KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 62/Dik-2/2012 tentang KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dibutuhkan tenaga pengelola yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitas; b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kualitas tenaga pengelola sebagaimana diktum a adalah dengan menyelenggarakan diklat mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam; c.
Mengingat
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
: 1.
Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kehutanan;
4.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; MEMUTUSKAN........................
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 23 April 2012
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 62 /Dik-1/2012 Tanggal : 23 April 2012 1. Nama Diklat
: Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang : Banyaknya permasalahan pembangunan hutan dan kehutanan, kita masih memiliki rasa optimis bahwa masih ada potensi yang sangat besar dan berharga dari hutan, yaitu Jasa Lingkungan dan pariwisata alam (Menhut, 2007). Tujuan dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Hutan adalah untuk mewujudkan kemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Fungsi jasa lingkungan hutan bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya banyak sekali seperti sumber air, sumber karbon dll, sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan jasa lingkungan hutan dilakukan berdasarkan pada azas keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, serta partisipatif, professional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan Jasling dan kegiatan wisata alam. Pengelolaan Jasa Lingkungan mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pengelolaan kawasan, dimensi pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam serta dimensi kelembagaan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam. Sedangkan ruang lingkup materi Pemanfaatan Jasling meliputi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan : 1) Jasa lingkungan untuk perlindungan tata air dan pemanfaatan air, 2) Jasa lingkungan untuk perlindungan iklim dan penyerapan/penyimpanan karbon, 3) Jasa lingkungan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan 4) Jasa lingkungan untuk wisata alam dan rekreasi (ekowisata). Untuk dapat melaksanakan pengelolaan pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dibutuhkan tenaga pengelola yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memenuhi kualitas tenaga pengelola adalah dengan menyelenggarakan diklat mengenai “Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam” 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap mental tenaga pelaksana/pengelola bidang jasa lingkungan dan wisata alam. Sehingga Diklat ini
diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam. Dalam Diklat ini peserta diberikan materi-materi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan PHKA di bidang pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam, Pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam, pengelolaan kelembagaan jasa lingkungan dan wisata alam, dan Monitoring dan evaluasi pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam. Untuk memberikan pengalaman dan menambah wawasan dan keterampilan kepada peserta diklat akan dilakukan praktek lapangan ke lokasi yang sesuai dengan materi teori yang telah diberikan. Materi penunjang yang diberikan adalah : bina suasana pelatihan, kecerdasan emosional, serta penyusunan laporan dan seminar 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Jasa lingkungan dan wisata alam yang dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi. 6. Sasaran Diklat Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu untuk : a. Menjelaskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam. b. Menjelaskan pengelolaan kawasan konservasi c. Menjelaskan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam d. Menjelaskan kelembagaan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam e. Melakukan monitoring & evaluasi pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam f. Menyusun laporan kegiatan praktek dan mempresentasikan hasilnya. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : PNS Kementerian Kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yaitu BKSDA/BBKSDA, TN, TAHURA,TWA, serta Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang jasa lingkungan dan wisata alam c. Persyaratan Peserta : - Pejabat Fungsional PEH, Penyuluh dan Polhut - Pendidikan minimal SLTA dan Golongan minimal II/c - Umur maksimal 45 tahun - Belum pernah mengikuti diklat sejenis - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. - Membawa surat tugas dari instansi yang bersangkutan.
8. Pengajar : a. Persyaratan Pengajar/Instruktur : - Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja pada bidang mata ajaran yang akan diajarkan - Mampu mengajar dan menilai hasil belajar peserta - Dapat melakukan pembelajaran untuk orang dewasa b. Asal Pengajar/Instruktur - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan - Ditjen PHKA/UPT dari pusat dan daerah dan Instansi lain yang terkait 9. Tempat Diklat Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan dan tempat praktek di kawasan konservasi 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran @ 45 menit yang terdiri dari 40 jam pelajaran teori dan 60 jam pelajaran praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk peserta : Alat tulis, alat gambar dan lain-lain, Buku/diklat bahan pelajaran, dan hand-out b. Untuk ruang kelas : Papan tulis, spidol, penghapus, Alat tulis, komputer dan LCD, Flipchart c. Untuk praktek : Panduan praktek, Peta kerja/ peta kawasan, Kompas, Teropong, Peralatan tulis , pakaian lapangan, dan obat-obatan. 12. Daftar Mata Diklat NO. MATA DIKLAT I. TEORI 1. Bina Suasana Pelatihan 2. Kecerdasan Spiritual 3. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Kementerian Kehutanan di bidang Jasa lingkungan dan Wisata Alam 4. Pengelolaan Kawasan Konservasi 5. Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 6. Kelembagaan Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 7. Monitoring dan evaluasi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam II. 1. 2. 3.
PRAKTEK Inventarisas dan Identifikasi Potensi Jasling dan Wisata Alam Inventarisasi dan Indentifikasi Stakeholder dan pengunjung Inventarisasi dan identifikasi penataan zona, gangguan kawasan, batas dan status hukum kawasan 4. Monev Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 5. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jasling & Wisata Alam dan seminar JUMLAH
JPL 40 2 2 4 8 10 8 6 60 10 10 10 10 20 100
