KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 34 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-168 tanggal 28 April 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor S-3004/PB/2016 tanggal 7 April 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.198.632.959.075,- (Seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah). 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 1 di atas terdiri dari a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan. b. Rp. 152.258.706.083.- (Seratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Maret 2016. 3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap III Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
2
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei
2016
DIREKTUR JENDERAL,
MAR ANTO HARJOWIRYONO tik NIP 9590606 198312 1 001 ti
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBFNDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
4
a) ci)
ID 0)
C (1,3
E3 co P T -,
a) as ) E CL Q D
Q
V,3 a.
"0 W L-. "
z 2 c
12 co (,, (,3 m as —c , (6 -0 c) c (.4 0 (o c -,
ca_ as .,7_. -a), Li0-p- . (.0 ._ ,... , a) i_
.
2 a.CT1 Ea) t= tc\ c O c a) • i a.(1) CZ al E
__s c ,1 El' w ca ,_ a3 c cu RI (/) E co s
o . a)
z =3 <
E CO
D 0
E co
KA N WIL KEMENTERIAN HU KU M DAN HAM JAWA TE N GAH
KA N WILKEMENTERIANHU KUM DAN HAMYOGYAKARTA YOGYAKARTA
KA N WILKEMENTERIA N HUKUM DAN HAM SURABAYA
KAN WILKEMENTERIAN HUKUMDAN HAMBA NDA ACEH BANDA ACEH
40 87 43
4091 8 0
40875 3
4 08783
KA N W IL KEMENTE RIANHUKUM DAN HAMPADANG
408 762
4087 92
KA N WILKEMENTERIAN HUKUMDANHAMTANJUNG KARA NG
KAN WILKEMENTERIAN HUKUM DANHAMPONTIANAK
4088 22
4088 33
..
BA NDARLAMPUNG
KA N WILKEMENTERIAN HUKUMDANHAM PALEMBANG
4088 12
2. 010. 10 9. 000 000' 6 0 V O I.O' Z
KA N W ILKEMENTERIANHUKUMDANHAM PA LA NGKARAYA
PALEMBANG
KAN WILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI
,.
400000. 000
0 00' 0 00 00 7
3. 439. 350. 0 ►0
2. 0 10. 109. 003
AVNVI I N O d
TANJUNGPINANG
3. 722. 141. 000
Z 170
PEKANBARU
2. 866. 12 5. 003
-
L1. 0
KAN TORWILAYAHKEMENTERIANHUKUM DAN HAM KEP ULAUAN RIAU
-
2. 010. 109. 000
13. 1 76. 532. 000
400. 000. 000
00 0 . 09 C . 6C 7 . 0
71.0
0916 07
KA N W IL KEMENTERIAN HUKUM DANHAMPEKANBARU
PADANG
MEDAN I
KAN W ILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA U TA RADIMEDAN
13. 176. 532. 00 0
13. 176. 532. 000
1 3. 176. 532. 000
13. 176. 532. 000
SURABAYA I I
SEMARANG I
BANDUNG I
KA N WIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG
408 73 0
11. 074. 256. 0 00
11. 074. 256. 000
0 00' 1.69 . 92.9 . Z
lawr 00 0' 60 1; 0 1,0' Z
DO 0' 1.6 9 . 9L9Z
Z1,0
000 . 000' 0 07
000' 0 0 0' 0 0k
0 0 0' 6 0 1: 0 1.0' Z
600
00 0' 60 1.' 01.0' Z
000' 6 01; 0 1.0' Z
01.0
7 00
80 0 .
JAKA RTA V
•
1.0 0
00 0 , 000 . 00 7
CO O' l.t7 1; ZZ E C
0 0 0' 9Z 1: 9 98 Z
408 72 1
C00' 9Z 0' 69l.' 9
000' 6 0 1.' 0 1,0' Z
C)
00 0' 0 0 0' 0 0k
I
.
OC O 9 0 1.
000' 6 01.' 0 1.0' Z
KA N WIL KEMENTERIAN HUKUM DANHAMJAKARTA RAYA
29. 674 2 52. 992
1. 015. 965. 000
1. 696. 043. 200
513. 988. 000
4. 279. 792. 000
4. 400. 847. 900
1. 487. 418. 100 1. 608. 474. 000
2. 779. 10 5. 500
2. 058. 022. 500
29. 2 11. 406. 6 72
4. 192. 222. 800
22. 341. 622
1. 29 7. 333. 378
810. 734. 000
112. 813. 500
775. 032. 000
117. 156. 964
176. 889. 000
856. 173. 500
1. 394. 712. 500
00 0' 0 L6' ZC Z'
000 . 000 , 0 07
000' 000' 00 17
00 0' 00 0' 00 7
0 0 0' 00 0' 00 17
00 0' 000' 00 L
00 0• 60 1.' 01.0 . Z
9Z0
I
9C 9 7.68 7.84
00 9' £ 6 0' l£
00 0• 000• 00L.
ZZ O
00
00 6' 9 L6' 6Z C
00 0 . 00 9 . 78 L
.
00 0' 00 0' 0 0L
62 1.
601.
Ndd >I a poN
. 000 . 00 0OO L
CO
£00' £Z 9' 66 l' 69
0)
434. 811. 554. 000
OL
Q)
.
00 9 171.9' 1,9
-.2. a) ....-
-.1C.-!
00 9' 9 9 0' 1,6
u)
• --C( $ .(7)
4. 28 5. 150. 000
--
439. 09 6. 704. 000
as E2
.
-,-1 Co p ' in a)_.°(< as .. .E. -(2 7, z.r. < c a) a) co co 0 a" p, as co N c a) = .
66 77 82
c al
JAKARTAV
ti) n Ws . 2 i1.2 . iii
408803
C
6. 588. 266. 000
5. 537. 12 8. 000
128. 085. 182. 667
Ta hun 2016
MPs. d. Ta hap I II
CU
Ta hu n 2 01 6
O
DIR E KTORAT JENDERALADMINISTRASI HU KUMUMUM
CV <
I F-
40 92 5 7
,___ 0) ED ' ET) CD C
MPTa hap III
E c,.. D 03 %_ _.,c _c
MP Ta hap I Ta hu n MPTa hap II Ta hun 20 16 2016
'..1,.) (L
1. 632. 970. 000
1. 861. 070. 500
2. 579. 512. 5001,
6. 588. 266. 000 -
1. 005. 054. 500
1. 210 734000
1. 005. 054. 500
1. 719. 675. 000
1. 28 7. 845. 500
0 0 917 9 0' 9 0 0' 1.
03 73
(i)
Pag u sete la h B lo kir
t13 Q_ -4.E.
Pag u DI PA ( PNBP)
CZ
D 1—
KPPN Pe m bayar
c
a) E c J=
Sat ke r / Insta ns iPengg u na
1,"
_,: _c
Ko de Sa tke r
co
BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP PADA DIREKTORAT J ENDERAL AD MINISTRASIHU KU M U MUM TAHAP III TAHUN ANGG ARAN 2016
0)
00099 Z• 8 89• 9
LAMPIRA N : as cas'Es. .4.61 as
(0
.
.
KENDARI AMBON DENPASAR
KAN W ILKEMENTERIAN HUKUMDAN H AMKENDARI
KAN W ILKEMENTER IAN HUKU MDAN HAM AMBO N
KA N W IL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
408 893
408873
MAKASSARII
LZ
OZ
VZ
CZ
JAYA PURA BENGKU LU TERNATE
KAN W IL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
KA N W IL KEMENTERIAN HUKU M DAN HAM BENGKULU
KAN W ILKEMENTERIAN HU KUM DANHAMPROPINSI MAL U KU U TARA
408902
649023
MAMUJU
KUPANG
KAN WIL KEMEN TERIAN HU KUM DAN HAM KUPANG
9Z
9Z
LZ
408 88 2
MATARAM
KAN W ILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM
OL1.60V
40922 0
.
4. 585. 800. 000
2. 804. 981. 000
6
Pag u D IPA ( PNBP)
4. 585. 800. 000
2. 804. 9 81. 000
8
Pag u sete la h B lo kir
MPTa hap I Ta hu n 2016
2. 69 7. 9 79. 000
1. 146. 450. 000
4. 585. 800. 000
1. 146. 450. 000
1. 146. 450. 000
1. 146. 450. 000
1. 146. 4 50. 000
4. 585. 800. 000
MA NADO
SAMARINDA
BANJ ARMASIN
4
409 200
408 772
KA N W IL KEMENTE RIAN HUKUM DAN HAM PALU
KAN W ILKEMENTERIAN HUKU M DAN HAM UJU NG PAN DANG
KAN W ILKEMENTERIAN HU KU MDAN HAM MANADO
4088 63
KAN W IL KEMENTERIAN HU KUMDAN HAM SAMARINDA
KAN W IL KEMENTERIAN HUKUM DA N HAM BAN J ARMASIN
408 852
408 842
.
KPPN Pe m bayar
.
Z90
9 1.0
9 90
69 0
2C0
Sa t ke r / Ins tans iPengg una
2. 697. 979. 000
1. 146. 450. 000
1. 146. 450. 000
1. 146. 450. 000
.
.
00 0' 0 9V . 9V
00 0' 6 0 1; 0 1. o z
z
400. 0 00. 000
000 000 00V
00 0 . 000' 0 017
0 0 0 ' 0 00 . 0017
0 0 0' 000' 0017
00 000 0 0 0 V
0 00 . 0 0 0 '0 017
00 0 - 000' 0 0 2.
00 0 0 00 0 0V
0 0 0' 0 9 V' 9 V
00 0' 60 V0 l.0 2
LCO
1.90
0 90
1.1-Z60 V
CD CV
2. 9 72. 757. 000
432. 876. 000
5 70. 994. 0 00
22 4. 460. 000
482. 464. 000
849. 957. 122
454. 835. 000
256. 680. 000
358. 320. 000
1. 932. 804. 000
490. 144. 000
572. 245. 502
.
9 728. 520. 000
17 6 0 . 02.2.* C L17
.
00 0' 6 01.' 0 1.0 Z
Ko de Sa t ke r
36. 336. 500
2 73. 9 70. 500
10
MPTa hap III Ta hun 2016
228. 335. 500
.
28. 987. 498
127. 462. 906
319. 454. 500
1. 367. 308. 286
1. 348. 989. 500
624. 460. 00 0
1. 005. 054. 500
2. 292. 90 0. 000
1. 005. 054. 500
3. 372. 757. 000
1. 402. 4 90. 500
11
758. 320 00o
1. 005. 054. 500
4. 0 12. 575. 000
890. 144. 000
882. 464. 000
1. 001. 2 33. 000
1. 001. 233. 000
1. 249. 957. 122
854. 835. 000
00 0' 0 99 . 99 9
00 0 , 0017 . 99 £
00 0 . 0 0 0 . 004
00 00000 0V
00 000 0 0 0 V
000' 0 0 0' 0017 00000 0 , 0017
.
nivd
11) CV
00 0' 0 0 9 179 9
99 3 . 90 £ 7.9 6
1. 90
99 1.
000• 0 917917 V I.
6170 0 0 0' 00 0 . 0017
00 0' 0 917' 917l' L.
000 . 601.' 010 2
CV CV
i
00 0 . 1.11 . 62.C• 1.
0 0 0' 6 1-L* 92.0
00 0• O Z9 . 06 L
00 000 000 V
00 0 . 60V OL.0 2
Lt.
C3) -,-
00 0' 0 0 917 91.
00 0 . 09C . Z0V 1.
00 0 . 00 0 . 0017
917 0
9170
9
CO
-1--
00 0 . 8L.L89 9
0 00 , 000 , 0017
000' 0 00 . 0017
6
apo N
O
.
•
Sa t ke r / Insta ns iPe ngg una KPPN Pem bayar
z
O
ci) Z -0 LL O
a_
171
a)'63
0
U)
4. 28 5. 15 0. 00 0
(0
F(0 0)
CD
LC)
a
CO
CV 2
O
O
co
CO
0)
rn O
co O
CO
0, CO
46. 3 74. 25 2.99 2
265. 311. 648 100. 553. 486. 255
(0
566. 308. 9 18. 000
F-
5 70. 5 94. 068. 0 00
F-
40 0. 0 00. 30 0
O
2. 002. 466. 000
(13
5 1. 705. 2 19. 828
33 5. 92 1 352
334. 658. 2 14
O
2. 00 2. 466. 0 00
(0 0 _C 0,
MAKASSARII
Q 0
BALA IHARTA PENINGGALANUJU NGPANDANG
(0
266. 5 74. 786
= co
400. 000. 3 00
0
2. 0 02. 466. 000
F--
2. 002. 466. 000
a_
BALA IHARTAPENINGALAN MEDAN
Pag u sete la hBlo k ir CO
Pag u DIPA ( PNB P)
co " _c c
0
2
0
O O
_J
0
F-
198. 632. 959. 0 75
1. 001. 233. 000
1. 001. 233 000
