referensi pembayaran.
- 4-
BABV PENATAUSAHAAN
PADA BANK/POS
PESERTA
Pasal5 (1)
Kantor pusat Bank/Pos Peserta wajib mendaftarkan kantor cabang/unit kerja yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sebagai TPPN.
(2)
TPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jaringan komunikasi data yang terhubung secara on-line dengan kantor pusat Bank/Pos Perserta.
(3)
Kantor pusat Bank/Pos Peserta bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas seluruh TPPN dalam lingkup masing-masing Bank/Pos Peserta. Pasal6
(1)
TPPN menatausahakan setoran penerimaan kode billing dengan ketentuan sebagai berikut: a.
berdasarkan kode billing yang diterima, billing ke dalam sistem MPN;
b. TPPN melakukan
konfirmasi
kebenaran
pajak TPPN
berdasarkan
merekam
informasi
kode
data setoran
kepada wajib pajak/penyetor; c.
TPPN memastikan kecukupan jumlah dana wajib pajak/penyetor sesuai jumlah setoran yang diinginkan;
d.
TPPN wajib memberikan NTPN dan NTB/NTP atas setiap setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pad a huruf
a; e.
TPPN wajib mengkreditkan setoran penerimaan negara ke rekening penerimaan yang terdapat pada cabang Bank/Pos atau kantor pusat Bank/Pos Peserta;
f.
TPPN menyerahkan surat setoran/BPN yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta ditandatangani dan diberi cap dinas kepada wajib pajak/penyetor.
(2)
Bank/Pos Peserta menyelenggarakan pelaporan atas realisasi pembayaran setoran penerimaan pajak pada setiap hari kerja.
(3)
Pelaporan berikut:
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2) diatur
sebagai
a.
Laporan pelaksanaan penerimaan negara berisi data transaksi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan;
b.
Laporan pelaksanaan penerimaan negara disampaikan lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;
paling
c.
Laporan pelaksanaan penerimaan bentuk dokumen elektronik.
dalam
- 5-
negara
disampaikan
(4) Penyampaian laporan pelaksanaan penerimaan negara dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui portal web sistem MPN. (5) Bank/Pos Peserta bertanggung jawab atas keamanan penerimaan pajak sehubungan dengan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
data data
BABVI PENATAUSAHAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Pasal? (1) Setoran penerimaan pajak yang telah memperoleh NTB/NTP dibukukan sebagai penerimaan negara.
NTPN dan
(2) Pembukuan penerimaan pajak pada uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) secara resmi dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui penetapan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) pada Subdirektorat Penerimaan Negara. (3) Tata cara pelaporan penerimaan negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Penerimaan Negara diatur sebagai berikut: a. membukukan transaksi penerimaan berdasarkan data penerimaan yang diterima dari portal web sistem MPN; b. meneliti ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara; c. membukukan transaksi pelimpahan penerimaan negara berdasarkan nota debet Bank/Pos Peserta; d. menyusun Rekapitulasi LHP dan Laporan Mutasi Rekening. (4) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Penerimaan Negara menyampaikan laporan harian sesuai ketentuan. Pasal8 (1) Disamping penyelenggaraan penatausahaan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN juga menyediakan layanan kepada wajib pajak, berkenaan dengan pelaksanaan penyetoran pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem MPN. (2) Penyediaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. informasi yang dapat diperoleh wajib pajak terkait dengan status setoran dan/atau data transaksi setoran pembayaran pajak; b. penyediaan jasa layanan pembuatan kode billing bagi wajib pajak.
-6-
BABVII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal tanggal 2 Januari 2012.
Perbendaharaan
ini mulai
berlaku
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 29 Desember
~ /
__ ~ "/UA~ PIREKTURf\NDERAL,
: I
';t\GUS
~L-~\' ~. L. c;~,. ' ....•.
--
'"---
- 7-
SUPRIJANTO
NIP IV~ 19530814 197507 1 001
pada
2011
