KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I,LANTAI JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE (021) 3846402
Nomor Sifat Lampiran Hal
: S- 928~/PB/2013 ?-o Desember 2013 : Penting/Sangat Segera : 1 (Satu) berkas : Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2013
Sehubungan
dengan
penyusunan
Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2013, terlampir kami sampaikan perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran yang terkait dengan penyisihan Piutang PNBP yang kemudian dibayar lunas setelah tanggal neraca, jaminan penyelesaian pekerjaan dan jaminan pemeliharaan.
Harjowiryonol 590606 198312 001
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI; 3. Auditor Utama Keuangan Negara II, BPK RI; 4. Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI; 5. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan; 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S- 9~~ IPB/2013 Tanggal : :J-vDesember 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Sekretaris Jenderal MPR RI Sekretaris Jenderal DPR RI Sekretaris Jenderal BPK RI Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan SDM RI
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal Kementerian Sesial RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI Sekretaris Kementerian Keerdinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan R! Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup RI Sekretaris Kementerian Keperasi dan UKM RI Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasienal Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionall BAPPENAS Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sekretaris Jenderal Komnas HAM Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK Sekretaris Utama Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Sekretaris Utallia Lembaga Administrasi Negara Sekretaris Utama Arsip Nasional RI Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sekretaris Utama BNP2TKI Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretaris Utama Badan SAR Nasiona: Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Wakil Kepala BPKPB dan Pelabuhan Bebas Batam Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Wakil Sekretaris Kabinet Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 9'L-8Jf IPB12013 Tanggal ::1-0 Desember 2013
PERLAKUAN
AKUNTANSI
BEBERAPA AKUN NERACA UNTUK PENYUSUNAN LKKL DAN LKPP TA 2013
1. Penyajian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBP pada LKKL piutang yang kemudian dibayar lunas setelah tanggal Neraca.
terhadap
Piutang per 31 Desember 2013 yang pelunasannya dilakukan pada awal tahun 2014 saat penyusunan laporan Keuangan Tahun 2013 baik Audited maupun Unaudited disisihkan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan ketentuan PMK Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang pada Kementerian Negaral lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan pencatatan Kartu Piutang, Satker PQR pada Kementerian UVW masih mempunyai Piutang sebesar Rp10.000.000 yang akan jatuh tempo pad a tanggal 28 Februari 2014. Kemudian piutang tersebut dilunasi dengan setoran masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp6.000.000 dan pada tanggal 10 Februari 20-14 sebesar Rp4.000.000, sehingga pada saat proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2013 piutang dimaksud telah terbayar lunas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka piutang di Neraca Satker PQR per 31 Desember 2013 disisihkan sebesar Rp50.000 (5%0 X Rp10.000.000). Atas transaksi pelunasan piutang tersebut, diungkapkan secara memadai dalam CalK. 2. Jaminan
Penyelesaian
Pekerjaan
Sesuai dengan Pasal 20 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/PB/2013 tentang langkah-Iangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013, apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100%, namun telah dibafar 100%, maka: PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis bahwa Pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% dilengkapi dengan BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 2. Kepala KPPN pad a hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung kas negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. 1.
Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut: a. Apabila penyampaian surat pernyataan tertulis, klaim, pencairan jaminan/garansi bank dan penyetorannya ke Kas Negara dilakukan sampai dengan 31 Desember 2013, maka: • Pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat sebagai pengembalian belanja tahun berjalan (menggunakan kode akun belanja bersangkutan) pada lRA TA 2013 sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut: (0) 11561x
(K) 5xxxxx
Piutang dari KUN Belanja .._..
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9'J.fJ.l IPB12013 Tanggal :J...() Desember 2013
• Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud Dafam Pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian befanja apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. b. Apabila surat penyampaian pernyataan tertulis dan klaim pencairan jaminan/garansi bank dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2013 sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, maka: • Piutang PNBP pada Neraca per 31 Desember 2013 disajikan sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dan pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat sebagai pendapatan anggaran lain-lain pada LRA TA 2014 5ebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. Piutang PNBP per 31 Desember disisihkan dengan kualitas lancar. Jurnal untuk mencatat Piutang PNBP per 31 Desember 2013 adalah: (D) 115211 (K) 311311
Piutang PNBP Cadangan Piutang
• Pencairan jaminan/garansi bank tersebut sebagai pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL (423913) pada LRA TA 2014 sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. • Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dafam Pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi Piutang PNBP apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya.
3. Jaminan Pemeliharaan a)
Sesuai dengan dengan Pasal 19 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013, disehutkan bahwa "Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dan nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%. 2 Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2013 atau yang melampaui tahun anggaran 2013, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pad a tahun anggaran 2013 dengan dilampiri jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan banklasuransi pada uraian SPM berkenaan. 3 SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisiko 1
b)
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang telah selesai dari Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan (sebesar jumlah tagihan pemeliharaan) yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugianlsurety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan.
Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- !j'2-8Jf IPB12013 Tanggal 20 Desember 2013
c)
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka atas jaminan pemeliharaaanl garansi bank sebagaimana huruf b tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan atas Pos Belanja.
d)
Perolehan asetnya dicatat sebagai aset definitif. Namun, jika ternyata dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor sebagai pendapatan lain-lain (423999). Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap definitif.
