KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN NOMOR SE-
1 /PB/2011
TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Umum Pelaksanaan penerimaan, pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) tahun 2011 telah berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). Agar implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan petunjuk lebih lanjut atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010. Maksud dan Tujuan Dalam rangka mempermudah proses penyaluran serta menjaga keakuratan data DBH PBB. C. Ruang Lingkup Aplikasi yang digunakan dalam pembagian dan penyaluran DBH PBB. Petunjuk Penerbitan Surat Ketetapan Pembagian (SKP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) DBH PBB dan Biaya Pemungutan (BP) PBB. Penerbitan SP2D dan Surat Perintah Transfer (SPT) serta penyampaiannya ke Bank Operasional (BO) III PBB. Penyusunan laporan di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 5. Revisi DIPA DBH PBB dan BP PBB. D. Dasar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
E. Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil PBB menggunakan aplikasi yang telah disediakan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan versi terakhir. Aplikasi tersebut meliputi: Aplikasi Bendum untuk pembuatan SKP, Surat Permohonan Transfer, Surat Perintah Transfer (SPT), dan pelaporan terkait penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB; Aplikasi SPM untuk pembuatan SPM Dana Bagi Hasil PBB/ BP PBB. 3 Penerbitan Surat Ketetapan Pembagian (SKP) a. Sumber data yang digunakan dalam pembuatan SKP adalah sebagai berikut: Laporan Harian Penerimaan (LHP) dari Bank Persepsi PBB; Nota Debet pelimpahan PBB dari Bank Persepsi PBB; 3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan PBB dari BO Ill PBB. b. Penomoran SKP dilakukan secara otomatis melalui aplikasi dengan format : (no urut)/(Kode KPPN)/(Tahun Anggaran). c. KPPN wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan sumber data tersebut sebelum pembuatan SKP, yang diantaranya meliputi: Pencantuman kode klasifikasi termasuk kode wilayah penerimaan (Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota); Nota debet dan nota kredit tersebut diatas harus mencantumkan nilai pelimpahan penerimaan PBB per-sektor dan per-kabupaten/kota. d. Dalam hal terdapat perbedaan nilai pelimpahan (jumlah total dan/atau jumlah per sektor dan per Kabupaten/Kota) pada Nota Debet dan Nota Kredit, KPPN melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi PBB dan BO III PBB untuk mendapatkan nilai pelimpahan yang benar. Dalam hal terdapat selisih kurang jumlah penerimaan pelimpahan PBB di BO Ill PBB dengan jumlah penerimaan PBB di Bank Persepsi PBB, KPPN memberitahukan Bank Persepsi PBB untuk segera melimpahkan kekurangan pelimpahan tersebut sebelum hari pembagian PBB. Dalam hal terdapat selisih lebih jumlah pelimpahan PBB di BO Ill PBB dengan jumlah penerimaan PBB di Bank Persepsi PBB, KPPN memberitahukan Bank Persepsi PBB untuk segera mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pelimpahan sesuai ketentuan. KPPN mengenakan sanksi denda kepada Bank Persepsi PBB atas keterlambatan pelimpahan/kurang limpah sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai ketentuan. Dalam hal hasil persentase pembagian menghasilkan angka desimal, maka jumlah angka desimal tersebut dibulatkan untuk Bagian Provinsi. 4. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Untuk tahap awal, SPP masih diterbitkan secara manual. SPP diterbitkan untuk satu kabupaten/kota dengan rincian penerima Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota. c. Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Daerah Provinsi meliputi jumlah DBH PBB Bagian Provinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi.
Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota meliputi jumlah DBH PBB Bagian Kabupaten/Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kabupaten/Kota. Format SPP sebagaimana Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) SPM diterbitkan untuk satu kabupaten/kota dengan rincian penerima untuk Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Daerah Provinsi meliputi jumlah DBH PBB Bagian Provinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi. c. Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota meliputi jumlah DBH PBB Bagian Kabupaten/Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kabupaten/Kota. Penerbitan Surat Permohonan Transfer Surat Permohonan Transfer dibuat dan diparaf oleh Kasi Bank Giro/Pos dan ditandatangani oleh Kasubbag Umum. 7. Penyampaian SP2D dan SPT ke BO III PBB SP2D dan SPT diberikan tanggal hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan (hari pembagian). SP2D dan SPT dapat diterbitkan sebelum hari pembagian dengan memperkirakan waktu penyampaian ke BO III PBB. Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan pengantaran SP2D dan SPT oleh petugas yang ditunjuk, KPPN dapat mengirimkan SP2D dan SPT menggunakan sarana tercepat dan aman Pengiriman SP2D dan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf c. dengan memperhatikan waktu pembagian DBH PBB. Penyusunan laporan di KPPN a. KPPN c.q. Seksi Bank/Giro Pos menyusun laporan melalui aplikasi Bendum, yaitu: Laporan Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran DBH PBB Per Sektor Penerimaan PBB Rekapitulasi Penerimaan. Pembagian, dan Penyaluran DBH PBB Per Minggu. Ilustrasi penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. c. Data laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tergabung dalam file Buku Besar (GL). Penyusunan laporan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Perbendaharaan menyusun laporan, melalui aplikasi, yaitu: Laporan Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran DBH PBB Per Sektor Penerimaan PBB; Rekapitulasi Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran DBH PBB Per Minggu; 3) Laporan Realisasi Pagu DIPA Penyaluran DBH PBB dan BP PBB Bagian Daerah. Sumber data penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari laporan KPPN.
c. Data laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan melalui surat elektronik (eDirektorat Pengelolaan Kas dengan mail) ke Negara alamat
[email protected] . 10. Revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penerima kuasa dari Kuasa PA Transfer ke Daerah mengajukan usulan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Dalam pengajuan usulan perubahan/revisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menunjuk Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk mempersiapkan dokumennya. c. Usulan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah ditandatangani oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penerima kuasa dari Kuasa PA Transfer ke Daerah. F. Ketentuan Penutup Kepala KPPN agar menyampaikan maksud Surat Edaran ini kepada Bank Persepsi dan BO III mitra kerja masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta •ada tanggal 14 Januari 2011 KTUR JENDERAL,
gmitR. n,4htN
,,0
A
n:'
'
.:„704icara La, r..: lL,
orw.
)
4C
PU
MO
1 ti 1953050 197603 1 002
Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR. SE- 1 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : (I) Sifat Pembayaran Jcnis Pembayaran 1 2 3 4 5 6
Departemen/Lembaga Unit Organisasi Satker/SKS Lokasi Tempat Alamat
Nomor SPP-(2) 1131 Langsung (LS) Pengeluaran Anggaran
: Bendahara Umum Ncgara (999) (05) : Pengelolaan Transfer ke Daerah : Transfer Dana Perimbangan (DBH) (999204) : (5) : (6) : (7)
7 Kegiatan 8 Kode Kegiatan 9 Output 10 Kodc Output 11 Kode Fungsi Sub Fungsi Program 12 Kmenangan Pelaksanaan
Pengelolaan Transfer Dana Bagi Hasil : 4068 : Dokumen Transfer Dana Bagi Hasil : 4068.01 : 01 : 01.06 : (8) : (9)
Kepada Yth. Pejabat l'enerbit Surat Perintah Nlembayar Satker (10) di (11) , bersama ini kami ajukan permintaan . tanggal (14) Berdasarkan DIPA (12) Nomor (13) Pembayaran sebagai berik-ut : : dengan angka (15) 1 Jumlah Pembayaran dengan huruf (16) yang dimintakan : Transfer DBH PBB Bagian Daerah untuk Kab/Kota (17) Prov. (18), Minggu ke- (19) Bulan (20) TA (21) 2 Untuk keperluan 3 Jenis Belanja : Transfer ke Daerah 4 Atas nama : Terlampir 5 Alamat : Tcrlampir 6 Mempunyai rekening : Tcrlampir 7 Nomor dan Tanggal SKP : (22) 8 Rincian Jana dalam DIPA : I'BB Bagian Daerah Rp. (23)
NG
AKUN BERSANGKUTAN
PAGU DALAM DIPA
SPP/SPM s.d. YANG LALU
SPP INI
JUMLAH s.d. SPP INI
SISA DANA
(Rp)
(Rp)
(10)
(Rp)
(RP)
1
611121
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
2
611122
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
3
611123
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
4
611124
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
JUMLAH
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
LAMPIRAN
Dokumen Pendukung : .. (34)..Berkas
Diterima olch Penguji SPP/Penerbit SPM satker/satker sementara ... (35)
tanggal seperti (limas Pejabat Pembnat Komitmen
Pada tanggal ...(36)
satker/satker sementara ... (37)
Nama ... Nam a NIP.... NIP....
Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Nomor • TanggaI : Nama Penerima Alamat
No
Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening Penerima
Nilai Rupiah
NPWP
1
(alamat penerima)
2
(nama bank Rek. Kas Umum Daerah Prov.)
(nama provinsi penerima ) (jumlah DBH PBB Bag Prov. dan BP PBB Bag. Prov)
(nomor Rekening Kas Umum Daerah Prov)
(NPWP penenma)
REKENING KAS UMUM DAERAH PROV.
(nama Kab/Kota penenma)
(nama bank Rek. Kas Umum Daerah Kab/Kota)
(alamat penerima)
(jumlah DBH PBB Bag Kab/Kota dan BP PBB Bag. Kab/Kota)
(NPWP penenma) krnlah Total
(nomor Rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota) REKENING KAS UMUM DAERAH KAB/KOTA
xxxx
Pejabat Pembuat Komitmen
(Nama) (NIP)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN URAIAN ISIAN
NO. Diisi tanggal penerbitan SPP Diisi nomor penerbitan SPP
Dipilih sifat pembayaran LS (kode sifat pembayaran 4) Dipilih jenis pembayaran pengeluaran anggaran (kode jenis pembayaran 1) Diisi nama dan kode provinsi satker Diisi nama dan kode kota/kabupaten satker Diisi alamat satker Diisi kode program yang bersangkutan Diisi kode: (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (PB) Pembantuan, (DS) Desentralisasi. Diisi nama satker yang bersangkutan Diisi nama kota/ kabupaten satker yang bersangkutan Diisi nama DIPA Diisi nomor DIPA Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf Diisi nama Kabupaten/Kota penerima DBH PBB Diisi nama Provinsi penerima DBH PBB Diisi periode mingguan pembagian PBB Diisi bulan penerimaan PBB Diisi tahun penerimaan PBB Diisi nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pembagian (SKP) Diisi jumlah dana dalam DIPA Diisi angka pagu masing-masing akun dalam DIPA Diisi akumulasi nilai SPP/ SPM untuk akun berkenaan yang telah diajukan Diisi dengan nilai SPP untuk akun berkenaan yang diajukan saat ini Diisi akumulasi nilai SPP untuk akun berkenaan sampai dengan SPP ini (hasil penjumlahan kolom 4 dan kolom 5) Diisi sisa dana setelah SPP ini untuk akun berkenaan (hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6) Diisi jumlah pada kolom 3 Diisi jumlah pada kolom 4 Diisi jumlah pada kolom 5 Diisi jumlah pada kolom 6
Diisi jumlah pada kolom 7 Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperiukan Diisi nama satker/ SKS penguji SPP/ penerbit SPM Diisi tanggal penerimaan SPP
(37)
Diisi nama satker/ SKS peiabat pembuat komitmen
IREKTUR JENDERAL,
(11,
NOMO 197603 1 002
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR. SE- 1 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK RI IRAI
OAR RANI IRAN
ILUSTRASI PENERIMAAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN PBB Contoh : Penerimaan PBB Kab. Bandung Bulan Mei Tahun XX
Jm
Sn
SI
Rla
23
24
25
26
27
30
1
2
3
4
5
6
Sn
SI
Jm
Sb
Mg
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rht-: Km
Sb Mg 28 29
Bulan April
Bulan Mei
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Sn
SI
Rb
Km
Jm
Sb
Mg
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
Periode Penerimaan PBB Bulan Mei : Minggu I : penerimaan pada Tgl 27 April s.d. 3 Mei Minggu II
penerimaan pada Tgl 4 s.d. 10 Mei
Minggu Ill
penerimaan pada Tgl 11 s.d. 17 Mei
Minggu IV : penerimaan pada Tgl 18 s.d. 24 Mei Minggu V : penerimaan pada Tgl 25 s.d. 31 Mei
Bulan Juni
Periode Pelimpahan PBB dan Pembagian DBH PBB Bulan Mei: Minggu I pelimpahan dan pembagian pada Tgl 4 Mei Minggu II pelimpahan dan pembagian pada Tgl 11 Mei Minggu III pelimpahan dan pembagian pada Tgl 18 Mei Minggu IV pelimpahan dan pembagian pada Tgl 25 Mei Minggu V
Transaksi : 1. Terdapat penerimaan PBB di Bank Persepsi tanggal 28 April s.d 3 Mei : : Rp. 300.000 Sektor Pedesaan Sektor Perkotaan : Rp. 250.000 Sektor Perkebunan : Rp. 200.000 Sektor Kehutanan : Rp. 150.000 e. Sektor Pertambangan (Non Migas) : Rp. 100.000 : Rp. 1.000.000 Jumlah 2. Pada tanggal 4 Mei penerimaan sebesar Rp. 1.000.000 dilimpahan dari Bank Persepsi ke BO III. 3. Terdapat penerimaan PBB di Bank Persepsi tanggal 4 s.d 10 Mei : Sektor Pedesaan : Rp. 250.000 Sektor Perkotaan : Rp. 150.000 Sektor Perkebunan : Rp. Sektor Kehutanan : Rp. 100.000 e. Sektor Pertambangan (Non Migas) : Rp. .... : Rp. 500.000 Jumlah 4. Pada tanggal 11 Mei : penerimaan sebesar Rp. 500.000 dilimpahkan dari Bank Persepsi ke BO III. pembagian pelimpahan penerimaan PBB sebesar Rp. 1.000 000 DBH PBB Kab. Bandung DBH PBB Prop. Jawa Barat DBH PBB Bag. Pemerintah Pusat BP PBB (9% X 1.000.000 = 90.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
64,8% X 16,2% X 10% X
1.000.000 = 1.000.000 = 1.000.000 =
648.000 162.000 100.000 90.000
2.396 54.529 33.075 1.000.000
Dengan Perincian prosentase BP PBB per sektor : Sektor Pedesaan (300.000) Prop. Jawa Barat 4,50% X Kab. Bandung 85,50% X Bag. DJP 10% X
27.000 27.000 = 27.000 =
1.215 23.085 2.700
Sektor Perkotaan (250.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
2,00% X 78,00% X 20% X
22.500 = 22.500 = 22.500 =
450 17.550 4.500
Sektor Perkebunan (200.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
2,00% X 38,00% X 60% X
18.000 = 18.000 = 18.000 =
360 6.840 10.800
Sektor Kehutanan (150.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
1,75% X 33,25% X 65% X
13.500 = 13.500 = 13.500 =
236 4.489 8.775
Sektor Pertambangan-Non Migas (100.000) Prop. Jawa Barat 1,50% X Kab. Bandung 28,50% X Bag. DJP 70% X
9.000 = 9.000 = 9.000 =
135 2.565 6.300
5. Terdapat penerimaan PBB di Bank Persepsi tanggal 11 s.d 17 Mei : Sektor Pedesaan : Rp. 350.000 Sektor Perkotaan : Rp. 200.000 Sektor Perkebunan : Rp. 100.000 Sektor Kehutanan : Rp. e. Sektor Pertambangan (Non Migas) : Rp. 50.000 Jumlah : Rp. 700.000 Pada tanggal 18 Mei : penerimaan sebesar Rp. 700.000 dilimpahkan dari Bank Persepsi ke BO III. pembagian pelimpahan penerimaan PBB sebesar Rp. 500.000 DBH PBB Kab. Bandung DBH PBB Prop. Jawa Barat DBH PBB Bag. Pemerintah Pusat BP PBB (9% X 500.000 = 45.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
64,8% X 16,2% X 10% X
500.000 = 500.000 = 500.000 =
324.000 81.000 50.000 45.000
1.440 32.760 10.800 500.000
7. Terdapat penerimaan PBB di Bank Persepsi tanggal 18 s.d 24 Mei : Sektor Pedesaan : Rp. Sektor Perkotaan : Rp. 300.000 Sektor Perkebunan : Rp. 150.000 Sektor Kehutanan : Rp. e. Sektor Pertambangan (Non Migas) : Rp. 100.000 Jumlah : Rp. 550.000 8. Pada tanggal 25 Mei : penerimaan sebesar Rp. 550.000 dilimpahkan dari Bank Persepsi ke BO III. pembagian pelimpahan penerimaan PBB sebesar Rp. 700.000 DBH PBB Kab. Bandung DBH PBB Prop. Jawa Barat DBH PBB Bag. Pemerintah Pusat BP PBB (9% X 700.000 = 63.000) Prop. Jawa Barat Kab. Bandung Bag. DJP
64,8% X 16,2% X 10% X
700.000 700.000 = 700.000 =
453.600 113.400 70.000 63.000
2.025 45.675 15.300 700.000
9. Terdapat penerimaan PBB di Bank Persepsi tanggal 25 s.d 31 Mei : Sektor Pedesaan : Rp. 200.000 Sektor Perkotaan : Rp. Sektor Perkebunan : Rp. 300.000 Sektor Kehutanan : Rp. 250.000 e. Sektor Pertambangan (Non Migas) : Rp. ....... Jumlah : Rp. 750.000
10. Pada tanggal 1 Juni penerimaan sebesar Rp. 750.000 dilimpahkan dari Bank Persepsi ke BO III. pembagian pelimpahan penerimaan PBB sebesar Rp. 550.000 DBH PBB Kab. Bandung DBH PBB Prop. Jawa Barat DBH PBB Bag. Pemerintah Pusat BP PBB (9% X 550.000 = 49.500) Prop. Jawa Barat
64,8% X 16,2% X 10% X
550.000 550.000 550.000
= = =
356.400 89.100 55.000 49.500
945
Kab. Bandung
28.755
Bag. DJP
19.800 550.000
LAPORAN PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN REALISASI PENYALURAN DBH PB8, TERMASUK DBH BP PBB PER SEKTOR PENERIMAAN PBB BULAN MEI TAHUN KPPN BANDUNG
Ac
1 1,
Kabupaten / Kota
PER/ODE
Sektor Penerirnaan PBB
lumlah Penerimaan PBS pada Bank Persepsi/Dos Persepu PBS
lumlah Penerimaan Pelimpahan PBB dan Bank Persepsi/POs Persepsi PBS ke B0 10 P88
(Rp) 5
(RP) 4 6 Sektor Pedesaan 300,000 300,000 Sektor Perkotaan 250,000 250,000 0 200,000 200,000 Sektor Perkebunan 0 Sektor Kehutanan 150,000 150,000 100000 100,000 Sektor Pertambangan (Non M. gas) Jurnlah Mn gu I 1,000.000 1,000000 Minggu II Debtor Pedesaan 250,000 250,000 Sektor Perkotaan 150,000 150,000 Sektor Perkebunan .1 5 Sektor Kehutanan 100,000 :00,000 Sektor Pert arnbanpan flIon M n14as' lumlah Minsgu II 503,000 500.000 Minggu HI Sektor Pedesaan 350,000 350,000 Sektor Perkotaan 100,003 200,000 100,000 Sektor Perkebunan 7 103,000 Debtor Kehutanan 50,000 50,000 Sektor Pertambangan (Non Maas) lumlah Mmou III 700,000 700,000 Monet/ IV Sektor Pedesaan • Sektor Perkotaan 300,000 030,000 Sektor Perkebunan 150,000 C) 150,000 Sektor Kehutanan 100,000 100,000 Sektor Pertambangan !Non 1.14tas) lumlah Mmigu IV 550,000 550,000 Minggu V Sektor Pedesaan 200,000 Sektor Perkotaan Sektor Perkebunan C) 300,000 SSektor Kehutanan 250,000 Sektor Pertambangan iNon t,hg,") lumlah Minggu V 750,000 lumlah Kab/Kot I 3,500,000 2.250,000 /tarnish Total 3,500,000 2,750,000 2 Nab. Bandung
3 Minggu I
PEMBAGIAN PENERIMAAN P89 Baglan Pemenntah Kab/Nota
Bagian Pernehntah Proms! SPM/SP2D Nomor 7
langs./I 8
DBH PBB (16,2 %) (Rp) 9
01311 BP PBB
lumlah
0BHPBB (64,8 %)
(RP) 10
(Rp) 11=9.10
(Bp) 12
I
DBH BP PBS
lumlah
(80)
(Rp) 14.12411
13
1UM1AH BAGIAN DAMAN (Rp) 15=11,14
JUMIAH PEMBAGIAN PBB
(Rpl 20415,18.19
4•May
3
0 11 May
.
-
1,215 450 360 236
49,815 40,950 31,760 24,536
194,400 162,000 129,600 97,200
16,200 162,000
135 2,396
16,335 164,396
64,800 648,000
23,085 17,550 6,840 4,489 2,565
217,485 179,550 136,440 101,689 67,365
267,300 220,500 169,200 176,225 83,700
54,529
702,529
866,925
40,500 24,300
1,013 270
41,513 24,570
162,000 97,200
19,238 10,530
181,238 107,730
222,750 132,300
158
16,358
64,800
2,993
18.May
67,793
84,150
81,000 56,700 32,400 16,200
1,440 1,418 360 180
82,440 58,118 32,760 16,360
324,000 226,800 129,600 64,800
356,760 253,733 143.640 68,220
439,200 311,850 176,400 84,600
8,100 113,400
68 2,075
8,168 115,425
32,400 453,600
31,760 16,933 14,040 3,420 . 1,283 45,675
3
2S•May
CD
31,681 499,275
41.850 614,700
356.400 356,400
5 861 5,861
362,261
1,425,600
112,964
1558,564
362,261
1.425,600
131,964
1,558,564
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 100000 25,000 15,000
2,700 4,500 10,800 8,775 6,300 33,075 2,150 2,700
10,000 50,000 35.000 20,000 10,000
5,850 10,800 3,150 3,600 5,400
5.000 70,000
3,150 15,300
50,000 700,000
1,920,825
120,000
59,125
2,200,000
1,910,825
210,000
59,175
1,200,000
1
11.May
2
18.May
3
25-May
•
•
O9 2
.
•
48,600 40,500 32,400 24,300
•
0
f
DBHPBB Bag. Pemenntah Pusat (10%)dan DBHBP PBB Bag .DIP DBH PBB SURAT PERINTAH DBli BP PBB Bag. Pernermtah TRANSFER (SPT) Bag.D.IP Pusal 110%1 (Bp) (Rp) Nornor Tanggal 18 19 16 17
BAGIAN DAERAH
71
,
.
(Nama lengkap)
1 Penerimaan PBS Minggu I (Tgl 27 April s.d. 3 Mei) di Bank Persepsi sebesar Rp. 1.000.000 2 Pelimpahan PBB dari Bank Persepsi ke B0111 Minggu I pada tanggal 4 Mei [ Penerimaan PBS Tgl 27 s.d. 3 Mei sebesar Rp. 1.000.000 I 3 Pembagian PBB dari BO III Minggu I pada tanggal 4 Mei tidak ada ( Penerimaan PBB Tgl 20 s.d. 26 April sebesar Rp. - yang dilimpahkan tanggal 27 April ) 4 Penerimaan PBB Minggu II (Tgl 4 s.d. 10 Mei) di Bank Persepsi sebesar Rp. 500.000 5 Pelimpahan PBB dari Bank Persepsi ke BO III Minggu II pada tanggal 11 Mei [ Penerimaan PBB Tgl 4 s.d. 10 Mei sebesar Rp. 500.000 6 Pembagian PBB dari BO III Minggu II pada tanggal 11 Mei ( Penerimaan PBB Tgl 27 April s.d. 3 Mei sebesar Rp. 1.000.000 yang dilimpahkan tanggal 4 Mei 7 Penerimaan PBB Minggu III (Tgl 11 s.d. 17 Mei) di Bank Persepsi sebesar Rp. 700.000 8 Pelimpahan PBB dari Bank Persepsi ke BO III Minggu III pada tanggal 18 Mei ) Penerimaan PBB Tgl 11 s.d. 17 Mei sebesar Rp. 700.000 9 Pembagian PBS dari B0111 Minggu III pada tanggal 18 Mei [ Penerimaan PBB Tgl 4 s.d. 10 Mei sebesar Rp. 500.000 yang dilimpahkan tanggal 11 Mei ) 10 Penerimaan PBS Minggu IV (Tgl 18 s.d. 24 Mei) di Bank Persepsi sebesar Rp. 550.000 11 Pelimpahan PBB dari Bank Persepsi ke 80111 Minggu IV pada tanggal 25 Mei Penerimaan PBB Tgl 18 s.d. 24 Mei sebesar Rp. 550.000 j 12 Pembagian PBB dari 80 111 Minggu IV pada tanggal 25 Mei ) Penerimaan PBS Tgl 11 s.d. 17 Mei sebesar Rp. 700.000 yang dilimpahkan tanggal 18 Mei ) 13 Penerimaan PBB Minggu V (Tgl 25 s.d. 31 Mei) di Bank Persepsi sebesar Rp. 750.000
500,000 350,000 100,000 100,000
-
, aanggal bulan, tahun, Kepala KPPN
Kelerangan
300,000 250,000 200,000 150,000 100,003 1,000,000 250,003 150,000 100,000
REKAPITULASI PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN REALISASI PENYAIURAN 6811 PBB. TERMASUK DBH BP PEE PER MINGGU) BULAN MEI KPPN BANDUNG
lumlah Penerimaan No. Kabupaten /Kota
PBB pada Bank
PERIODS
Persepsi/Pos Persepsi
PBB
1
2
1. Kab/Xota.. ...... .
Kab/Kota.. ..... ..
IUMLAN BAGIAN
SPM/SP2D
Nomor 6
Tanggal 7
DBH PBB (16,2 %)
DBH BP PBB
lumlah
01311PBB (64,8 %)
NH EP PBB
lumlah
DAERAN
(Rp) 8
(Rp) 9
(Rp) 104+9
(Rp) 11
(Rp) 12
(Rp) 13.11+12
(Rp) 14.10+13
Minggu I
1,000000
1,000,000
Minggu II
500,000
500,030
1
Minggu III
700,000
700,000
2
18-May
81,003
1,440
Minggu IV
550,000
550,000
3
25-May
113,400
2,025
Minggu V
750,000
-
3,500,000
2,750,000
356,400
5,861
3,503,000
2,750,000
356,400
5,861
Jumlah Kab/Kota.. 2
(Rp) 5
...
DBH PBB Bag.Pemer ntah Pusat (10%)dan NH BP PBB Bag.D1P
Bagian Pemantah KabRota
Bagian Pemerintah Provin
Bank Persepsi/Pos Persepsi PBB ke B0111
PEE
BAGIAN DAERAH
PBB
(Rp) 4
3
PEMBAGIAN PENE9IMAAN
lumlah Penenmaan Pelimpahan PEE dari
11-May
162,000
2,396
SURAT PERMIAN TRANSFER (SF)
BagPemerintah Pusat (10%)
Tanggal 16
Nomor 15
1
123F1 BP PEE
P88
6ag,D1P
(Rp) 17
11-May
JUMLAH PEMBAGIAN
(Bp) 19.14+17+18
Illp
18
100,000
33,075
1,000,000
18-May
50,000
10,800
500,000
25-May
70,000
15,300
700,000
1,920,825
220,000
59,175
2,200,000
1,920,825
220,000
59,175
2,200,000
648,000
54,529
702,529
866,925
82,440
324,000
32,760
356,760
439,200
2
115,425
453,600
45,675
499,275
614,700
3
362,261
1,425,600
132,964
1,558,564
362,261
1.425,600
132,964
1,558,564
164,396
0834 PEE
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V
Jurnlah Total
I
, Kepala KPPN...
(Nama lengkap) NIP
1--------QIREKTUR JENDERAL h_,.... .r• HERRY PUR OMO NIP 19530508 197603 1 002
