KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 24 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2016
A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-150 tanggal 28 Maret 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum serta Nomor AHU.1.KU.02.02-166 tanggal 11' April 2016 perihal Perbaikan Surat Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3004/PB/2016 tanggal 7 April 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.146.927.739.247,- (Seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 1 di atas terdiri dari : a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan. b. Rp. 100.553.486.255.- (Seratus miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Februari 2016. 3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap II Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
-2
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April
2016
DIREKT,UR JENDERAL, 01004414i7".•:`,
\
it?
OgREK iF
—MAR NIP 19 64
ow
ARJOWIRYONO
9
198312 1 001
Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAF -1ARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
-4
N--
6677 8 2
4 088 03
408 792
4 0876 2
40 87 83
408 7 5 3
40 91 8 0
KA NW ILK E ME NT ER IA N H UK UMDA NHAM JA M BI
KA NT ORVVILAYAHKE ME NT ER IA N H UK UM DA N HAMKE PULA UANRI A U
KA NW I LKEM E NTER I AN H UK U M DA N HA M P E KA N BAR U
KA NW ILKEM EN TER IAN HUK U M DA N HAM B AN DA ACE H
KA NW I LKE M EN TE RI ANH UK UM DANHAM S URABAYA
KA NW I LKEM ENT ER IA NH UK U M DANH AM YO G YAKAR TA
JAM B I
TAN J UN GPIN A N G
PEKA NBAR U
KAN W ILK EM E NTER I A N H UKU MD ANHAMP ADAN G PA DA NG
KANW ILK EMENT ERI A N H UK UMDA NHAM SU MAT ERA UTARA DI M EDA N
PAL EM BA N G
ME DAN I
B ANDA ACE H
S URA BAYA I I
YOG YA KARTA
S EM AR AN G I
01 7
01 4
012
009
00 8
01 0
004
0 01
1 35
030
02 6
3 .4 3 9 .3 50 .0 00
2 .57 5 .6 91 .0 00
2 .01 0 .1 09 .0 00
2 .01 0 .1 09 .000
3 .7 2 2 .1 41 .0 0 0
2 .86 6 .1 2 5 .000
5 .1 59 .02 5 .0 00
2 .01 0 .1 09 .000
1 3 .1 76 .53 2 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .000
- 1 3 .1 76 .532 .00 0
3 .43 9 .350 .0 00
2 .57 5 .6 91 .00 0
2 .010 .1 09 .00 0
2 .01 0 .1 09 .0 00
3 .7 2 2 .1 41 .000
2 .8 66 .12 5 .00 0
5 .1 59 .02 5 .0 00
2 .01 0 .1 09 .00 0
13 .1 7 6 .5 32 .0 0 0
2 .01 0 .10 9 .00 0
1 3 .1 76 .532 .0 0 0
....A.
N)
> (i) -,, 7 C3g c ci) D rcco ° (1) 127)*63 6- 3 a, a, -7.- x D o .-.- -u , D o „, v) (0 --, m 0. a' _, Fe.,— al ,L, '5 _ --,. (no n.) a, c.__ a, ,, 0:3 m it; z c, 7 (D 7 ,_, ''' .
CI? 6n P O N TI ANA K
042
2 .01 0 .1 09 .00 0
2.01 0 .1 09 .0 00
1 D 3 -, a) a) Fii -- . (i) a) -, A- al -,. a) . 3 73 2
•0
5 occ,o_
MP T ah a p I T ah un l 2 01 6
29 .674 .2 52 .992
7 00 .00 0 .0 00
7 00 .00 0 .000
700 .0 0 0 .0 00
400 .000 .0 0 0
70 0 .000 .0 00
400 .00 0 .0 00
400 .000 .00 0
4 00 .000 .00 0
4 00 .0 00 .000
400 .00 0 .000
4 0 0 .000 .000
400 .0 0 0 .00 0
69 .199 .52 3 .0 0 3
2 .0 58 .022 .50 0
1 .4 87 .4 1 8 .1 0 0
1 .608 .474 .0 00
513 .9 8 8 .0 00
1 .69 6 .04 3 .2 0 0
1 .01 5 .9 65 .000
7 84 .8 00 .0 00
856 .1 7 3 .50 0
1 .1 31 .0 93 .60 0
1 .2 32 .97 0 .0 00
4 87 .897 .53 6
77 5 .03 2 .0 0 0
1 .29 7 .3 33 .378
953 .44 0 .00 0
1 .697 .333 .3 7 8
1 .175 .0 32 .000
887 .897 .536
1 .632 .970 .00 0,
1 .531 .09 3 .6 00
1 .256 .1 73 .500
1 .184 .80 0 .00 0
1 .415 .96 5 .000
2 .396 .0 43 .2 00
913 .988 .0 00,
2 .308 .474 .000
2 .187 .41 8 .1 00„
2 .7 58 .022 .50 0 ,
98 .87 3 .77 5 .9 95 ,
SI)
X
400 .0 00 .0 0 0
x x c la, n 0 — iv CZ:. D- cr:, ci, gi. __ 7 n O a) co ci 0 0-,
-o 7 -0 ° = (4, si). a, la, --,
cp
0 , a) alo co n x K c zci)e3 co a) 3 co n n
553 .44 0 .0 00
C. 3 o
6,-
11) i 11) O. c =
a)
u,
0
400 .000 .00 0
CO
-13 3 ,--)- a, D
G0
cn ---
=
CD- o_ cu = 7 -.
o_
co ai 0 r0 ;-; >,., cu OJ D a) 3 c7,-ta, c,... ta) '1:3 7 0 'I
ai .__i
=la, __ c > ,T., 7,- -13 --,
3
)2
-P-- R CD .
El
2
▪
•
IN)
8 I (:)_ D › "-- cn a) E a) 7
BATAS M A KSI MUMP EN CAIRA NDANADIPAP N BPPADAD IREKTORATJEND E RA LADM IN ISTRASIH UK UM UM UMTAHA P I I TAH UN AN GG ARAN 2 016 Kod e K PP N
4 3 9 .096 .7 04 .000
11 .0 74 .2 56 .000
KPP NP emb a yar
1 39
11 .07 4 .2 5 6 .0 00
1 3 .176 .532 .00 0
Satk er / I n st an si P e ngguna
DI R EKTOR AT JE ND E RA LADMI NI ST R ASIHU K UM UM UM 1 39
- 13 .17 6 .5 32 .000
Kod e S atk e r
KA NWI LK EM EN TERI A NH UK UM DANH AMJ AKARTA JAKAR TAV RAYA
022
4 34 .811 .5 54 .0 0 0
4 0 92 57
BAND UN G I
4.2 8 5 .1 5 0 .000
408721 KA N WI L K EMEN T ER I AN H UK UM D ANH AM BA ND UN G
4 091 6 0
KAN W IL K EMENT ER IA N H UK UM DAN H AM PA LE MBA NG
BA N DA RLAMP UN G
JA KA RTA V
40 87 30
10
40 881 2
KAN WIL K EMEN T ERIA N H UK UM DA N H AM TAN JUN G KARAN G
4 0874 3
11
408 8 22
KA N WI L K EM EN TE RIA N HUK U M DA N H AM PO NT IAN AK
1
14
__, (...)
40 0 .000 .00 0
2 .9 72 .7 57 .00 0
968 .71 8 .0 00
3 .37 2 .7 57 .000
Kod e K PP N
2 .80 4 .9 81 .000
4 00 .000 .00 0
568 .71 8 .0 0 0
832 .876 .0 00
KPPN P emb aya r
043 2 .804 .981 .0 00
4 .58 5 .800 .00 0
400 .00 0 .000
43 2 .8 76 .000
9
PA LA N GKARAYA 04 5 4 .5 8 5 .80 0 .000
2 .01 0 .1 09 .00 0
400 .000 .00 0
4087 72
40 92 1 1
KANW I LK EMEN T ERI AN H U K U M DAN HAM KE N DA R I KEN DA RI
KA NWIL K EME NT ER I AN H UK U M DA N HAM UJUN G PAN DAN G
KANW I L KE ME NT ERIA N H UK UMDANHA M P AL U
AMB ON
MAKA S SA R II
PA LU
037
061
2 .01 0 .1 0 9 .000
2 .697 .97 9 .0 00
1 .14 6 .4 50 .00 0t
2 .01 0 .1 09 .0 00
2 .01 0 .10 9 .00 0 1
2 .697 .9 7 9 .0 00
1 .1 46 .4 50 .0 00
2 .01 0 .109 .000
4 00 .0 00 .0 00
4 0 0 .00 0 .0001
4 00 .000 .0 00
40 0 .0 00 .000
967 .30 8 .2 8 6
5 70 .9 94 .000
2 2 4 .4 60 .0 00
376 .71 9 .000
1 .367 .30 8 .286
970 .994 .00 0
624 .46 0 .0 00
776 .719 .00 0
28
64 902 3
4 09 1 70
4 0 8902
20
4 092 00 KAN W I LK EM EN TER I ANH UK UM D ANH AMAMB ON D E NPASAR
038
1 .12 8 .52 0 .00 0
BA N JAR MA SI N 04 6 2 .010 .1 09 .000
1 .1 46 .4 5 0 .00 0
1 .1 90 .5 20 .000
22
40 88 9 3 KAN WI L K EM E NT ER IAN H UK UMDA NHAM DE NPAS A R M ATA R AM
7 28 .52 0 .00 0 1
SAMA RI NDA 04 9
1 .1 46 .450 .000
79 0 .5 20 .00 0
23
4 0 8 87 3 KAN W I LK EM E NTE R IA NH UK UMDANH AM MATA RA M
MA NA D O 051
4 00 .00 0 .00 0
24
40 922 0
29
64 89 90
64 901 1
6 4 90 02
66 777 3
31
33
N
KANW I L K EME N TER I ANH UK UMDANH AM BE N G K UL U
KAN W I LK EM ENT ER IA N H UK UMDA NHA M JAYAP URA
G O RO NTA L O
PAN G KALP INAN G
SE R A N G
T E RN AT E
BE NGK ULU
JAYA PURA
K UP AN G
050
01 5
020
062
01 6
0 63
03 9
1 .1 4 6 .45 0 .00 0
2 .010 .1 09 .0 00
8 .02 5 .1 5 0 .000
1 .1 46 .4 50 .0 00
1 .1 46 .45 0 .0 00
1 .1 4 6 .450 .0 00
1 .1 46 .4 5 0 .000
1 .1 46 .4 50 0 0 0
2 .01 0 .1 09 .0 0 0
8 .02 5 .1 50 .0 00
1 .1 46 .4 50 .000
1 .14 6 .4 50 .0 0 0
1 .1 46 .4 50 .000
1 .14 6 .45 0 .0 00
4 0 0 .000 .00 0
400 .0 00 .000
7 00 .0 0 0 .00 0
4 00 .00 0 .0 00
400 .00 0 .00 0
4 00 .000 .00 0
4 0 0 .00 0 .000
3 58 .32 0 .00 0
2 85 .6 00 .0 00
1 .9 32 .80 4 .00 0
49 0 .1 44 .0 0 0
3 6 8 .4 00 .00 0
4 82 .4 64 .0 0 0
3 54 .600 .00 0
758 .320 .00 0
685 .6 00 .000
2 .632 .804 .000
890 .144 .00 0
7 68 .400 .000
882 .464 00 0
7 54 .6 0 0 .000
KAN WI LKE M EN T ERI A N H UK U M DA N H A M P R OP IN S I B ANT EN
KAN W I LK E M EN TE RI AN H UK U M DANH AM PR O PI N SI GO R O NTA LO
8 54 .835 .000
656 .6 80 .00 0
4 54 .8 3 5 .00 0
1.249 .9 57 .122
2 56 .6 80 .00 0
4 00 .000 .00 0
84 9 .9 57 .1 2 2
40 0 .0 00 .0 00 1 .14 6 .4 50 .000
400 .00 0 .000
1 .1 46 .4 50 .00 0 1 .1 4 6 .4 50 .0 0 0
2.002 .4 6 6 .0 0 0
1 .1 46 .4 50 .0 00 1 78
2 .002 .46 6 .000
06 5 MAM UJ U
1 39
MAN OKWA R I
BALA I HA R T AP ENI N GGA LAN JA KAR TA
JA KARTAV
KA NT ORVVI LAYA H K EM EN T ERI A NHUKU MDA N HA M P AP U A BAR AT
0 60
25
40 8 882
1
4 .58 5 .8 0 0 .000 .
4 .5 8 5 .800 .00 0
01
1 1 36
..r,
26
KANW IL K EME NT ERI AN H UK UM DAN H AM SAM AR I ND A
KA N WIL KE ME NTERI A NHU K UM DANHAM PALAN G KARAYA
Satk e r / I n st ansi P en ggun a
4 08842
Kod e S atk er
17
4088 52
4 0 91 91
18
(.....)
408 86 3
N \ ;
,
16
0 _.., CO
__.1. NJ ___. CO C-1 W 1`..)
Kod e S atk er Satk er / I nst a n si P en g gun a KP P NP emb a yar
Kod e Pa guDIPA (P NBP ) KP P N Bl oki r
Pa gusetel ah Bl oki r
2 .002 .466 .00 0
2 .002 .466 .000
400 .000 .00 0
400 .000 .00 0
572 .245 .502
47 3 .7 7 0 .0 9 4
97 2 .24 5 .502
87 3 .770 .094
MP s .d .Tah a p II T ah un 2 01 6
02 6
2 .002 .4 66 .00 0
MP Tah a p I T ah un 201 6
SEMA RAN GI 2 .002 .4 66 .00 0
666 .574 .7 86
BALAIHA RTA PENI N GGALAN SEM ARAN G 135
266 .574 .786
09 929 8 SURABAYA II
4 00 .0 00 .00 0
BALA I HAR TA P ENING GALANSU RABAYA
2 .002 .4 6 6 .0 0 0
0 992 99 2 .002 .46 6 .00 0
665 .31 1 .648
37 0 04
265 .311 .6 48
M ED A N I
400 .000 .0 0 0
BA LAI H A RTA P ENI NGA LA N ME DAN
2.002 .466 .00 0
09 9300 2.002 .46 6 .000
13 6
146 .927 .7 39 .24 7
MAKASS AR I I
100 .553 .486 .2 5 5
570 .594 .0 68 .0 00
46 .374 .2 52 .9 92
4.28 5 .15 0 .00 0
OD
56 6 .308 .91 8 .00 0
BALAI HARTA P E NIN GG ALAN UJUN G PAND ANG TOT A L
40 8432
Z O ,
