KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
ILANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402 WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id
S-
Nomor Sifat Lampiran Hal
J.~OO IPB/2015
~
Maret 2015
Segera ·1 (Satu) Set Konversi Sistem Akuntansi dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual TA 2015
Yth. Sekretaris JenderallSekretaris Utama/Sekretaris/KepalalWakil KepalalDirektur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir)
Sehubungan
dengan telah dilakukannya
pad a seluruh Kementerian Negara/Lembaga Aplikasi
Sistem
270/PMK.05/2014
Akuntansi
Instansi
tentang
Penerapan
Pemerintah
Pusat, dengan
Kementerian
Negara/Lembaga
1.
Melakukan
akuntansi
berbasis akrual
(KlL) tanggal 4 Maret 2015, dan telah diluncurkannya
Berbasis
Akrual
(SAIBA),
Standar Akuntansi
ini disampaikan
serta
Pemerintahan
langkah-Iangkah
menunjuk Berbasis
penyusunan
PMK Akrual
Laporan
Nomor pada
Keuangan
T.A. 2015, sebagai berikut:
Instalasi
SAIBA
www.perbendaharaan.go.id 2.
kick-off implementasi
(Aplikasi
SAIBA
dapat
diunduh
pada
situs
.)
Melakukan migrasi datadari
yang semula diproses menggunakan basis Kas Menuju Akrual
(Cash Toward Accrual/eTA)
menjadi diproses menggunakan basis akrual.
3.
Melakukan perekaman transaksi tahun berjalan termasuk jurnal penyesuaian
4.
Melakukan rekonsiliasi Data Transaksi Keuangan.
Tembusan: 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia.
seluruh Indonesia;
Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer
:
S-2?oo
Tanggal
:
2y
IPB/2015
Maret 2015
DAFTAR SEKRETARIS JENDERALlSEKRETARIS UTAMAlSEKRETARIS/ KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA No.
Sekretaris Jenderal/Sekretaris
1
Sekretaris Jenderal MPR RI
2
Sekretaris Jer.-deral DPR RI
3
Sekretaris Jenderal BPK RI
4
Sekretaris Mahkamah Agung RI
5
Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI . ..
Utama/Sekretaris/DirekturlDeputi
Kementerian Negara/Lembaga
.
.
19
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat RI
24
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28
Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
29
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
30
Sekretaris Kementerian Riset,Teknologi
31
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
32
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan
33
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
34
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
RI
dan Pendidikan Tinggi RI
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
No.
Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/DirekturJDeputi
Kementerian Negara/Lembaga
35
Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38
Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39
Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
40
Sekretaris Utama Perpustakaan
41
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42
Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43
Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45
Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46
Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47
Sekretaris Kementerian Kementerian
48
Sekretaris Utama Badan KependL'dukan dan Keluarga Berencana Nasional
49
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50
Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53
Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54
Sekretaris Utama Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia
55
Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56
Sekretaris UtamaBadan
57
SekretarisUtama
58
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59
Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60
Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61
Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64
Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
67
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan
68
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
69
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan
71
Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72
Sekretaris Badan Penanggulangan
Nasional
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional -
.
KOIupsi
Lumpur Sidoarjo
Bencana
No,
Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/DirekturlDeputi
Kementerian Negara/Lembaga
73
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
74
Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
75
Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76
Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
77
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
78
Sekretaris Badan Ekonomi Kreatif
79
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
80
Wakil Kepala Badan Pengusahaan
81
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82
Deputi Administrasi
83
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
84
Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85
Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
86
Wakil Kepala Badan Peng,usahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
87
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Sekretaris Kabinet
Lampiran II Sura! Direk!ur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S- .z~U/PB/2015 Tanggal
:
~"''tMare!
2015
LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN APLIKASI SAIBA DALAM RANGKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Aplikasi
SAIBA
dan
pedoman
intalasi
aplikasi
SAIBA
dapat
diunduh
pada
situs
www.perbendaharaan.go.id.
Melakukan migrasi data dari Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) berbasis Kas Menuju Akrual (Cash
Toward Accrual/CTA)
me.njadi Aplikasi SAIBA yang
berbasis akrual, dengan tahapan sebagai berikut: a.
Melakukan 'proses pengambilan saldo awal dari Aplikasi SAKPA ke Aplikasi SAIBA dengan menggunakan menu pengambilan saldo awal pada Aplikasi SAlSA. Proses migrasi ini dapat diulangi, jika terdapat perubahan pada saldo 31 Desember 2014, misalnya karena koreksi audit, atau hal-hal lain.
b.
Memastikan
bahwa proses migrasi telah dilakukan dengan benar, yaitu dengan
melakukan telaah atas Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 1)
Pos-pos Neraca tanggal 01 Januari 2015 akan menyajikan nilai sebagai berikut: • Pos Aset akan menyajikan angka yang sama dengan pos Aset pada Neraca yang dihasilkan pada sistem CTA (Aplikasi SAKPA); • Pos Kewajiban Pendapatan
akan
yang
menyajikan
Ditangguhkan
nilai yang (akun
sama,
2196).
Pos
kecuali
untuk akun
Pendapatan
yang
Ditangguhkan pada Neraca awal tahun 2015 dalam SAIBA hanya menyajikan nilai akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan (akun 219671). Sedangkan akun 2196xx lainnya, secara otomatis direklasifikasi menjadi Ekuitas; •
Pos Ekuitas pada Neraca akan disajikan menjadi satu akun yaitu akun Ekuitas dan nilainya akan sama dengan nilai pada pos Ekuitas berdasarkan Aplikasi SAKPA ditambah dengan reklasifikasi akun Kewajiban yang menjadi Ekuitas;
• Secara keseluruhan, migrasi akan menyajikan data bahwa nilai Aset + Ekuitas.
= Kewajiban
2)
Laperan Operasienal pada keseluruhan pesnya akan menyajikan nilai nihil karena belum ada transaksi yang melibatkan pendapatan dan beban pada proses pengambilan salde awal.
3)
Pes-pes pada Laperan Perubahan Ekuitas akan menyajikan nilai nihil, kecuali pada saIde Ekuitas Awal dan Ekuitas Akhir.
c.
Melakukan jurnal balik untuk akun-akun akrual yaitu: Beban Dibayar di Muka, Beban yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Lampiran III).
3.
Melakukan perekaman transaksi tahun berjalan termasuk jurnal penyesuaian a. Melakukan perekaman dekumen sumber transaksi pendapatan dan belanja tahun berjalan. b. Melakukan perekaman Jurnal Penyesuaian (Lampiran IV) sehubungan dengan transaksi tahun berjalan pada Aplikasi SAIBA, khususnya yang berkenaan dengan akun-akun Neraca, antara lain: 1)
fransaksi-transaksi terkait Aset Lancar yang melibatkan akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, transaksi pelunasan piutang, dan lain-lain.
2)
Transaksi-transaksi terkait Kewajiban Lancar yang melibatkan akun Utang kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
3)
Transaksi-transaksi yang tidak secara etematis terbentuk dalam SAIBA, misalnya timbul dan hapusnya piutang, ·kereksi kesalahan, dan lain-lain.
4.
Melakukan Rekensiliasi Atas transaksi tahun berjalan Melakukan rekensiliasi data transaksi keuangan dengan berpedeman pada PMK Nemer 210/PMK.05/2013
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, PMK Nomer 213/PMK. 0512013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Angaran Negara. Rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Januari s.d. Maret 2015 dilakukan selambat-Iambatnya tanggal 10 April 2015 dan BAR diterbitkan paling lambat tanggal 15 April 2015. Adapun rekonsiliasi tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA akan diatur lebih lanjut. UAKPA agar menyampaikan laporan keuangan bulan Januari sampai dengan Maret 2015 setelah rekensiliasi dan telah diterbitkan BAR, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
p--
Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas kepada KPPN dan UAPPAW/UAPPA-E1 se/ambat-Iambatnya tanggal 17 April 2015. Dalam hal Aplikasi SAlSA belum dapat menghasilkan Laporan Keuangan sebagaimana di atas, UAKPA agar menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca. Adapun penyampaian
Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W,
UAPPA-E1 dan UAPA akan diatur lebih lanjut.
a. Dalam penyusunan
laporan keuangan sebagaimana
penjelasan di atas terdapat
beberapa transaksi yang be/um dapat diproses dengan aplikasi SAlSA, antara lain:
1) Transaksi pada Satker SLU. 2) Hibah Langsung da/am bentuk uang atau barang/jasa/surat berharga. 3) Pengiriman data aset dari aplikasi SIMAK-BMN. Selama Aplikasi SiMAK BMN be/um dapat digunakan, transaksi terkait Barang Milik Negara (BMN) dicatat menggunakan Ap/ikasi SA/BA.
b. Dokumen sumber terkait transaksi-transaksi di atas agar ditatausahakan oleh masingmasing satker, sambi! menunggu dapat diakomodasikan dalam aplikasi SAlSA versi berikutnya. c. Pe/aksanaan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan Satker BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan diatur lebih lanjut.
Lampiran III Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jurnal SAKPA (Rekam Manual)
Ne
D/KT
1
D
115211
K
311311
Akun
Untuk mencatat
I
: 5-
Tanggal
:
1..;00
-tq
I
Nilai
D/KI
Piutang PNBP
xxx
D
115211
Cadangan
xxx
K
391111
Piutang
yang masih harus diterima
Akun
I
Uraian
T
/PB/201S
Maret 2015
Jurnal SAlSA Hasil Migrasl (pengambilan Saldo Awal dari SAKPA)
Uralan
Pendapatan
Nomor
Jurnal Balik (Direkam
Nilai
D/KI
Akun
Piutang PNBP
xxx
D
42xxxxx
Pendapatan
Ekuitas
xxx
K
115211
Piutang PNBP
I
Manual)
I
Uraian XXX
.Nilai
xxx xxx
atas barang/jasa Pendapatan
yang sudah diberikan.
Yang masih Harus Diterima
dengan menu jurnal
penyesuaian
pada awal tahun harus dilakukan
jurnal
balik
(Hanya Untuk Piutang yang berasal dari Pendapatan
Yang masih harus Diterima).
2
D
312211
Barang/Jasa
Yang Harus Diserahkan
xxx
D
391111
Ekuitas
K
21921x
Pendapatan
Diterima
xxx
K
21921x
Pendapatan
yang sudah disetor
Dimuka
ke Kas Negara namun manfaatnya
Diterima
Dimuka
xxx
D
21921x
Pendapatan
Diterima
xxx
K
42xxxx
Pendapatan
XXX
lebih dari
satu tahun anggaran.
3
D
311611
Dana yang harus disediakan
untuk pembayaran
Pendapatan
Diterima
menu jurnal
penyesuaian.
Dimuka
xxx xxx
Dimuka pada awal tahun harus dilakukan
jurnal
balik dengan
xxx
D
391111
Ekuitas
xxx
D
21211x
Belanja yang Masih Harus Dibayar
xxx
xxx
K
21211x
Belanja yang Masih Harus Dibayar
xxx
K
5xxxxx
Beban xxx
xxx
Utang Jangka Pendek K
21211x
Untuk mencatat
Belanja yang Masih Harus Dibayar Belanja yang belum dibayar
tlamun telah diterima
Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada awal tahun harus dilakukan
barang/jasanya.
4
dengan menu jurnal
jurnal
balik
penyesuaian.
D
11411x
Belanja yang Dibayar Di Muka (Prepaid)
xxx
D
11411x
Belanja yang Dibayar Di Muka (Prepaid)
xxx
D
5xxxxx
Beban xxx
xxx
K
312111
Barang Jasa yang Harus Diterima
xxx
K
391111
Ekuitas
xxx
K
11411x
Belanja Barang yang Dibayar Di Muka (Prepaid)
xxx
Untuk mencatat diterima
Belanja yang Dibayar Di Muka namun belum
barang/jasanya.
Belanja Dibayar Dimuka pada awal tahun harus dilakukan jurnaloenyesuaian.
jurnal
balik dengan
menu
Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jurnal SAKPA (Rekam Manual)
I
I
No
D/KI
1
D
111821
Kas Lainnya di Bendahara
K
219611
Pendapatan
yang ditangguhkan
pendapatan
satker, yang sampai dengan tanggal
Akun
Untuk mencatat disetor 2
3
pelaporan
(pengambilan
I
Nilai
D/KI
xxx
D
111821
Kas Lainnya di Bendahara
xxx
K
391111
Ekuitas
Pengeluaran
Akun
111821
Kas Lainnya di Bendahara
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
Untuk mencatat
belanja oelaooran
111821 219961
Untuk mencatat belum disetor
Jurnal KoreksijBalik
I
Uraian Pengeluaran
atas kegiatan
yang telah selesai dilaksanakan,
kas tersebut
masih terdaoat
Kas Lainnya di Bendahara
Utang Pajak Bendahara
potongan
di Bendahara
D/KI
xxx
D
4xxxxx
Pendapatan
xxx
K
111821
Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran
Pengeluaran
pajak yang dipotong
D
111821
Kas Lainnya di Bendahara
xxx
K
212191
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pengeluaran
xxx
yang Belum Disetor
Pengeluaran
111711
Kas di Bendahara
219611
Pendapatan
yang Ditangguhkan
Penerimaan
pendapatan
yang sampai dengan tanggal pelaporan
xxx
xxx
xxx
Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara
penyetoran
Nilai
Pengeluaran;
Saat
ke Kas negara
D
212191
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
xxx
K
111821
Kas Lainnya di Bendahara
xxx
Jurnal Reklasifikasi
Pengeluaran
Neraca; Saat dilakukan
pembayaran
Utang Pajak Bendahara
Pengeluaran
kepada
van~ berhak
D K
dan
111821 219961
Kas Lainnya dl Bendahara
Utang pajak Bendahara
Pengeluaran
Pengeluaran
yang Belum Disetor
xxx
D
219961
xxx
K
111821
(Utang jangka pendek lainnya)
Jurnal Reklasifikasi
yang Belum
Disetor Kas Lainnya di Bendahara
Neraea; Saat dilakukan
Pengeluaran
penyetoran
xxx xxx
ke kas
negara xxx
D
111711
Kas di Bendahara
xxx
K
391111
Ekuitas
Penerimaan
xxx
D
4xxxxx
Pendapatan
xxx
K
111711
Kas di Bendahara
belum disetor ke
Jurnal Penyesuaian:
xxx
xxx
Kas di Bendahara
xxx
Penerimaan Penenmaan;
Saat dilakukan
I nenvetoran
D
111825
Kas Lainnya di Bendahara
K
212192
Dana Pihak ketiga
Untuk mencatat
I
Uraian
xxx
pelaporan
K
Manual)
xxx
dan
xxx
oleh Bendahara
ke kas negara sampai dengan tanggal
xxx
kas negara 5
Akun
Jurnal Penyesuaian:
namun sampai Pengeluaran
I
(Rekam
Nilai
belum
Pengeluaran
D
Untuk mencatat
: 2.Lt Maret 2015
dilakukan
212191
dengan tanggal
: S-2. 3CIO /PB/2015
Tanggal
Saldo Awal dari SAKPA)
ke kas negara
K
K
4
Uraian
D
D
Jurnal SAIBA Hasil Migrasi
Namar
kas di bendahara
Penerimaan
Penerimaan
yang bukan merupakan
tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan
xxx
D
111825
Kas Lainnya di Bendahara
xxx
K
212192
Dana Pihak ketiga
hak, sehingga
(Utang kepada pihak ketiga)
Penerimaan
xxx
D
212192
Dana Pihak Ketiga
xxx
K
111825
Kas Lainnya di Bendahara
Jurnal Penyesuaian: penyetoran
Kas di Bendahara
xxx Penerimaan
Penerimaan;
Saat dilakukan
xxx
Lampiran IV 5urat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jurnal SAKPA (Rekam Manual)
6
D K
111825 219963
Kas Lainnya di Bendahara
Utang Pajak Bendahara
Jurnal SAlSA Hasil Migrasi (pengambilan
xxx
Penerimaan
Penerimaan
yang Belum Disetor
xxx
D
111825
K
219963
Kas Lainnya di Bendahara Utang Pajak Bendahara
(Utang jangka pendek lainnya) Untuk mencatat (ukai
Kemenkeu,
kas di Bendahara yang merupakan
Penerimaan pungutan
pada satker di lingkup Ditjen Bea dan pajak yang belum disetor
ke Kas Negara
Nomor
: 5- 1.';co /PB/2015
Tanggal
: '2.'1 Maret 2015
Saldo Awal dari SAKPA)
Penerimaan
Penerimaan
yang Belum Disetor
Jurnal Koreksi/Salik
xxx xxx
D
219963
K
111825
Jureal Penyesuaian: penyetoran
(Rekam Manual)
Utang Pajak Bendahara
Penerimaan
yang Belum
Disetor Kas Lainnya di Bendahara Kas di Bendahara
Penerimaan
Penerimaan;
ke kas negara ata dibayarkan
Saat dilakukan
kepada pihak ketiga
xxx xxx
