KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 3449230 PSW.5200, FAKSMILI 3524552 SITUS www.perbendaharaan.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth.
s-x..f70 1Ps12017
Sangat Segera 6 (enam) Lampiran Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017
S
Maret 2017
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara di seluruh Indonesia
Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2017 serta optimalisasi peran belanja pemerintah, khususnya belanja KIL terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, dan menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran KementerianNegara/LembagaTahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja (Satker) dalam wilayah kerja masing-masing untuk memastikan pelaksanaan surat Menteri Keuangan dimaksud. 2. Langkah-langkah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN meliputi: a. Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output Satker.
3. 4.
b. Monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelesaiantagihan Satker. c. Monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian data kontrak dan kebenaran data supplier Satker. d. Pengendalian Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh Satker. Mekanisme pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana terlampir pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Demikian disampaikan untuk dipedomani.
Tembusan: Menteri Keuangan
Lampiran
Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-Z>fO/PB/2017 Tanggal Maret 2017
:9
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANG GARAN KIL TAHUN 2017 PADA KANWIL DIT JEN PERBENDAHARAAN DAN KPPN A. Reviu atas perencanaan
kegiatan, penyerapan, dan capaian
output Satker
1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memerintahkan KPPN untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Satker di lingkup wilayah kerja masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Reviu atas rencana kegiatan 1) KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkanjenis belanja pada DIPA; 2) KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkan kategori output pada kertas kerja RKA-KL/POK. b. Reviu atas rencana penyerapan/penarikandana 1) KPPN dan Satkermelakukan reviu deviasi Halaman HI DIPA Satkersetiap awalFriwulanmenggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution untuk menilai kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi Satker. 2) Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikandana pada Halaman Ill DIPA untuk Triwulan selanjutnya. 3) Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu. c. Reviu atas rencana capaian output 1) KPPN dan Satker melakukan reviu realisasi capaian output sesuai dengan rencana pencairan dana berdasarkankategori output Satker setiap awal Triwulan, menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution, untuk menilai kesesuaianrencana penyerapan/penarikandana dengan rencana capaian output Satker. 2) Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman Ill DIPA akibat penyesuaian rencana capaian output, untuk Triwulan selanjutnya. 3) Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu. d. Pelaksanaan reviu antara KPPN dan Satker dilakukan dalam bentuk pertukaran data melalui media surat elektronik dan media social (email, WA dan sejenisnya), atau rapat koordinasi, focus group discussion, one-o-one meeting, dan/atau bimbingan teknis, di KPPN atau di Satker. 2. Berdasarkan hasil reviu rencana penyerapan/penarikandana dan reviu rencana capaian kinerja, KPPN melakukan langkah-langkah: a. Meminta Satker agar mengajukan revisi Halaman Ill DIPA akibat penyesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian output, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaansesuai dengan mekanisme Revisi DIPA b. Menyampaikan kertas kerja reviu kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, paling lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya, setelah triwulan berkenaan berakhir.
1
c.
Mulai Triwulan I Tahun 2017, hasil reviu rencana penarikan dana dan capaian output tingkat KPPN agar disampaikan kepada Kanwil paling lambat tanggal 10 pada awal bulan, setelah triwulan periode reviu berakhir. d. Hasil reviu agar digunakan oleh KPPN untuk melakukan monitoring, evaluasi, analisis, bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan anggaran kepada Satker.
3.
Berdasarkan hasil reviu rencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian outputtingkat KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.
Meminta agar Satker segera menyampaikan usulan Revisi Halaman Ill DIPA paling lambat pada minggu pertama bu Ian berikutnya setelah akhir triwulan periode reviu.
b.
Melakukan evaluasi terhadap data realisasi penyerapan dan capaian output triwulan sebelumnya, dan analisis terhadap rencana penyerapan/penarikan dana dan capaian output triwulan berikutnya, yang meliputi: 1) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan menurut jenis belanja; 2) Evaluasi terhadap realisasi anggaran menurut kategori output; 3) Analisis terhadap rencana penyerapan triwulan-triwulan berikutnya menurutjenis belanja;
c.
d. e.
4) Analisis terhadap rencana penyerapan triwulan-triwulan berikutnya menurut kategori output. Melakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) melalui focus group discussion (FGD), bimbingan teknis, forum diskusi, kunjungan/konsultasi, dan kegiatan sejenis dengan mengundang Satker atau stakeholders terkait. Hasil kegiatan EPA, dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulanan. EPA Triwulanan agar disampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat pada Minggu ke-3 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan periode EPA.
4.
Pelaksanaan reviu atas rencana pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dan rencana penarikan dana Satker dilaksanakan setiap triwulan.
5.
Dalam pelaksanaan revisi DIPA yang berakibat perubahan pada Halaman Ill DIPA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan meneliti kesesuaian rencana penyerapan/penarikan dana Satker menggunakan data pembanding yang disediakan pada tool ME Budget Execution.
6.
Penggunaan tool ME Budget Execution mengikuti petunjuk pada Lampiran II.
7.
Format Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu sebagaimana Lampiran Ill.
B. Monitoring Penyelesaian Tagihan 1.
KPPN menyampaikan kepada Satker di wilayah kerjanya mengenai ketentuan penyelesaian tagihan sebagai berikut: a.
Tagihan diajukan oleh penerima hak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
b.
SPP-LS untuk pembayaran tagihan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan dan Penguji SPM (PPS PM) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung dari penerima hak dinyatakan lengkap.
c.
Penerbitan SPM-LS oleh PPS PM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-LS diterima dari PPK.
d.
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
e.
Dalam pelaksanaan penyelesaian tagihan, Satker agar memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi dan melakukan pengendalian serta pengawasan pada setiap tagihan.
2
f.
2.
3.
Untuk batas waktu penyelesaian tagihan s.d. tgl. 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
Sebagai upaya pengawasan atas kepatuhan penyelesaian tagihan, KPPN melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a.
Menyampaikan kepada Satker bahwa dalam uraian SPM yang diajukan agar dilengkapi dengan catatan sebagai berikut: 1) Untuk SPM-UP/GUP/TUP/PTUP paling kurang memuat nomor dan tanggal SPP; 2) Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa, paling kurang memuat: a) Nomor dan tanggal SPP; b) Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak; dan c) Nomor dan tanggal Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan (SAPP) atau Serita Acara Serah Terima BAST); 3) Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas, paling kurang memuat: a) Nomor dan tanggal SPP; dan b) Nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Tugas.
b.
Dalam hal Satker tidak mencantumkan uraian catatan SPM, KPPN meminta kepada KPA Satker untuk melengkapi uraian SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Untuk memastikan kepatuhan Satker dalam penyelesaian tagihan, KPPN melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a.
Memproses SPM yang diajukan Satker sesuai ketentuan yang berlaku, apabila norma penyelesaian tagihan masih dalam batas jangka waktu 17 hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1.
b.
Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN meminta Satker untuk melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saat pengajuan SPM.
c.
Melaporkan jumlah surat pernyataan pengajuan SPM Satker yang mengalami keterlambatan penyelesaian tagihan, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan.
d.
Bentuk surat pernyataan dan laporan rekapitulasi pengajuan SPM tingkat KPPN sesuai format pada Lampiran IV.
4.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelesaian tagihan, KPPN dapat melakukan koordinasi dengan Satker terkait permasalahan dalam penyelesaian tagihan.
5.
Laporan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada poin 3.d. disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir.
6.
Berdasarkan laporan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada poin 3.d., Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan analisis dan berkoordinasi dengan kantor wilayah KIL atau Satker bersangkutan terkait permasalahan dalam penyelesaian tagihan.
7.
Hasil analisis atas laporan pemberian dispensasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
C. Monitoring Penyampaian Data Kontrak 1. KPPN menyampaikan kepada Satker norma waktu penyampaian data kontrak, sebagai berikut: a.
Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
b.
Kontrak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (yang seharusnya sudah didaftarkan ke KPPN pada tanggal 28 Februari 2017) dan kontrak tanggal 21 Februari sd tang gal 3 Maret 2017, disampaikan kepada KPPN paling lam bat tanggal 1 O Maret 2017.
c.
Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 3 Maret 2017, didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana huruf a. 3
d.
Terhadap penyampaian data kontrak yang terlambat, KPPN menerapkan ketentlian sebagai berikut: 1) Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN. 2) Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari setelah data kontrak terdaftar di KPPN. e. Dalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak, dapat dipertimbangkan diproses oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPA dan mendapat persetujuan Kepala KPPN. 2. Format Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dan Surat Pernyataan dari KPA dibuat sesuai Lampiran V. 3. KPPN melakukan monitoring terhadap pendaftaran data kontrak yang disampaikan oleh Satker, sebagaimana pada angka 1. 4. KPPN memastikan data supplier yang didaftarkan oleh Satker telah benar dengan mengacu pad a data yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN. 5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring, evaluasi dan analisis ketepatan waktu penyampaian data kontrak Satker dalam wilayah kerja masing-masing. 6. Hasil evaluasl dan analisis menjadi bahan koordirrasi denqan Satkerdalam Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. D. Pengendalian Pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persedlaan 1.
KPPN menyampaikan kepada Satker di wilayah kerjanya mengenai Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai berikut:
(TUP)
pengelolaan
Uang
a.
UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan Satker dalam 1 (satu) bulan.
kebutuhan operasional
b.
Satker agar segera melakukan revolving UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.
c.
Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka Satker agar melakukan: 1) Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP). 2) Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu: a) Pengajuan disertai rincian rencana penggunaan TUP; b) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan; c) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS. 3) Mempertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP.
2.
Dalam hal Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP.
3.
Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP.
4.
KPPN melakukan scan terhadap rincian rencana penggunaan TUP sebagai arsip untuk dijadikan bahan pengujian SPM-PTUP pada front office KPPN.
5.
Dalam pertanggungjawaban TUP, KPPN meneliti kesesuaian antara penggunaan TUP dengan rencana penggunaan TUP, dengan ketentuan sebagai berikut: a.
pada saat Satker mengajukan SPM-PTUP, petugas front office KPPN mencocokkan kesesuaian realisasi penggunaan TUP dengan rincian rencana penggunaan TUP. 4
6.
b.
pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan membandingkan antara ADK SPM-PTUP dengan arsip rincian rencana penggunaan TUP.
c.
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan rencana penggunaan dana TUP dan tidak disertai dengan surat penjelasan mengenai ketidaksesuaian penggunaan pada TUP oleh KPA, KPPN meminta kepada KPA untuk melengkapi SPM-PTUP dengan surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 1.c.4.
Dalam rangka pengendalian pengelolaan UPfTUP, KPPN melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.
melakukan reviu atas pengelolaan UPfTUP pada Satker mitra kerjanya secara triwulanan, dengan menggunakan data Aplikasi Om-SPAN dan tool ME Budget Execution, yang meliputi: 1. 2.
ketepatan waktu pertanggungjawaban; besaran prosentase revolving UP;
3.
pengenaan sanksi pemotongan UP; dan/atau
4. frekuensi pertanggungjawaban UP. b.
7. 8.
melakukan rekapitulasi terhadap SPM-PTUP yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan TUP. Atas hasil reviu pengelolaan UP/TUP dan rekapitulasi terhadap SPM-PTUP yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan TUP, KPPN membuat catatan dalam daftar. Berdasarkan hasil reviu pengelolaan UP/TUP, KPPN melakukan: a.
Menyampaikan suratteguran kepada satker yang terlambat menqajukan pertanggungjawaban UPfTUP dengan tembusan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan; b. Tidak memberikan TUP lagi kepada Satker yang sudah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali;
9.
KPPN dapat memberikan TUP kepada Satker yang sudah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban lebih dari 2 kali, sepanjang telah mendapat ijin pemberian TUP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
10. Pemberian/penolakan ijin pemberian TUP oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilakukan berdasarkan surat permohonan ijin pemberian TUP dari KPPN dan jika diperlukan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan rapat pembahasan dengan kantor wilayah KIL terkait atau Satker berkenaan. 11. Surat Penjelasan Keterlambatan Revolving UP, Surat Penjelasan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana TUP, Catatan Pengelolaan UP, Catatan Pengelolaan TUP, Format Surat Permohonan ljin Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) lebih dari 2 kali, sebagaimana Lampiran VI.
5
Lampiran II Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S/PB/2017 Tanggal : Maret 2017
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN TOOLS ME BUDGET EXECUTION DAN APLIKASI OMSPAN DALAM RANGKA LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017
A. LEVEL KPPN 1. Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja a. Buka tools ME Budget Execution dengan web browser di alamat http://pa.perbendaharaan.go.id b. Pilih menu RPA kemudian pilih sub menu Monitoring kemudian pilih sub menu Hal. Ill DIPA. Selanjutnya pada layar tersaji tampilan menu Query Adhoc > Rencana Penarikan Halaman Ill DIPA dan Realisasi. Terdapat Pilihan Wajib dan Pilihan Opsional.
Pihh?emt;u!atan
• Rupiah
RiouRuplJh
CD·CD
[·~
n
~.>:r,M.o~
~ 'ii
J
P1l:h1<1L
•
OOO·SEI..IJRUHeAG!ANA'l•'
Jut4Rupah
M,lyarRup:.1h
CDCD , • kcde
Ur~i~n
iri!iunRup1,1n
CD CD scce ureuo
CD .. ,
CEri
-
]Jng!nT-Jmpil
"'
rn.i;.a.2:.:tm.:M>;~_,,,,,,i_~l!:u!il':~""•
c.
d.
e.
r;:::'11'7i'i!, -~ ~~
w.•!?,,.~
-
•
"
a. ·,,
Pada Pilihan Wajib, terdapat menu Pilih Tahun Anggaran dan Pilih Pembulatan. Silahkan pilih tahun "2017" untuk tahun anggaran dan "Rupiah" untuk jenis pembulatan dengan mengklik tanda lingkaran kecil di depan pilihan. Kemudian pada tab Pilihan Opsional terdapat 12 menu pilihan, yaitu Kementerian, Eselon I, Kewenangan, Kanwil, KPPN, Satker, Program, Kegiatan, Output, Kategori Output, Jenis Belanja dan Pilih Semua. Pada tools ME Budget Execution 2017 ini, telah ditambahkan dua menu pilihan baru yaitu pilihan Output dan Kategori Output. Kedua pilihan ini merupakan pengembangan agar diketahui rencana penarikan dana sampai level Output bukan hanya sampai level Kegiatan dan Jenis Belanja saja. Silahkan pilih hanya pilihan Satker, Program, Kegiatan, Output dan Jenis Belanja saja. Selanjutnya untuk setiap pilihan tersebut, silahkan hanya pilih kode saja, tidak perlu memilih "Uraian" atau "Kode Uraian". Selanjutnya Pengguna dapat meng-klik tombol "Tayang" untuk melihat tampilan data di web browser, dimana untuk mempercepat akses data dan menghindari terjadinya crash pada sistem, silahkan klik tombol "Unduh". Format data hasil unduh adalah Microsoft Excel (.xis). Data Excel yang sudah diunduh dapat digunakan sebagai data awal oleh KPPN untuk melakukan reviu dengan Satker. Mekanisme pelaksanaan reviu atas perencanaan kegiatan, 6
'.
f.
g.
2.
penyerapan dan capaian kinerja antara KPPN dengan Satker adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I. Data Excel sebagaimana dimaksud pada poin e agar diverifikasi ulang dan disesuaikan format tabelnya terlebih dahulu oleh KPPN sebelum di-upload ke tools ME Budget Execution.
Verifikasi dilakukan antara lain terhadap kesesuaian jumlah rencana penarikan dana dengan pagu DIPA. Penyesuaian format tabel dilakukan terhadap kesesuain jumlah baris dan kolom data tabel. Langkah penyesuaian format tabel Excel sebagai berikut: a. Hapus baris judul file (default file hasil unduh memiliki judul "Laporan Rencana (Hal Ill DIPA) dan Realisasi T.A. 2017 (per-bulan tidak akumulatif)", dan seterusnya). Silahkan hapus baris judul tersebut, secara default terdiri 4 baris yang perlu dihapus. b. Hapus kolom nomor "NO" serta kolom "Realisasi'' dan "Seda" pada setiap kolom bulan (ian s.d des). c. Hapus baris semua judul kolom (KDSATKER, KDPROGRAM, KDGIAT, dst.). d. Hapus baris "TOTAL". e. Selanjutnya tanda apostrof (') di seluruh sel perlu dihilangkan, dengan cara pilih menu Find & Select, lalu Replace. Pada menu Find and Replace, pilih Replace, kemudian pada kolom "Find what" ketik tanda apostrof ('), lalu klik tombol "Replace All". f. Simpan file. Untuk memudahkan pemantauan, silahkan simpan file dengan nama baru. Untuk perhatian, file yang disimpan harus berformat ".xlsx" . KPPN melakukan upload data Excel dimaksud pada poin f ke tools ME Budget Execution. Klik tombol Upload, lalu Pilih file yang akan diupload, selanjutnya klik tombol Upload.
Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan a. Buka tools ME Budget Execution dengan web browser di alamat http:! /pa. perbendaharaan .go. id b. Pilih menu RPA kemudian pilih sub menu Evaluasi (lndi.Kinerja) kemudian pilih sub menu Penyelesaian Tagihan. Selanjutnya di layar monitor tersaji tampilan menu lndikator Kinerja > Kemajuan Kontrak.
:;J1tPA
~;.2;3.,x.;,
7UIJ..:!¢ •
h~,.,,..(1-•"•")•I" 7a.,;Y,•:<:<,
~..,,..,..,.,,,, Sr .. '\• 3,.·.,,;;-~.,,.,,ehhrunl.~Sd, J•""'•"' "'\'f-<1 P ,., •• ,1 ~;,M;1i,.,.c.;~1r,c,;.,a,,~;; il«.<1,10,..1:v...-~~,.,
!~-~-·~·
,,..i.,r'..J'>VSehe:,,..,t 1~·Hl,aM2.V~o,.
~u,::«;;::;:;:~:i:!;~~:~~:~~-...:·;~~~;W~t~:~:j;~~~~~!t.1r'.;-·:0·1>~1~-v~~o11 . ~~~-~(,;~~;:,:;;;.,.i;:~l:;tlO't;:-~~ -,:~;;~:;Jl~:i!~~~e'>;;•"S"t.Nc l!)J!,Yl/0!>':0I&,; 01·C5-l31(, 1,,,,.o;,
e..,:
,,,.-~ - ~."'t 1.,•u1 1> _..,,. "·! .-,. II'&;.,, ~e:a,;<1,w. \•wr,.,, Ni..:•e:>1•\". G:!. !r•·•e• ,:;,,,_, t (j~ 1/~PJC~D ~ISo:)•' PJ :e:uol i<,y,to'1•1-le 1&1N.'TIWITA'l/1,; 16 ~\1T/;~$TN111&TGLC!-07·!016 t.W°,,) 910/J7/;Jl6TGL•:1,0Mo1e. r~mt_,1.,,,5,.,..,_.
~1.SM(•X
Ged.,"·I ' .• ,,....,., •. G.:t...ri \r.Jrc.>,• IYd•" ~e<:~'I v.sn.~ i..~.C!ISJ!..Sf;~-,.:,;~16:.1
,:n
1iu;i.;..~.:.o
Fen>b.1)11'>1 S•4•'.• ~~r>~S> - ...,.~,l•••r UM• 1.•4,r•.., o <'l>:• l'l"':.nw,• N. vo,,\,Hu•-1 r,.,~13.v111)1~1~a-~UOl.:,t•·ine,.a;.5rt,.o_t,1)~11-.r.iro6'ST~Ol'h,.,T,ger2')'<~~Q~!l.> 01 ,.~ .... ,nt .. ·!01 ~-
PU1~·:•x
','11()1:,·~
F....,~~)¥nS•~--~ 5_...r5· ._ .. "!•I
i:C·t:t
-».or·:~~··""\!>••2•:!6 1~ 8~).00} ~:::~; ~~f~:~:;~~it
... ;)1~
t•~·· ~·
.... ~,.s·
1..-.. ,....~1d , .... ,o ,,:S••1•~.l,l"'!!t
,o (!~!/lll;Olt>IS.~'1.'Eil,.-u..rC2No·.-
D•lep,
Ill
t,~ TGLOI
i.~,,.-,.,.
1 (;,:!. {,7,!JlO, ~~"'>'> t,:.
.,-,.., I
C ...., •. :,:..~ <11e-..;.>r SP'-~ .... ~C16-Hf'~.oJ>"k; •<~c.v,11;~1s
-»)le-
~~;f~!~ i•;~i'-:>l~;;t~~l~:1~~~:..,~~~:!';';:~ttl}i!z'i:~?WIJ:<,1<' rtlL ~j·J•j.2jl~
·, . .:.!,Jc.:,;
;~{'~J~;:os
1;.~7.:,_1·~
P;;,...,_.,••>> i< ...-,. il.,,,;,r-.i • :"lor.>1 >.o, bet~,•~• C<"J>,>,,n do 7ud.•Jp<"~ ;:;,5;~;;.';:~~~-.":16.r;.o.:;Tt..-, CV3A~Tl,flt1111!J16ur,5..tQJUo·.-.,i,..,2l1G
\\;~'r;;:~;::-;~;~f :;;·~.~· 8~;;?;;~;~t:~~~~/~:.
1~~~~~·~~~~;;~~;;;.;:,·1
r .. ,
W1
ow:,~-J,-N",1~
,u,t,,.,..., ,..,~,..
,o.n.J.73(
c. d.
a•~".• 3,.,,~. ,.,.,..,. ,,, t...,..-n, i.,,.,,...,,, .,.,
~ .. ..i,,!¥>" pe,,- ............. Sttjt~. ~1 ~~ RJ ,.,,,,,, d•~·r Ne 1(')11~1:,)Hl ,p;.:. 1~ ~0;6
s>-; r.c- J~i-W~J.rlJ1,;;
"i .... ,<,~ 19,ll~.20·,;.
6'r5,n Sl1( l.o. 4-'E!EI 'NlOl:01~ ,..,, :,.C.Pt-1<> 1!-<.Llll/;01.;.,.'lJ> ~l
v.....,r.oG,..,., SASTt!~
<», ~~..-.-~ <,•~ -~;• ,.,,.,,,~
HiW"!G,'1~!6
,;i Q~-lC-.?018
d•" t;..P
Pada menu ini ditayangkan data seluruh Satker dan jumlah kontrak yang ada. Silahkan pilih salah satu Satker untuk melakukan evaluasi. Setelah dipilih Satker sebagaimana maksud poin c, maka ditayangkan data tanggal BAST, SPM dan SP2D, data nomor, nilai dan uraian SP2D serta kolom monitoring untuk masingmasing kontrak. Pada kolom monitoring terdapat pesan sebagai berikut : Apabila tanggal BAST ditambah dengan 17 hari kerja melebihi hari ini maka akan ada peringatan bahwa SPM belum diajukan ke KPPN Apabila tanggal BAST ditambah dengan 17 hari kerja belum melebihi hari ini maka akan ada peringatan sisa jumlah hari batas waktu pengajuan SPM ke KPPN 7
e.
3.
Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada poin d, KPPN agar secara proaktif menginformasikan kepada Satker mengenai pengajuan SPM atas BAST yang sudah waktunya untuk ditagihkan ke KPPN agar tidak melewati batas waktu sesuai ketentuan.
Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak a. Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app. b. Pilih menu Modul Komitmen kemudian pilih sub menu Monitoring Kontrak. t-
C
Ct © ,parn11uemenke1,1.90->d ·J ,·,
[ •
~,·1-
•,1 ~ , ·~·-
r, , ,
J<'
CorlO;itaS\;pplcr ......... J.
'.>"•"'
,
,.,.,,.,._,,..I!'\.~; .,
ala mat
'"'
i ·.,
[t.tOIMtomgKOl'ltt.»1 ] ~ .. w.u.r ,.... .. ,._ -~"1\l.,..•1i:a·:-'!-F··1
KANWIL DITJEN PERBENOAHARAAN PROVINSI IRIAN JAYA BA.RAT
a
·t
di
,i·-, .. ..:.,•,r"'
MOCUL ~ll™EN
~
W36Ul 1-bllitXYIAAN
JR
t.100Ula..NK
T
REFERE,..$1
c. Klik Tab Filter Data kemudian pilih Status Belum Selesai kemudian klik Terapkan Filter d. Pada kolom yang berwarna merah merupakan data kontrak yang terlambat disampaikan kepada KPPN. e. KPPN agar secara proaktif menginformasikan kepada Satker agar segera mengajuan ADK data kontrak maksimal 5 hari setelah dilakukan penandatanganan kontrak. lnformasi terutama disampaikan kepada Satker yang data kontraknya belum disampaikan dan telah melebihi batas waktu sesuai ketentuan. 4.
Pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) '" KANWIL OITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! l~AN JAYA BA.RAT
..... $"-l"""··-~·-
.. ,:a,s,-1
$& ......
a ,m.uAA
.,],.
l,ICOUL FEl,iGANGl;ARAAI
RekappenecbllanSP20 ~ ~·t ..~,,. ... :-,..·, ..::c -~i..>
..~ot"'t-
[KarwasuP) [ !:,
MOOI.JLPEJ.ISAYAR,\N
O
MUAJL P£KEkiLUAA
I[
1.!0DVLe.,,.NK
"'··~"c:>•-'"''°'',P't'\l.i~~l,;,.·)
,,.,'M<:l,u.
(KarwaisTU,
,..,~"""' r . ...., .... µ.nsJ, ,il-'1,;.,...,...~~
'¥""Ca<-r
.. REFEREt,;SJ
8
.
a.
Uang Persediaan Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser di alamat http://spanint. kemenkeu .go. id/spanint/app Pilih menu Modul Pembayaran kemudian pilih sub menu Karwas UP Per Satker Pilih Ubah Filter, kemudian pada dropdown Status pilih status sesuai kebutuhan.
b.
Tambahan Uang Persediaan Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser di alamat http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app Pilih menu Modul Pembayaran kemudian pilih sub menu Karwas TUP Per Satker KPPN menginformasikan agar Satker yang terlambat melakukan pertanggungjawaban TUP (melebihi 1 bulan) untuk segera melakukan pertanggungjawaban TUP (PTUP). KPPN secara proaktif menginformasikan kepada Satker mengenai sisa waktu untuk melakukan pertanggungjawaban TUP.
B. LEVEL KANWIL
1. Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja a. Buka tools ME Budget Execution dengan web browser di alamat http://pa.perbendaharaan.go.id. b. Pilih menu RPA kemudian pilih sub menu Monitoring kemudian pilih sub menu Hal. Ill DIPA. Selanjutnya pada layar tersaji tampilan menu Query Ad hoc> Rencana Penarikan Halaman Ill DIPA dan Realisasi. Terdapat Pilihan Wa"ib dan Pilihan Opsional.
?,llrTJtl1JnAr.5,garan
201;
201,
2015
lOlfi
• Z017
.,c.,,..·u.·····..,.,_·~""' (D,
..,.
CD.,
[·=]
0
!3'ss!Qt7
a.
ii :,,,,r1,,,..1, " lJi;L:1~'"'<•nfl'u-w.,!_..,,,.,..,1,tr,)
c.
Kanwil DJPBN melakukan monitoring atas data yang sudah diupload oleh KPPN di wilayah kerja masing-masing.
2. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan a. Buka tools ME Budget Execution dengan web browser di alamat http://pa. perbendaharaan.go.id b. Pilih menu RPA kemudian pilih sub menu Evaluasi (lndi.Kinerja) kemudian pilih sub menu Penyelesaian Tagihan. Selanjutnya di layar monitor tersaji tampilan menu lndikator Kinerja > Kemajuan Kontrak.
9
{;;:
RPA
p.,.,,i,.-,..,.,~
&.,..,'\• ?,,...,.->~ht...-u"t.Xdo
,,.,...,1J.,.,,,;t.,~~2~,6~
,......r.1
vs.,,.~,..,
Go4ur.1 \,.,,_y:.r-. G.-,1...-, .,.,....... d,coGtdurr ,,..:.r:ff• 1,;..~.1,1,. ~~W>,.,o. ,;1~1V.Sff>'::o=n16:.i1l94".-16d•...,EA"ffa
!9.JlH•:O
J .. '"
7$,7!Ul0
~n~~;;1:;~.7;' ~~;:7;~:;i;,;;-::~~•:lp..-~·~~~?t:,:m~:~~;:u~6~t',;;o\.~1t.i~fl016
7.vc.tr.016,..12~2:,10
R~~).OCO !I 8~.'X<:
us sse.e-c
1n9noc•l
~~~-':'t~ t;:rr~:t;t;~i"lt/;t:d:--::::~1;;i2~,i~: r._mu:•.orn~ ...
!•"·
~l~~~•"SJ'
S?~ llo 1f:ll!-VJ3Sl2016
-.sl"'•
,.-r~,-.., .-.,,..,,1,;:, .. ,1F'.<'rl'> ec,:-r&,1,,ei;~,,.,,<1,Gd.>..,...:,r•l1l.Go ~hoe>~•G,-oh, 0. (j,I 1:>Rl['•D ~ Sr1c~ t;~~l'J :u .. .,1,,, .... ~,, t.;o l~IN.'l,K\",TN 161"',4r;,,'H'IUll6 TGlOl.0:7·~016 a, S.:..P ·,.,. 910/)7/2~16 "GL C,1,)7-~-e
N,..,ar:ao,V.Gj.
>'•rnl:J;au, S•:O',J ;.,"'i _ r~-"?-t'_..,. lJ.oSU• ,:,.,,¥~rc1 ;>!J!• N~:,nt••• IV. Vo,, N,o ~4C/!,Vlll31!~16,,"i!~l1~0k-:>tO'l':;i1&. S..SfNo 0°""°"1~1.,Z;J16,WT1,5<'ll
01f.o .. ,.,,1:-t-.?Ot6. >"~mt:..yao.., 5,...,.-,~!ar,-,i
·n1ui~g,.,,.i.11sc,.,~~,zo15_ ,~rs..:~1c:Nov••"'•' :01~
<.; 01-0~·ZO!II,
1-.,,..,..,..,.--;
Ill,; TGl01
,
(,cl, B,;Sr>~ 1-~
G~··l ::rc:c~,; ,ri. I o•n l ,.,.,, ci•q:,n 5?t.. -',_,..r-r<>r• Nl'OCLo,.,8,1$'11.<>. lt,:C,11112~16'-$1
- l'•r.,., ,,,..., ut~u:,, ''"'~••••.., d, .._.,,,,., a - , : S«1•~· "1~f. R, C. i:-"~T,.~ c1,s111,:01.;.r&AS'i/l!Sl•~~!,<>IO.?Ne,.,"'.,...201Dd,~
..,..j,,
«:u,,
cl•..,&•r ,.-~. No ..J:i,e.· ,~~tJ( 1e4s,.,1112t11G
ccc ~:m~~l· ,~y~.:::ti~-~~~r1r;!~i·~.?~~t;t . .?~\~~~. .~~.~~~1;:~~~gr~11!i'6,~"t..lXl~1m6 03-Jo)-.?016 61\Sl ·, uoccc ~~?;';;J~;;;5~;:;s~;.,:;;.;;:-;~~";~ . ~;: . ~;~~~~ :;·~~~.;·i,~7;,~:;:;;~;:/~''"' "-<> oou.',Ql-b.,.llf,6
1.:0 8~:> •
;.:~;·~.1·.;
,:u.e.:,:,: i'il.Hl.7!1)
p;~...-w,~ .....,.;i .... "& ~ ....... t.t~•·•'J"""'"l1~;TJ>(l'l.'Jtll.?~l6,ac~OlN:,c....,,.,.!ll1~,br~FNc-
..... """''""s~i..o."-'UB\,11C,Ml6 te~Ctllll::01610"ii:!~ aa
;;7'~~~J:o;.::;~;:;·~;~~;;~~;;.tr'~;·~di';~i~~i;~;·~';;~'::,·~~~:~;l~~1~c~!·.~~~J-~~i6• ,.., •.
l"
r,..,,1,,,, ..... , s ... ~.,
~M,,., · ~- ..,,, t
;.q ••. ~ ~~Rl:ee:~•«•'loi•<' Ne 1E~n,:-,,;,;,1~,i,~13Je•6
$~,~:o
BA1i-11'J.N~Jl6;&\
s~•.
d,trp~
·•s• ,.,.,...,.,~
G'l .: .. , .... ~c;,,;-., .,,., Lai:--1•, ~· ..~ ,~,.;o·,;.a.asrN~ 57/V.S.IG,.,1,.'l(,1~t:;1Cl-!-lC.~16d-11.0
Kanwil DJPBN melakukan monitoring atas data kontrak yang belum diajukan SPM nya ke KPPN di wilayah kerja masing-masing. 3.
Meningkatkan ketertiban penyampaian data Kontrak a. Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser di http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app b. Pilih menu Modul Komitmen kemudian pilih sub menu Monitoring Kontrak
alamat
(r.tunko
IRIAN JAVA. BARAT
;l,(=t,J!\q
A
c. d. e.
"-',l01.r :·11a• Co.rlOatilSuppller i>lot"<:J: ..... ..a,S,¢~ f,,P~
,,-;1or:.1'\.>•~
P41>,
.... ...., .... ,Jlb(!li
OAT~ SUSPE"O
Klik Tab Filter Data kemudian pilih Status Belum Selesai kemudian klik Terapkan Filter Pada kolom yang berwarna merah merupakan data kontrak yang terlambat disampaikan kepada KPPN. Kanwil DJPBN melakukan monitoring atas data kontrak yang belum disampaikan ke KPPN di wilayah kerja masing-masing.
4. Pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) 10
T -0
t
KA,"f',V!L DITJEN PERS!aNDAHARAAN PROVINS! IRIAN JAVA BARAT
a
i<Ec.JAH Oa'.'lar Penolakan
PMRT
Rtkap peJJerbltan
SP20
I
(KarwasUP ...._ ......,u,,., ..... ?t,'M(J.I,'>
~,l·~·.(,.,1·..,i
IKarwnTU~ D:
MODULBAA'K
A
D"TA3U!Pl!ND
~
REFERENSI
-.J· •J..'>>U~.~.;~,IU~T.;-,:..J!"_. •,,,..q~--~-·.
a.
Uang Persediaan - Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser di alamat http://spanint. kemenkeu .go. id/spanint/app - Pilih menu Modul Pembayaran kemudian pilih sub menu Karwas UP Per Satker - Pilih Ubah Filter, kemudian pada dropdown Status pilih status sesuai kebutuhan.
b.
Tambahan Uang Persediaan - Buka aplikasi OM SPAN dengan web browser di alamat http://spanint. kemenkeu .go. id/spanint/app - Pilih menu Modul Pembayaran kemudian pilih sub menu Karwas TUP Per Satker.
11
~
:::J
(/)
c
~
'6.. E cu ..J
<(
z
c5 z
~ ii: <(
-zLU
<(
z
c..
z
<(
-:t.
Cl
<(
z<(
0:: LU
>-
zLU
c..
~ ~
z
~ z
<(
z
-
w a. <(
a. <(
~
w
>z
w a.
N
<(
LU
0:: :::,
> 0:: ..... ;:;::; LU
z
<(
:c <(
....
ii:
:~ ~ &
]
~ i--=~=+--l-+--+-if-+----1
~ J
<(
o <(
z
1j ~
ro
:~ ~
i--=~+--t-+--+--t-+----1 c
~
z<( o z
w ~ ::::,
> w ~
...J
...J
Cl)
Cl)
::I:
::I:
<(
I-
<(
~ ~
0
u,
ci
s
&
0
a.
o
~
-~ ~1-~+-------if----t--+--+-------, >--rn
::::,
""'
I
<( <(
~
<(
> w
~ ·m
~
z
z
~ ::::,
"!
::,
""' "'
<(
w
I-
<(
I-
<(
~ ~
0
u,
co
s
:::,
6
Ct:
.9-
~
rn
rn
g,·~
~ ~
<("'
!~~-~-~--'--~~-~-~
~
c. ANALISIS RINGKAS HASIL REVIU ANALISIS RINGKAS HASIL REVIU Bagian Anggaran Satuan Kerja Uraian
No
lsu/Permasalahan
Rekomendasi Tindak Lanjut
A Analisis Hasil Reviu Penyerapan/Penarikan Dana 1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
3
Belanja Modal
4 , Belanja Lain-Lain
B
Analisis Hasil Reviu Capaian Output 1
2
Output Operasional
Output Pelayanan Publik/Tusi
3
Output I nfrastru ktu r
4
Output Kesejahteraan
Hari/Tanggal NO PETUGAS REVIU
NAMA
JABATAN
1 KPPN 2 SATKER
13
TTD
Lampiran IV Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S/PB/2017 Tanggal : Maret 2017
A. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN TAGIHAN LEBIH DARI 17 (TUJUH BELAS) HARi KERJA
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
KOP SURAT SA TKER SURAT PERNYATAAN NOMOR . Yang bertanda tangan di bawah ini: Nam a NIP Satuan Kerja Unit Organisasi Kementeri an/Lem bag a menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa penyelesaian tagihan SPM diselsaikan selama .... hari kerja, atau telah melampaui 17 hari kerja yaitu:
1 2 3 4
Pengajuan tagihan Penyelesaian SPP Penyelesaian SPM Penyampaian SPM ke KPPN
hari hari hari hari
............ ............ ............ ............
No
. . . .. tanggal
kerja kerja kerja kerja
Keterlambatan tersebut disebabkan keadaan tertentu yaitu
.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Kuasa Pengguna Anggaran,
Meterai Rp6.000
(Tanda Tangan) (Nama Jelas) 14
B. FORMAT LAPORAN DAN REKAPITULASI SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM YANG PENYELESAIAN TAGIHANNYA MELEBIHI 17 (TUJUH BELAS) HARi KERJA
KOP SURAT KPPN LAPORAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM YANG PENYELESAIAN TAGIHANNYA MELEBIHI 17 (TUJUH BELAS) HARi KERJA KPPN .
NO
KL/ESELON I/ SATKER KODE URAIAN
NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERNYATAAN
JUMLAH HARi KETERLAMBATAN
ALASAN KETERLAMBATAN
Kepala KPPN
Nam a NIP
15
.
Lampiran
Lampiran V Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S/PB/2017 Tanggal : Maret 2017
A. FORMAT SURAT DISPENSASI PENDAFTARAN DATA KONTRAK DAN SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.
Surat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak KOP SURAT SATKER
Norn or Lampi ran Perihal
tanggal, bulan, tahun : Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak
Yth. Kepala KPPN di
.. .
Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-153/MK.05/2017 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, kami mengajukan dispensasi pengajuan atas Kontrak tanggal sebagaimana rincian dibawah ini : No
Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
Keterlambatan pengajuan atas data-data kontrak tersebut dikarenakan . Demikia permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
Kuasa Pengguna Anggarn
Nam a NIP.
16
2.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
KOP SURAT SATKER
SURAT PERNYATAAN NOMOR. .
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nam a NIP Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian/Lem bag a
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa keterlambatan disebabkan keadaan mendesak yaitu .
pendaftaran Data Kontrak ke KPPN
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan .
.................... , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran,
Meterai Rp6.000
(Tanda Tangan) (Nama Jelas)
17
Lampiran VI Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S/PB/2017 Tanggal : Maret 2017
A. FORMAT PENGELOLAAN UP/TUP 1.
Surat Penjelasan Keterlambatan
Revolving UP
KOP SURAT SATKER Kepada Yth Kepala KPPN
.
Sehubungan SPM-GUP kami dengan Norn or tanggal sebesar Rp (dengan huruf), dengan ini diberitahukan bahwa pengajuan revolving UP mengalami keterlambatan selama ........... (dengan huruf) hari apabila dibandingkan dengan SP2D UP/GUP Norn or tanggal ................. sebesar Rp (dengan huruf) akibat:
1
.
2
, dst
Selanjutnya kami akan berupaya melakukan revolving UP dalam waktu pencairan.
1 (satu) bulan sejak
Demikian kiranya maklum.
. , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran
NIP Tembusan: Ke pal a Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi
.
.
18
2. Surat Penjelasan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana TUP
KOP SURAT SATKER Kepada Yth Kepala KPPN
.
Sehubungan dengan SPM-PTUP Nomor ..... sebesar Rp .... (dengan huruf), dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan dana TUP yang kami ajukan tidak sesuai dengan rencana pengunaan TUP sebagaimana surat kami nomor tanggal mengenai permintaan TUP yaitu: No
2
Rencana Penggunaan Dana TUP (SPM TUP) Akun Rp keperluan
.
Akun Rp keperluan
.
3
Ost ...
4
Ost ...
Untuk
Untuk
Penggunaan Dana SPMPTUP Akun Rp keperluan
.
Akun Rp keperluan
.
Sesuai/Tidak Sesuai
Alasan
Untuk
Untuk
Selanjutnya apabila terdapat kebutuhan TUP berikutnya, kami akan berupaya agar penggunaan dana TUP (SPM-PTUP) yang diajukan sesuai dengan rencana penggunaan dana TUP yang diajukan .
.................... , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran
NIP Tembusan: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
.
19
.
3. Catatan Pengelolaan UP
KOP SURAT KPPN
Data Pengelolaan UP bulan KL/UNIT ES I/ SATKER No
Kode
Uraian
Ketepatan waktu Revolving UP (TepaUTidak Tepat)
Besaran Presentasi Revolving UP (%)
TA
Pengenaan Sanksi Pemotongan UP (Ada/Tidak Ada)
.
Frekuensi Pertanggun~awaban dalam satu bulan
. .................. Kepala KPPN
Nam a NIP
20
,
Catatan
20xx .
4. Catatan Pengelolaan TUP
KOP SURAT KPPN
Data Pengelolaan
TUP Bulan
TA
KL/UN IT ES I/ SATKER No
Kode
Uraian
Ketepatan waktu Pertanggun~awaban TUP (Tepat/Tidak Tepat)
Dispensasi Pertanggungjawaban TUP (Ada/Tidak ada)
. Ketepatan P-TUP dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana (Sesuai/Tidak Sesuai)
............ ....... Kepala KPPN
Nam a NIP
21
,
Catatan
20xx .
5. Format Surat Permohonan ljin Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) KOP SURAT KPPN
Kepada Yth Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
.
1. Dasar: a.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkahlangkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2017
b.
Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-
/PB/2017 tanggal
Maret 2017 hal
2. Menurut penatausahaan kami, pada periode bu Ian s.d melakukan perpanjangan pertanggungjawaban UP lebih dari 2 kali. 3. Berkenaan dengan SPM-PTUP satker (dengan huruf) terdapat keperluan
.
Satker
telah
Norn or sebesar Rp . mendesak untuk
keqiatan .
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan ijin pemberian TUP kepada satker .....................
sebesar Rp
untuk keperluan
.
Demikian kiranya maklum.
. Kepala KPPN
NIP Tembusan: KPA Satker
.
22
,
20xx .
.
