KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN NOMOR SE-
8 IPB/2011
TENTANG PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, DAN ANGGOTA POLRI ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR SETIAP BULAN A. Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD, telah diatur dan ditetapkan mengenai petunjuk umum dan contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dimaksud. Namun, untuk penghitungan PPh Pasal 21 atas rapellkekurangan gaji diperlukan petunjuk lebih lanjut karena dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tersebut hanya diatur bahwa "apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunan dibayar rapellkekurangan gaji, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagaimana penghitungan/pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13" serta belum ada contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas rapellkekurangan gaji tersebut. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan mengenai petunjuk umum dan contoh penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2621PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD, termasuk penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas rapellkekurangan gaji. C. Ruang Lingkup 1. Petunjuk umum penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. 2. Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Daftar Gaji dan Aplikasi GPP. 3. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dan format daftar gaji atas pembayaran rapellkekurangan gaji. &\
D. Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2621PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD. E. Petunjuk Penghitungan PPh Pasal 21 1. PPh Pasal21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan (termasuk gaji dan tunjangan bulan ke-13) bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang menjadi beban APBN ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN. 2.
Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak memiliki NPWP, maka atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dibandingkan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang memiliki NPWP.
3. Tambahan pengenaan PPh Pasal 21 sebesar 20°A, lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditanggung sendiri oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang bersangkutan. 4.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, data NPWP masing-masing Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri wajib dicantumkan dalam daftar gajL
5.
Bagi Satuan Kerja yang telah menggunakan aplikasi GPP, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) wajib merekam data NPWP seluruh pegawai dengan benar serta mengisi data keluarga dengan lengkap dan benar.
6.
Ketidakbenaran pencantuman data NPWP dan data keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 yang berakibat kesalahan pengenaan tarif PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.
7.
Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dar; pembayaran gaji, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang bersangkutan.
8. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pad a saat pembayaran penghasilan tersebut. 9. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan agar berpedoman pada petunjuk umum dan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nemor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD. 10. Sehubungan dengan adanya perubahan tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas rapellkekurangan gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nemor 262/PMK. 03120 10, maka tata cara penghitungan dan format daftar gaji untuk pengajuan permintaan rapellkekurangan gaji dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 11. Ketentuan tentang tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri berlaku sejak bulan Januari 2011.
'&'
-2-
12. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji induk untuk bulan Januari 2011 yang telah dilakukan pemresesan pada bulan Desember 2010 tetap mengacu pad a kelentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nemer 262/ PMK.03/201 O. 13. Tata cara pengujian atas petengan pajak pad a Surat Perintah Membayar (S PM) tetap berpedeman pad a Sural Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer SE-36/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Petengan Pajak, Pengamanan Database, dan Jam Pelayanan Penerimaan SPM pada Kanter Pelayanan Perbendaharaan Negara . F. Penutup 1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 2. Kepala Kanter Wilayah Direkterat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedemani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2011
Tembusan : 1. Sekretaris Direkterat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kanter Pusat Direkterat Jenderal Perbendaharaan
-3-
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAl IPB/2011 TENTANG PERBENDAHARAAN NOMOR SEe PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA. PNS. ANGGOTA TNI. DAN ANGGOTA POLRI ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR SETIAP BULAN
8
CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASlLAN PASAL 21 UNTUK PENGAJUAN KEKURANGAN/RAPEL GAJI BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, DAN ANGGOTA POLRI Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Kekurangan Gaji Adinurmata adalah seorang PNS Golongan IIIlc, menduduki eselon IV.a status kawin dengan 3 orang anak, telah memiliki NPWP, menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan pada tahun 2010 sebagai berikut: Gaji pokok Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Jabatan Tunjangan Beras Pembulatan Penghasilan bruto
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.244.500,00 224.450,00 89.780,00 540.000,00 226.240,00 43,00 (+) 3.325.013,00
Penghitungan PPh Pasal21 bulanan untuk Januari sId November 2010: Penghasilan Bruto
Rp
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% X Rp 3.325.013,00 2. luran Pensiun 4,75% X Rp 2.558.730,00 =
=
Rp 166.251,00 Rp 121.540,00 + Rp Rp
Penghasilan Netto Penghasilan Netto Disetahunkan: (12 X Rp 3.037.222,00) PTKP (K/3) • UntukWP • Status Kawin • 3 orang tanggungan (3 X Rp 1.320.000,00)
3.325.013,00
=
287.791,00 (-) 3.037.222,00
Rp
36.446.664,00
Rp Rp Rp
21.120.000,00 (-) 15.326.664,00 15.326.000,00
Rp 15.840.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 3.960.000,00 (+)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan PPh Pasal 21 atas gaji setahun 5% X Rp 15.326.000,00 = Rp 766.300,00 PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp 766.300,00 : 12 = Rp 63.858,00 ~ -4-
Apabila Adinurmata sebagaimana contoh di atas menerima kenaikan gaji berkala dengan gaji pokok sebesar Rp 2.413.900,- TMT bulan November 2010 dan baru diba ya rkan pada bulan Januari 2011 , maka Ad inurmata berhak atas rapel/kekurangan gaji selama 2 (dua) bulan . Perhitungan PPh Pasal 21 atas rapel/kekurangan gajinya adalah sebagai berikut : Selisih penghasilan selama 2 bulan : Rp Gaji pokok Rp Tunjangan Istri Tunjangan Anak Rp Tunjangan Jabatan Rp Tunjangan Beras Rp Rp Pembulatan Rp Penghasilan bruto
338.800 ,00 33.880 ,00 13.552 ,00 0,00 0,00 190,00 (+) 386.422 ,00
Penghasilan bruto disetahunkan (gaji pokok lama) (12 X Rp 3.325 .013 ,00) Kekurangan gaji Pengurangan : Biaya jabatan 5% X Rp 40.286.578 ,00 Rp luran Pensiun 12 X 4,75% X Rp 2.558.730 ,00 Rp
Rp 39 .900 .156,00 Rp 386.422 ,00 (+) Rp 40 .286.578 ,00
2.014.329,00 1.458.476,00 (+)
Penghasilan Netto setahun
Rp 3.472.805,00 (-) Rp 36 .813.773 ,00
PTKP (1
Rp 21.120.000 ,00 (-) Rp 15.693.773,00 Rp 15.693.000 ,00
PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 5% X Rp 15.693 .000,00 = Rp 784 .650 ,00 PPh Pasal 21 atas Kekurangan Gaji : [Rp 784 .650 ,00 - Rp 766 .300,00 (PPh atas penghasilan bulanan)]
= Rp 18.350,00
Apabila Adinurmata tidak memiliki NPWP, dikenakan tambahan tarif 20% lebih tinggi sehingga menjadi
= Rp 22.020 ,00
Selanjutnya perhitungan PPh Pasal 21 pad a daftar gaji atas pembayaran kekurangan gaji dimaksud adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II dan Lampiran III.
-5-
LAMPIRAN II SURAl EDARAN O!REKTUR JENDERAl PERBENDAHARAAN NOMOR SEIPBI2011 TENTANG PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
8
PA5AL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA T Nt,
DAN ANGGOTA POlRI ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR SEllAP BULAN
CO/IJTOH DAFTAR GAJI UNTUK PENGAJUAN PEMBAYARAN K EKURAhlGAN GAJI O ENGAN NP\JP
KE MENTERIAN .
OAF TAR GAJI PEGA'WAI GOLONGAN III
KANTOR .. PEMBA YARAN KEKURANGAN GAJI BULAN NOVEMBER S 0 OESEMBER 2010
LEMBAA KE I
ti O.
rltlMA
OR'
lM"GGlIl l ':'HIR
Kr.W IIl
'"
CiAJI
Tu rl. U MUH
lUIlJ.JA8A T AM
'Uti.!.
lUl U .
JUHlAH
PO T.
IURAtl
P,,"J"'K
S [WAJl.HH
JUHLAH
JUHlMi
""
JHLI
POI(OK,
l AHB. T,UNUM
S TRUKTURAL
OHI"'S
KHUSU$
PUI Ult
DERAS
W"'.I11'1
P[HCiHA
POlOHO"' ''
0[1\$11'1
$, t.'U S PCG:'WAI
AtlAI(
lUtl.I( [L UAFlGA
lUllJPAPUA
r UHGS IO HAL
P"'J"'I(
1(010R
P[Gt. W"'1
seLAH
TUliGG"'I
GOLOt1G"'H
JIWA
"'.I S TRII SUAM I
TW. T!RPEt1C l l
rUljG. L "'IN
P[lI GHASll .-. rl
D.AN AI<
I
1
2 AOI/l.JURMAT A LHR.O I·IO·1969 NIP.1969100 11989011001 PNS GOL. 1I11c NP\lP, 08.383.397.0·605.000
3 1102
NIP.196910011989011001
1102
NIP. 1969100 11989011001
KEKUR~NGAN
(2K)
P[MDULAT"'t1
•
0 0 0 0
2.244.500 224,450 8S.780 2,558,730
0 0 0 0
540.000 0 0 3
1102
169.400 16.940 6.776 193,116
0 0 0
0 0 0
0
••
1102
338,800 33,880 13,552
0
0
386,232 1
.
.
I'
:' • • ,
0
2
338.800 33.880 13,552
0 0 0
4
386,232
0
I
•
7
226,240
10
12
11
13
0
3.518 .18 4
0
226.240
0
3.324.973
0
255.873
0
0
0
193.211
0
19.311
0
18:350
~. 49~'sn
~
38,622
!;~ '8,3~O
'.• •• •
0
i
':"
18,350
SO
i
404.672
!
if; ·.F G. 0
, 38,622
0 0 0 0 7.000
282.184
3.236,000
0 0 0
262,873
3.062. 100
19,311
173,900
!(' .:• 18,350
0 7.000 0 0 0 0 0
,J •
J ,t
• .~:~ ~~.97~ " . •• ~!!I f 1rei' lI ~, g
347,700
1.
~
: 1
~,
J.
0 0 0 0 0
,6,
15
"
0
9.
so
OIDAYARI(AN
TA P [RUM
•
275,184
.' '.
T Ml 0A 'Mlor.1'I
YMiG
PO T. l",ne
540,000 0 0
GAJIPOKOK
JUMLAH LEMSAR KE : 1
•
4
2,413,900 24 1.390 96.556 2.751.846
P01 0HO"' "
56.972
347.700
1. :, ........... " .....
i ~
I
LAMPI RAN II I SURAT EOARAN OIRE KTUR JENOERAL IPSI2011 TENTANG PERBENDAHARAAN NOMOR SE· PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PA$AL 21 BAGI PEJABAT NEGARA. PNS , ANGGOTA TNI . DAN ANGGO TA POLRI ATA S PENGHASILAN TETAP DAN TERATlIR SETIAP BULAN
8
C ONTOH DAFT AR GAJI UNTUK PENGAJUAN PEMBA YARAN KEKURANGAN GAJI TANPA NP\lP
KEMENTERIAN
D AFTAR GAJ I PEGAWAI GOLONGAN III KANTOR ................... __
" .n
II Rill NAMA T ANGGAL LAHIR
N'P STATUS PEG AYIAI GO LONGA N
KAYl IN JMLI ANAl( JI YlA
P~;~~. TUN .KELU ARGA A. IS'TRII SUAMI
B. ANA<
3 1102 I
I CMRARKE , I
12010
,LA' TAl
Sf A
LHR.Ol.l0.1969 NlP.19S910011989011001
4 2.' 13.'00
STRUKTURAL fUNGSION AL fUNGoLAIN
,
540.000
:
9~55.
PNSGOL.llllc N P \oIP:
110'
2.244.500 224.450
o o
o
2,558.730
o
3
169.400 16.9 40
o
.'.780 .
NIP.1969 1001198901100 1
(2'J
110'
o
o
:
,:
.: 1 386,23 2' .
,~ "I
:o
JUML AH LEM BAR KE: 1
•
o
Ii,77' 110'1
540.00:
o
193,116
GAJIPOKOK
386.232
JUMLAH 6ERSIH YANG OIBAYARKAN
lUR AN
\oIAJI6 PEGAYIAI
226.240
o
226.240
o
0
o
'0
' ••••0
3.51 •. 1. '
o
275.1.'
o
2.2.1• •
o
255 .• 73
o
2".873
o
".311
o
" .311
173.'"0
,u... ,
' HOOO
3.236.000
"
2.751.846
NIP .196910011989011001
POT. 6E RAS
TUNJ . BERAS
o
.
j
I
"3.211
,'~"'"
r'
.
:
o
1• .• 50
....642
3 •.622 1
22.020
: ,~
.:: o o
:
"
-7-
T A N OA T A N CA N
