KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER4 IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA), dipandang perlu melakukan perubahan terhadap mekanisme pembebanan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang satu kota dengan Kantor Bank Indonesia (KBI); b. bahwa dalam rangka pelaksanaan akuntansi pinjaman dan hibah, pengakuan penerimaan pembiayaan dan pendapatan hibah pad a Rekening Khusus, perlu dilakukan penyempurnaan tat a cara pembebanan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus secara bertahap; c. bahwa dalam rangka melanjutkan dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan uji coba penerapan mekanisme baru pembebanan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui Rekening Khusus pada beberapa KPPN KBI uji coba, perlu menerapkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada seluruh KPPN selain KPPN Khusus; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata ~ Cara Serta Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Neg,r, Repu"';k Indone,;, Nomor 4597);
i
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana beberapa kali telah diu bah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143/PMK.05/2006 tentang Tata
Cara Penarik,an Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Ke~a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PiNJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 2. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. 3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan non-asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberi pinjamanlhibah kepada pemerintah.
-2-
t
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan selaku Bendahara Umum Negara berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAlKPA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 7. Kantor Pusat Bank Indonesia yang selanjutnya sing kat KPBI adalah Bank Sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. B. Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat KBI adalah Kantor Bank Indonesia di daerah yang merupakan mitra kerja KPPN. 9. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji (termasuk kekurangan g~ji dan gaji susulan). Uang Persediaan. dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). 10. Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang sumber dananya dari DIPA. 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan/digunakan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 13. Surat Perintah Pembebanan yang selanjutnya disebut SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D Reksus. 14. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.
-3-
15. Daftar Surat Perintah Debit yang selanjutnya disingkat Daftar SPD adalah daftar perintah pendebitan Reksus atas penerbitan daftar SPB dari KPPN yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada KPBI. 16. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro oleh pihak eksternal yang distandardisasi oleh Bank Indonesia. 17.Arsip Data Komputer (ADK) adalah data digital hasil pengolahan komputer. 18. Rekening Koran Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat RKBI adalah laporan yang diterbitkan oleh KPBI yang memuat saldo awal, data transaksi dan saldo akhir Reksus atau Rekening Dana Talangan pada hari atau periode laporan tertentu. 19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 20. Initial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari pinjaman/hibah luar negeri dan ditransfer ke Reksus setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dinyatakan efektif.
21.Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) yang selanjutnya disingkat APD adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman/hibah luar negeri, pengisian kembali Reksus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. 22. Executing Agency adalah kementerian negarallembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
23. Replenfsnineiif adalehpengTsian Kembelr dana pada Reksus oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri untuk mengganti pengeluaran yang telah te~adi sesuai permintaan pada APD yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 24. Reimbursement adalah penggantian kembali dana dari rekening pemerintah yang telah digunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong sesuai permintaan pada APD yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 25. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan SP2D oleh KPPN. 26. Backlog adalah kondisi atas pengeluaran SP2D yang sudah membebani Reksus atau dana talangan pemerintah namun belum diajukan pertanggungjawabannya (replenishment/reimbursement) ~
kepada pembe" P'"j,"",," dan/ala" h;bah '''''' "..eO.
-4-
l
BAB II PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal2 (1)' SP2D Reksus yang diterbitkan KPPN dibebankan pada Kas Negara melalui BO I mitra kerja KPPN, (2) Atas dasar penerbitan SP2D Reksus sebagaimana pada ayat(1), . KPPN menerbitkan SPB-SP2D dan Daftar SPB untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, (3) Berdasarkan SPB-SP2D dan Daftar SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Daftar SPD beserta WPR untuk disampaikan kepada KPBI sebagai bahan pendebitan Reksus berkenaan. BAB III PELAKSANAAN PADA KPPN Pasal3 (1) Terhadap SPM UP/TUP yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D UP/TUP atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN. (2) Terhadap SPM-LS Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Kas Negara pada 80 I mitra kerja masing-masing KPPN, sekaligus menerbitkan SP8-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS Reksus yang bersangkutan. (3) Terhadap SPM-GUP lsi Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP lsi Reksus atas beban Kas Negara pad a BO I, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP lsi Reksus yang bersangkutan. (4) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Kas Negara pada 80 I, sekaligus menerbitkan SP8-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Potongan Reksus yang bersangkutan. (5) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan. (6) Terhadap penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), KPPN mengirimkan lembar kedua SP2D dimaksud kepada PAlKPA. (7) Terhadap penerbitan SPB-SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada: a. Kepala KPPN berkenaan sebagai laporan; b. PAlKPA penerbit SPM. (8) KPPN membukukan SPM-LS/GUP Isi/Potonganl Nihil Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nyasebagai pengelLiaran anggarandengan membebankan pada akun terkait. - 5-
r
(9) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus atau SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), KPPN tidak menerbitkan SPM/SP2D Reksus Pengganti. (10)KPPN dengan menggunakan program aplikasi Reksus yang ada menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN.
(11) KPPN p-aling lambatpukul17.00 waktu setempat padahari yang sam a dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus atau SPB-SP2D, menyampaikan: a. Daftar SPB berupa ADK menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data (Komda) ke alamat http://komda.perbendaharaan.go.idlfileupload1.php; b. Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (softcopy dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pada web intranet dengan alamat http://10.0.32. 152. (12) SPB-SP2D asli dan Daftar SPB asli (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) beserta seluruh copy SP2D Reksus minggu sebelumnya, disampaikan KPPN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Senin atau awal hari ke~a minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat. (13) Alamat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praptosuhardjo ! Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 (14) Dalam hal te~adi perubahan tata cara penyampaian dan/atau alamat pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (13) akan dilakukan dengan surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. BABIV PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Pasal4 (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menerima dan melakukan kompilasi Daftar SPB dari KPPN untuk selanjutnya membuat Daftar SPD beserta WPR atas pembebanan Reksus berkenaan. (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah mengirimkan Daftar SPD beserta WPR ke KPBI satu hari kerja berikutnya paling lambat puku114.00 WIB.
l-
I -6-
(3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menerima RKBI serta advis debit kredit untuk kemudian di verifikasi dengan Daftar SPD. Apabila terdapat perbedaan diantaranya akan dilakukan perbaikan dan penyelesaian seperlunya dengan Bank Indonesia. (4) Atas dasar advis debit kredit yang diterima dari KPBI, Direktorat Pengelolaan Kas Negara membukukan penerimaan pinjaman proyek atau pendapatan hibah luar negeri sesuai dengan bagan akun terkait. (5) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menyampaikan salinan RKBI kepada Executing Agency pada kementerian negara/lembaga sebagai bahan pengajuan APD. (6) Direktorat Pengelolaan Kas Negara U.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menerima konsep APD Replenishment!Reimbursement dari Executing Agency, meneliti, membuat covering letter, dan selanjutnya mengajukan aplikasi tersebut kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (7) Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah melakukan rekonsiliasi secara berkala (triwulanan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan Executing Agency dan Bank Indonesia daJam _rangka kelengkapan_ dan _k!lak.UI~~ial1d~~_s!l[ta ketepatan waktu pengajuan APD Replenishment!Reimbursement kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta dalam rangka penyelesaian backlog dan penggunaan dana talangan. (8) Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat memerintahkan KPPN untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus atas SPM Reksus yang diterima, apabila berdasarkan RKBI didapatkan informasi bahwa Reksus berkenaan tidak mencukupi atau kosong. (9) Penerbitan SP2D Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan kembali setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara. BABV PELAKSANAAN PADA BANK INDONESIA Pasal5 (1) Atas dasar Daftar SPD dan WPR beserta ADK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBI melakukan pendebitan Reksus terkait dan mengkredit Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Reksus, selanjutnya pada akhir hari memindahkan seluruh saldo Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Reksus dimaksud ke Rekening KUN. (2) KPBI mengirimkan RKBI beserta advis debit kredit secara harian dan mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal6 (1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Reksus atau dana talangan tetapi belum dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri dinyatakan backlog sampai dengan SP2D Reksus berkenaan diajukan Replenishment! Relmbu=ment dan '~ah mendap", penggantian.
r
(2) Pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dikategorikan sebagai pengeluaran Ineligible. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran atas penggunaan sejumlah dana yang dinyatakan Ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengeluaran yang dikategorikan Ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penuh kementerian negarallembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam DIPA tahun anggaran be~alan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal? Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini diberlakukan: (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PBf2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PBf2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus pada KPPN KBI; (3) Surat Edaran Nomor SE-77/PBf2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pad a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PasalS Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal9 Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku di seluruh KPPN, kecuali KPPN Khusus. Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pad a tanggal 1 Februari 2011. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari
2011
LAMPI RAN I PERATURAN DIRE;.KTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- f+ IPBI2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DANiATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS
KOP KPPN SURAT PERINTAH PEMBEBANAN SP2D NOMOR SPB ................................. (1)
Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara diJakarta Surat Perintah Pembebanan SP2D (SPB-SP2D) ini hendaknya diteruskan ke Kantor Pusat Bank Indonesia u.p. DASP/Bagian Akunting Devisa atau DASP/Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah untuk penyelesaian pembebanan ke: Nomor Rekening Khusus PPHLN/Nomor register PHLN Jenis PinjamanlHibah Luar Negeri Nomor SP2DITanggai SP2D Nilai SP2D Jumlah yang dibebankan ke Reksus
: .................................................... (2) : ..................................................... (3) : .................................................... (4) : ..................................................... (5) : Rp ................................................. (6) : Rp................................................. (7)
*** dengan huruf atas nilai angka (7)*·* ..................................................(8)
Nama Rekanan/Bendahara Nama KPPN Kode KPPN
: .................................................... (9) : ................................................... (10) : .................................................... (11)
.......... , .................. (12) Kepala Seksi Pencairan Dana,
............................ (13) NiP ....................... .
Tembusan: 1. Kepala KPPN ...... (14) sebagai laporan 2. PAlKPA ............. (15)
-9-
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMBEBANAN SP2D NOMOR
URAIAN
(1 )
Diisi dengan nomor SPB
(2)
Diisi dengan nomor Rekening Khusus
(3)
Diisi dengan nama pinjaman/hibah luar negeri dan nomor Registernya
(4)
Diisi dengan jenis pinjaman/hibah luar negeri
(5)
Diisi dengan nomor dan tanggal SP2D
(6)
Diisi dengan nilai SP2D
(7)
Diisi dengan nilai SPB-nya
(8)
Diisi dengan huruf atas jumlah yang dibebankan ke Reksus
(9)
Diisi dengan nama penerima pembayaran
(10)
Diisi dengan nama KPPN penerbit SP2D atau SPB
(11 )
Diisi dengan kode KPPN penerbit SP2D atau SPB
(12)
Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun
(13)
Diisi dengan nama Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN beserta NIP
(14)
Diisi dengan nama KPPN setempat
(15)
Diisi dengan PAlKPA Penerbit SPM Reksus berkenaan
/ UPRIJANTO I:L ·5308141975071 001 ~1.-
- 10 -
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 4 IPBI2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS
DAFTAR SURAT PERINTAH PEMBEBANAN (SPB) KPPN ................. (1)
Yth. DIREKTUR PENGELOLMN KAS NEGiARA u.p. KEPALA SUBDIREKTORAT DANA PINJAMAN DAN HIBAH Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-'11 Jakarta NO.
NO.fTANGGAL SPB
JUMLAH NILAI SPB
NO.ITANGGAL SP2D
(Rp)
NILAI SP2D
NAMA REKANANI BENDAHARA
NOMOR REKSUS
NOMOR LOAN/GRANT AGREEMENT
KODEAKUN PENGELUARAN PADASPM
(Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
~-
......... , .................. (11) Kepala Kantor
N.lp .................... (12) ...................
11
r
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SURAT PERINTAH PEMBEBANAN (SPB) URAIAN
NOMOR (1 )
Diisi dengan nama dan kode KPPN
(2)
Diisi dengan nomor urut
(3)
Diisi dengan nomor dan tanggal SPB
(4)
Diisi dengan jumlah pembebanan rekening khusus
(5)
Diisi dengan nom or dan tanggal SP2D
(6)
Diisi dengan jumlah nilai SP2D
(7)
Diisi dengan nama Rekanan/Bendahara
(8)
Diisi dengan nomor rekening khusus
(9)
Diisi dengan nomor loan atau grant
(10)
Diisi dengan kode akun pengeluaran pada SPM Reksus berkenaan
(11 )
Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun
(12)
Diisi dengan nama Kepala KPPN atau Plh beserta NIP
1'\JC>'U\l)
SUPRIJANTO
~~1I9530814 197507 1 001
12
Alur SP2D REKSUS Satker SPM
NO
BO I
PKN
Pengujian YES Konsep/ Net SP2D SPB & Daftar SPB
HARIAN : ADK (melalui Komda), Daftar SPB ( dengan aplikasi e‐SPB) MINGGUAN : Daftar SPB, SPB, Copy SP2D Reksus
Aplikasi bendum Tdk perlu masuk pd Submenu penarikan
SPM,SP2D lbr‐2 &tembusan SPB
SP2D + Penguji/ Pengantar SP2D + SPM
Front Office ‐ Pencairan Dana Middle Office ‐ Percairan Dana ‐ Bank/ Giro Pos Back Office
‐ Bank/ Giro Pos ‐ Umum ( pada aplikasi SP2D server menu referensi I
submenu KPPN, ubah ke default yg Akuntansi dan Pelaporan Akun 431211‐431219 & 712211/712221/712291 sebelumnya KCBI Tidak muncul pd LAK
) ‐ Verak
dsp@DjPbn
Perdirjen
Nomor Per-4/PB/2011 tanggal 25 Januari 2011
1.
2.
Daftar SPB yang telah ditandatangani Kepala Kantor, di-scan untuk dijadikan softcopy dalam bentuk .PDF Ubah Nama File tersebut, dengan cara PILIH FILE TEKAN F2 UBAH NAMA “SPB[KODEKPPN][TANGGAL SPB] [BULAN SPB] [TAHUN SPB].PDF” Contoh : SPB01001022011.PDF 1.
no
Browser
Langkah-langkah
Keterangan
1.
Mozilla
a.
Pilih menu Tools Options
b.
Klik menu Advanced Network Settings
c.
Pilih Manual proxy configuration. Arahkan kursor ke kolom No Proxy for .Isi pada kotak yang tersedia dengan alamat web 10.0.32.152 atau tambahkan dengan alamat tersebut didahului dgn tanda koma (,). Klik ‘OK’
no
Browser
Langkah-langkah
Keterangan
2.
Internet Explorer
a.
Pilih menu Tools Internet Options
b.
Klik menu Connection LAN Settings
c.
Klik tombol Advanced
d.
Arahkan kursor ke kotak bagian bawah di bawah kata “ Exception”. Isi dgn alamat web 10.0.32.152 atau tambahkan dengan alamat tersebut didahului dengan tanda titik koma ( ;) . Klik OK
Pada browser ketik http://10.0.32.152
Masukkan
Nama Pengguna dan Kata Sandi
Login User
dan password menggunakan kode kppn contoh KPPN Padang user 010 password 010
1. 2. 3. 4.
Pilih tombol Browse Pilih file yang akan di upload Pilih tombol Open Tekan tombol Kirim
1
2
1. Pilih KPPN anda 2. Jumlah file yang berhasil di terima
1
2 3 4
1. Pilih Pengguna 2. Ubah Password anda dengan memilih tombol ubah 3. Isikan Kata Sandi (3) baru isikan konfirmasi Kata Sandi (4) ( Kata Sandi = Konfirmasi Kata Sandi) * Case Sensitif
dsp@DjPbn
