KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth . Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SURA T EDARAN NOMOR SE-
~9
IPB/2012
TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI MONITORING KANWIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAPORAN PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, MONITORING TRANSAKSI KIRIMAN UANG KPPN, MONITORING PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN MONITORING RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
A. Umum Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan , Pembagian dan Penyaluran DBH PBB mengatur kewajiban Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan laporan realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan , pembagian dan penyaluran DBH PBB dengan sarana elektronik. Selain itu dalam rangka deteksi dini atas selisih pembukuan transaksi kiriman uang KPPN , monitoring transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan mempermudah pengawasan penyelesaian dana retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beban BO I perlu difasilitasi dengan suatu aplikasi . Agar hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Penggunaan Aplikasi Monitoring Kanwil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaporan Penerimaan , Pembagian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan, Monitoring Transaksi Kiriman Uang KPPN, Monitoring Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan Monitoring Retur Surat Perintah Pencairan Dana . B. Maksud dan Tujuan 1. Untuk memperiancar penyampaian laporan realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bag ian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan real isasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB. 2. Untuk deteksi dini atas selisih pembukuan transaksi Kiriman Uang pad a KPPN, sehingga dapat diselesaikan dengan segera. 3. Untuk mem perlancar penyampaian laporan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan mempermuda h monitoring Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pad a KPPN yang akurat, sehingga menjamin pembayaran pengem balian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga secara tepat j umlah dan tepat penerima . 4. Untuk mem permudah pengawasan penyelesaian dana retur SP2D.
C. Ruang Lingkup 1. Penyediaan data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan , pembagian dan penyaluran DBH PBB , transaksi kiriman uang KPPN , transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan dana retur SP2D beban BO I. 2. Laporan PBB ; 3. Monitoring Kiriman Uang; 4. Monitoring PFK; 5. Monitoring Retur SP2D. D. Dasar 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P); 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH PBB; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-72/PB/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2012 ; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2 D); 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-07/PB/2011 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. E. Tata Cara Pelaksanaan 1. Penyediaan data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan , pembagian dan penyaluran DBH PBB , transaksi kiriman uang KPPN, transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan dana retur SP2D beban BO !; 1.1. Direktorat Sistem Perbendaharaan berkewajiban menyediakan data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaa n, pembagian dan penyaluran DBH PBB, transaksi kiriman uang KPPN, transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan dana retur SP2D beban BO I, dalam rangka operasionalisasi Aplikasi Monitoring Kanwil (MOKA), yang meliputi: 1.1.1. Membuat database data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bag ian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan , pembagian dan penyaluran DBH PBB , data transaksi kiriman uang KPPN , data transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan data dana retur SP2D pada Kantor Pusat (dhi. Direktorat Sistem Perbendaharaan) . -2-
1.1.2. Membuat database data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB , data transaksLkiriman uang KPPN, data transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan data dana retur SP2D pad a Kanwil Ditjen Perbendaharaan . 1.1.3. Data realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan , pembagian dan penyaluran DBH PBB, data transaksi kiriman uang KPPN , data transaksi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga KPPN dan data dana retur SP2D sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1 . dan butir 1.1.2 bersumber dari data kiriman harian KPPN (GLharian). 1.2. Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq Subdit Rekening Kas Umum Negara berkewajiban menyediakan data transaksi akun Pengeluaran Kiriman Uang dari RPKBUNP ke BO I KPPN (kode akun 824132) dan monitoring Penihilan Bank Operasional, pada akun Penerimaan Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPKBUNP (kode akun 814134) melalui Aplikasi MOKA setiap bulan .
2. Laporan PBS Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui Aplikasi Moka membuat laporan realisasi Pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan laporan realisasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB, dengan tahapan sebagai berikut: 2.1. Laporan Bulanan 2.1.1. Mencetak Laporan Bulanan Realisasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB per sektor_Penedmaan .. PBS ..dan .. l-apGf.ar:l - BLJ!@flan ·· Realisasi pensrimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB per periode Penerimaan PBB bulan berkenaan . 2.1.2. Melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pad a butir 2.1 .1 dengan laporan yang diterima dari KPPN . 2.1.3. Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan yang dihasilkan dari Aplikasi MOKA dengan laporan dari KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan. 2.1.4. Dalam hal laporan yang dihasilkan dari Aplikasi MOKA dengan laporan dari KPPN telah sama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan laporan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 2.2. Laporan Triwulanan 2.2.1. Mencetak Laporan Realisasi Pagu DIPA Dana Bagi Hasil PBB bag ian daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah untuk triwulan berkenaan . 2.2.2. Melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pad a butir 2.2.1 dengan Laporan Bulanan Realisasi penerimaan , pembag ian dan penyaluran DBH PBB yang telah dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk triwulan berkenaan . 2.2.3. Melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.1 dengan dokumen DIPA bersangkutan dan data Sisa Pagu Anggaran DIPA per kabupaten/kota.
-3-
2.2.4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 dan butir 2.2.3 terdapat perbedaan data, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan . 2.2.5. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2 dan butir 2.2.3 telah sama , Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan.
3. Monitoring Kiriman Uang Dalam rangka deteksi dini atas terjadinya selisih pembukuan transaksi Kiriman Uang pada KPPN , Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui Aplikasi MOKA melakukan monitoring transaksi Kiriman Uang KPPN , dengan tahapan sebagai berikut: 3.1. Mencetak laporan monitoring Kiriman Uang KPPN yang meliputi monitoring Kiriman Uang antar KPPN, monitoring pelimpahan Bank/Pos Persepsi , monitoring Pemindahbukuan Bank Operasional, Monitoring Kiriman Uang Pos Persepsi, monitoring Kiriman Uang Bank Persepsi , monitoring penihilan Bank Operasional , monitoring Rekonsiliasi Kiriman Uang Antar KPPN , monitoring rekonsiliasi Pemindahbukuan Intern KPPN , monitoring pengisian Bank Operasional , monitoring Kiriman Uang Bank Operasionalili. 3.2. Melakukan verifikasi laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, dengan Laporan Kas Posisi yang disampaikan KPPN . 3.3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 . terdapat perbedaan data, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan . 3.4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. data telah sama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pengecekan atas akun Kiriman Uang dengan akun kontra posnya masing-masing . 3.5. Dalam hal terjadi selisih pembukuan Kiriman Uang , Kanwil melakukan langkah-Iangkah sebagai berikut:
3.5.J . Melakukao J
4. Monitoring PFK
Dalam rangka mendukung pencatatan data penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang akurat sebagai dasar pengembalian penerimaan PFK kepada Pihak Ketiga oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Aplikasi MOKA melakukan monitoring penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pad a KPPN, dengan tahapan sebagai berikut: 4.1. Mencetak monitoring PFK untuk periode bulan berkenaan . 4.2. Melakukan verifikasi laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada butir 4.1, dengan Laporan Kas Posisi yang disampaikan KPPN. 4.3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. terdapat perbedaan data, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan untuk melakukan penelusuran dan koreksi pembukuan sesuai ketentuan tentang mekanisme koreksi data pada KPPN. 4.4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. data telah sama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan Rekapitulasi Penerimaan PFK ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Rekening Kas Negara.
5. Monitoring Retur SP2D:
Dalam rangka deteksi dini atas terjadinya kekeliruan dalam pembukuan setoran saldo dana retur SP2D pad a rekening retur (rr) dan pembayaran kembali dana retur SP2D pada KPPN , Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui Aplikasi MOKA melakukan monitoring Retur SP2D, dengan tahapan sebagai berikut: 5.1. Mencetak laporan monitoring Retur SP2D. 5.2. Melakukan verifikasi laporan monitoring sebagaimana dimaksud pad a butir 5.1, dengan Laporan Kas Posisi yang disampaikan KPPN . 5.3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a butir 5.2, terdapat perbedaan data, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan. 5.4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a butir 5.2, data telah sama , Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring lebih lanjut, dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: 5.4.1. Monitoring retur SP2D untuk kode akun 817111 dengan kode akun 827111 . 5.4.1.1. Membandingkan saldo dalam laporan monitoring dengan saldo rekening rr KPPN bersangkutan. 5.4.1 .2. Dalam hal saldo dalam laporan monitoring dengan saldo rekening rr 5.4.1 .1 berbeda , Kanwil sebagaimana dimaksud pada butir mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan . 5.4.1.3. Dalam hal perbedaan data disebabkan kesalahan pembukuan KPPN, Kanwil menginstruksikan KPPN bersangkutan untuk melakukan koreksi pembukuan sesuai ketentuan tentang mekanisme koreksi data pada KPPN . 5.4.2. Monitoring retur SP2D untuk kode akun 817113 dengan kode akun 827113.
-5-
5.4.2 .1. Membandingkan nilai sOlido uengan Neraca KPPN bersangkutan, di rTIC:H1a nilai saldo tersebut seharusnya sama dengan nilai perkiraan Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari retur SP2D tahun anggaran yang lalu. 5.4 .2.2. Dalam hal hasil pembandingan sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2.1 terdapat perbedaan data, Kanwil mengkonfirmasikan kepada KPPN bersangkutan. 5.4.2.3. Dalam hal perbedaan data disebabkan kesalahan pembukuan KPPN , Kanwil menginstruksikan KPPN bersangkutan untuk melakukan koreksi pembukuan sesuai ketentuan tentang mekanisme koreksi data pad a KPPN .
F. Ketentuan Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
A·-~·
Ditetapkan di Jakarta Padatanggal 1 Oktober .. REKTUR JENDERAL,
2012
(,'./ I, •
')
I •
\\
~ AGLJS
, \
_ \
SUPRIJANTO NJP 19530814 197507 1 001
Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
-6-
~
